Makalah (Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah) Oktober 2009
Makalah (Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah) Oktober 2009
Oktober 12, 2009 - Posted by johannessimatupang |
51 Komentar »
Tinggalkan Balasan ke Muhammad iqbal Batalkan balasan
|
Salam Pak Jo
Blog ini berisikan pekerjaan professi penulis baik sebagai akademisi, peneliti maupun yang lain. Sebagai akademisi hasilnya adalah pendapat maupun hasil kerja yang sudah dihasilkan. Sementara sebagai peneliti berisikan hasil penelitian dan pekerjaan penelitian yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya, sebagai insan sosial blog ini juga berisikan hal-hal hasil pencerahan yang diperoleh sebagai hasil pembelajaran hidup. Aku Cinta Indonesia. SELAMAT BERGABUNG
April 2024 S S R K J S M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Arsip
- Maret 2018
- November 2017
- Februari 2017
- November 2016
- September 2016
- Agustus 2016
- Maret 2016
- Februari 2016
- Desember 2015
- November 2015
- September 2015
- Agustus 2015
- Mei 2015
- April 2015
- Maret 2015
- Oktober 2014
- September 2014
- Agustus 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mei 2014
- April 2014
- Maret 2014
- Januari 2014
- Desember 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- Agustus 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mei 2013
- Maret 2013
- Februari 2013
- Januari 2013
- Desember 2012
- November 2012
- Juni 2012
- Mei 2012
- April 2012
- Maret 2012
- Desember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Agustus 2011
- April 2011
- Maret 2011
- Desember 2010
- November 2010
- Oktober 2010
- September 2010
- Maret 2010
- September 2009
- Agustus 2009
- Juli 2009
- Juni 2009
- Mei 2009
- April 2009
- Maret 2009
- November 2008
- Oktober 2008
- September 2008
- Agustus 2008
-
Tulisan Terakhir
Blog Stats
- 969.100 hits
Klik tertinggi
- Tidak ada
Tulisan Teratas
Blogroll
Komentar Terbaru
- Tassya Aulia pada MANAJEMEN STRATEJIK UNTUK SEMUA PESERATA
- M septian dwi rinaldi pada MANAJEMEN STRATEJIK UNTUK SEMUA PESERATA
- Fadila listiani pada MANAJEMEN STRATEJIK UNTUK SEMUA PESERATA
- Andika Dwi Larecsa pada MANAJEMEN STRATEJIK UNTUK SEMUA PESERATA
- rizqi amalia pada MANAJEMEN STRATEJIK UNTUK SEMUA PESERATA
Antara- Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.
- Add new tag agribisnis industri sawit jambi Perencanaan Strategis sawit Tugas Mahasiswa
Meta
- liputan 6
- Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.
- detiknet
- Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.
Johannessimatupang's Weblog 
Erny Melina, SE
Magister Manajemen Kelas C (malam)
Salam Sejahtera Pak Jo!
Inilah pemaparan saya mengenai Makalah Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah
Pemasaran saat ini tidak hanya berbicara mengenai promosi barang atau jasa saja. Pemasaran tidak hanya berbicara iklan (advertising), atau sekedar menjual (selling). Di sektor bisnis ilmu pemasaran sudah sedemikian pesat berkembang, dari mulai elaborasi filosofis dari konsep pemasaran dan organisasional sampai dengan penemuan teknik-teknik pemasaran terkini.
Philip kotler on marketing mengatakan lebih penting melakukan sesuatu secara strategis daripada yang sesaat mendatangkan keuntungan. Konsep ini maksudnya bagaimana keuntungan jangka panjang yang akan kita peroleh ketika kita menyusun suatu perencanaan yang strategis terhadap barang atau jasa yang kita hasilkan. Tidak hanya sekedar menjual kemudian memperoleh keuntungan tetapi selain menjual dan memperoleh keuntungan, kita juga bisa mempertahankan konsumen.
Pemasaran dan penjualan adalah dua aktivitas bisnis yang saling mendukung satu sama lain. Bila penjualan adalah bagian dari pemasaran, maka aktivitas pemasaran lebih luas dari penjualan. Untuk melakukan aktivitas penjualan diperlukan orang yang memiliki jiwa salesmanship, sedangkan untuk aktivitas pemasaran diperlukan orang yang memiliki jiwa marketingmanship.
Sektor publik dan sektor pemerintah daerah merupakan dua organisasi yang berbeda dan memiliki karateristik yang berbeda. Diketahui bahwa pemasaran produk baru sektor publik dilakukan baik ditingkat federal maupun tingkat lokal. Pada tingkat federal produk yang dipasarkan misalnya pada layanan kantor pos, sedangkan pada tingkat lokal ada transportasi umum dam pelabuhan.
Dalam praktek pemasaran yang telah mereka lakukan masing masing memiliki cara dan penerapan konsep yang berbeda-beda.
Bean dan Hussey (1997) menjelaskan implementasi pemasaran
(marketing) di sektor publik biasanya terkendala oleh karakteristik sektor publik yang kontras, seperti misalnya: 1.Sektor publik pada umumnya merupakan sektor yang monopolistik. Warga negara sebagai pelanggan dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain selain menerima segala bentuk produk atau jasa yang ada di sektor publik, walaupun barang atau jasa tersebut tidak memenuhi kebutuhan riil.
2. Sektor publik juga lebih banyak menawarkan produk yang gratisan atau tanpa biaya sama sekali. Pelanggan dalam hal ini hanya bisa menerima produk tersebut daripada tidak sama sekali. 3. Sektor publik juga menyediakan layanan yang bersifat memaksa, tanpa mempertimbangkan apakah warga negara menginginkannya atau tidak.
Sebagai contoh, misalnya yang ada di provinsi Jambi., sektor publik dan sektor pemerintah daerah masing-masing menggunakan teknik-teknik pemasaran untuk mengembangkan citra produknya di pasar. Konsumen/pelanggan sekarang ini sudah semakin pintar dalam menilai barang/jasa yang mereka gunakan/konsumsi. Waktu mereka puas mereka akan mengulangi untuk menggunakan barang/jasa itu lagi, tetapi sebaliknya jika mereka tidak puas maka mereka akan mencari kepuasaan yang lain. Perencanaan strategis yang dikemukakan oleh Philip Kotler dalam pemasaran perlu diperhatikan lebih dalam oleh sektor publik maupaun pemerintah daerah dalam memasarkan produk/jasa mereka.
Layanan kantor pos misalnya, sebagai unit dari sektor publik perlu memperhatikan konsep ekonomi yang baru. Dalam perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih dan akses yang tak terbatas akan membuat mereka jauh ketinggalan dari kompetitor yang sudah mulai bermunculan. Setelah muncul situasi persaingan, manajemen yang baru dituntut harus lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan ide-ide, menentukan visi dan misi baru serta gagasan baru dalam merebut pelanggan maupun mempertahankan pelanggan. Inilah yang terjadi, disaat sektor publik terlengah dengan statusnya yang monopolistik tanpa sadar kompetitor-kompetitor mulai ada untuk menyainginya. Konsumen mulai pintar dalam memilih. Jadi pemasaran bukan hanya menjual saja tapi harus memikirkan jangka panjang bagaimana perencanaan strategis yang baik.
Demikian pula dengan sektor pemerintah daerah. Siapa bilang kemampuan memasarkan sesuatu harus dimiliki oleh pengusaha dan profesional saja? Para praktisi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan memasarkan wilayahnya. Istilah pemasaran memang selalu berasosiasi dengan pengusaha dan perusahaan swasta dalam rangka meningkatkan penjualan produknya. Jarang tuntutan jiwa pemasaran ditujukan praktisi pemerintah. Padahal, saat ini setiap kepala pemerintahan daerah dituntut untuk dapat mampu menarik masyarakat investor dan wisatawan ke daerahnya sebagai salah satu strategi meningkatkan pendapatan asli daerah.
Marketing adalah aktivitas untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan menghantarkan manfaat suatu produk pada pasar. Agar pemasar dapat mencapai tujuannya diperlukan suatu jiwa marketingmanship yaitu keterampilan yang dimiliki seseorang dalam merasakan (sensing) dan merespon (responding) kebutuhan dan keinginan pasar. Pemasar handal bukan hanya mampu menjual ide, produk dan jasa saja, tetapi juga mampu merespon keinginan lainnya dari target sasarannya. Dia adalah seorang yang mampu mengubah masalah menjadi suatu peluang
Praktisi pemerintah dituntut untuk memiliki marketingmanship dalam rangka mencapai kesinambungan perekonomian kota (economic sustainability), kesinambungan kehidupan bermasyarakat (social sustainability) dan kesinambungan kehidupan lingkungan yang nyaman (environmental sustainaibility). Mereka dituntut sensitif atas permintaan publik dan mengetahui nilai yang akan dihantarkannya pada publik melalui produk pelayanan, produk investasi, produk wisata, produk informasi dan produk pemerintahan lainnya.
Aktivitas pemasaran daerah memang semakin dirasakan penting oleh banyak pemerintahan. Sebuah daerah yang dipasarkan dengan menarik akan memicu dinamika pertumbuhan; industri-industri baru bertumbuhan, kesempatan kerja juga meningkat. Pada akhirnya, pendapatan daerah pun akan meningkat sehingga kualitas hidup penduduk di daerah tersebut juga bisa semakin ditingkatkan
Walaupun sudah populer, konsep pemasaran daerah ini masih banyak disalahartikan. Banyak orang yang mengartikan pemasaran daerah semata sebagai upaya mempromosikan daerah tersebut. Upaya pemasaran daerah dianggap cukup jika daerah tersebut sudah punya brand logo dengan tagline-nya.
Ini keliru. Pemasaran daerah bermakna merancang sebuah daerah sedemikian rupa sehingga daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan target market-nya.
Menurut Michael Porter, seorang mahaguru strategi bisnis, membangun keunggulan daya saing daerah merupakan sebuah upaya meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan menaikkan kualitas dan standar hidup masyarakat dalam jangka panjang. Dasar pemikirannya adalah untuk menarik sumber daya terbaik dari dalam maupun luar daerah sebagai landasan untuk memacu produktivitasnya
Sebagai contoh misalnya, provinsi Jambi, masih kalah bersaing dengan daerah-daerah tetangga yang sudah semakin berkembang untuk menarik investor masuk ke wilayahnya untuk menanamkan investasinya dan menarik wisatawan asing maupaun lokal mengunjungi daerah-daerah yang ada diwilayahnya. Tantangan tersebut seharusnya mendorong pemerintah untuk repositioning untuk meningkatkan citranya. Dengan positioning yang kuat misalnya, daerah Jambi akan lebih cepat dan lebih mudah ”terekam” dalam benak pelanggannya. Positioning yang sebenarnya merupakan janji kepada pelanggan inilah yang harus dibangun terlebih dahulu sebelum aktivitas pemasaran daerah lainnya dilakukan.
Mengukur kinerja pemasaran para pemimpin pemerintah daerah dapat dilihat dari pencapaian penghargaan yang diperolehnya. Kriteria yang dinilai oleh para investor/pengunjung-pengunjung lokal maupun asing maupun masyarakat setempat misalnya adalah orientasi pemerintah daerah terhadap pelayanan yang memuaskan bagi pengunjung, pengembangan wisata yang berkelanjutan dan pencapaian kinerja daerah dari aspek perekonomian. Persaingan memasarkan wilayah dalam rangka menarik investor dan wisatawan merupakan suatu fenomena global yang berdampak terhadap kota-kota di Indonesia. Kota yang tidak siap berhadapan dengan tuntutan pasar lokal, nasional, regional dan global akan ditinggalkan pengunjung dan stakeholdernya.
Sekian pemaparan saya, terima kasih Pak Jo
Referensi:
Buku ajar Program Magister Manajemen oleh Dr. Johannes, SE.,M.Si.
Manajemen Pemasaran jilid II oleh Philip Kotler
Pemasaran sektor publik oleh Yogi Suwarno
Nama : Ade Kurnia AZ, ST
Magister Manajemen Universitas Jambi
Manajemen Pemasaran
QUIZ I : Praktek Pemasaran dan Sektor Publik Pemerintah Daerah
Dear Pak Jo.
Berikut analisis yang dapat saya sampaikan untuk kasus tersebut.
1) Analisis Program SKPD Provinsi Jambi
Propinsi Jambi secara resmi menjadi Propinsi tahun 1958 sesuai dengan Undang-undang No. 61 tahun 1958 tanggal 25 juni 1958. Propinsi Jambi terletak antara 0º 45¹ 2º 45¹ LS dan 101º 0¹ – 104º 55 BT, terletak ditengah pulau sumatera membujur sepanjang pantai timur sampai barat, dengan luas: “: wilayahkeseluruhan53.435.72Km²
» Luas Wilayah53,43km2
» Luasdaratan51.000km2
» Luaslautan 425,5km2
» Panjang pantai 185 km
Dilihat dari visi dan misi, pemerintah provinsi jambi memiliki suatu iktikad yang cukup baik untuk membuat suatu produk berkualitas, dan meningkatkan daya saing terhadap competitor. Mari kita simak sejenak visi dan misi pemerintah provinsi Jambi :
» VISI :
• JAMBI MAMPU MAJU DAN MANDIRI
» MISI
1. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT
2. PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN DAERAH
3. PENINGKATAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA DASAR
4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
5. PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(www.jambiprov.go.id)
Produk yang dihasilkan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), mestinya berkesinambungan dengan Visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi yang kemudian di spesifikkan oleh masing-masing SKPD dalam hal ini dinas-dinas yang berkaitan. Sebagai contoh, secara umum dinas Pendidikan memiliki visi dan misi, Visi : Menciptakan masyarakat yang berpendidikan dan berakhlak mulia, Misi : Memperluas masyarakat yang berpendidikan, menciptakan pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kualitas tenaga pendidikan, menciptakan system pendidikan yang berbasis IT. Secara umum, produk yang dihasilkan oleh SKPD Dinas Pendidikan cukup berkualitas dan terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari data yang didapat dari nara sumber SKPD tersebut. Angka masyrakat yang sudah tersentuh oleh pendidikan, WAJAR 9 tahun sudah mencapai 98%( Sumber, Said Jafar, Spd, Mpd, Kabag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi), Terciptanya peningkatan mutu pendidikan dibuktikan dengan telah terealisasinya sekolah bertaraf internasional yang merupakan salah satu produk yang bernilai jual tinggi dan cukup diminati oleh konsumen. Untuk pendidikan berbasis IT, dibeberapa sekolah, telah dibuat suatu perencanaan strategis dengan mengadakan pembelajaran berbasis e-learning.
Dibidang kesehatan, seyogyanya SKPD dinas kesehatan memberikan pengobatan yang berkualitas, dan selanjutnya mampu dijangkau untuk semua kalangan. Di Kota Jambi sendiri, telah memiliki 2 Rumah sakit milik pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan terjangkau, adalah sebuah perencanaan yang menjadi visi kedepan dari SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
Dari Sektor perizinan, kita ambil contoh untuk perizinan reklame, izin usaha, izin industry dan pertambangan, disektor-sektor ini, setiap SKPD memiliki tugas untuk menghasilkan suatu input bagi pendapatan daerah namun juga harus membuat suatu perencanaan yang strategis agar tidak kecolongan sehingga tetap menjaga tatanan keindahan dan keserasian kota, baik itu tata kota, maupun terjaganya infrastruktur dan lingkungan hidup. Dinas tata kota, berkewajiban untuk menjaga keindahan kota, membuat suatu perencanaan strategis dalam menertibkan bangunan dan perencanaan tata kota, baik itu pedagang kaki lima, ruko, pasar tradisional maupun mall dan lain-lain. Dinas pendapatan daerah, suatu SKPD yang bertugas memanajemen pemasangan iklan dan reklame juga turut ambil bagian dalam menjaga keserasian keindahan kota. Sedangkan dinas perkebunan, Dinas Perindustrian, dan dinas pertambangan dan energy, memiliki tugas untuk mengatur perencanaan strategis dalam mengeluarkan izin perkebunan, izin pabrik dan usaha industry kecil. Sedangkan Dinas pertambangan dan energy, memiliki tugas untuk memberikan izin tambang ( Kuasa pertambangan /KP ) kepada setiap perusahaan yang akan berinvestasi dibidang pertambangan, baik itu minyak maupun mineral. Khusus untuk bidang pertambangan dan energy, harusnya dapat memiliki andil besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, melihat sebagian wilayah Provinsi Jambi, mimiliki potensi pertambangan, baik itu mineral (Batubara, bijih besi, emas, dll) maupun minyak bumi.
2) Analisis Produk pemerintah, Siapa pangsa pasar, bagaimana kondisi produk dan strategi yang dilakukan.
Visi “JAMBI MAMPU MAJU DAN MANDIRI”, secara sederhana saja kita artikan perkata. Yang pertama, Jambi Mampu Maju : dilihat dari sebuah visi kedepan yang dicanangkan, sebenarnya kemampuan untuk maju seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah kita sebagai suatu produsen. Dari sektor pendidikan, sudah terdapat suatu perubahan yang cukup baik, yang memberikan suatu signal, bahwa pendidikan Jambi, ada kemajuan. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan produk hasil dari SKPD dinas pendidikan yang membuat beberapa produk berkualitas untuk di jual ke publik, sebagai contoh, Sekolah bertaraf internasional, sebuah produk yang cukup memiliki nilai jual yang telah ditawarkan kepada masyarakat sebagai konsumen. Dinas Pendidikan, sebagai salah satu SKPD dari Pemerintah Daerah Jambi, menawarkan fitur-fitur baru terhadap produk baru mereka, sekolah berstandar internasional. Fitur-fiitur tersebut meliputi peningkatan kualitas tenaga pengajar, peningkatan fasilitas belajar mengajar, dan system belajar mengajar yang strategis, terencana dan berbasis teknologi informasi. Produk yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan tersebut kelihatannya cukup diminati oleh konsumen, yaitu masyarakat, terlihat dari minat masyarakat yang terus meningkat untuk dapat masuk kedalam sekolah bertaraf internmasional tersebut. Di bidang kesehatan, kelihatannya belum banyak kemajuan yang terlihat signifikan, disaat competitor, daerah lain, sedang menggembor-gemborkan program berobat gratis, pemerintah daerah jambi masih melihat hal ini dalam sebuah wacana. Jika kita analisa, mungkin permasalahannya ada pada sumber dana, pendapatan daerah yang masih tergolong rendah, membuat pemerintah kita bingung untuk mengalokasikan dana tersebut dari mana. Suatu permasalahan yang terlihat klise sebenarnya, karena dilihat dari sumber daya alam, provinsi jambi sangat kaya, namun peran pemerintah kita dalam mengoptimalkan dana yang masuk terlihat sangat memprihatinkan. Ada banyak sektor yang biasa dimanfaatkan oleh suatu pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah, sebagai contoh sektor pariwisata dan perizinan.
Di sektor pariwisata, kelihatannya belum ada produk pariwisata yang direncanakan secara baik sehingga menjadi suatu produk yang berkualitas untuk dijual ke konsumen sehingga mendatangkan pendapatan bagi pemerintah daerah provinsi Jambi. Hal ini menuntut kerja keras dari SKPD dalam hal ini dinas pariwisata, untuk dapat lebih berperan. Mungkin pertanyaan ini terlalu miris bagi masyarakat jambi, tapi apa kita bisa menjawab satu pertanyaan, pernahkan seorang anak yang liburan sekolah, meminta kepada orang tuanya untuk berlibur di salah satu lokasi wisata di Provinsi Jambi? Jawabannya mungkin sangat jarang.
Disektor Perizinan, lebih banyak lagi ketimpangan. Ketidak tegasan SKPD, dalam hal ini dinas tata kota dan dinas pendapatan daerah dalam menjalankan PERDA, membuat pemerintah daerah jambi kecolongan. Mengapa demikian, kita lihat gambaran provinsi jambi sekarang. Begitu banyak Reklame yang dipasang disetiap sudut kota, dan mirisnya, 60 % dari reklame tersebut dipasang tanpa melalui perizinan dinas pendapatan daerah ( Jambi Independent, 10 Oktober 2009), alhasil, asset pemerintah daerah hilang, pendapatan yang mestinya masuk ke kantung kas daerah, hanya lewat saja. Yang lebih menyedihkan, reklame tanpa izin yang menjamur, malah merusak keindahan kota. Suatu fakta yang sangat merugikan bagi Pemerintah daerah Provinsi Jambi. Tidak hanya itu saja, mungkin kita cukup bangga, dengan baru ditemukannya sumber daya alam baru, yang mestinya dapat diandalakn bagi pemerintah kita sebagai sebuah produk yang memiliki nilai jual. Pertambangan Batubara, dengan nilai kalori batu bara yang tergolong tinggi ( Sekitar 5000-6900 KKal : Sumber PT. NTC, pemegang KP sebagian pertambangan batubara di M. Bungo), menarik cukup banyak minat investor dari dalam negri, maupun luar negri. Namun faktanya, setelah berjalan beberapa tahun, feed back yang didapat, ternyata tidak seperti yang diimpikan. Infrastruktur yang rusak berat, Tidak berjalannya Reklamasi, membuat pemerintah daerah ketar-ketir, dan mulai Gerang. Belum lagi pemerintah daerah mulai merasa pembagian hasil kepada pemerintah daerah terhadap pendapatan hasil bumi tersebut tidak berimbang. Sebuah sketsa yang seharusnya tidak terjadi jika pemerintah membuat suatu perencanaan yang strategis dari awal, saat proses perizinan.
3) Peran daripada program pemasaran untuk membangun daya saing pemerintah daerah.
Jika memang wacana dari pemerintah daerah yang tercantum dalam visi dan misi pemerintah daerah tersebut diaplikasikan secara baik dan terarah, mungkin akan kita dapati Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah terbaik di Indonesia, namun faktanya, belum terlaksana sepenuhnya.
Sebuah program pemasaran yang baik, tentunya mesti kita ingat, apa kebutuhan konsumen ( Produce what we can sell ), bukan kita ciptakan suatu produk lalu kita lemparkan kepada konsumen ( sell what we can produce).
Dengan terlebih dahulu mempelajari kebutuhan konsumen, maka hasil produksi akan lebih terlihat nilai jualnya. Pemerintah, akan dapat membuat suatu keserasian dalam tatanan masyarakat, baik itu dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, maupun bidang yang lainnya. Apabila keserasian ini telah tercipta, tatanan perekonomian daerah meningkat, kualitas pendidikan terpenuhi, dan juga kualitas pelayanan umum dan kesehatan dapat menyentuh kedasar lapisan masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, Provinsi jambi akan menjadi suatu daerah yang sangat berkualitas dan memiliki daya saing dengan daerah lain. Dengan program pemasaran yang tertata rapih, pembangunan akan lebih terlihat realistis dan mengarah, tidak seperti sekarang, terlihat cukup banyak ketimpangan. Kita ambil contoh, andaikan Jambi diwacanakan sebagai pusat perdagangan, apakah program yang sudah dilaksanakan mengarah kesana? Dengan kondisi pasar tradisional yang berantakan, di ruas jalan-jalan begitu banyak pedagang kaki lima, apakah seperti itu wacana pusat perdagangan yang sesungguhnya?. Atau kita wacanakan Jambi sebagai daerah pertambangan, dengan kondisi tambang batubara yang sembraut, tidak dilaksanakannya reklamasi setelah kegiatan eksplorasi, dan kondisi infrastruktur jalan yang rusak karena angkutan batu bara yang melampaui batas kemampuan daya tahan jalan, apakah seperti itu produk unggulan yang kita harapkan?
Dengan wacana diatas, dapat kita simpulkan bahwa, kita mesti berbenah, program pemasaran mesti disusun dengan perencanaan strategis yang baik dan mengena. Dengan program pemasaran yang terencana, tentu dapat meningkatkan taraf perekonomian daerah dan akhirnya dapat meningkatkan daya saing daerah.
Thanks and regard
Ade Kurnia AZ, ST
Nama : Dismahartati
Magister Manajemen Universitas Jambi
Manajemen Pemasaran Kelas C Malam
QUIZ I : Praktek Pemasaran dan Sektor Publik Pemerintah Daerah
Pemasaran sector public service atau yang biasa disebut dengan pelayanan public adalah serangkaian aktifitas yang di lakukan oleh Negara dalam pemenuhan seluruh kebutuhan masyarakat dalam hal kaitannya dengan kebutuhan khalayak banyak. Maka, hal ini berimplikasi besar terhadap pembentukan sarana public, atau meminjam bahasa Jurgen habermes adalah Public Sphare sebgaia upaya proteksi pemerintah dalam penyejahteraan masyarakat luas. Dari sini lah kemudian, pelayanan public menjadi sebuah parameter atas tingkat keberhasilan Negara dalam melakukakn aktivitas politiknya di tengah kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Karena hal ini berimplikasi besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam ranah praksis, Negara dalam memeberikan satu bentuk pelayanan public terhadap masyarakat adalah dengan membentuk administrator, atau yang biasa dikenal dengan birokrasi. Rasionalisasinya adalah bahwa Negara sebagai ruang aktivitas politik hanya mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang megarah pada pelayanan public, sedangkan birokrasi adalah secara tehnis mengimplementasikan dari hasil kebijakan politis tersebut.
Maka,dapat di lihat bagi beberapa kalangan akademisi politik berasumsi bahwa pemerintah dan administrasi adalah dua sisi mata uang yang sangat amat erat hubungannya dalam membangun ekosistem kepemerintahan. Baik itu dalam sector pendidikan, kesehatan, jasa dll.
Bean dan Hussey (1997) menjelaskan implementasi pemasaran (marketing) di sektor publik biasanya terkendala oleh karakteristik sektor publik yang kontras, seperti misalnya:
1.Sektor publik pada umumnya merupakan sektor yang monopolistik. Warga negara sebagai pelanggan dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain selain menerima segala bentuk produk atau jasa yang ada di sektor publik, walaupun barang atau jasa tersebut tidak memenuhi kebutuhan riil.
2. Sektor publik juga lebih banyak menawarkan produk yang gratisan atau tanpa biaya sama sekali. Pelanggan dalam hal ini hanya bisa menerima produk tersebut daripada tidak sama sekali.
3. Sektor publik juga menyediakan layanan yang bersifat memaksa, tanpa mempertimbangkan apakah warga negara menginginkannya atau tidak. Sebagai contoh, misalnya yang ada di provinsi Jambi., sektor publik dan sektor pemerintah daerah masing-masing menggunakan teknik-teknik pemasaran untuk mengembangkan citra produknya di pasar. Konsumen/pelanggan sekarang ini sudah semakin pintar dalam menilai barang/jasa yang mereka gunakan/konsumsi.
Sebelum kita mengetahu pangsa pasar dari sector public dan pemerintahan daerah, organisasi harus merencanakan objek apa yang akan di tawarkan terhadap konsumen baik itu berupa barang ataupun jasa, sehingga organisasi dapat menentukan fungsi-fungsi manajemen untuk pencapaian tujuan suatu organisasi tersebut. Setelah memutuskan untuk memidik suatu pangsa pasar yang akan di masuki maka organisasi akan melihat pangsa pasarnya akan masuk baik itu dari sector internal maupun sector internal.
Dalam melakukan strategi dalam pencapaian tujuan suatu organisasi maka kita harus melirik bahwa Individu berprilaku dengan suatu cara tertentu yang di dasarkan tidak pada cara lingkungan luar yang sebnarnya akan tetapi, lebih pada apa yang mereka liat atau yakini. Sehingga penting bagi organisasi ( Pemerintahan Daerah ) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap pemasaran dari sector public maupun pemerintahan daerah. Menurut Stephen P. Robbins (1996) yaitu :
1. Pelaku persepsi : Apabila seorang individu memandang pada suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individual.
2.Target: Karakteristik-karakteristik dalam target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi, seperti kecenderungan konsumen untuk mengelompokkan produk-produk yang sama atau sejenis.
3. Situasi :Situasi adalah suatu keadaan yang penting dalam melihat objek-objek atau peristiwa-peristiwa. Unsur-unsur dalam lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi-persepsi konsumen seperti lokasi, cuaca, waktu, atau setiap faktor situasional.
Untuk meningkatkan program pemasaran di sector public dan pemerintahan daerah khususnya kota Jambi, maka para pemasar harus bekerja keras dalam hal menarik perhatian konsumen. Tantangan yang sesungguhnya adalah menjelaskan ransangan mana yang akan di perhatikan orang terhadap suatu produksi, produk, penjualan, pemasaran dan social. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa peraktek pemasaran sector public dan pemerintahan dapat berjalan baik apabila kegiatan dari program pemasaran terlaksana dengan pelaksana pemeritah daerah maupun pusat dan dukungan dari semua kalangan masyarakat.
Pada umumnya organisasi dalam menetapkan Kebijakan terhadap daya saing terhadap sector public dan pemerintahan daerah, sehingga dari setiap barang atau jasa yang dihasilkan memiliki sejumlah tujuan dan sasaran yang akan di capai dari setiap kebijakan yang di ambil. Sasaran penetapan harga harus menentukan hal-hal yang berhubungan dengan :
a. Menentukan target penjualan produk
b. Organisasi harus menentukan dengan jelas berapa jumlah target yang akan di capai baik itu berupa barang ataupun jasa yang telah di tentukan dalam waktu tertentu.
c. Menentukan kelompok konsumen yang akan di jangkau
d. Penetapan saran harga atas kelompok konsumen yang mudah di jangkau dan harga yang telah di tetapkan agar terjangkau oleh semua kalangan
Demikian pemaparan dari saya terhadap peraktek pemasaran sector public dan pemerintahan.
Terima Kasih Pak DR.Johannes,SE.MSI
Daftar Pustaka :
1.Bean Dan Husni,1997 Manajemen Pemasaran
2.Philp Kotler, 2005, Edisi 2 Manajemen Pemasaran
3.Stephen Robbins P,2003 Perilaku Organisasi
4.DR. Johannes,SE.,MSI, 2009. Manajemen Pemasaran Lanjutan
Nama : Jipranata.J
Magister Manajemen Universitas Jambi
Manajemen Pemasaran Kelas C Malam
QUIZ I : Praktek Pemasaran dan Sektor Publik Pemerintah Daerah
Manajemen pemasaran dewasa ini semakin diminati dalam semua jenis organisasi, di dalam dan di luar sektor bisnis dan di seluruh dunia. Di dalam sektor bisnis, pemasaran mulai didasari oleh perusahaan yang berbeda pada waktu yang berbeda pula. Pemasaran menyebar luas dalam perusahaan-perusahaan barang konsumsi kemasan, perusahaan konsumsi tahan lama, dan perusahaan peralatan industri. Produsen komoditi seperti baja, barang kimia, dan kertas belakangan ini mulai menyadari pemasaran, dan masih banyak yang harus mereka lakukan. Dalam dasawarsa terakhir, perusahaan jasa konsumen, terutama pesawat udara dan bank, telah mengambil langkah menuju pemasaran modern. Pemasaran mulai menarikperusahaan asuransi, meskipun mereka juga masih harus melakukanbanyak hal untuk menerapkan pemasaran secara efektif.
Kelompok bisnis yang akhir-akhir ini tertarik pada pemasaranadalah penyedia jasa profesional, seperti pengacara, akuntan, dokter,dan arsitek. Masyarakat profesional biasa melarang anggotanya terlibatdalam persaingan harga, pencarian klien, dan iklan. Namun divisi anti trust AS telah menetapkan aturan bahwa pembatasan ini bertentangan dengan hukum. Akuntan, pengacara, dan kelompok profesional lain kini dapat memasang iklan dan menetapkan harga secara agresif. Mereka menyebut pemasaran sebagai “pengembangan praktik”, berusaha “menetapkan posisi” perusahaan mereka, dan mengidentifikasi“peluang baru” untuk digarap.
Pemasaran semakin menarik minat organisasi dalam sector publik seperti bidang pendidikan misalnya perguruan tinggi, bidang kesehatan misalnya rumah sakit, puskesmas dan bidang pelayanan umum misalnya Kantor lurah, camat, polsek Dll. Untuk mempertahankan organisasi mereka dalam menghadapi perubahan perilaku kosumen yang berubah pesat dan menyusutnya sumber daya keuangan, pengelola organisasi-organisasi ini beralih kepemasaran. Dalam arti lain pemasaran sector public dan pemerintahan daerah perlulah berorientasi pada konsep pemasaran, konsep pemasaran ini telah mengalami perkembangan bersama dengan majunya masyarakat dan teknolagi. Kalau suatu organisasi ingin berhasil atau bahkan dapat bertahan dengan jangka panjang, maka haruslah dapat menanggapi kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Faktor-faktor eksternal seperti : ekologi, politik, ekonomi dan sebagainya dapat di pengaruhi program pemasaran organisasi, factor ketidak puasan konsumen termaksud di dalamnya. Adapun sebab-sebab timbulnya ketidak puasan konsumen tersebut karena tidak tepenuh harapan mereka.
Menurut Handoko dan Swastha mengemukakan bahwa konsep pemasaran terdapat tiga unsure pokok sebagai berikut :
1. Berorientasi pada konsumen : Berkaitan dengan orientasi pada konsumen dan hakekat dari kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mempengaruhi pembelian agar bersedia membeli barang atau jasa organisasi pada saat mereka membutuhkannya.
2. Penyusunan kegiatan pemasaran harus secara illegal : Unsur kedua yang terdapat dalam konsep pemasaran adalah pengintegrasian kegiatan pemasaran, berarti setiap orang dan setiap bagian dalam perusahaan turut tercumpung dalam suatu usaha yang terodinir untuk memberikan kepuasan konsumen sehingga suatu organisasi dapat terealisasi.
3. Kepuasan konsumen :Faktor yang akan menentukan apakah perusahaan dalam jangka panjang akan mendapat laba, berdasarkan banyak sedikitnya kepuasan konsumen yang di penuhi. Hal tersebut berarti bahwa organisasi harus berusaha memaksimalisasikan usahanya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.
Pelayanan Publik (Publick Service) merupakan rangkaian aktifitas public institusion adalah hal yang paling sentrum dan vital, karena layaknya publick institution seperti pemerintah mampu memberikan dan menjadi lokomotor atas layanan prima kepada masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah bahwa parameter keberhasilan pemerintahan adalah kepuasan masyarakat yang tidak hanya dilihat dari angka kuantitatif namun tidak mengesampingkan faktor kualitas pelayanan tersebut.
Dalam konteks pendidikan rakyat, kebijakan liberalisasi dunia pendidikan jelas tak segaris dengan cita-cita perjuangan untuk mengangkat harkat hidup dan martabat bangsa. Karena bisa dipastikan, sesuai dengan mekanisme pasar bebas, melambungnya biaya pendidikan akibat ketimpangan supply berbanding demand akan dimungkinkan sulit terbendung. Siapa pun pasti mafhum jika kaum pemilik modal tak ingin merugi. Bahkan, pendidikan sebagai proses pembudayaan dimungkinkan akan dikelola sebagaimana manajemen pabrik.
Kondisi barang dan jasa yang di hasilkan pada sector public terkait dengan kualitas barang dan jasa tersebut, Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang di nyatakan atau di tafsirkan. Kualitas dari setiap produk yang di hasilkan merupakan salah satu unsur yang harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari suatu organisasi, kalau organisasi ingin memenangkan suatu persaingan dalam suatu industri tertentu tutunan terhadap aspek kualitas dari suatu produk yang di hasilkan sudah menjadi suatu keharusan yang wajib di penuhi oleh suatu organisasi.
Pada hakekatnya kualitas produk yang di hasilkan oleh organisasi telah menjadi komitmen dari manajemen, yang selanjutnya harus direalisasikan dengan jelas dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk di laksanakan. Selain itu organisasi juga harus bisa menghasilkan produk dengan berbagai kualitas yang berbeda guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan daya beli yang berbeda pula dengan sasaran konsumen yang berbeda pula.
Menurut Guiltinan dan Paul (1987), strategi pemasaran adalah pernyataan pokok tentang dampak yang diharapkan akan tercapai dalam hal permintaan pada dasar target tertentu. Pendekatan terperinci atau tindakan yang akan diambil untuk menerapkan strategi-strategi ini ditentukan lewat program pemasaran.
Untuk meningkatkan program pemasaran di sector public dan pemerintahan daerah khususnya kota Jambi, maka para pemasar harus bekerja keras dalam hal menarik perhatian konsumen. Tantangan yang sesungguhnya adalah menjelaskan ransangan mana yang akan di perhatikan orang terhadap suatu produksi, produk, penjualan, pemasaran dan social. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa peraktek pemasaran sector public dan pemerintahan dapat berjalan baik apabila kegiatan dari program pemasaran terlaksana dengan pelaksana pemeritah daerah maupun pusat dan dukungan dari semua kalangan masyarakat.
Demikian pemaparan dari saya terhadap peraktek pemasaran sector public dan pemerintahan semoga apa yang menjadi tujuan pemerintahan daerah di sector public akan menjadi lebih maju dari daerah lain di Indonesia,Amin.
Trima kasih banyak pak Johannes.
Daftar Pustaka :
1.Engel, James F Balackwell, Roger D Minard Paul W,1994 Prilaku Konsumen
2.Philp Kotler, 2005, Edisi 2 Manajemen Pemasaran
3.Philp Kotler, 2005, Edisi 11 Manajemen Pemasaran
4.Swastha dan Irawan, 1999. Manajemen Pemasaran Moderen
5.DR. Johannes,SE.,MSI, 2009. Manajemen Pemasaran Lanjutan
Dear n’ Salam Sejahtera Pak Jo.
1). Berikut ini hasil pengamatan saya terhadap makalah Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah utamanya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum (seperti perijinan) yang berada di salah satu kabupaten/pemerintah daerah di Provinsi Jambi, dalam hal ini Kab. Muaro Jambi.
Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu dari empat Kabupaten pemekaran di Provinsi Jambi yang resmi terbentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur juncto Undang-Undang No. 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 54 Tahun 1999, terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan memiliki luas wilayah 5.246 km2 dengan jumlah penduduk menurut hasil Sensusnas 2001 sebanyak 240.960 jiwa. Kabupaten ini sangat potensial ditinjau dari sumber daya alam yang tersedia yaitu minyak bumi, batu bara dan bahan galian lainnya.
Adapun Visi dan Misi dari Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra tahun 2001 – 2005 adalah
VISI “MENJADIKAN MUARO JAMBI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN KOMPETITIF BERBASIS AGRIBISNIS DAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN, DINAMIS DAN BERETIKA SERTA MENJUNJUNG TINGGI SUPERMASI HUKUM, BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT”
Makna pokok yang terkandung dalam Visi di atas adalah :
(a).Kehidupan Mandiri, menggambar kabupaten Muaro Jambi sebagai daerah otonom yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri menurut aspirasi masyarakat dengan tetap menjalin kerjasama dengan semua pihak (antar kabupaten/kota, propinsi, pusat dan negara lain).
(b).Rakyat yang sehat sejahtera, menggambarkan masyarakat Muaro Jambi yang hidup dengan makmur sentosa, aman damai, memiliki semangat dan kepedulian yang tinggi antar sesama dengan bercirikan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(c).Berdaya saing dan berdisiplin tinggi, menggambarkan bahwa masyarakat Muaro Jambi adalah suatu masyarakat yang berkualitas dan berdisiplin tinggi, penuh dedikasi baik kepada daerah maupun kepada negara, kreatif, inovatif, bersikat positif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berdaya guna.
(d).Berbasis agribisnis dan pariwisata, menggambarkan Muaro Jambi sebagai suatu daerah yang dalam mengembangkan perekonomiannya selalu bertumpu pada agribisnis dan pariwisata serta berbasisi pada ekonomi rakyat dalam menggerakkan roda perekonomian.
(e).Menjunjung tinggi supremasi hukum, nilai budaya dan adat istiadat, mengandung arti bahwa semua komponen pemerintah dan masyarakat Muaro Jambi mempunyai komitmen yang tinggi dalam menjunjung dan menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik hukum negara maupun nilai-nilai budaya dan adat istiadat setempat.
MISI :
Untuk mencapai VISI Kabupaten Muaro Jambi, maka dirumuskan MISI Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sebagai berikut :
a).Perwujudan supremasi hukum yang mendukung dan mendorong tumbuh kembangnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memiliki budaya tertib, disiplin, bersih, aman, damai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang seimbang, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
b).Perwujudan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan ekonomi wilayah yang handal, melalui suatu proses yang mampu mendorong bertumbuh kembangnya kegiatan perekonomian dengan basis ekonomi kerakyatan.
c).Perwujudan masyarakat yang partisipatif dan proaktif dalam setiap gerak pembangunan dibarengi dengan peningkatan kontrol masyarakat sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa jauh dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
d).Perwujudan peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dan ajaran agama guna terciptanya suasana yang harmonis dalam kehidupan sesama umat beragama.
e).Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan minat dan budaya belajar sejak dini bagi semua unsur masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal dan kebudayaan daerah sejalan dengan pengembangan kepedulian masyarakat dan swasta dalam dunia pendidikan.
f).Penggalian dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk tujuan pembangunan ekonomi dan peningkatan sosial budaya, dilaksanakan seiring dengan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan terpadu berdasarkan prinsip lestari.
Di Kabupaten Muaro Jambi, bidang Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam rangka mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan minat dan budaya belajar sejak dini bagi semua unsur masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal dan kebudayaan daerah sejalan dengan pengembangan kepedulian masyarakat dan swasta dalam dunia pendidikan.
Salah satu makna yang terkandung di dalam Visi Kab.Muaro Jambi adalah Berdaya saing dan berdisiplin tinggi, hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Muaro Jambi adalah suatu masyarakat yang berkualitas dan berdisiplin tinggi, penuh dedikasi baik kepada daerah maupun kepada negara, kreatif, inovatif, bersikat positif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berdaya guna.
SKPD yang menanganinya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi.
Adapun fasilitas pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi saat ini terdiri dari :
Pendidikan Umum
Taman Kanak-kanak (TK) 73 unit
Sekolah Dasar (SD) 224 unit.
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 48 unit.
Sekolah Menengah Atas (SMA) 14 unit
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 6 unit
Pendidikan Agama
Madrasah Ibtidaiyah (MI) 153 unit
Madrasah Stanawiyah (MTS) 38 unit
Madrasah Aliyah (MA) 11 unit
Diantara 13 unit SMA tersebut diatas, satu diantaranya merupakan SMA Unggulan Provinsi Jambi yaitu SMA Titian Teras yang dibangun tahun 1997. SMA ini dibangun untuk mencetak generasi muda khususnya para pelajar sehingga mampu bersaing di tingkat nasional memasuki perguruan tinggi ternama, dengan harapan generasi muda Provinsi Jambi dapat berkompetetif dalam pasar tenaga kerja sehingga dapat pula memberikan multiplier effect terhadap pembangunan daerah. Selain itu mulai tahun 2004 telah dibangun MAN Unggul yang berlokasi di Kawasan Pusat Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi yaitu Kecamatan Jambi Luar Kota. Selain sarana pendidikan dasar dan menengah tersebut diatas, di Kabupaten Muaro Jambi juga terdapat 2 Perguruan Tinggi Negeri Provinsi Jambi yaitu Univesitas Jambi (UNJA) dan IAIN Thaha Syaifudin yang berlokasi di kawasan pusat pendidikan Mendalo Kecamatan Jambi Luar Kota. Keberadaan kedua perguruan tinggi tersebut memberikan kekuatan terhadap Kabupaten Muaro Jambi dalam pengembangan wilayah dan pembangunan sumber daya manusia.
Adapun untuk pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Muaro Jambi di-arahkan bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sesuai makna yang terkandung di dalam Visinya, Rakyat yang sehat sejahtera, hal ini menggambarkan masyarakat Muaro Jambi yang hidup dengan makmur sentosa, aman damai, memiliki semangat dan kepedulian yang tinggi antar sesama dengan bercirikan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. SKPD yang menanganinya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi.
Fasilitas kesehatan yang hingga saat ini telah tersedia di Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari :
Rumah Sakit Umum Daerah 1 Unit
Puskemas Perawatan sebanyak 6 unit.
Puskemas Non-Perawatan sebanyak 12 unit.
Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 83 unit..
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebanyak 349 unit.
Jumlah tenaga medis dan non medis terdiri dari ; Dokter spesialis 1 Orang, 52 dokter umum, 13 dokter gigi, 3 orang Farmasi/Apoteker, 28 orang asisten Apoteker, 197 orang bidan, 21 orang SPPH/Sanitasi, dan 108 orang Perawat. Puskesmas rawat inap Unit I Desa Marga Kecamatan Sungai Bahar, yang telah diresmikan oleh Gubernur Zulkifli Nurdin, ternyata tidak sekadar ditingkatkan kualitasnya menjadi Puskesmas rawat inap plus, tetapi sekaligus telah dijadikan setara dengan RS tipe D. Malah, tahun depan fasilitas dan sarana prasana pendukungnya akan diperbanyak lagi dengan anggaran mencapai Rp. 9 Miliar. Tekad Pemkab Muaro Jambi membangun RS di Sungai Bahar akhirnya terwujud. Meskipun RS dimaksud bukanlah RSUD. Sebab, aturan menyatakan dalam satu Kabupaten tidak dibolehkan ada lebih dari satu RDUD. Namun Pemkab berhasil menyiasatinya dengan meningkatkan kualitas puskesmas menjadi setara RS tipe D. Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi, H. Aspan Effendi, SKM, M. Kes, mengatakan Sungai Bahar rawan terjangkit penyakit klinis seperti malaria, TBC, dan TB paru. Namun disisi lain, secara ekonomi pendapatan masyarakatnya rata-rata tergolong tinggi. Itu karena luasnya perkebunan kelapa sawit yang menjadi penopang hidup masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. RS Sungai Bahar ini khusus kita bangun untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat Sungai Bahar. Selain masyarakat, perusahaan-perusahaan perkebunan sawit di sini yang memiliki cukup banyak jumlah karyawan yakni mencapai ribuan orang. Kedepan menurut Aspan, akan dikaji kemungkinan para karyawan mendapatkan asuransi kesehatan di RS Sungai Bahar. Sarana dan prasarana akan ditambah tahun depan. Untuk peralatan medis akan dianggarkan Rp. 8 miliar dan untuk bangunan fisik seperti rumah dokter dianggarkan sekitar Rp. 950 juta.
Sedangkan di bidang pelayanan dalam hal ini perijinan seperti IMB, reklame, Izin Industri, Izin pertambangan dan lain sebagainya, Pemerintah Kab.Muaro Jambi telah mengeluarkan beberapa Perda untuk masing-masing perijinan. Sebagai contohnya Izin Industri dan Tanda Daftar Industri dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 36 Tahun 2001. SKPD yang menanganinya adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi. Adapun pengelompokan pemberian izin industri dan tanda daftar industri terdiri dari :
1. Izin Industri :
a.Industri Besar (Investasi diatas 1 (satu) Milyar Rupiah dengan biaya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Leges Rp.100.000,-
b.Industri Sedang (Investasi Rp.300.000.000 s/d 1 (satu) Milyar dengan biaya Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) + Leges Rp.75.000,-
c.Industri Kecil (Investasi dibawah Rp.300.000.000,-) dengan biaya Rp.250.000,- + Leges Rp.10.000,-
2. Tanda Daftar Industri :
a.Industri Besar dengan Leges Rp.25.000,-
b.Industri Menengah dengan Leges Rp.15.000,-
c.Industri Kecil dengan Leges Rp. 5.000,-
2). Berdasarkan program-program pemasaran yang telah dilakukan oleh masing-masing SKPD yang berada di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi, berikut akan ditentukan Siapa pangsa pasar, bagaimana kondisi produk (barang & Jasa) yang dihasilkan serta strategi yang akan dan telah dilakukan.
Untuk bidang pendidikan, sudah terdapat suatu perubahan yang cukup baik, yang memberikan suatu signal, bahwa sector pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan produk hasil dari SKPD tersebut yang membuat beberapa produk berkualitas untuk di jual ke publik, sebagai contoh, Sekolah berbasis Unggul, sebuah produk yang cukup memiliki nilai jual yang telah ditawarkan kepada masyarakat sebagai konsumen. Dinas Pendidikan Kabupaten Ma. Jambi, sebagai salah satu SKPD dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, menawarkan fitur-fitur baru terhadap produk baru mereka, sekolah berbasis unggulan. Fitur-fitur tersebut meliputi peningkatan kualitas tenaga pengajar, peningkatan fasilitas belajar mengajar, dan system belajar mengajar yang strategis, terencana dan berbasis teknologi informasi (IT). Produk yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan tersebut kelihatannya cukup diminati oleh konsumen, yaitu masyarakat, terlihat dari minat masyarakat yang terus meningkat untuk dapat masuk kedalam sekolah berbasis unggul tersebut. Di bidang kesehatan, juga telah banyak mengalami kemajuan yang signifikan, Hal ini terlihat dengan telah dibangunnya Puskesmas rawat inap Unit I Desa Marga Kecamatan Sungai Bahar yang, untuk Sarana dan prasarana akan ditambah tahun depan. Disamping itu peralatan medis akan dianggarkan Rp. 8 miliar dan untuk bangunan fisik seperti rumah dokter dianggarkan sekitar Rp. 950 juta sehingga menelan menelan biaya ± 9 Milyar.
Ada banyak sektor yang bisa dimanfaatkan oleh suatu pemerintah kabupeten sebagai sumber pendapatan daerah, sebagai contoh sektor pariwisata dan perizinan.
Di sektor pariwisata, kelihatannya belum ada produk pariwisata yang direncanakan secara baik sehingga menjadi suatu produk yang berkualitas untuk dijual ke konsumen sehingga mendatangkan pendapatan bagi pemerintah kabupaten itu sendiri maupun bagi Provinsi Jambi. Hal ini menuntut kerja keras dari SKPD dalam hal ini dinas pariwisata, untuk dapat lebih berperan. Mungkin pertanyaan ini terlalu miris bagi masyarakat jambi, tapi apa kita bisa menjawab satu pertanyaan, pernahkan seorang anak yang liburan sekolah, meminta kepada orang tuanya untuk berlibur di salah satu lokasi wisata di Provinsi Jambi? Jawabannya mungkin sangat jarang.
Disektor Perizinan, lebih banyak lagi ketimpangan. Ketidak tegasan SKPD, dalam hal ini dinas tata kota dan dinas pendapatan daerah dalam menjalankan PERDA, membuat pemerintah Kabupaten Ma. Jambi kecolongan. Begitu banyak Reklame/Iklan yang dipasang disetiap sudut kota, dan mirisnya, 60 % dari reklame tersebut dipasang tanpa melalui perizinan Dinas Tata Kota Kabupaten Muaro Jambi dan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Muaro Jambi. Yang lebih menyedihkan, reklame tanpa izin yang menjamur, malah merusak keindahan kota. Sebuah sketsa yang seharusnya tidak terjadi jika pemerintah Kabupaten Muaro Jambi membuat suatu perencanaan yang strategis dari awal, saat proses perizinan. Perencanaan strategis yang dikemukakan oleh Philip Kotler dalam pemasaran perlu diperhatikan lebih dalam oleh sektor publik maupun pemerintah daerah dalam memasarkan produk/jasa mereka.
3)Adapun Peran daripada program pemasaran untuk membangun daya saing pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi adalah melalui sebuah program pemasaran yang baik, tentunya mesti kita ingat, apa kebutuhan konsumen ( Produce what we can sell), bukan kita ciptakan suatu produk lalu kita lemparkan kepada konsumen (sell what we can produce). Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah Bauran Pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan, yang berkaitan dengan penentuan, bagaimana perusahaan dalam hal ini pemerintah menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran pasarannya. Dengan terlebih dahulu mempelajari kebutuhan konsumen, maka hasil produksi akan lebih terlihat nilai jualnya. Pemerintah, akan dapat membuat suatu keserasian dalam tatanan masyarakat, baik itu dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, maupun bidang yang lainnya. Apabila keserasian ini telah tercipta, tatanan perekonomian daerah meningkat, kualitas pendidikan terpenuhi, dan juga kualitas pelayanan umum dan kesehatan dapat menyentuh kedasar lapisan masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, Kabupaten Muaro Jambi akan menjadi suatu daerah yang sangat berkualitas dan memiliki daya saing dengan daerah lain. Dengan program pemasaran yang tertata rapih, pembangunan akan lebih terlihat realistis dan mengarah, tidak seperti sekarang, terlihat cukup banyak ketimpangan. Bean dan Hussey (1997) menjelaskan implementasi pemasaran (marketing) di sektor publik biasanya terkendala oleh karakteristik sektor publik yang kontras, seperti misalnya: 1.Sektor publik pada umumnya merupakan sektor yang monopolistik. Warga negara sebagai pelanggan dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain selain menerima segala bentuk produk atau jasa yang ada di sektor publik, walaupun barang atau jasa tersebut tidak memenuhi kebutuhan riil. 2. Sektor publik juga lebih banyak menawarkan produk yang gratisan atau tanpa biaya sama sekali. Pelanggan dalam hal ini hanya bisa menerima produk tersebut daripada tidak sama sekali. 3. Sektor publik juga menyediakan layanan yang bersifat memaksa, tanpa mempertimbangkan apakah warga negara menginginkannya atau tidak. Sebuah daerah yang dipasarkan dengan menarik akan memicu dinamika pertumbuhan; industri-industri baru bertumbuhan, kesempatan kerja juga meningkat. Pada akhirnya, pendapatan daerah pun akan meningkat sehingga kualitas hidup penduduk di daerah tersebut juga bisa semakin ditingkatkan. Walaupun sudah populer, konsep pemasaran daerah ini masih banyak disalahartikan. Banyak orang yang mengartikan pemasaran daerah semata sebagai upaya mempromosikan daerah tersebut. Upaya pemasaran daerah dianggap cukup jika daerah tersebut sudah punya brand logo dengan tagline-nya.
Ini keliru. Pemasaran daerah bermakna merancang sebuah daerah sedemikian rupa sehingga daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan target market-nya.
Menurut Michael Porter, membangun keunggulan daya saing daerah merupakan sebuah upaya meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan menaikkan kualitas dan standar hidup masyarakat dalam jangka panjang. Dasar pemikirannya adalah untuk menarik sumber daya terbaik dari dalam maupun luar daerah sebagai landasan untuk memacu produktivitasnya. Dengan program pemasaran yang terencana, tentu dapat meningkatkan taraf perekonomian daerah dan akhirnya dapat meningkatkan daya saing daerah khususnya di Kabupaten Muaro Jambi.
Referensi :
1.Kabupaten Muara Jambi Tahun 2001-2005, Rencana Strategis (Renstra)
2.Website Kabupaten Muaro Jambi, http://www.pemkab.muarojambi.go.id
3.Philip Kotler (2005), Manajemen Pemasaran jilid II
4.Bean dan Hussey (1997), Manajamen Pemasaran
5.Dr. Johannes, SE.,M.Si (2009),Buku ajar Program Magister Manajemen
6.Yogi Suwarno, Pemasaran sektor publik
Edi Suprapto, SP
Magister Manajemen Kelas C Reguler Malam
Studi Manajemen Pemasaran
Dear n’ Salam Sejahtera Pak Jo.
1. Berikut ini hasil pengamatan saya terhadap makalah Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah utamanya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum (seperti perijinan) yang berada di salah satu kabupaten/pemerintah daerah di Provinsi Jambi, dalam hal ini Kab. Muaro Jambi
Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu dari empat Kabupaten pemekaran di Provinsi Jambi yang resmi terbentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur juncto Undang-Undang No. 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 54 Tahun 1999, terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan memiliki luas wilayah 5.246 km2 dengan jumlah penduduk menurut hasil Sensusnas 2001 sebanyak 240.960 jiwa. Kabupaten ini sangat potensial ditinjau dari sumber daya alam yang tersedia yaitu minyak bumi, batu bara dan bahan galian lainnya.
Adapun Visi dan Misi dari Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra tahun 2001 – 2005 adalah
VISI
“MENJADIKAN MUARO JAMBI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN KOMPETITIF BERBASIS AGRIBISNIS DAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN, DINAMIS DAN BERETIKA SERTA MENJUNJUNG TINGGI SUPERMASI HUKUM, BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT”
Makna pokok yang terkandung dalam Visi di atas adalah :
(1). Kehidupan Mandiri, menggambar kabupaten Muaro Jambi sebagai daerah otonom yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri menurut aspirasi masyarakat dengan tetap menjalin kerjasama dengan semua pihak (antar kabupaten/kota, propinsi, pusat dan negara lain).
(2). Rakyat yang sehat sejahtera, menggambarkan masyarakat Muaro Jambi yang hidup dengan makmur sentosa, aman damai, memiliki semangat dan kepedulian yang tinggi antar sesama dengan bercirikan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(3). Berdaya saing dan berdisiplin tinggi, menggambarkan bahwa masyarakat Muaro Jambi adalah suatu masyarakat yang berkualitas dan berdisiplin tinggi, penuh dedikasi baik kepada daerah maupun kepada negara, kreatif, inovatif, bersikat positif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berdaya guna.
(4). Berbasis agribisnis dan pariwisata, menggambarkan Muaro Jambi sebagai suatu daerah yang dalam mengembangkan perekonomiannya selalu bertumpu pada agribisnis dan pariwisata serta berbasisi pada ekonomi rakyat dalam menggerakkan roda perekonomian.
(5). Menjunjung tinggi supremasi hukum, nilai budaya dan adat istiadat, mengandung arti bahwa semua komponen pemerintah dan masyarakat Muaro Jambi mempunyai komitmen yang tinggi dalam menjunjung dan menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik hukum negara maupun nilai-nilai budaya dan adat istiadat setempat.
MISI
Untuk mencapai VISI Kabupaten Muaro Jambi, maka dirumuskan MISI Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sebagai berikut :
1. Perwujudan supremasi hukum yang mendukung dan mendorong tumbuh kembangnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memiliki budaya tertib, disiplin, bersih, aman, damai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang seimbang, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Perwujudan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan ekonomi wilayah yang handal, melalui suatu proses yang mampu mendorong bertumbuh kembangnya kegiatan perekonomian dengan basis ekonomi kerakyatan.
3. Perwujudan masyarakat yang partisipatif dan proaktif dalam setiap gerak pembangunan dibarengi dengan peningkatan kontrol masyarakat sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa jauh dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
4. Perwujudan peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dan ajaran agama guna terciptanya suasana yang harmonis dalam kehidupan sesama umat beragama.
5. Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan minat dan budaya belajar sejak dini bagi semua unsur masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal dan kebudayaan daerah sejalan dengan pengembangan kepedulian masyarakat dan swasta dalam dunia pendidikan.
6. Penggalian dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk tujuan pembangunan ekonomi dan peningkatan sosial budaya, dilaksanakan seiring dengan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan terpadu berdasarkan prinsip lestari.
Di Kabupaten Muaro Jambi, bidang Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam rangka mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan minat dan budaya belajar sejak dini bagi semua unsur masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal dan kebudayaan daerah sejalan dengan pengembangan kepedulian masyarakat dan swasta dalam dunia pendidikan.
Salah satu makna yang terkandung di dalam Visi Kab.Muaro Jambi adalah Berdaya saing dan berdisiplin tinggi, hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Muaro Jambi adalah suatu masyarakat yang berkualitas dan berdisiplin tinggi, penuh dedikasi baik kepada daerah maupun kepada negara, kreatif, inovatif, bersikat positif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berdaya guna.
SKPD yang menanganinya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi.
Adapun fasilitas pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi saat ini terdiri dari :
Pendidikan Umum
Taman Kanak-kanak (TK) 73 unit
Sekolah Dasar (SD) 224 unit.
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 48 unit.
Sekolah Menengah Atas (SMA) 14 unit
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 6 unit
Pendidikan Agama
Madrasah Ibtidaiyah (MI) 153 unit
Madrasah Stanawiyah (MTS) 38 unit
Madrasah Aliyah (MA) 11 unit
Diantara 13 unit SMA tersebut diatas, satu diantaranya merupakan SMA Unggulan Provinsi Jambi yaitu SMA Titian Teras yang dibangun tahun 1997. SMA ini dibangun untuk mencetak generasi muda khususnya para pelajar sehingga mampu bersaing di tingkat nasional memasuki perguruan tinggi ternama, dengan harapan generasi muda Provinsi Jambi dapat berkompetetif dalam pasar tenaga kerja sehingga dapat pula memberikan multiplier effect terhadap pembangunan daerah. Selain itu mulai tahun 2004 telah dibangun MAN Unggul yang berlokasi di Kawasan Pusat Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi yaitu Kecamatan Jambi Luar Kota. Selain sarana pendidikan dasar dan menengah tersebut diatas, di Kabupaten Muaro Jambi juga terdapat 2 Perguruan Tinggi Negeri Provinsi Jambi yaitu Univesitas Jambi (UNJA) dan IAIN Thaha Syaifudin yang berlokasi di kawasan pusat pendidikan Mendalo Kecamatan Jambi Luar Kota. Keberadaan kedua perguruan tinggi tersebut memberikan kekuatan terhadap Kabupaten Muaro Jambi dalam pengembangan wilayah dan pembangunan sumber daya manusia.
Adapun untuk pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Muaro Jambi di-arahkan bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sesuai makna yang terkandung di dalam Visinya, Rakyat yang sehat sejahtera, hal ini menggambarkan masyarakat Muaro Jambi yang hidup dengan makmur sentosa, aman damai, memiliki semangat dan kepedulian yang tinggi antar sesama dengan bercirikan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. SKPD yang menanganinya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi.
Fasilitas kesehatan yang hingga saat ini telah tersedia di Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari :
Rumah Sakit Umum Daerah 1 Unit
Puskemas Perawatan sebanyak 6 unit.
Puskemas Non-Perawatan sebanyak 12 unit.
Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 83 unit..
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebanyak 349 unit.
Jumlah tenaga medis dan non medis terdiri dari ; Dokter spesialis 1 Orang, 52 dokter umum, 13 dokter gigi, 3 orang Farmasi/Apoteker, 28 orang asisten Apoteker, 197 orang bidan, 21 orang SPPH/Sanitasi, dan 108 orang Perawat. Puskesmas rawat inap Unit I Desa Marga Kecamatan Sungai Bahar, yang telah diresmikan oleh Gubernur Zulkifli Nurdin, ternyata tidak sekadar ditingkatkan kualitasnya menjadi Puskesmas rawat inap plus, tetapi sekaligus telah dijadikan setara dengan RS tipe D. Malah, tahun depan fasilitas dan sarana prasana pendukungnya akan diperbanyak lagi dengan anggaran mencapai Rp. 9 Miliar. Tekad Pemkab Muaro Jambi membangun RS di Sungai Bahar akhirnya terwujud. Meskipun RS dimaksud bukanlah RSUD. Sebab, aturan menyatakan dalam satu Kabupaten tidak dibolehkan ada lebih dari satu RDUD. Namun Pemkab berhasil menyiasatinya dengan meningkatkan kualitas puskesmas menjadi setara RS tipe D. Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi, H. Aspan Effendi, SKM, M. Kes, mengatakan Sungai Bahar rawan terjangkit penyakit klinis seperti malaria, TBC, dan TB paru. Namun disisi lain, secara ekonomi pendapatan masyarakatnya rata-rata tergolong tinggi. Itu karena luasnya perkebunan kelapa sawit yang menjadi penopang hidup masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. RS Sungai Bahar ini khusus kita bangun untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat Sungai Bahar. Selain masyarakat, perusahaan-perusahaan perkebunan sawit di sini yang memiliki cukup banyak jumlah karyawan yakni mencapai ribuan orang. Kedepan menurut Aspan, akan dikaji kemungkinan para karyawan mendapatkan asuransi kesehatan di RS Sungai Bahar. Sarana dan prasarana akan ditambah tahun depan. Untuk peralatan medis akan dianggarkan Rp. 8 miliar dan untuk bangunan fisik seperti rumah dokter dianggarkan sekitar Rp. 950 juta.
Sedangkan di bidang pelayanan dalam hal ini perijinan seperti IMB, reklame, Izin Industri, Izin pertambangan dan lain sebagainya, Pemerintah Kab.Muaro Jambi telah mengeluarkan beberapa Perda untuk masing-masing perijinan. Sebagai contohnya Izin Industri dan Tanda Daftar Industri dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 36 Tahun 2001. SKPD yang menanganinya adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi. Adapun pengelompokan pemberian izin industri dan tanda daftar industri terdiri dari :
1. Izin Industri :
a. Industri Besar (Investasi diatas 1 (satu) Milyar Rupiah dengan biaya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Leges Rp.100.000,-
b. Industri Sedang (Investasi Rp.300.000.000 s/d 1 (satu) Milyar dengan biaya Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) + Leges Rp.75.000,-
c. Industri Kecil (Investasi dibawah Rp.300.000.000,-) dengan biaya Rp.250.000,- + Leges Rp.10.000,-
2. Tanda Daftar Industri :
a). Industri Besar dengan Leges Rp.25.000,-
b). Industri Menengah dengan Leges Rp.15.000,-
c). Industri Kecil dengan Leges Rp. 5.000,-
2. Berdasarkan program-program pemasaran yang telah dilakukan oleh masing-masing SKPD yang berada di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi, berikut akan ditentukan Siapa pangsa pasar, bagaimana kondisi produk (barang & Jasa) yang dihasilkan serta strategi yang akan dan telah dilakukan.
Untuk bidang pendidikan, sudah terdapat suatu perubahan yang cukup baik, yang memberikan suatu signal, bahwa sector pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan produk hasil dari SKPD tersebut yang membuat beberapa produk berkualitas untuk di jual ke publik, sebagai contoh, Sekolah berbasis Unggul, sebuah produk yang cukup memiliki nilai jual yang telah ditawarkan kepada masyarakat sebagai konsumen. Dinas Pendidikan Kabupaten Ma. Jambi, sebagai salah satu SKPD dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, menawarkan fitur-fitur baru terhadap produk baru mereka, sekolah berbasis unggulan. Fitur-fitur tersebut meliputi peningkatan kualitas tenaga pengajar, peningkatan fasilitas belajar mengajar, dan system belajar mengajar yang strategis, terencana dan berbasis teknologi informasi (IT). Produk yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan tersebut kelihatannya cukup diminati oleh konsumen, yaitu masyarakat, terlihat dari minat masyarakat yang terus meningkat untuk dapat masuk kedalam sekolah berbasis unggul tersebut. Di bidang kesehatan, juga telah banyak mengalami kemajuan yang signifikan, Hal ini terlihat dengan telah dibangunnya Puskesmas rawat inap Unit I Desa Marga Kecamatan Sungai Bahar yang, untuk Sarana dan prasarana akan ditambah tahun depan. Disamping itu peralatan medis akan dianggarkan Rp. 8 miliar dan untuk bangunan fisik seperti rumah dokter dianggarkan sekitar Rp. 950 juta sehingga menelan menelan biaya ± 9 Milyar.
Ada banyak sektor yang bisa dimanfaatkan oleh suatu pemerintah kabupeten sebagai sumber pendapatan daerah, sebagai contoh sektor pariwisata dan perizinan.
Di sektor pariwisata, kelihatannya belum ada produk pariwisata yang direncanakan secara baik sehingga menjadi suatu produk yang berkualitas untuk dijual ke konsumen sehingga mendatangkan pendapatan bagi pemerintah kabupaten itu sendiri maupun bagi Provinsi Jambi. Hal ini menuntut kerja keras dari SKPD dalam hal ini dinas pariwisata, untuk dapat lebih berperan. Mungkin pertanyaan ini terlalu miris bagi masyarakat jambi, tapi apa kita bisa menjawab satu pertanyaan, pernahkan seorang anak yang liburan sekolah, meminta kepada orang tuanya untuk berlibur di salah satu lokasi wisata di Provinsi Jambi? Jawabannya mungkin sangat jarang.
Disektor Perizinan, lebih banyak lagi ketimpangan. Ketidak tegasan SKPD, dalam hal ini dinas tata kota dan dinas pendapatan daerah dalam menjalankan PERDA, membuat pemerintah Kabupaten Ma. Jambi kecolongan. Begitu banyak Reklame/Iklan yang dipasang disetiap sudut kota, dan mirisnya, 60 % dari reklame tersebut dipasang tanpa melalui perizinan Dinas Tata Kota Kabupaten Muaro Jambi dan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Muaro Jambi. Yang lebih menyedihkan, reklame tanpa izin yang menjamur, malah merusak keindahan kota. Sebuah sketsa yang seharusnya tidak terjadi jika pemerintah Kabupaten Muaro Jambi membuat suatu perencanaan yang strategis dari awal, saat proses perizinan. Perencanaan strategis yang dikemukakan oleh Philip Kotler dalam pemasaran perlu diperhatikan lebih dalam oleh sektor publik maupun pemerintah daerah dalam memasarkan produk/jasa mereka.
3) Adapun Peran daripada program pemasaran untuk membangun daya saing pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi adalah melalui sebuah program pemasaran yang baik, tentunya mesti kita ingat, apa kebutuhan konsumen ( Produce what we can sell), bukan kita ciptakan suatu produk lalu kita lemparkan kepada konsumen (sell what we can produce). Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah Bauran Pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan, yang berkaitan dengan penentuan, bagaimana perusahaan dalam hal ini pemerintah menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran pasarannya. Dengan terlebih dahulu mempelajari kebutuhan konsumen, maka hasil produksi akan lebih terlihat nilai jualnya. Pemerintah, akan dapat membuat suatu keserasian dalam tatanan masyarakat, baik itu dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, maupun bidang yang lainnya. Apabila keserasian ini telah tercipta, tatanan perekonomian daerah meningkat, kualitas pendidikan terpenuhi, dan juga kualitas pelayanan umum dan kesehatan dapat menyentuh kedasar lapisan masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, Kabupaten Muaro Jambi akan menjadi suatu daerah yang sangat berkualitas dan memiliki daya saing dengan daerah lain. Dengan program pemasaran yang tertata rapih, pembangunan akan lebih terlihat realistis dan mengarah, tidak seperti sekarang, terlihat cukup banyak ketimpangan. Bean dan Hussey (1997) menjelaskan implementasi pemasaran (marketing) di sektor publik biasanya terkendala oleh karakteristik sektor publik yang kontras, seperti misalnya: 1.Sektor publik pada umumnya merupakan sektor yang monopolistik. Warga negara sebagai pelanggan dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain selain menerima segala bentuk produk atau jasa yang ada di sektor publik, walaupun barang atau jasa tersebut tidak memenuhi kebutuhan riil. 2. Sektor publik juga lebih banyak menawarkan produk yang gratisan atau tanpa biaya sama sekali. Pelanggan dalam hal ini hanya bisa menerima produk tersebut daripada tidak sama sekali. 3. Sektor publik juga menyediakan layanan yang bersifat memaksa, tanpa mempertimbangkan apakah warga negara menginginkannya atau tidak. Sebuah daerah yang dipasarkan dengan menarik akan memicu dinamika pertumbuhan; industri-industri baru bertumbuhan, kesempatan kerja juga meningkat. Pada akhirnya, pendapatan daerah pun akan meningkat sehingga kualitas hidup penduduk di daerah tersebut juga bisa semakin ditingkatkan. Walaupun sudah populer, konsep pemasaran daerah ini masih banyak disalahartikan. Banyak orang yang mengartikan pemasaran daerah semata sebagai upaya mempromosikan daerah tersebut. Upaya pemasaran daerah dianggap cukup jika daerah tersebut sudah punya brand logo dengan tagline-nya.
Ini keliru. Pemasaran daerah bermakna merancang sebuah daerah sedemikian rupa sehingga daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan target market-nya.
Menurut Michael Porter, membangun keunggulan daya saing daerah merupakan sebuah upaya meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan menaikkan kualitas dan standar hidup masyarakat dalam jangka panjang. Dasar pemikirannya adalah untuk menarik sumber daya terbaik dari dalam maupun luar daerah sebagai landasan untuk memacu produktivitasnya. Dengan program pemasaran yang terencana, tentu dapat meningkatkan taraf perekonomian daerah dan akhirnya dapat meningkatkan daya saing daerah khususnya di Kabupaten Muaro Jambi.
Referensi :
1.Kabupaten Muara Jambi Tahun 2001-2005, Rencana Strategis (Renstra)
2.Website Kabupaten Muaro Jambi, http://www.pemkab.muarojambi.go.id
3.Philip Kotler (2005), Manajemen Pemasaran jilid II
4.Bean dan Hussey (1997), Manajamen Pemasaran
5.Dr. Johannes, SE.,M.Si (2009),Buku ajar Manajemen Pemasaran Lanjutan
6.Yogi Suwarno, Pemasaran sektor publik
Nama : Rudy Hidayat
Kelas : Sabtu – Minggu ( D )
Angkatan : XI
1.Pelayanan Bidang Kesehatan Kabupaten Tebo
Jika berbicara mengenai program pemasaran Pemkab Tebo dalam bidang kesehatan maka perlu kita bahas dulu mengenai barang public dan barang privat., karena tidak semua pelayanan kesehatan merupakan barang public, maka perlu kita bahas dulu mengenai teori barang public dan barang privat, Suatu barang dikategorikan barang public atau barang privat, maupun merit goods sesuai biaya yang ditimbulkan dari penggunaan barang tersebut.
Komoditas dikategorikan public goods jika tidak memerlukan biaya tambahan bagi konsumen pengguna barang tersebut, dan bias dimanfaatkan semua orang , tidak ada persaingan serta memiliki eksternalitas atau pengaruh keberadaannya terhadap masyarakat tinggi. Hal ini harus dibiayai pemerintah secara penuh. Sebaliknya privat menimbulkan biaya tambahan dan tidak bias digunakan sembarang orang , dan ada persaingan dan eksternalitasnya rendah, contoh barang mewah biayanya ditanggung individu itu sendiri disebut barang privat. Diluar kedua pola tersebut disebut merit goods atau quasi public yaitu komoditas yang memerlukan tambahan , tidak dapat digunakan sembarang orang dan ada persaingan ,serta eksternalitasnya sangat tinggi, berdasarkan hal diatas pelayanan kesehatan dapat dibedakan atas dua yaitu pelayanan yang bersifat barang public dan pelayanan kesehatan yang merupakan barang private. Secara umum dalam bidang pelayanan kesehatan Upaya kuratif dan preventif dan promotif umumnya diaggap barang public (public Goods) sedangkan kuratif dan rehabilitatif dimasukkan sebgai barang swasta (private goods
Pelayanan kesehatan yang tergolong barang public meliputi:
a.Pengobatan dan pencegahan wabah dan penyakit menular misalnya pengobatan dan pencegahan Flu Burung dan Flu Babi.
b.Kejadian luar biasa seperti kasus demam berdarah dengan jumlah luar biasa di Jakarta, kasus Chikunguya di Kabupaten Tebo, September 2009.
c.Pengobatan kesehatan dan rehabilitasi bagi korban bencana alam. Missal korban gempa Sumbar.
d.Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Pelayanan kesehatan yang tergolong barang private meliputi:
a.Pelayanan kesehatan yang bersifat kecantikan seperti operasi plastic, pelayanan untuk memperbagus gigi.
b.pelayanan komplikasi aborsi , terapi mengatasi ferlitas, dan menopause.
c.Pelayanan kesehatan lainnya bagi yang mampu juga digolongkan barang privat
Visi dan Misi Pemkab Tebo bidang Kesehatan:
Visi
Terciptanya pelayananan Prima di bidang Kesehatan dalam menuju Tebo Sehat Tahun 2010
Misi
•Pengembangan sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan tenaga serta institusi pendidikan tenaga kesehatan .
•Peningkatan pelayanan dasar, spesifikasi serta kebijakan dibidang sediaan farmasi, kosmetik, alat kesehatan, makanan, minuman dan narkotika psikatropika dan zat adiktif lainnya yang merata dan terjangkau .
•Pencegahan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular / wabah melalui suveinlans epidemiologi, stnadarasasi tepat guna dan penggalangan kemitraan masyarakat .
•Peningkatan kesehatan lingkunagan masyarakat melalui upaya pengendalian penyehatan air, tempat – tempat umum, perumahan, Industri , penerapan tehnologi tepat guna.
•Peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat promosi kesehatan dan industri kesehatan .
2.Tiga Pertanyaan
a.Pangsa Pasar untuk pelayanan kesehatan.
Untuk pangsa pasar yang pertama harus bisa dibedakan mana pelayanan kesehatan yang bersifat barang public dan barang privat, dengan ketepatan membedakan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada konsumen baik untuk pelayanan kesehatan yang bersifat private ataupun public, permasalahan ini memang cukup rumit karena akan sulit menentukan beberapa jenis pelayanan kesehatan seperti pelayanan kesehatan untuk masalah feritilitas dan kesuburan atau pelayanan kesehatan keluarga berencana, seperti pelayanan kesehatan untuk kontrasepsi Berdasarkan criteria barang public dan barang privat tersebut tidak ada pelayanan kontrasepsi yang bisa digolongkan sebagai barang public murni. Namun ada beberapa yang dapat digolongkan eksternalitasnya tinggi pelayan kontrasepsi, pelayanan kehamilan, pengobatan penyakit menular seksual, pelayanan kesehatan reproduksi dapat digolongkan sebagai merit goods. Sedangkan pelayanan komplikasi aborsi , terapi mengatasi ferlitas, dan menopause digolongkan barang privat. Di sisi lain angka fertilitas tinggi bisa menimbulkan masalah jangka panjang berupa ledakan penduduk atau penambahan penduduk yang tak terkendali yang memerlukan bantuan pemerintah yang cukup besar , Seperti kebutuhan pangan, bantuan biaya pendidikan, bertambahnya tingkat kemiskinan yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya.
b.Untuk kondisi barang dan jasa yang dihasilkan dari pelayanan kesehatan, Yaitu :
1.Dibangunnya Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syaifuddin di pusat Kota Muara Tebo.
2.Dibangunnya puskesmas di setiap kecamatan dan rumah tinggal Bidan di hampir semua desa di Kabupaten Tebo .
3.Dipermudahkannya perizinan Dokter dan Pendirian Apotik di Kabupaten Tebo .
4.Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat miskin berupa berobat gratis dan keringanan biaya.
5.Pelayanan Kesehatan untuk antisipasi penyakit menular dan kejadian luar biasa, Kasus Chikungunya di Kecamatan Rimbo Ulu dan Rimbo Bujang.
Strategi dan Sasaran Utama Pelayanan Kesehatan sebagai barang public.
Secara umum Penentuan strategi yang tepat dapat membantu sector publik untuk tetap bertahan maupun bersaing dengan perusahaan lainnya didalam persainngan. Untuk menentukan strategi perlu diketahui variabel internal dan eksternal yang mempengaruhi perusahaan baik berupa kekuatan maupun kelemahan perusahaan (dalam hal ini sector public) serta berbagai peluang dan ancaman yang harus dihadapi oleh perusahaan. Setelah berbagai variabel tersebut diuraikan dengan jelas maka kita dapat memetakan posisi dari perusahaan serta kondisi persaingan yang harus dihadapi perusahaan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang diupayakan oleh pemerintah. Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di tengah beban dan permasalahan kesehatan yang semakin pelik, dibutuhkan strategi jitu untuk menghadapinya. Dalam mengatasi masalah kesehatan dapat digunakan beberapa strategi utama, antara lain:
1.Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat.
Sasaran utama strategi ini adalah seluruh desa menjadi desa siaga, seluruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat serta seluruh keluarga sadar gizi.
2.Meningkatkan akses masyarakat tehadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Sasaran utama strategi ini adalah ; Setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu; setipa bayi, anak, dan kelompok masyarakat risiko tinggi terlindungi dari penyakit; di setiap desa tersedia SDM kesehatan yang kompeten; di setiap desa tersedia cukup obat esensial dan alat kesehatan dasar; setiap Puskesmas dan jaringannya dapat menjangkau dan dijangkau seluruh masyarakat di wilayah kerjanya; pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, Puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu.
3.Meningkatkan sistem surveillans, monitoring dan informasi kesehatan.
Sasaran utama dari strategi ini adalah : setiap kejadian penyakit terlaporkan secara cepat kepada desa/lurah untuk kemudian diteruskan ke instansi kesehatan terdekat; setiap kejadian luar biasa (KLB) dan wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan masyarakat; semua ketersediaan farmasi, makanan dan perbekalan kesehatan memenuhi syarat; terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan; dan berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence based di seluruh Indonesia.
4.Meningkatkan pembiayaan kesehatan.
Sasaran utama dari strategi ini adalah : pembangunan kesehatan memperoleh prioritas penganggaran pemerintah pusat dan daerah; anggaran kesehatan pemerintah diutamakan untuk upaya pencegahan dan promosi kesehatan; dan terciptanya sistem jaminan pembiayaan kesehatan terutama bagi rakyat miskin.
Terakhir secara umum mengenai pelayanan sektor public, Organisasi sektor publik harus memutuskan berapa pelayanan yang dibebankan pada masyarakat. Aturan yang biasa dipakai adalah beban (charge) dihitung sebesar total biaya total tersebut terdapat (full cost recorvery). Walaupun akan mengalami kesulitan dalam menghitung biaya total dikarena: Pertama, tidak diketahui secara tepat berapa biaya total (full cost) untuk menyediakan suatu pelayanan. Oleh karena itu, kita perlu memperhitungkan semua biaya sehingga dapat mengidentifikasi biaya secara tepat untuk setiap jenis pelayanan. Namun tidak boleh terjadi pencampur-adukan biaya untuk pelayanan yang berbeda atau harus ada prinsip different costs for different purposes. Kedua, sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi, Karena jumlah biaya untuk melayani satu orang dengan orang lain berbeda-beda, maka diperlukan perbedaan pembebanan tarif pelayanan, sebagai contoh diperlukan biaya tambahan untuk pengumpulan sampah dari lokasi rumah yang sulit dijangkau atau memiliki jarak yang jauh. Ketiga, pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Jika orang miskin tidak mampu membayar suatu pelayanan yang sebenarnya vital, maka mereka harus disubsidi. Mungkin perlu dibuat diskriminasi harga atau diskriminasi produk untuk menghindari subsidi. Keempat, biaya yang harus diperhitungkan, apakah hanya biaya operasi langsung (current operation cost), atau perlu juga diperhitungkan biaya modal (capital cost). Yang akan memasukkan bukan saja biaya opersai dan pemeliharaan, akan tetapi juga biaya penggantian barang modal yang sudah usang (kadaluwarsa), dan biaya penambahan kapasitas Hal inilah yang disebut marginal cost pricing. Strategi Harga Terdapat beberapa alternatif dalam menentukan harga yaitu dengan two-part tariffs: yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur dan variabel charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi. Dengan Peak-load tariffs: pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Permasalahannya adalah beban tertinggi, membutuhkan tambahan kapasitas yang disediakan, tarif tertinggi untuk periode puncak harus menggambarkan higher marginal cost (seperti telepon dan transportasi umum). Dengan diskriminasi harga. Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasikan pertimbangan keadilan (equity) melalui kebijakan penetapan harga, dengan Full cost recorvery. Harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan dan harga di atas marginal cost. Dalam beberapa kasus, sengaja ditetapkan harga di atas marginal cost, seperti tarif mobil, adanya beberapa biaya perijinan atau licence fee. Penetuan tari ini juga harus mempertimbangkan Opportunity cost untuk staf, perlengkapan dll, Opprtunity cost of capital, Accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to siciety (opportunity cost). Polling, ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu dan cadangan inflasi. Pelayanan menyebabkan unit kerja harus memiliki data biaya yang akurat agar dapat mengestimasi marginal cost, sehingga dapat ditetapkan harga pelayanan yang tepat. Marginal cost pricing bukan merupakan satu-satunya dasar untuk penetapan harga di sektor publik. Digunakan marginal cost pricing atau tidak, yang jelas harus ada kebijakan yang jelas mengenai harga pelayanan yang mampu menunjukkan biaya secara akurat dan mampu mengidentifikasi skala subsidi publik. Standar Minimum Berapa pun harga yang dibebankan kepada masyarakat harusnya juga merujuk pada standar yang dibuat oleh organisasi sektor publik sebagi bentuk perbandingan pelayanan yang dapat di ukur, untuk itu sektor publik harus segera merumuskan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang menekankan pada pengelolanan sektor publik yang memiliki paradigma Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu: ekonomi, efesiensi, dan efektivitas ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi: pencapaian output yang maksimium dengan input yang tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu dan efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Dalam penentuan standar pelayanan minimum sebagai feed-back pelayanan kepada masyarakat maka organisasi sektor publik harus memperhatikan stakeholder sebagai orang yang berkentingan dengan keberadaan perusahaan karenanya keterlibatan stakeholder dalam penyusunan tarif dan standar pelayanan minimum sangat urgen seperti, masyarakat umum, akademisi dan para konsultan dan pihak yang consen dalam sektor publik. Penutup Pembebanan pelayanan publik merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah selain pajak, penjualan aset milik pemerintah, utang, dan laba BUMN/BUMD. Aturan yang bisa dipakai adalah beban dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut. Dalam menentukan harga pelayanan publik juga dianut konsep different cost for purposes yaitu membedakan biaya untuk pelayanan yang berbeda. Masalah lain adalah adanya hidden cost yang menyulitkan dalam mengetahui total biaya. Kesulitan untuk menghitung biaya total adalah karena sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi dan perbedaan jumlah biaya untuk melayani masing-masing orang.
Referensi :
1.Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo .
2.Profil Kesehatan Kabupaten Tebo Tahun 2009
3.www. repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/3158.pdf
4.kaltim.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=10
5.www.mail-archive.com/wanita…com/msg03158.html
6.www.ruteplanen.dk/query?…com%2F2008%2F07%2Fpelayanan-kesehatan-public
Nama: Erny Melina, SE
Magister Manajemen
Manajemen Pemasaran
Quiz I (Praktek Pemasaran pada Sektor Publik dan Sektor Pemerintah Daerah)
Obyek Kota Jambi
dear Pak Jo, ini adalah lanjutan pemaparan saya sesuai instruksi dari Bapak
Pemasaran saat ini tidak hanya berbicara mengenai promosi barang atau jasa saja. Pemasaran tidak hanya berbicara iklan (advertising) atau sekedar menjual (selling). Di sektor bisnis ilmu pemasaran sudah sedemikian pesat berkembang dari mulai elaborasi filosofis dari konsep pemasaran dan organisasional sampai dengan penemuan teknik-teknik pemasaran terkini.
Philip kotler on marketing mengatakan lebih penting melakukan sesuatu secara strategis daripada yang sesaat mendatangkan keuntungan. Konsep ini maksudnya bagaimana keuntungan jangka panjang yang akan kita peroleh ketika kita menyusun suatu perencanaan yang strategis terhadap barang atau jasa yang kita hasilkan. Tidak hanya sekedar menjual kemudian memperoleh keuntungan tetapi selain menjual dan memperoleh keuntungan, kita juga bisa mempertahankan konsumen.
Pemasaran dan penjualan adalah dua aktivitas bisnis yang saling mendukung satu sama lain. Bila penjualan adalah bagian dari pemasaran, maka aktivitas pemasaran lebih luas dari penjualan. Untuk melakukan aktivitas penjualan diperlukan orang yang memiliki jiwa salesmanship, sedangkan untuk aktivitas pemasaran diperlukan orang yang memiliki jiwa marketingmanship.
I. Analisis SKPD Di Kota Jambi
Visi Kota Jambi adalah ” sebagai simpul pelayanan regional terutama dalam agribisnis dan sebagai wilayah komplemen utama sebagai pusat pertumbuhan regional tahun 2015 ”
Dalam kaitan rumusan visi di atas, maka ditetapkan batasan konsep yang berkaitan dengan masing-masing ide yang terdapat dalam visi:
simpul pelayanan regional menunjukkan keberadaan Kota Jambi sebagai tempat bertemunya berbagai bentuk penyedia jasa yang meliputi pelayanan antar daerah (kabupaten) disekelilingnnya, pelayanan dengan propinsi lain, bahkam pelayanan keberbagai bentk wilayah perdagangan regional yang melibatkan berbagai bangsa.
agribisnis menunjukkan keterlibatan pemerintah Kota Jambi sebagai suatu wilayah yang pada kenyataannya menjadi pusat berbagai bentuk usaha pengolahan, khusunya bidang pertanian.Secara historis kenyataan ini didukung dengan sejarah panjang Kota Jambi sejak abad-15 yang menjadi pusat kegiatan perdagangan antar bangsa, jauh sebelum Indonesia merdeka.
status komplemen utama (penunjang) menunjukkan kesetaraan antar wilayah yang terdapat didalam aktivitas perdagangan. Kesetaraan menunjukkan posisi yang turut menentukan atas kinerja perdagangan yang terjadi. Kesetaraan ini secara lebih sempit khususnya terjadi di wilayah Sumatera.
Misi Kota Jambi adalah:
mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki integritas moral, kemampuan intelektual dan keterampilan profesional.
mengembangkan kawasan perdagangan jasa dan industri yang mampu menciptakan keterkaitan erat dengan wilayah melalaui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.
menciptakan sistem jaringan tranportasi dan komunikasi yang efektif, efesien dan dinamis serta terpadu dengan mengembangkan simpul-simpul jasa sarana dan prasarana yang terinkoneksi dan saling mendukung serasi untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal kota.
menciptakan Kota Jambi menjadi kota yang besih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnnya sosial dan budaya dan ekonomo masyarakat.
mewujudkan pemerintahan yang bersih, efesien dan efektif, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
meningkatakan jaminan keamanan warga kota keamanan melaui supremasi hukum.
melibatkan masyarakat ke dalam proses pengambilan kebijakan publik baik dalam proses pelaksanaan dan pengawasan dengan menyediakan saluran dan mekanisme keterlibatannya.
Kota Jambi sebagai sentral dari propinsi Jambi di tinjau dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) seharusnya sudah memiliki satuan perangkat kerja yang efektif dan efesien dalam mengemban tugasnya sebagai perangkat daerah demi mewujud visi dan misi dari pemerintah Kota Jambi
1.Sebagai contoh dalam bidang pendidikan:
Pada visi dan misi pemda Kota Jambi, dikatakan bahwa arah kebijakannya adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan termasuk mengembangkan kepustakaan daerah. Dari pengamatan saya program pemasaran yang sejauh ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota jambi dengan penyelengaraan pembanguan lembaga pendidkan, yaitu sekolah-sekolah pemerintahan mulai dari tingkat dasar, lanjutan pertama, tingkat atas dan sampai universitas yang bertaraf nasional maupun internasional. Hal ini dilakuakn untuk memasarkan pendidikan bagi masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam visi dan misi Kota Jambi, untuk mewujudkan SDM yang memiliki integritas moral, intelektual dan profesional.
Program lain yaitu mendirikan perpustakaan keliling untuk memperluas minat baca masyarakat Kota Jambi dalam rangka memperluas pustaka daerah, hal lain bisa ditemukan, banyaknya berdiri lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah (kursus-kursus) untuk menunjang pendidikan bagi masyarakat.
Berdasarkan pengamatan saya pemeintah daerah Kota Jambi belum maksimal dalam mempromosikan pendidikan di Kota Jambi, khususnya bagi masyarakatnya sendiri. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah perlu memperhatikan penyediaan saran dan prasarana pendidikan bagi masyarakatnya. Hal yang dimaksud yaitu peningkatan mutu dan kualitas pendidkan. Persaingan sudah semakin ketat, dalam rangka menampung putra daerah tidak ada salahnya perlu ditambah lagi sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu dan berkualitas yang ditunjang dengan pemakaian teknologi pendidkan yang maju.
2. Sebagai contoh lain bidang kesehatan
Pada visi dan misi pemda Kota Jambi, dikatakan arah kebijakannya adalah mengupayakan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang berhasil adn berdaya guna, meliputi promotif, prepentif, kuratif dan rehabilitasi serta dukungan sarana dan prasarana. Dari pengamatan saya program pemasaran yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu melaui pelayanan rumah sakit umum daerah. Sekiranya pelayannya ditingkatkan dengan memberikan pengobatan yang berkualitas bagi masyarakat. Peneyelengaraan lain melalui pemberian keringan biaya bagi masyarakat yang tidak mampu untuk berobat, agar masyarakat bisa hidup sehat. Rumah sakit sebagai pelayanan unum bagi warga juga harus memperlengkapi diri dengan sarana dan prasarana yang up to date. Pemberian informasi kesehatan bagi warga juga harus ditingkatkan, ditengah maraknya isu-isu penyakit yang sudah berkembang, pemda perlu mengadakan sosialisasi yang menyeluruh ke warga agar warga tidak merasa kekuranag informasi. ini langkah preventif bagi warga sendiri
3. Sebagai contoh lain bidang layanan umum, seperti perizinan
Dalam bidang layanan umum, seperti perizinan, menurut pengamatan saya, ada beberapa perda yang belum terlaksana di lapangan. Pemerintah daerah seharusnya sudah mensosialisasikan ped-perda tersebut dan perlu penegasan juga bagi yang melanggar perda tersebut. Misalnya perda No 5 tahun 2006 tentang pedagang kaki lima. Masih banyak saya temukan pedagang-pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar sebagai tempat berjualan bahkan merusak sarana dan prasaran umum seperti rambu-rambu lalu lintas. Dari pemerintah daerah juga tidak ada tindakan tegas. Jadi program pemasarannya yang gagal atau implementasi dari pelaksanaan perda tersebut yang tidak tegas? perizinan lain, yaitu IMB (Izin Membuat Bangunan), banyak sekali ruko-ruko yang dibangun di tengah kota yang ternyata pemanfaatannya sebagai industri sarang burung walet. Kondisi ini bisa menggangu lingkungan menjadi tidak aman Saya rasa program pemasaran dalam layanan umum di Kota Jambi belem sepenuhnya terlaksanan dengan baik
II. Siapa pangsa pasarnya? bagaimana dengan kondisi barang/jasa yang dihasilakan?apakah sudah melakuakn strategi untuk mencapai tujuan?
Bidang pendidikan:
pangsa pasarnya, secara khusus bagi masyarakat di Kota Jambi dan bagi penduduk di luar Kota Jambi secara luas.
Kondisi barang/jasa yang dihasilkan oleh SKPD, sejauh pengamatan saya kondisi jasa yang dijual ke publik sudah bisa diterima bagi masyarakat dan masyarakat dapat menerima dan mengkonsumsi jasa tersebut.
Menurut pengamatan saya SKPD sudah melakukan yang baik dalam mempromosikan program-program pemsarannya tetapi perlu langkah-langkah yang lebik kreatif dan inovatif kedepannya.
Bidang Kesehatan:
Pangsa pasarnya, secara menyeluruh masyarakat Kota Jambi.
Kondisi barang/ jasa ayng dihasilkan oleh SKPD, sejauh pengamatan saya belum sepenuhnya berhasil dalam melakukan tugasnya, hal ini bisa terlihat melalui layanan RSU sebagai layanan publik, dimana warga masih sering mengeluhkan layanan, fasilitas serta sarana dan prasarananya.
Menurut saya SKPD belum melakukan langkah yang strategis dalam memberikan kepuasan konsumen/pelanggan. Perlu penyusunan perencanaan yang strategis jangka panjang.
Bidang Layanan Umum (perizinan):
Pangsa pasarnya, seleruh masyarakat daerah, pengusaha, lembaga-lembaga lain.
Kondisi barang/jasa yang dihasilkan SKPD, sejauh pengamatan saya kondisinya bisa diterima oleh pangsa pasar tapi dalam penggunaannya belum maksimal.
Menurut saya SKPD belum melakukan yang strategis.
III. Peran daripada program pemasaran membangun daya saing pemerintah daerah
Siapa bilang kemampuan memasarkan sesuatu harus dimiliki oleh pengusaha dan profesional saja? Para praktisi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan pemasaran.
Marketing adalah aktivitas untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan menghantarkan manfaat suatu produk pada pasar. Agar pemasar dapat mencapai tujuannya diperlukan suatu jiwa marketingmanship yaitu keterampilan yang dimiliki seseorang dalam merasakan (sensing) dan merespon (responding) kebutuhan dan keinginan pasar. Pemasar handal bukan hanya mampu menjual ide, produk dan jasa saja, tetapi juga mampu merespon keinginan lainnya dari target sasarannya. Dia adalah seorang yang mampu mengubah masalah menjadi suatu peluang
Praktisi pemerintah dituntut untuk memiliki marketingmanship dalam rangka mencapai kesinambungan perekonomian kota (economic sustainability), kesinambungan kehidupan bermasyarakat (social sustainability) dan kesinambungan kehidupan lingkungan yang nyaman (environmental sustainaibility). Mereka dituntut sensitif atas permintaan publik dan mengetahui nilai yang akan dihantarkannya pada publik melalui produk pelayanan, produk investasi, produk wisata, produk informasi dan produk pemerintahan lainnya
Program pemasaran perlu dibuat oleh pemerintah daerah berdasarkan perencanaan yang strategis untuk membangun daya saing bagi pemerintah. sehimgga daerah-daerah lain pun bisa ikut berkompetensi untuk memajukan daerahnya masing-masing. Adapun program-program pemerintah daerah Kota Jambi harus disesuaikan dengan visi dan misi yang sudah tercantum dalam pemerintahan daerah Kota Jambi. Aagr di tahun-tahun mendatang nanti Kota Jambi bisa menjadi kota yang berkembang maju dan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain.
Demikian pemaparan lanjutan saya pak, sekian dan terima kasih
Referensi:
http://www.kotajambi.go.id
Buku ajar Program Magister Manajemen oleh Dr. Johannes, SE.,M.Si.
Manajemen Pemasaran jilid II oleh Philip Kotler
Pemasaran sektor publik oleh Yogi Suwarno
QUIZ I : Praktek Pemasaran dan Sektor Publik Pemerintah Daerah
Muhamad Farhan SAB
Magister Manajemen Kelas C (malam)
Dear : Bapak Johanes Simatupang
Bersama ini terlampir saya sampaikan hasil pemaparan makalah “Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah
Pemasaran (Inggris:Marketing) adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.
Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Contohnya, seorang manusia membutuhkan air dalam memenuhi kebutuhan dahaganya. Jika ada segelas air maka kebutuhan dahaganya akan terpenuhi. Namun manusia tidak hanya ingin memenuhi kebutuhannya namun juga ingin memenuhi keinginannya yaitu misalnya segelas air merek Aqua yang bersih dan mudah dibawa. Maka manusia ini memilih Aqua botol yang sesuai dengan kebutuhan dalam dahaga dan sesuai dengan keinginannya yang juga mudah dibawa.
Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran. Mulai dari pemenuhan produk (product), penetapan harga (price), pengiriman barang (place), dan mempromosikan barang (promotion). Seseorang yang bekerja dibidang pemasaran disebut pemasar. Pemasar ini sebaiknya memiliki pengetahuan dalam konsep dan prinsip pemasaran agar kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia terutama pihak konsumen yang dituju.
Secara tradisional sector public adalah sector yang relative tidak leluasa dan “segan” dalam berhubungan dengan inovasi., terutama apabila dibandingkandengan sector bisnis, atau bahkan dibandingkan dengan elemen masyarakat sipil sekalipun. Keengganan sector public dalam memanfaatkan inovasi ini erat kaitannya dengan sejarah dan karakteristiknya yang cenderung statistic, formalistic dan rigid, serta segala bentuk kekakuan yang melekat di dalamnya. Dengan kata lain, system dalam sector public berkarakteristik status-quo dan cenderung tidak menyukai perubahan. Hal ini sebenarnya tidaklah mengherankan mengingat sector public memerlukan adanya stabilitas menjalankan program-program kerjanya.
Sebuah pertanyaan mendasar muncul mengenai bagaimana ide-ide inovatif dipasarkan di sector public yang notebene secara karakteristik berbeda dengan sector bisnis. Sector bisnis menggunakan keilmuan serta teknik-teknik pemasaran karena memang membutuhkannya untuk mengembangkan citra produk mereka ke pasar. Dengan dikenalnya produk mereka dengan baik oleh konsumen, maka peluang agar produknya dikonsumsi lebih besar dibandingkan dengan produk yang tidak dikenal dipasar. Ini tidak bias dihindari mengingat situasi yang dihadapi di sector bisnisadalah situasi persaingan. Sebaliknya sector public relative menghadapi situasi sejenis.
Pemasaran disektor public juga menjadi debat tersendiri di banyak kalangan pakar pemasaran. Hal ini terkait begitu kontrasnya perbedaan karakteristik sector public dengan sector bisnis. Perbedaan yang paling kontras terlihat pada tataran konsep, namun ketika menginjak tataran praktek, maka perbedaan ini perlahan mulai mengabur. Sehingga mulailah bermunculan konsep-konsep yang menawarkan bagaimana menjebatani kesenjangan ritme antara sector public dengan sector bisnis. Sebutlah misalnya reinventing government, new public management (NPM dan sebagainya.
Sumber
• Anief, Moh. 2000. Prinsip dan Dasar Manajemen: Pemasaran Umum dan Farmasi. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
• Bovée. 1986. Contemporary Advertising. Illinois:Richard D. Irwin, Inc.
• Rothschild, Michael L.. 1987. Advertising. Canada: D. C. Heath and Company
• Jawi, Tiyang. 2007. Yogyakarta : http://prbusiness.blogspot.com
• Yogi Suwarno, Pemasaran sektor public
1. Objek Pengamatan adalah Pemerintah Kabupaten batanghari
Kabupaten Batang Hari dengan mottonya “ Serentak Bak Regam” salah satu dari 10 kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, yang usianya ternyata lebih tua dari provinsi Jambi yan bersemboyan “Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah”, Propinsi Jambi dibentuk pada tahun 1957 dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, bersamaan dengan pembentukan Provinsi Dati I Riau. Sedangkan Kabupaten Batang Hari dibentuk 1 Desember 1948 melalui Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/Kom/U, tanggal 30 Nopember 1948 dengan Pusat Pemerintahannya di Kota Jambi, sekarang Kodya Jambi. Tahun 1963 kedudukan pusat pemerintahan daerah ini pindah ke Kenali Asam, 10 Km dari kota Jambi, kemudian tahun 1979 berdasarkan PP. No 12 Tahun 1979 ibukota kabupaten yang terkenal kaya akan hasil tambang ini pindah dari Kenali Asam Ke Muara Bulian 64 Km dari Kota Jambi sampai saat ini.
Batang Hari yang ada sekarang mengalami dua kali pemekaran, awalnya kabupaten yang berada di Sumatera Bagian Tengah ini berdasarkan UU. No 7 Tahun 1965 dimekarkan menjadi dua daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Batang Hari yang saat itu ibukotanya Kenali Asam dan Kabupaten Tanjung Jabung beribukota Kuala..Tungkal.
Dalam perkembangannya, sejalan dengan era reformasi dan tuntutan Otonomi Daerah, kabupaten yang dibelah sungai Batanghari ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, kembali dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Batang Hari dengan Ibukota Muara Bulian dan Muaro Jambi ibukotanya di Sengeti. Kabupaten Batang Hari Terdiri dari 8 Kecamatan.
Bidang Pendidikan
Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur melalui undang-undang yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Dalam rangka menunjang penuntasan pendidikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagai program prioritas nasional, maka pemerintah memandang perlu untuk meningkatkan kualitas dan memberdayakan sekolah sehingga menjadi sekolah yang mermutu, sebagai contoh misalnya program rehabilitasi gedung SD dan MI yang mengalami kerusakan berat yang belum direnovasi.
Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional antara lain melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah.
Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman,berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Sehubungan dengan itu untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam GBHN, maka dirumuskan kebijaksanaan yang meliputi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pembinaan Pendidikan Umum, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Luar Sekolah, Pembinaan Guru dan Peningkatan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha serta kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum yang perlu terus ditingkatkan antara lain melalui diversifikasi kurikulum dalam rangka melayani keragaman peserta didik.
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminaif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimamakna dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
Pendidikan Pra Sekolah (Taman Kanak-kanak)
Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
Pendidikan Pra Sekolah (Taman Kanak-kanak) bertujuan untuk mempersiapkan mental anak-anak sebelum memasuki bangku Sekolah Dasar, sehingga sewaktu anak tersebut memasuki bangku Sekolah Dasar, anak tersebut sudah mendapatkan bekal dari pendidikan pra sekolah (Taman Kanak-kanak).
Kegiatan pendidikan pra sekolah atau Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Batang Hari terdiri dari 28 buah TK yang terdiri dari 1 Buah TK Negeri dan 27 Buah TK Swasta dengan jumlah guru sebanyak 78 orang sedangkan untuk TK Negeri sebanyak 13 orang dan TK Swasta sebanyak 65 orang, untuk jumlah murid TK Negeri sebanyak 124 orang dan TK Swasta 825 orang.
Pendidikan Dasar
Adapun keadaan perkembangan Pendidikan Dasar di Kabupaten Batang Hari dapat dilihat pada table :
Data dapat dilihat http://www.batanghari.go.id
Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama
Data dapat dilihat http://www.batanghari.go.id
Pendidikan Lanjutan Tingkat Atas (SM/MA)
Data dapat dilihat http://www.batanghari.go.id
Perguruan Tinggi
Sampai Tahun 2003/2004 ini di Kabupaten Batang Hari terdapat dua Lembaga Pendidikan Tinggi yaitu :
Pendidikan Tinggi Graha Karya yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Serentak Bak Regam (YPSBR) yang terdiri dari STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian) yang mempunyai dua Program Studi, yaitu Sosial Ekonomi Pertanian dan Budidaya Pertanian serta Akademi Manajemen Koperasi (AMKOP) dengan status masih terdaftar yang memiliki Satu Program Studi, yaitu Manajemen Koperasi, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dengan status terdaftar.
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam dengan status terdaftar yang mempunyai dua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Kependidikan Islam (KI).
Keberadaan dari Sekolah Tinggi dan Akademi tersebut setidaknya telah dapat menyerap lulusan SLTA di Kabupaten Batang Hari dalam usaha meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berguna bagi penyelenggaraan kegiatan pembangunan.
Sampai Tahun Akademik 2003/2004 kedua Lembaga Pendidikan Tinggi tersebut telah berhasil meluluskan beberapa Sarjana dan Diploma III yang terdiri dari 183 orang lulusan STIP, 32 orang lulusan AMKOP, dan 120 orang lulusan STIT.
Pendidikan Masyarakat
Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah dilaksanakan kegiatan antara lain :
1. Kelompok Belajar usaha sebanyak 13 kelompok dengan warga belajar sebanyak 65 orang.
2. Kelompok Belajar Paket A berjumlah 5 kelompok dengan jumlah warga belajar sebanyak 150 orang dan jumlah tutor sebanyak 5 orang.
3. Kelompok Belajar Paket B ada 40 kelompok dengan warga belajar sebanyak 800 orang dan jumlah Tutor 240 orang.
4. Belajar melalui Taman Bacaan Masyarakat sebanyak 1 buah.
Prestasi yang telah dicapai dalam kegiatan pendidikan masyarakat adalah membantu anak yang putus sekolah yang disebabkan ekonomi orang tua yang kurang memadai, dengan adanya Paket A dan Paket B, masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang mana nilainya sama dengan sekolah formal, membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan paket kelompok belajar usaha (KBU), masyarakat bisa meningkatkan tarap hidupnya.
Dalam pembangunan dibidang kepemudaan telah ditetapkan dalam GBHN beberapa kebijaksanaan antara lain meliputi peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan serta peningkatan kelembagaan dan organisasi kepemudaan.
Program pemasaran dibidang pendidikan pemerintah kabupaten batanghari yaitu melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan berupa pendirian lembaga-lembaga pendidikan dasar, lanjutan tingkat pertama, menengah, tinggi dan pendidikan masyarakat serta memperbaiki kualitas dan meningkatkan mutu pendidikan antara lain melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah guna meningkatkan daya saing masyarakat di kabupaten batanghari.
Bidang Kesehatan
Kebijakan pembangunan dibidang kesehatan di Kabupaten Batang Hari meliputi :
1. Meningkatkan fungsi berbagai sarana dan prasarana kesehatan serta memperluas jangkauan pelayanan sampai ke tempat-tempat permukiman yang terpencil.
2. Membuat perkiraan keperluan obat-obatan tertentu melalui pendataan yang akurat bagi setiap unit-unit pelayanan.
3. Upaya penambahan sarana kesehatan harus dibarengi dengan upaya penambahan tenaga medis.
4. Memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya hidup sehat dan anjuran membuat apotik hidup serta penjelasan manfaatnya.
5. Menanamkan pengertian betapa pentingnya tindakan pencegahan daripada tindakan pengobatan
6. Diadakan program terpadu antara bidang kesehatan dengan bidang Keluarga Berencana dalam rangka memasyarakatkan arana Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).
Tujuan pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kecerdasan, taraf hidup dan kesejahteran.
Tingkat derajat kesehatan masyarakat dicerminkan oleh :
1. Angka kematian bayi.
2. Angka kematian anak.
3. Angka kelahiran.
4. Angka harapan hidup.
5. Keadaan Gizi.
6. Sarana Pelayanan Kesehatan.
7. Tenaga Kesehatan.
8. Pengadaan obat-obatan
9. Jumlah penderitaan terhadap 10 macam penyakit terbesar.
Program pemasaran dibidang kesehatan pemerintah kabupaten batanghari yaitu melaksanakan program-program yang orientasinya langsung bersentuhan dengan masyarakat kabupaten dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk membuka wawasan masyarakat untuk hidup sehat serta meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
Pelayanan Umum (bidang industri)
Secara umum industri di Kabupaten Batang Hari menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, nilai produksi, pemakaian bahan baku maupun peningkatan nilai industri itu sendiri.
Untuk sektor industri pada Tahun 2003, unit usaha mencapai 1.005 unit, sedangkan Tahun 2004 sampai dengan bulan Desember telah mencapai 1.057 unit usaha atau meningkat sebesar 5,17 %. Peningkatan unit usaha ini diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 3,65 % dari 7.093 orang menjadi 7.352 orang.
Apabila dilihat dari segi investasi pada Tahun 2003 telah mencapai Rp. 119.946.640 milyar meningkat menjadi Rp. 164.104.808 milyar pada Desember 2004 atau meningkat sebesar 36,81 %. Sedangkan nilai produksi dari Rp. 149.552.608 milyar pada Tahun 2003 mengalami penurunan menjadi Rp.129.415.788 milyar sesuai dengan data sampai dengan bulan Desember 2004 atau terjadi penurunan sebesar -13,96 %. Nilai bahan baku dari Rp. 60.842.400 milyar menjadi Rp. 49.575.169 milyar atau mengalami penurunan sebesar -18,52 %.
Program pemasaran dibidang pelayanan umum (bidang industri) pemerintah kabupaten batanghari yaitu melaksanakan program-program yang mempermudah dunia usaha untuk berkembang dikabupaten tersebut, ini dapat terlihat dari total nilai investasi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun serta unit usaha yang terus bertambah, kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah kabupaten yaitu proses perizinan yang cepat dengan memanfaatkan layanan satu atap untuk beberapa izin yang berdampak bergairahnya dunia usaha di kabupaten tersebut.
2. Pangsa Pasar Pemerintah Kabupaten Batanghari sebagai marketing sector public adalah seluruh masyarakat batanghari serta masyarakat luar kabupaten yang menggunakan layanan sektor public yang dijalankan pemerintah kabupaten batanghari yang di jalankan SKPD yang bersangkutan baik itu masyarakat pengguna layanan maupun stake holder yang berkepentingan terhadap kabupaten batang hari.
Kondisi barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten batanghari melalui SKPD sebagai perpanjangan tangan mereka di sector pendidikan antara lain meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan cara mensosialisasikan pelaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pembinaan Pendidikan Umum, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Luar Sekolah, Pembinaan Guru dan Peningkatan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha serta kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum yang terus ditingkatkan antara lain melalui diversifikasi kurikulum dalam rangka melayani keragaman peserta didik. Sector kesehatan di kabupaten batanghari ditunjukan dengan menggalakkan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah itu. Kebijakan tersebut terus digulirkan melalui dana APBN maupun dana APBD yang direalisasikan dengan membangun atau pun merehab sarana dan prasarana kesehatan di masing-masing kecamatan agar tetap layak difungsikan. meningkatan pelayanan kesehatan juga dilakukan dengan meningkatkan status nama lembaga pelayanan kesehatan. Antara lain dari status Puskesmas biasa kemudian ditingkatkan menjadi Puskesmas rawat inap dan dari pustu dijadikan Puskesmas biasa. Melalui kebijakan itu, diharapkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga di Kabupaten Batanghari dapat semakin membaik di masa yang akan datang. Sedangkan sector pelayanan umum pemerintah kabupaten batanghari membangun kantor Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Kabupaten Batanghari sebagai sarana masyarakat dalam memperoleh pelayanan public yang efektif dan efisien khususnya perizinan.
Dari ketiga sector tersebut, pemerintah kabupaten batangahari pada dasarnya hanya menjalankan program–program yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, SKPD-SKPD yang bertanggung jawab di pemerintah kabupaten tersebut hanya melaksanakan instruksi sesuai dengan petunjuk pusat, peran otonomi daerah belum sepenuhnya dijalankan oleh pemkab batanghari, pemkab batanghari terkesan konservatif dan bersifat mempertahan status quo dan tidak banyak inovasi dan strategi khusus yang dilakukan pemerintah kabupaten batanghari dalam menjalankan roda pemerintahannya.
3. peran program pemasaran yang dijalankan pemerintah kabupaten batangahari cukup baik dalam membangun daya saing pemerintah tersebut, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka-angka ekonomi seperti data diatas, perbaikan dan peningkatan kinerja SKPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat selaku pelanggan public memberikan dampak positif untuk kemajuan kabupaten tersebut. Program yang terbukti efektif meningkatkan daya saing pemerintah kabupaten tersebut dapat di lihat dari sector pendidikan yaitu pendidikan masyarakat yang efektif menciptakan tenaga terampil untuk kebutuhan tenaga kerja berprestasi yang telah dicapai dalam membantu anak yang putus sekolah yang disebabkan ekonomi orang tua yang kurang memadai, dengan adanya Paket A dan Paket B, masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang mana nilainya sama dengan sekolah formal, membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan paket kelompok belajar usaha (KBU) sehingga masyarakat bisa meningkatkan tarap hidupnya. Dan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Kabupaten Batanghari sebagai sarana masyarakat dalam memperoleh pelayanan public yang efektif dan efisien khususnya perizinan, sehingga roda dunia usaha di kabupaten batanghari lebih bergairah dan nilai investasi untuk kabupaten tersebut dapat terus meningkat.
QUIZ I : Praktek Pemasaran dan Sektor Publik Pemerintah Daerah
Nama : Gianto, SE
Magister Manajemen Universitas Jambi
Kelas : Reguler C (Malam)
QUIZ I : Praktek Pemasaran dan Sektor Publik Pemerintah Daerah
Kita dapat membedakan antara definisi pemasaran secara sosial dan secara manajerial, definisi sosial menunjukkan peran yang dimainkan oleh pemasaran dimasyarakat. Sering dikatan seorang pemasar berperan menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi. Ada baiknya kita melihat definisi sosial yanag sesuai dengan tujuan pemasaran yaitu proses yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Untuk definisi manajerial, pemasaran sering digambarkan sebagai seni menjual produk, tetapi rupanya ini gambaran yang keliru, karena penjualan hanya merupakan gunung es pemasaran. Yang benar tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan dan selanjutnya mampu menjual dirinya sendiri.
1). Adapun analisis saya terhadap makalah praktek pemasaran sektor publik dan pemerintah daerah, dalam hal ini bidang yang disoroti adalah bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum lain yang berada salah satu pemerintahan daerah yaitu : Pemerintah Kota Jambi.
Kota Jambi adalah ibukota Propinsi Jambi dan merupakan salah satu dari 10 derah kabupaten/kota yang ada dalam Propinsi Jambi. Secara historis, Pemerintah Kota Jambi dibentuk dengan Ketetapan Gubernur Sumatera No.103/1946 sebagai Daerah Otonom Kota Besar di Sumatera, kemudian diperkuat dengan Undang-undang No.9/1956 dan dinyatakan sebagai Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
Ada baiknya kita mengetahui visi dan misi dari Kota Jambi, karena dari visi dan misinya ini kita akan dapat mengetahui impian apa yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Jambi di masa yang akan datang.
Adapun Visi dan Misi kota Jambi adalah :
“Sebagai simpul pelayanan regional terutama dalam agribisnis dan sebagai wilayah komplemen utama terhadap pusat pertumbuhan regional Sumatera tahun 2015”
Dalam kaitan rumusan visi diatas, maka ditetapkan batasan konsep yang berkaitan dengan masing-masing ide yang terdapat dalam visi ;
a. simpul pelayanan regional menunjukkan keberadaan Kota Jambi sebagai tempat bertemunya berbagai bentuk penyediaan jasa yang meliputi pelayanan antar daerah (kabupaten) disekelilingnya, pelayanan dengan propinsi lain, bahkan pelayanan keberbagai bentuk wilayah perdagangan regional yang melibatkan berbagai bangsa.
b. agribisnis menunjukkan keterlibatan pemerintah Kota Jambi sebagai suatu wilayah yang pada kenyataannya menjadi pusat dari berbagai bentuk usaha pengolahan, khususnya bidang pertanian. Secara historis kenyataan ini didukung dengan sejarah panjang Kota Jambi sejak abad ke-15 yang menjadi pusat kegiatan perdagangan antar bangsa, jauh sebelum Indonesia merdeka.
c. status komplemen utama (penunjang) menunjukkan kesetaraan antar wilayah yang terdapat dalam setiap aktivitas perdagangan. Kesetaraan menunjukkan posisi yang turut menentukan atas kinerja perdagangan yang terjadi. Kesetaraan ini secara lebih sempit khususnya terjadi di Wilayah Sumatera.
Dari visi kota jambi diatas, maka dapat dijabarkan misi yang memuat berbagai aspek kehidupan yang menjadi penggerak terhadap terwujudnya visi tersebut. Adapun misi-misi kota Jambi adalah :
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki integritas moral, kemampuan intelektual, dan keterampilan profesional.
2. Mengembangkan kawasan perdagangan, jasa dan industri yang mampu menciptakan keterkaitan erat dengan wilayah melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
3. Menciptakan sistem jaringan transportasi dan komunikasi yang efektif, efisien dan dinamis serta terpadu dengan mengembangkan simpul-simpul jasa sarana dan prasarana yang terinterkoneksi dan saling mendukung, serasi untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal kota.
4. Menciptakan Kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.
5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
6. Meningkatkan jaminan keamanan warga kota melalui supremasi hukum.
7. Melibatkan masyarakat ke dalam proses pengambilan kebijakan publik baik dalam proses, pelaksanaan dan pengawasan dengan menyediakan saluran dan mekanisme keterlibatannya.
Sekarang kita tinjau dari tujuan pembangunan Kota Jambi yang tercantum dalam rencana strategis (Renstra), di sana di point yang pertama berbunyi : ”Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta iman dan takwa (imtak) guna mendukung visi Kota Jambi”.
Dari Renstra tersebut ada niat dari Pemerintah Kota Jambi, bahwa sektor pendidikan di letakkan di nomor 1. Ini berarti sektor pendidikan dianggap yang paling penting dibandingkan dengan sektor lain. Karena dengan baiknya sektor pendidikan akan tersedianya sumber daya manusia yang handal dalam jumlah yang memadai. Sekarang ini di Kota Jambi masyarakat telah dapat memperoleh akses terhadap sejumlah fasilitas pendidikan di Kota Jambi, seperti :
• Perguruan Tinggi / sederajat : 12 buah & 1 UT
• Akademi & Politeknik : 10 buah
• Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / sederajat : 17 negeri & 71 swasta = total 88 buah
• Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / sederajat : 30 negeri & 58 swasta = total 88 buah
• Sekolah Dasar / sederajat : 207 SDN, 27 SD Swasta & 62 Madrasah Ibtidaiyah = total 296 buah
• Taman Kanak-kanak : 107 buah
Terdapat pula sejumlah lembaga pendidikan lainnya, seperti : pondok pesantren, lembaga pendidikan komputer, kursus bahasa asing, kursus keterampilan dsb.
Dari data-data diatas dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Kota Jambi telah berupaya serius untuk membangun sektor pendidikannya. Sedangkan bila kita lihat dari Kebijakan yang telah disusunnya. Bidang pendidikan juga masuk dalam skala prioritas, di sana dikatakan ”untuk sektor pendidikan arah kebijakannya mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk mengembangkan kepustakaan daearah. Sekarang ini Kota Jambi telah memiliki beberapa gedung Perpustakaan Daearah. Yang mana tujuannya untuk mendekatkan masyarakat supaya rajin membaca buku. Tapi sepanjang pengamatan saya program-program yang di jalankan belum begitu optimal.
Untuk bidang Kesehatan : Dikatakan : Meningkatkan Kualitas Kesehatan. Arah kebijakannya adalah mengupayakan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang berhasi dan berdaya guna, meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi, serta dukungan sarana dan prasarana. Dari pengamatan yang saya dapatkan program pemasaran yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu melaui pelayanan rumah sakit umum daerah. Tapi pelayanan rumah sakit umum di Kota Jambi, segi pelayanannya masih perlu di tingkatkan. Masih kita jumpai, pelayanan yang diberikan oleh Rumah sakit kepada pasiennya masih lambat, dan terkesan sangat birokrasi. Seandainya pelayannya ditingkatkan kualitasnya bagi masyarakat. Tentunya masyarakat akan senang karena dilayani dengan sepenuh hati. Penyelengaraan lain melalui pemberian keringan biaya bagi masyarakat yang tidak mampu dengan program Kartu Miskin. Dengan menggunakan Kartu ini diharapkan kepada masyakarakat yang tidak mampu untuk berobat, diberikan fasilitas khusus sehingga nantinya diharapkan agar masyarakat bisa hidup sehat. Rumah sakit juga sebaiknya memiliki peralatan yang canggih, sehingga mampu melayani semua jenis penyakit yang ada.
Untuk bidang Pelayanan umum seperti Perizinan ada beberapa perda yang belum terlaksana di lapangan. Pemerintah Kota sebaiknya mensosialisasikan ped-perda tersebut dan perlu penegasan juga bagi yang melanggar perda tersebut. Kita ambil contoh perizinan Membuat Bangunan. Banyak kita temui ruko-ruko yang dibangun di tengah kota dalam penmanfaatannya disalah gunakan, seperti sarang burung walet. Ini mengakibatkan tidak nyamannya kita berjalan-jalan di trotoar-troar Kota Jambi. Bila kita amati di jalan – jalan Kota Jambi begitu banyak Reklame/Iklan dan poster – poster yang dipasang disetiap sepanjang jalan, terkesan pemasangan atribut-atribut itu tidak ada koordinasi dan semerawut. Sehingga Kota Jambi tidak enak lagi pandang.
2). Siapa pangsa pasar mereka? bagaimana dengan kondisi barang/jasa yang dihasilakan? apakah sudah melakuakn strategi untuk mencapai tujuan?
Bidang pendidikan:
Untuk Pangsa pasarnya, masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya. Sekitarnya disini maksudnya masyarakat di Kabupaten-kabupaten yang mengelilingi Kota Jambi. Juga tidak menutup kemungkinan Masyarakat di luar Provinsi Jambi, yang letaknya diperbatasan Provinsi Jambi.
Kondisi barang/jasa yang dihasilkan oleh SKPD Bidang Pendidikan, Karena ini sektor pendidikan tentunya yang di jual adalah bidang Jasa. Menurut pengamatan saya kondisi jasa yang dijual ke masyrakat sudah banyak yang bisa diterima.
.
Bidang Kesehatan:
Pangsa pasarnya, secara menyeluruh masyarakat Kota Jambi.
Kondisi barang/ jasa yang dihasilkan oleh SKPD Bidang Kesehatan, Menurut saya lebih banyak negatifnya dari pada positifnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hal ini bisa terlihat melalui layanan – layanan Puskesmas-puskesmas, Rumah Sakit Umum, dimana warga masih sering mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh petugas-petugas ditempat tersebut.
Menurut saya SKPD Bidang Kesehatan belum melakukan langkah – langkah yang strategis dalam memberikan kepuasan konsumen/pelanggan. Perlu di dibuat perencanaan yang strategis jangka panjang.
Untuk Bidang Layanan Umum : Pangsa pasarnya, masyarakat, pengusaha, lembaga-lembaga lain.
Kondisi barang/jasa yang dihasilkan SKPD, sejauh pengamatan saya kondisinya bisa diterima oleh pangsa pasar tapi dalam pelaksanannya belum maksimal. SKPD-SKPD yang menangani bidang ini belum melakukan langkah – langkah yang strategis.
3) Peran daripada program pemasaran untuk membangun daya saing pemerintah daerah Kota Jambi adalah dengan memenuhi dan memuaskan kebutuhan pelanggan mereka secara lebih baik. Perusahaan – perusahaan yang berpusat pada pelanggan sangat ahli dalam membentuk pelanggan, bukan hanya produk, mereka juga ahli dalam merekayasa pasar, bukan hanya merekayasa produk. Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah Bauran Pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan, yang berkaitan dengan penentuan, bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran pasarannya. Dengan terlebih dahulu mempelajari kebutuhan konsumen, maka hasil produksi akan lebih terlihat nilai jualnya. Pemerintah, akan dapat membuat suatu keserasian dalam tatanan masyarakat, baik itu dibidang pendidikan, kesehatan maupun bidang yang lainnya. Apabila keserasian ini telah tercipta, tatanan perekonomian daerah meningkat, kualitas pendidikan terpenuhi, dan juga kualitas pelayanan umum dan kesehatan dapat menyentuh kedasar lapisan masyarakat.. Dengan program pemasaran yang tertata rapih, pembangunan akan lebih terlihat realistis dan mengarah, tidak seperti sekarang ini yang terlihat banyak ketimpangan. Masyarakat sebagai konsumen / pelanggan dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain selain menerima segala bentuk produk atau jasa yang ada di sektor publik, walaupun barang atau jasa tersebut tidak memenuhi kebutuhan riil. Sektor publik juga lebih banyak menawarkan produk yang gratisan atau tanpa biaya sama sekali. Pelanggan dalam hal ini hanya bisa menerima produk tersebut daripada tidak sama sekali. Sektor publik juga menyediakan layanan yang bersifat memaksa, tanpa mempertimbangkan apakah masyarakat menginginkannya atau tidak. Sebuah daerah yang dipasarkan dengan menarik akan memicu dinamika pertumbuhan; industri-industri baru bertumbuhan, kesempatan kerja juga meningkat. Pada akhirnya, pendapatan daerah pun akan meningkat sehingga kualitas hidup penduduk di daerah tersebut juga bisa semakin ditingkatkan. Walaupun sudah populer, konsep pemasaran daerah ini masih banyak disalahartikan. Banyak orang yang mengartikan pemasaran daerah semata sebagai upaya mempromosikan daerah tersebut. Upaya pemasaran daerah dianggap cukup jika daerah tersebut sudah punya brand logo dengan tagline-nya.
Ini keliru. Pemasaran daerah bermakna merancang sebuah daerah sedemikian rupa sehingga daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan target market-nya.
Menurut Michael Porter, membangun keunggulan daya saing daerah merupakan sebuah upaya meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan menaikkan kualitas dan standar hidup masyarakat dalam jangka panjang. Dasar pemikirannya adalah untuk menarik sumber daya terbaik dari dalam maupun luar daerah sebagai landasan untuk memacu produktivitasnya. Dengan program pemasaran yang terencana, tentu dapat meningkatkan taraf perekonomian daerah dan akhirnya dapat meningkatkan daya saing Kota Jambi.
Demikian pemaparan saya pak, sekian dan terima kasih
Referensi :
1.Website Kota Jambi, http://www.kotajambi.go.id
2.Philip Kotler (2003), Manajemen Pemasaran jilid I edisi ke 11
3.Dr. Johannes, SE.,M.Si (2009),Buku ajar Program Magister Manajemen
4.Yogi Suwarno, Pemasaran sektor publik
Nama : Gianto, SE
Magister Manajemen Universitas Jambi
Kelas : Reguler C (Malam)
QUIZ I : Praktek Pemasaran dan Sektor Publik Pemerintah Daerah
Kita dapat membedakan antara definisi pemasaran secara sosial dan secara manajerial, definisi sosial menunjukkan peran yang dimainkan oleh pemasaran dimasyarakat. Sering dikatan seorang pemasar berperan menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi. Ada baiknya kita melihat definisi sosial yanag sesuai dengan tujuan pemasaran yaitu proses yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Untuk definisi manajerial, pemasaran sering digambarkan sebagai seni menjual produk, tetapi rupanya ini gambaran yang keliru, karena penjualan hanya merupakan gunung es pemasaran. Yang benar tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan dan selanjutnya mampu menjual dirinya sendiri.
1). Adapun analisis saya terhadap makalah praktek pemasaran sektor publik dan pemerintah daerah, dalam hal ini bidang yang disoroti adalah bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum lain yang berada salah satu pemerintahan daerah yaitu : Pemerintah Kota Jambi.
Kota Jambi adalah ibukota Propinsi Jambi dan merupakan salah satu dari 10 derah kabupaten/kota yang ada dalam Propinsi Jambi. Secara historis, Pemerintah Kota Jambi dibentuk dengan Ketetapan Gubernur Sumatera No.103/1946 sebagai Daerah Otonom Kota Besar di Sumatera, kemudian diperkuat dengan Undang-undang No.9/1956 dan dinyatakan sebagai Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
Ada baiknya kita mengetahui visi dan misi dari Kota Jambi, karena dari visi dan misinya ini kita akan dapat mengetahui impian apa yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Jambi di masa yang akan datang.
Adapun Visi dan Misi kota Jambi adalah :
“Sebagai simpul pelayanan regional terutama dalam agribisnis dan sebagai wilayah komplemen utama terhadap pusat pertumbuhan regional Sumatera tahun 2015”
Dalam kaitan rumusan visi diatas, maka ditetapkan batasan konsep yang berkaitan dengan masing-masing ide yang terdapat dalam visi ;
a. simpul pelayanan regional menunjukkan keberadaan Kota Jambi sebagai tempat bertemunya berbagai bentuk penyediaan jasa yang meliputi pelayanan antar daerah (kabupaten) disekelilingnya, pelayanan dengan propinsi lain, bahkan pelayanan keberbagai bentuk wilayah perdagangan regional yang melibatkan berbagai bangsa.
b. agribisnis menunjukkan keterlibatan pemerintah Kota Jambi sebagai suatu wilayah yang pada kenyataannya menjadi pusat dari berbagai bentuk usaha pengolahan, khususnya bidang pertanian. Secara historis kenyataan ini didukung dengan sejarah panjang Kota Jambi sejak abad ke-15 yang menjadi pusat kegiatan perdagangan antar bangsa, jauh sebelum Indonesia merdeka.
c. status komplemen utama (penunjang) menunjukkan kesetaraan antar wilayah yang terdapat dalam setiap aktivitas perdagangan. Kesetaraan menunjukkan posisi yang turut menentukan atas kinerja perdagangan yang terjadi. Kesetaraan ini secara lebih sempit khususnya terjadi di Wilayah Sumatera.
Dari visi kota jambi diatas, maka dapat dijabarkan misi yang memuat berbagai aspek kehidupan yang menjadi penggerak terhadap terwujudnya visi tersebut. Adapun misi-misi kota Jambi adalah :
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki integritas moral, kemampuan intelektual, dan keterampilan profesional.
2. Mengembangkan kawasan perdagangan, jasa dan industri yang mampu menciptakan keterkaitan erat dengan wilayah melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
3. Menciptakan sistem jaringan transportasi dan komunikasi yang efektif, efisien dan dinamis serta terpadu dengan mengembangkan simpul-simpul jasa sarana dan prasarana yang terinterkoneksi dan saling mendukung, serasi untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal kota.
4. Menciptakan Kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.
5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
6. Meningkatkan jaminan keamanan warga kota melalui supremasi hukum.
7. Melibatkan masyarakat ke dalam proses pengambilan kebijakan publik baik dalam proses, pelaksanaan dan pengawasan dengan menyediakan saluran dan mekanisme keterlibatannya.
Sekarang kita tinjau dari tujuan pembangunan Kota Jambi yang tercantum dalam rencana strategis (Renstra), di sana di point yang pertama berbunyi : ”Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta iman dan takwa (imtak) guna mendukung visi Kota Jambi”.
Dari Renstra tersebut ada niat dari Pemerintah Kota Jambi, bahwa sektor pendidikan di letakkan di nomor 1. Ini berarti sektor pendidikan dianggap yang paling penting dibandingkan dengan sektor lain. Karena dengan baiknya sektor pendidikan akan tersedianya sumber daya manusia yang handal dalam jumlah yang memadai. Sekarang ini di Kota Jambi masyarakat telah dapat memperoleh akses terhadap sejumlah fasilitas pendidikan di Kota Jambi, seperti :
• Perguruan Tinggi / sederajat : 12 buah & 1 UT
• Akademi & Politeknik : 10 buah
• Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / sederajat : 17 negeri & 71 swasta = total 88 buah
• Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / sederajat : 30 negeri & 58 swasta = total 88 buah
• Sekolah Dasar / sederajat : 207 SDN, 27 SD Swasta & 62 Madrasah Ibtidaiyah = total 296 buah
• Taman Kanak-kanak : 107 buah
Terdapat pula sejumlah lembaga pendidikan lainnya, seperti : pondok pesantren, lembaga pendidikan komputer, kursus bahasa asing, kursus keterampilan dsb.
Dari data-data diatas dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Kota Jambi telah berupaya serius untuk membangun sektor pendidikannya. Sedangkan bila kita lihat dari Kebijakan yang telah disusunnya. Bidang pendidikan juga masuk dalam skala prioritas, di sana dikatakan ”untuk sektor pendidikan arah kebijakannya mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk mengembangkan kepustakaan daearah. Sekarang ini Kota Jambi telah memiliki beberapa gedung Perpustakaan Daearah. Yang mana tujuannya untuk mendekatkan masyarakat supaya rajin membaca buku. Tapi sepanjang pengamatan saya program-program yang di jalankan belum begitu optimal.
Untuk bidang Kesehatan : Dikatakan : Meningkatkan Kualitas Kesehatan. Arah kebijakannya adalah mengupayakan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang berhasi dan berdaya guna, meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi, serta dukungan sarana dan prasarana. Dari pengamatan yang saya dapatkan program pemasaran yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu melaui pelayanan rumah sakit umum daerah. Tapi pelayanan rumah sakit umum di Kota Jambi, segi pelayanannya masih perlu di tingkatkan. Masih kita jumpai, pelayanan yang diberikan oleh Rumah sakit kepada pasiennya masih lambat, dan terkesan sangat birokrasi. Seandainya pelayannya ditingkatkan kualitasnya bagi masyarakat. Tentunya masyarakat akan senang karena dilayani dengan sepenuh hati. Penyelengaraan lain melalui pemberian keringan biaya bagi masyarakat yang tidak mampu dengan program Kartu Miskin. Dengan menggunakan Kartu ini diharapkan kepada masyakarakat yang tidak mampu untuk berobat, diberikan fasilitas khusus sehingga nantinya diharapkan agar masyarakat bisa hidup sehat. Rumah sakit juga sebaiknya memiliki peralatan yang canggih, sehingga mampu melayani semua jenis penyakit yang ada.
Untuk bidang Pelayanan umum seperti Perizinan ada beberapa perda yang belum terlaksana di lapangan. Pemerintah Kota sebaiknya mensosialisasikan ped-perda tersebut dan perlu penegasan juga bagi yang melanggar perda tersebut. Kita ambil contoh perizinan Membuat Bangunan. Banyak kita temui ruko-ruko yang dibangun di tengah kota dalam penmanfaatannya disalah gunakan, seperti sarang burung walet. Ini mengakibatkan tidak nyamannya kita berjalan-jalan di trotoar-troar Kota Jambi. Bila kita amati di jalan – jalan Kota Jambi begitu banyak Reklame/Iklan dan poster – poster yang dipasang disetiap sepanjang jalan, terkesan pemasangan atribut-atribut itu tidak ada koordinasi dan semerawut. Sehingga Kota Jambi tidak enak lagi pandang.
2). Siapa pangsa pasar mereka? bagaimana dengan kondisi barang/jasa yang dihasilakan? apakah sudah melakuakn strategi untuk mencapai tujuan?
Bidang pendidikan:
Untuk Pangsa pasarnya, masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya. Sekitarnya disini maksudnya masyarakat di Kabupaten-kabupaten yang mengelilingi Kota Jambi. Juga tidak menutup kemungkinan Masyarakat di luar Provinsi Jambi, yang letaknya diperbatasan Provinsi Jambi.
Kondisi barang/jasa yang dihasilkan oleh SKPD Bidang Pendidikan, Karena ini sektor pendidikan tentunya yang di jual adalah bidang Jasa. Menurut pengamatan saya kondisi jasa yang dijual ke masyrakat sudah banyak yang bisa diterima.
.
Bidang Kesehatan:
Pangsa pasarnya, secara menyeluruh masyarakat Kota Jambi.
Kondisi barang/ jasa yang dihasilkan oleh SKPD Bidang Kesehatan, Menurut saya lebih banyak negatifnya dari pada positifnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hal ini bisa terlihat melalui layanan – layanan Puskesmas-puskesmas, Rumah Sakit Umum, dimana warga masih sering mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh petugas-petugas ditempat tersebut.
Menurut saya SKPD Bidang Kesehatan belum melakukan langkah – langkah yang strategis dalam memberikan kepuasan konsumen/pelanggan. Perlu di dibuat perencanaan yang strategis jangka panjang.
Untuk Bidang Layanan Umum : Pangsa pasarnya, masyarakat, pengusaha, lembaga-lembaga lain.
Kondisi barang/jasa yang dihasilkan SKPD, sejauh pengamatan saya kondisinya bisa diterima oleh pangsa pasar tapi dalam pelaksanannya belum maksimal. SKPD-SKPD yang menangani bidang ini belum melakukan langkah – langkah yang strategis.
3) Peran daripada program pemasaran untuk membangun daya saing pemerintah daerah Kota Jambi adalah dengan memenuhi dan memuaskan kebutuhan pelanggan mereka secara lebih baik. Perusahaan – perusahaan yang berpusat pada pelanggan sangat ahli dalam membentuk pelanggan, bukan hanya produk, mereka juga ahli dalam merekayasa pasar, bukan hanya merekayasa produk. Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah Bauran Pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan, yang berkaitan dengan penentuan, bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran pasarannya. Dengan terlebih dahulu mempelajari kebutuhan konsumen, maka hasil produksi akan lebih terlihat nilai jualnya. Pemerintah, akan dapat membuat suatu keserasian dalam tatanan masyarakat, baik itu dibidang pendidikan, kesehatan maupun bidang yang lainnya. Apabila keserasian ini telah tercipta, tatanan perekonomian daerah meningkat, kualitas pendidikan terpenuhi, dan juga kualitas pelayanan umum dan kesehatan dapat menyentuh kedasar lapisan masyarakat.. Dengan program pemasaran yang tertata rapih, pembangunan akan lebih terlihat realistis dan mengarah, tidak seperti sekarang ini yang terlihat banyak ketimpangan. Masyarakat sebagai konsumen / pelanggan dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain selain menerima segala bentuk produk atau jasa yang ada di sektor publik, walaupun barang atau jasa tersebut tidak memenuhi kebutuhan riil. Sektor publik juga lebih banyak menawarkan produk yang gratisan atau tanpa biaya sama sekali. Pelanggan dalam hal ini hanya bisa menerima produk tersebut daripada tidak sama sekali. Sektor publik juga menyediakan layanan yang bersifat memaksa, tanpa mempertimbangkan apakah masyarakat menginginkannya atau tidak. Sebuah daerah yang dipasarkan dengan menarik akan memicu dinamika pertumbuhan; industri-industri baru bertumbuhan, kesempatan kerja juga meningkat. Pada akhirnya, pendapatan daerah pun akan meningkat sehingga kualitas hidup penduduk di daerah tersebut juga bisa semakin ditingkatkan. Walaupun sudah populer, konsep pemasaran daerah ini masih banyak disalahartikan. Banyak orang yang mengartikan pemasaran daerah semata sebagai upaya mempromosikan daerah tersebut. Upaya pemasaran daerah dianggap cukup jika daerah tersebut sudah punya brand logo dengan tagline-nya.
Ini keliru. Pemasaran daerah bermakna merancang sebuah daerah sedemikian rupa sehingga daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan target market-nya.
Menurut Michael Porter, membangun keunggulan daya saing daerah merupakan sebuah upaya meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan menaikkan kualitas dan standar hidup masyarakat dalam jangka panjang. Dasar pemikirannya adalah untuk menarik sumber daya terbaik dari dalam maupun luar daerah sebagai landasan untuk memacu produktivitasnya. Dengan program pemasaran yang terencana, tentu dapat meningkatkan taraf perekonomian daerah dan akhirnya dapat meningkatkan daya saing Kota Jambi.
Demikian pemaparan ini saya sampaikan, atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih
Referensi :
1.Website Kota Jambi, http://www.kotajambi.go.id
2.Philip Kotler (2003), Manajemen Pemasaran jilid I edisi ke 11
3.Dr. Johannes, SE.,M.Si (2009),Buku ajar Program Magister Manajemen
4.Yogi Suwarno, Pemasaran sektor publik
Garry Yuesa R, SE
Magister Manajemen Universitas Jambi Kelas C ( Malam )
Manajemen Pemasaran
Inilah pengamatan saya mengenai Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah )
Manajemen Pemasaran ialah salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, untuk berkembang, dan untuk mendapatkan laba. Kegiatan pemasaran perusahaan harus juga memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usahanya berjalan terus, atau konsumen mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap perusahaan. Pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan pemasaran. Analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pembeli untuk tujuan mencapai obyektif organisasi.
Suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan , menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Tugas Pemasaran Merubah (Conversional Marketing) merubah sikap orang-orang yang tidak menyukai sesuatu, menjadi menyukainya, (Stimulation Marketing) mendorong atau merangsang kebutuhan orang-orang yang semula tidak berminat atau tidak mengetahui suatu produk atau jasa, mengembangkan (Developmental Marketing) membuat suatu produk atau jasa baru untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi, mengaktifkan lagi (Remarketing) keinginan atas produk usaha jasa yang sudah stabil atau menurun permintaannya, Penyelarasan (Synchromarketing) merubah pola permintaan sehingga dapat sesuai dengan pola penawaran, memelihara (Maintenance) tingkat penjualan yang ada dalam menghadapi persaingan yang makin ketat, mengurangi (Demarketing) tingkat permintaan atas produk atau jasa yang telah ada merintangi (Counter Marketing menghancurkan /merintangi permintaan atau keinginan pada produk atau jasa tertentu, falsafah manajemen pemasaran yang berkeyakinan bahwa pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang didambakan itu lebih efektif dan efisien ketimbang pesaing.
Menurut L.L. Bean, Seorang pelanggan adalah orang yang paling penting dalam perusahaan ini—baik secara pribadi maupun lewat pos. Seorang pelanggan tidak tergantung pada kita, kita tergantung pada dia. Kita tidak membantu dengan melayaninya, dia yang membantu kita dengan memberi peluang bagi kita untuk melayani. Seorang pelanggan bukan seseorang untuk diajak berdebat atau beradu kecerdasan— tidak seorang pun pernah menang kalu berdebat melawan seorang pelanggan. Seorang pelanggan adalah seseorang yang membawa keinginannya kepada kita —tugas kita adalah menanganinya secara menguntungkan bagi dia dan bagi kita sendiri.
Konsep pemasaran berwawasan sosial
Gagasan bahwa organisasi harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan menyerahkan kepuasan yang didambakan itu secara lebih efektif dan efisien ketimbang para pesaing dengan cara yang bersifat memelihara atau memperbaiki kesejahteraan konsumen dan masyarakat
Landasan Teori Pemasaran menurut Stanton adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial (Stanton, 1997).
Pengertian tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pemasaran sebagai suatu sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan, ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang/jasa kepada pembeli secara individual maupun kelompok pembeli. Kegiatan-kegiatan tersebut beroperasi dalam suatu lingkungan yang dibatasi sumber-sumber dari perusahaan itu sendiri, peraturan-peraturan, maupun konsekuensi sosial perusahaan.
Pemasaran juga mengikuti proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk dengan pihak lain. Dalam hal ini pemasaran merupakan proses pertemuan antara individu dan kelompok dimana masing-masing pihak ingin mendapatkan apa yang mereka butuhkan/inginkan melalui tahap menciptakan, menawarkan, dan pertukaran.
Definisi pemasaran tersebut berdasarkan pada prinsip inti yang meliputi: kebutuhan (needs), produk (goods, services and idea), permintaan (demands), nilai, biaya, kepuasan, pertukaran, transaksi, hubungan, dan jaringan, pasar, pemasar, serta prospek.
Terdapat dua faktor yang mempengaruhi cara dan keberhasilan perusahaan terhadap pemasarannya, yaitu: (1) Lingkungan Eksternal Sistem Pemasaran. Lingkungan ini tidak dapat dikendalikan perusahaan, misalnya kebebasan masyarakat dalam menerima atau menolak produk perusahaan, politik dan peraturan pemerintah, keadaan perekonomian, kependudukan serta munculnya pesaing; (2) Variabel Internal Sistem Pemasaran. Variabel ini dapat dikendalikan oleh perusahaan, terdiri atas dua kelompok, yaitu sumber bukan pemasaran (kemampuan produksi, keuangan, dan personal) dan komponen-komponen bauran pemasaran yang meliputi: produk, harga, promosi, dan distribusi (Swastha, 2002). Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prisip kepuasan pelanggan. Perencanaan pemasaran Penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan pemasaran meliputi : tujuan, strategi, kebijaksanaan serta taktik yang dijalankan. Tujuan : Meniadakan ketidakpastian masa datang bila ada perubahan- perubahan karena situasi dan kondisi perusahaan maupun diluar perusahaan maupun diluar perusahaan tidak menentu, karena tujuan organisasi sudah difokuskan maka dengan perencanaan akan menghindari adanya penyimpangan tujuan, reancana walaupun mahal tetapi ekonomis karena segala kegiatan telah terfokuskan dengan segala biaya- biayanya, rencana pemasaran terinci diperlukan untuk setiap bisnis, produk atau merk.
Implementasi pemasaran adalah Proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Implementasi mencakup aktivitas sehari-hari, dari bulan ke bulan yang secara efektif melalsanakan rencana pemasaran. Kegiatan ini dibutuhkan program tindakan yang menarik semua orang atau semua aktivitas serta struktur organisasi formal yang dapat memainkan peranan penting dalam mengimplementasikan strategi pemasaran. Implementasi yang sukses tergantung dari beberapa kegiatan kunci yaitu: Pengorganisasian kegiatan pemasaran, yaitu : Proses menciptakan hubungan antara fungsi personalia dan faktor fisik (sarana ), agar kegiatan pemasaran yang harus dilaksanakan bisa mancapai tujuan yang benar, meliputi : pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab dan pelaporan kerja.Tujuan setiap orang di dalam organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pemasaran yang telah dibebankan kepadanya sehingga tidak overlapping pekerjaan. Bentuk umum dalam departemen pemasaran yang modern, antara lain : organisasi fungsional dimana berbagai aktivitas pemasaran yang berbeda dikepalai oleh spesialis fungsional : manajemen penjualan, periklanan, riset pemasaran, pelayanan terhadap pelanggan, manajemen produk baru. Organisasi geografik, dimana karyawan bagian penjualan dan pemasaran diberi tugas di negara, wilayah atau distrik tertentu. Organisasi manajemen produk, karyawan inin mengembangkan pemasaran dan strategi lengkap untuk produk atau merk tertentu, bila perusahaan ini mempunyai banyak produk atau merk yang amat berbeda. Bila firm yang menjual satu lini produk kepada banyak tipe pasar berbeda yang mempunyai organisasi manajemen pasar. Manajer ini bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana jangka panjang dan tahunan untuk keunggulan utama dari sistem ini adalah bahwa perusahaan diorganisasikan disekitar kebutuhan spesifik segmen pelanggan. Pengarahan kegiatan pemasaran, yaitu : Usaha yang berhubungan dengan segala sesuatu kegiatan pemasaran agar semuanya itu dapat dilakukan dengan baik, meliputi : Pemberian perintah secara baik, harus ada follow up-nya, secara senderhana, perlu penjelasan sehingga ada pengertian dan sifatnya harus konsultatif. Motivasi, Kepemimpinan. Dengan pengarahan segala kegiatan yang menyimpang akan terdeteksi dan pimpinan dapat memberikan motivasi untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan serta agar terjadi harmonisasi antar anggota organisasi / firm. Pengkoordinasian kegiatan pemasaran, yaitu : Usaha meng-sinkronkan dan menyatukan segala kegiatan pemasaran dalam organisasi agar tercapai tujuan yang efektif dan efesien.
Konsep Dalam Inti Pemasaran adalah kebutuhan konsep dasar yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah pernyataan dari rasa kahilangan, dan manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks. Kebutuhan manusia yang kompleks tersebut karena ukan hanya fisik (makanan, pakaian, perumahan dll), tetapi juga rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, kepemilikan. Semua kebutuhan berasal dari masyarakat konsumen, bila tidak puas consumen akan mencari produk atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Keinginan bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual dinamakan keinginan. Keinginan digambarkan dalam bentuk obyek yang akan memuaskan kebutuhan mereka atau keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. Masyarakat yang semakin berkembang, keinginannya juga semakin luas, tetapi ada keterbatasan dana, waktu, tenaga dan ruang, sehingga dibutuhkan perusahaan yang bisa memuaskan keinginan sekaligus memenuhi kebutuhan manusia dengan menenbus keterbatasan tersebut, paling tidak meminimalisasi keterbatasan sumber daya. Contoh : manusia butuh makan, tetapi keinginan untuk memuaskan lapar tersebut terhgantung dari budayanya dan lingkungan tumbuhnya. Orang Yogya akan memenuhi kebutuhan makannya dengan gudeg, orang Jepang akan memuaskan keinginannya dengan makanan sukayaki dll. Permintaan dengan keinginan dan kebutuhan serta keterbatasan sumber daya tersebut, akhirnya manusia menciptakan permintaan akan produk atau jasa dengan manfaat yang paling memuaskan. Sehingga muncullah istilah permintaan, yaitu keinginan menusia akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan ketersediaan untuk membelinya. Hubungan Proses menciptakan, memelihara, dan meningkatkan hubungan erat yang semakin bernilai dengan pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan yang lain dengan kata lain hubungan adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang memuaskan dengan pihak-pihak pelanggan, pemasok (supplier), penyalur (distributor), guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Agar hubungan dapat tercipta dalam jangka panjang antara lain: saling mempercayai, saling menguntungkan, menjanjikan dan memberikan kualitas yang tinggi, pelayanan yang baik, harga yang pantas antar pihak menghasilkan ikatan ekonomi, teknik dan sosial yang kuat antar pihak yang berkepentingan Pasar terdiri dari semua pelanggan potencial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu.
Dalam sektor publik daerah juga sangat membutuhkan keilmuan dan tekhnik – tekhnik pemasaran untuk mengembangkan citra produk mereka kepasar. Dengan dikenalnya produk mereka dikenal baik oleh konsumen, maka peluang agar produknya dikonsumsi lebih besar dibandingkan dengan produk yang tidak dikenal oleh pasar. Ini tidak bisa dihindari mengngat sesuatu yang dihadapi sektor bisnis adalah situasi pesaing. Sebaliknya sektor publik relatif tidak menghadapi situasi sejenis.
Dan adapun juga Pemaparan saya mengenai Analisis SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah ) Kabupaten Bungo.
Kabupaten Bungo sebagai salah satu daerah Kabupaten/kota dalam provinsi Jambi, semula merupakan bagian dari Kabupaten Merangin, sebagai salah satu kabupaten dari keresidenan Jambi yang tergabung dalam propinsi Sumatera Tengah berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1948.
Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Kabupaten Merangin yang semula Ibukotanya berkedudukan di Bangko di pindahkan ke Muara Bungo.
Pada tahun 1958 rakyat Kabupaten Merangin melalui DPRD peralihan dan DPRDGR bertempat di Muara Bungo dan Bangko mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar :
1. Kewedanaan Muara Bungo dan Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo dengan Ibukota Muara Bungo.
2. Kewedanaan Sarolangun dan Bangko menjadi kabupaten Bangko dengan Ibukotanya Bangko.
Sebagai perwujudan dari tuntutan rakyat tersebut, maka keluarlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko dan kabupaten Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara bungo Yang mengubah Undang Undang Nomor 12 tahun 1956.
Seiring dengan pelantikan M.Saidi sebagai Bupati diadakan penurunan papan nama Kantor Bupati Merangin dan di ganti dengan papan nama Kantor Bupati Muara Bungo Tebo, maka sejak tanggal 19 Oktober 1965 dinyatakan sebagai, Hari Jadi kabupaten Muara Bungo Tebo. Untuk memudahkan sebutannya dengan keputusan DPRGR kabupaten daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, ditetapkan dengan sebutan Kabupaten Bungo Tebo.
Seiring dengan berjalannya waktu melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi 2 Wilayah yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.
Data Tahun 2005, terdapat pemekaran sebanyak 8 Kecamatan sehingga total menjadi 17 kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Pasar Muara Bungo, Rimbo Tengah, Bungo Dani, Bathin III, Tanah Tumbuh, Rantau Pandan, Jujuhan, Tanah Sepenggal, Limbur Lubuk Mengkuang, Pelepat, Pelepat Ilir, Muko-Muko Bathin VII, Bathin II Babeko, Tanah Sepenggal Lintas, Jujuhan Ilir, Bathin III Ulu dan Bathin II Pelayang.
Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bungo
Visi : “Maju dan Sejahtera Bersama”
Misi : 1. Pengembangan potensi lokal guna mengembangkan masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan secara luas,
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
3. Meningkatkan dan mengembangkan produk dan potensi unggulan daerah.
4. Meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya alam, sumber daya hutan dan mineral berwawasan lingkungan,
5. Menurunkan angka pengangguran
Dilihat dari Visi kabupaten bungo juga cukup berpotensi untuk memajukan kabupaten bungo ini sendiri dan juga dilihat dari Misi Kabupaten bungo tersebut.
Dilihat dari geografis :
1. Kabupaten Bungo terletak di bagian Barat Propinsi Jambi dengan luas wilayah sekitar 7.160 km2. Wilayah ini secara geografis terletak pada posisi 101º 27’ sampai dengan 102º 30’ Bujur Timur dan di antara 1º 08’ hingga 1º 55’ Lintang Selatan.
2. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Darmasraya di sebelah Utara, Kabupaten Tebo di sebelah Timur, Kabupaten Merangin di sebelah Selatan, dan Kabupaten Kerinci di sebelah Barat.
3. Wilayah Kabupaten Bungo secara umum adalah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 70 hingga 1300 M dpl, di mana sekitar 87,70 persen di antaranya berada pada rentang ketinggian 70 hingga 499 M dpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bungo berada pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub-Das) Sungai Batang Tebo. Secara geomorfologis wilayah Kabupaten Bungo merupakan daerah aliran yang memiliki kemiringan berkisar antara 0 – 8 persen (92,28 persen).
4. Sebagaimana umumnya wilayah lainnya di Indonesia, wilayah Kabupaten Bungo tergolong beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 25,8° – 26,7° C.Curah hujan di Kabupaten Bungo selama tahun 2004 berada di atas rata-rata lima tahun terakhir yakni sejumlah 2398,3 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 176 hari atau rata rata 15 hari per bulan dan rata rata curah hujan mendekati 200 mm per bulan
Dan dari sisi demografi
Secara administratif, Kabupaten Bungo yang berpenduduk 381.221 jiwa (akhir tahun 2005), terdiri dari 17 kecamatan yang meliputi 13 kelurahan dan 124 desa. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Pasar Muara Bungo, Rimbo Tengah, Bungo Dani, Bathin III, Tanah Tumbuh, Rantau Pandan, Jujuhan, Tanah Sepenggal, Limbur Lubuk Mengkuang, Pelepat Ilir, Muko-Muko Bathin VII, Bathin II Babeko, Tanah Sepenggal Lintas, Jujuhan Ilir, Bathin III Ulu dan Bathin II Pelayang.
Sektor yang ada pada Kabupaten Bungo sangatlah banyak diantaranya sektor perkebunan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi pertambangan dan energi. Sektor ini sangat prospektif untuk dikembangkan karena Kabupaten Bungo memiliki keunggulan kompetitif maupun komparatif, antara lain ketersediaan bahan untuk industri pengolahan. Bidang-bidang potensial untuk dikembangkan antara lain :
Sektor Perkebunan, di sektor ini komoditas karet dan kelapa sawit menjadi unggulan yang memberikan peluang investasi cukup besar dilihat dari luas tanaman komoditas, kesesuaian lahan serta produksinya. Luas tanaman karet rakyat yang produktif lebih kurang 70.659 hektar dengan produksi karet kadar kering sebesar 23.150 ton atau rata-rata sebesar 350,3 kg/ha/th.
Untuk komoditas kelapa sawit luas lahan tanaman perkebunan adalah sebesar 32.843 hektar dengan produksi sebesar 194.345 ton per tahun. Pola pengembangannya terdiri dari Perkebunan Besar Swasta dengan tanaman menghasilkan (TM) seluas 8.913 ha dan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) 1.352 ha, PIR Trans TM 11.480 ha, KKPA TBM 9.012 ha, Perkebunan Sawit Rakyat seluas TM 577 ha dan TBM 1.509 ha.
Disamping itu, kebun karet tua baik yang dikelola oleh PBS maupun milik rakyat yang tidak produktif lagi cukup besar yang merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk industri moulding dan mebel. Luas kebun karet tua milik PBS PTPN VI seluas 250 ha dengan perkiraan kayu tua yang dapat dimanfaatkan atau diolah sebesar 96.00 m3. sedangkan perkebunan karet tua rakyat seluas 9.584 ha dengan perkiraan kayu tua yang dapat diolah sebesar 184.000 m3.
Total produksi kayu baik dari PT. PTPN VI dan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Bungo adalah sebesar 280.000 m3 atau 336.000 ton.
Industri yang bisa ditawarkan kepada investor untuk investasi di Bidang Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Bungo meliputi antara lain :
1. Industri Crumb Rubber di Wilayah Kecamatan Pelepat
2. Industri Moulding dan Meubel di Wilayah Kecamatan Muara Bungo.
3. Industri Hilir Pengolahan Crude Palm Oil (CPO) menjadi barang jadi (minyak sawit).
Sektor Kehutanan, Kawasan hutan di Kabupaten Bungo meliputi Hutan Produksi (90.400 ha), Hutan Lindung (12.000 ha), Taman Nasional (27.300 ha). Sebahagian dari Hutan Produksi telah di kelola oleh PT. Inhutani (40.000 ha). Jenis-jenis kayu potensial meliputi meranti (shorea sp), keruing (dipterocarpus sp), mersawa (anipsetera sp), balam (payena sp), kempas (koompassia malaccensis), keranji (diallium sp), medang (litsea firma hook F. Dehaasia), kulim (scorodocarpus borneosis Becc) dan tembesu (fagraea sp). Potensi kayu yang ada diperkirakan mencapai 1.356.000 m3. produksi kayu bulat dan kayu gergajian tahun 2002 adalah sebagai berikut:
• Kayu Bulat (log) eks HPH : 16.314 m3.
• Kayu olahan gergajian / sawn timber : 1.700 m3, dan
• Kayu olahan gergajian / sawn tiber eks sawmill rakyat 9.916 m3.
Dalam Sektor Perindustrian Industri Batik di Kecamatan Pelepat dan Muara BungoIndustri Bricket Batubara di Kecamatan Rantau PandanIndustri Perkayuan/Moulding di Kecamatan Muara Bungo, Pelepat, Tanah Tumbuh, Jujuhan dan Rantau Pandan.Industri Pngolahan CPO di Kecamatan Tanah Tumbuh dan Pelepat, Industri Pengalengan Buah-buahan termasuk pemasarannya.Industri Sarung Tangan dari karet, Industri Tusuk Gigi dari bambu.
Potensi Sektor Pertambangan dan energi di Kabupaten Bungo sangat prospektif untuk di kembangkan melalui investasi. Potensi tersebut meliputi:
1. Bahan Galian Golongan A (Batu Bara)
Bahan tambang batu bara di Kabupaten Bungo memiliki luas cukup baik dengan kandungan kalori 5.000 – 7.000. sebaran bahan tambang batu bara dan cadangannya di Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :
1. Lokasi : Kecamatan Rantau Pandan; cadangan terukur : 30.02 juta ton
2. Lokasi : Kecamatan Jujuhan; cadangan hipotetik : 113,55 juta ton
3. Lokasi : Kecamatan Muara Bungo; cadangan terukur 9,75 juta ton
Saat ini bahan tambang batubara sudah diusahakan oleh beberapa perusahaan dan beberapa perusahaan lainnya tengah dalam proses perizinan. Adapun peluang investasi yang masih terbuka untuk pertambangan batubara meliputi penggalian dan pemasaran batubara yang masih belum diusahakan dan pembangunan industri yang menggunakan bahan baku batubara.
2. Bahan Galian Golongan B (Emas)
Potensi emas di Kabupaten Bungo umumnya adalah emas sekunder yang tersebar di beberapa lokasi antara lain di Kecamatan Muara Bungo, Rantau Pandan dan di Kecamatan Muko-muko yaitu di sepanjang alur sungai atau cekungan/ rawa-rawa di Desa Mangun Jayo, Sungai Jerinjin, Sungai Gambir, Sungai Benit, anak Sungai Tangan Kiri dan di sepanjang Sungai Tegan.
3. Bahan Galian Golongan C
Kabupaten Bungo memiliki berbagai bahan galian golongan C, antara lain pasir kwarsa, logam dan batu suiseki yang menyebar terutama di 3 kecamatan, yaitu : Kecamatan Tanah Tumbuh, Kecamatan Muara Bungo dan Muko-muko.
Potensi untuk Pengembangan Energi di Kabupaten Bungo sangat prospektif karena saat ini terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan energi listrik. Peluang investasi di sektor energi ini antara lain berupa pengadaan listrik baik untuk perkotaan maupun pedesaan, dan pembangunan PLTU mini di pusat produksi batubara dengan menggunakan batubara kalori rendah namun kualitasnya sangat bagus.
Dari topik diatas dapat saya simpulkan bahwa, sektor yang ada pada kabupaten bungo sangatlah banyak dan dapat menghasilkan produktifitas yang baik. Disamping itu kita mesti lebih memperbaiki lagi, program – program dalam pemasarannya dan harus ditata dengan perencanaan strategis yang sangat baik dan lebih menyentuh. Dengan program pemasaran yang terprogram, tentu dapat meningkatkan perekonomian daerah dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya persaingan daerah yang sangat signifikan tentunya.
Demikianlah pemaparan yang saya buat, Terima Kasih Pak DR .Johannes, SE. MSI
Garry Yuesa R, SE
Referensi :
1. Philip Kotler, 1980
2. Dharmmesta & Handoko 1982
3. Stanton, 1997
4. http://www.jambiprov.go.id
5. http://www.bungokab.go.id
6. Swastha, 2002
Nama : Drs. Hayat Yahya
Magister Manajemen Universitas Jambi
Kelas : Reguler C (Malam)
QUIZ I : Praktek Pemasaran dan Sektor Publik Pemerintah Daerah
1). Berikut ini hasil pengamatan saya terhadap makalah Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah utamanya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum (seperti perijinan) yang berada di salah satu kabupaten/pemerintah daerah di Provinsi Jambi, dalam hal ini Kab. Sarolangun. Kabupaten Sarolangun yang dikenal dengan daerah Sepucuk Adat Serumpun Pseko merupakan kabupaten pemekaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 pada tanggal 12 Oktober 1999, bersamaan denga Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Kabupaten Sarolangun dengan posisi wilayah terletak antara 102o 03′ 39″ BT sampai 103o 13′ 17″ BT dan 02o 41′ 02″ dengan luas wilayah lebih kurang 617.400 Ha atau 6.174 Km2 yang terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 10 sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut (dpl), dengan pembagian wilayah dan batas sebagai berikut :
• Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang Hari
• Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Provinsi Sumatera Selatan
• Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Merangin
• Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang Hari dan Provinsi Sumatera Selatan
Adapun Visi Kabupaten Sarolangun adalah :
Bertitik tolak dari kondisi dan potensi Kabupaten Sarolangun pada masa lalu, sekarang serta peluang dan tantangan dimasa mendatang dan sejalan dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun terpilih selama 5 (lima) tahun kedepan.
Visi pembangunan Kabupaten Sarolangun tahun 2006-2011 adalah :
“Terwujudnya Sarolangun menjadi EMAS
• Ekonomi Maju, Menggambarkan pesatnya perkembangan ekonomi di Kabupaten Sarolangun yang dapat diindikasikan dari pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang tinggi, pergeseran struktur ekonomi yang mengarah [ada sektor industri dan jasa yang didukung oleh sektor pertanian yang tangguh, keterkaitan antar sektor yang makin kuat dan bergerak dengan cepat, tersedianya sarana dan prasarana ekonomi yang baik, pola pertanian yang cenderung berubah dari pola sub sistem ke pertanian modern.
• Adil, Menggambarkan keadilan dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya serta keseimbangan pembangunan antar sektor perkotaan dan pedesaa, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
• Aman, Menggambarkan kondisi yang kondusif untuk melakukan aktifitas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang didukung oleh kepastian hukum
• Sejahtera, menggambarkan kondisi masyarakat yang ideal yang dapat digambarkan dari terpenuhinya kebutuhan hidup sebagian besar masyarakat baik material dan spiritual (fisik dan non fisik) secara wajar, terbebas dari kemiskinan dan tekanan hidup.
Sedangkan Misi Kabupaten Sarolangun adalah :
Untuk dapat mewujudkan Sarolangun menjadi (EMAS) Ekonomi Maju, Adil, Aman dan Sejahtera maka Visi tersebut dapat dijabarkan ke dalam 5 (lima) Misipembangunan Kabupaten Sarolangun selamat periode 2006-2011 sebagai berikut :
1. Meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi serta pencetakan sawah baru termasuk sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, listrik dan air bersih.
2. Meningkatkan taraf perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat dengan memberi perhatian utama pada usaha pembangunan ekonomi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui percepatan peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat dan penanganan masalah-masalah sosial serta dengan pengembangan nilai-nilai agama dan budaya.
4. Meningkatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum.
5. Meningkatkan pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan demokratis.
Untuk mencapai Visi Sarolanguan EMAS ditopang tiga pilar utama pembangunan yakni :
1. Pemerintah daerah yang efektif.
2. Sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Sumber daya alam yang potensial.
Guna mewujudkan berbagai program sebagaimana termuat dalam Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sarolangun lima tahun kedepan ditetapkan motto :
“DESA MAKMUR KOTA PUN TERBANGUN”
Selain itu juga dirumuskan empat prioritas / agenda pembangunan Kabupaten Sarolangun yaitu :
1. Mewujudkan ekonomi masyarakat Sarolangun yang lebih maju
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sarolangun yang lebih berkualitas
3. Mewujudkan Pembangunan Sarolangun yang lebih berkeadilan
4. Mewujudkan Sarolangun yang lebih aman.
Untuk Bidang Pendidikan
Salah satu program pokok pembangunan Kabupaten Sarolangun adalah meningkatkan pembangunan sektor pendidikan formal mulai dari tingkat sekolah Dasar sampai perguruan tinggi serta pendidikan non formal dalam mempersiapkan generasi yang cerdas, luhur budi pekerti, serta beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa.
Kabupaten Sarolangun tersedia sarana pendidikan yang terdiri dari pendidikan umum dan pendidikan keagamaan mulai dari tingkat Taman Kanak.
Disamping perkembangan jumlah sekolah umum di Kabupaten Sarolangun, Jumlah siswa pun mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 jumlah siswa taman kanak-kanak sebanyak 2.654 siswa, sekolah dasar sebanyak 32.963 siswa, sekolah lanjutan tingkat pertama sebanyak 6.950 siswa dan jumlah siswa sekolah lantutan tingkat atas sebanyak 3.497 siswa.
Rasio guru terhadap siswa secara persentase untuk masing-masing jenjang pendidikan yang menyelenggarakan jenis pendidikan umum di Kabupaten Sarolangun tahun 2006 untuk Taman kanak-kanak dengan rasio 1: 9, Sekolah Dasar dengan rasio 1 : 20, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan Rasio 1 : 10 dan Sekolah lanjutan tingkat atas dengan rasio 1:13.
Dinas Kesehatan
Dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, di Kabupaten Sarolangun terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan seperti Posyandu, Puskesmas Induk,Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polides, dana sehat, pos obat desa dan Praktek Dokter.
Kabupaten Sarolangun secara bertahap mulai tahun 2006 mengoperasonliasasikan Rumah Sakit Umum (RSUD) tipe C meskipun minimnya dokter spesialis dan peralatan kesehatan yang terbatas hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang maksimal. Selain itu juga melengkapi alat-alat kesehatan dan meningkatkan fungsi Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap.
2). Berdasarkan program-program pemasaran yang telah dilakukan oleh masing-masing SKPD yang berada di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, berikut akan ditentukan Siapa pangsa pasar, bagaimana kondisi produk (barang & Jasa) yang dihasilkan serta strategi yang akan dan telah dilakukan.
Untuk bidang pendidikan, sudah terdapat suatu perubahan yang cukup baik, yang memberikan suatu signal, bahwa sektor pendidikan di Kabupaten Sarolangun telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan produk hasil dari SKPD tersebut yang membuat beberapa produk berkualitas untuk di jual ke masyarakat, sebagai contoh, Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemkab Sarolangun untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) , ini merupakan produk yang berpikir jauh kedepan. Ini akan membuat Sarolangun di masa depan memiliki sumber daya manusia yang handal.
3). Peran daripada program pemasaran untuk membangun daya saing pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun untuk membangun daya saing pemerintah daerah.
Jika memang wacana dari pemerintah daerah yang tercantum dalam visi dan misi pemerintah daerah tersebut diaplikasikan secara baik dan terarah, mungkin akan kita akan melihat Sarolangun sebagai salah satu Kabupaten yang menonjol di Provinsi Jambi.
Dengan wacana diatas, dapat kita simpulkan bahwa, kita mesti berbenah, program pemasaran mesti disusun dengan perencanaan strategis yang baik dan mengena. Dengan program pemasaran yang terencana, tentu dapat meningkatkan taraf perekonomian daerah dan akhirnya dapat meningkatkan daya saing daerah
Demikian pemaparan saya pak, sekian dan terima kasih
Referensi :
1.Website Kota Jambi, http://www.sarolangun.go.id
2.Dr. Johannes, SE.,M.Si (2009),Buku ajar Program Magister Manajemen
Eka Supriati HS, SE
Magister Manajemen Kelas C Reguler Malam
Studi Manajemen Pemasaran
Salam Sejahtera Pak Jo.
1. Berikut ini hasil pengamatan saya terhadap makalah Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah utamanya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum (seperti perijinan) yang berada di salah satu kabupaten/pemerintah daerah di Provinsi Jambi, dalam hal ini Kab. Tanjab Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 21.671 dengan kepadatan 38,8 jiwa, sedangkan tingkat pertumbuhan rata – rata 3,55% pertahun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak pada posisi strategis, merupakan baris terdepan dan pintu gerbang menuju Jambi. Berhadapan langsung dengan kawasan perkembangan IMS – GT dengan jarak dari kota Kuala Tungkal ke negara Singapura + 90 mil dengan waktu tempuh 3.20 jam.
Adapun Visi dan Misi dari Kabupaten Tanjab Barat sebagaimana tercantum dalam Renstra tahun 2006 – 2010 adalah :
VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNANAN TANJUNG JABUNG BARAT 2006 – 2010
VISI
“Tanjung Jabung Barat yang maju, berakhlak mulia, berkeadilan, unggul dibidang Agribisnis dan Jasa ”
MISI
1. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, melalui peningkatan investasi, menggali potensi daerah dan mengoptimalkan pemanfaatan SDA serta menggerakan sektor perdagangan dan jasa melalui pemberdayaan usaha kecil mikro dan menengah (ekonomi kerakyatan).
2. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan mutu dan jangkauan layanan pendidikan, pembebasan biaya pendidikan, serta layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan.
3. Mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar (jalan,jembatan,listrik air bersih. pelabuhan dan terminal bus) sehingga dapat mempercepat perkembangan wilayah, peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
4. Mewujudkan tatanan social yang berakhlak mulia, tenteram dan demokratis melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
5. Mewujudkan tatanan pemerintah yang tertib, bersih dan mampu menjadi pelayanan masyarakat .
6. Mewujudkan agribisnis dan agroindustri yang berdaya saing yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan daerah .
Untuk mencapai Tanjung Jabung Barat yang maju, berakhlak mulia, berkeadilan, unggul di bidang agribisnis dan jasa :
Tanjung Jabung Barat memfokuskan dengan 5 strategi utama
1. Pengembangan yang berbasiskan agribisnis dan jasa serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan
2. Meningkatkan Kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat.
3. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur.
4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintahan dan pengembangan dunia usaha.
5. Peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
Di Kabupaten Tanjang Jabung Barat, bidang Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam rangka mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pendidikan Dasar SD/ MI oleh pemerintah daerah Tanjung Jabung Barat ditetapkan melalui Rencana kerja Pemerintah Daerah, APBD Daerah rencana strategis daerah bidang pendidikan, dan rencana jangka panjang dan jangka pendek.
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kondisi daerah (peraturan Daerah)
Adapun realisasi Pendidikan Gratis yang merupakan salah satu program Kabupaten
Tanjung Jabung Barat meliputi :
1. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Perda Nomor 2 Tahun 2008 menjamin terselenggaranya pendidikan gratis untuk pendidikan dasar (SD, MI, SMP).
2. Anak/ Siswa/ Siswi berusia 6 tahun dapat mengikuti program pendidikan dasar gratis apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
3. Siswa/ Siswi berusia 15 tahun dan lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat
4. Biaya Peserta didik yang tidak ammpu (orang tua, wali) Pemerintah Daerah wajib memberi bantuan pada siswa/ siswi yang tidak mapu melalui :
– Beasiswa Tidak mapu – Beasiswa Berprestasi – Beasiswa Miskin (BKM)
Arah dan kebijakan umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibidang kesehatan meliputi peningkatan status gizi masyarakat, pelayanan kesehatan lingkungan, pengawasan obat / makanan dan kosmetik dapat dilaksanakan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dengan kualifikasi tenaga medis yang tersedia berdasarkan jenis sebagaimana tabel berikut :
Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
No Jenis Tenaga Kesehatan Jumlah
1 Dokter Umum 33
2 Dokter Gigi 9
3 Dokter Spesialis Anak/Kandgn/Dalam 1
4 Apoteker 2
5 Sarjana Kesehatan Masyarakat 2
6 Penilik Kesehatan (Akademi) 17
7 Perawat Kesehatan (Akademi) 20
8 Bidan 78
9 Perawat Gigi 14
10 Pembantu Penilik Higien 21
11 Perawat 95
12 Asisten Apoteker 14
13 Pembantu Ahli Gizi 8
14 Juru Rawat A1/SPKU/A/E/C –
15 Juru Kesehatan 4
16 Ahli Gizi 3
17 Rongtener (Akademi) / AKNES 1
18 Tenaga Kesehatan Lainnya 87
b. Pelayanan Kesehatan Jenis Pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi :
* Pertolongan Pertama Padaah Debriemen, Bedah Minor Ringan
* Pertolongan persalinan adalah persalinan nominal, persalinan sulit
* Tindakan mdeik ringan adlah tindakan telinga, sunat / serkum sisi pria, operasi kecil
* Pengobatan Gigi adalah ; Pencabutan normal / sulit, tambahan sementara, tambahan amalgeum.
* Tambahan silikat dan pembersihan.
* Karang gigi, pengobatan syaraf gigi, alveolectomy
* Tindakan Medik sedang (Puskesmas Perawatan) adalah operasi sedang / besar
* Pemeriksaan Diagnostik adalah rontgen fhoto, EKG
* Tindakan Laboratorium adalah Golongan darah, pemeriksaan laju rendah darah, pemeriksaan HB
* Laboratorium rutin / klinik, tes kehamilan
* Tindakan oksigen adalah tabung besar / kecil
* Pengujian kesehatan adalah surat keterangan kesehatan / kelahiran
Disektor Perizinan, lebih banyak lagi ketimpangan. Ketidak tegasan SKPD, dalam hal ini dinas tata kota dan dinas pendapatan daerah dalam menjalankan PERDA, membuat pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kecolongan. Begitu banyak Reklame/Iklan yang dipasang disetiap sudut kota, dan mirisnya, 60 % dari reklame tersebut dipasang tanpa melalui perizinan Dinas Tata Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang lebih menyedihkan, reklame tanpa izin yang menjamur, malah merusak keindahan kota. Sebuah sketsa yang seharusnya tidak terjadi jika pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuat suatu perencanaan yang strategis dari awal, saat proses perizinan. Perencanaan strategis yang dikemukakan oleh Philip Kotler dalam pemasaran perlu diperhatikan lebih dalam oleh sektor publik maupun pemerintah daerah dalam memasarkan produk/jasa mereka.
2. Berdasarkan program-program pemasaran yang telah dilakukan oleh masing-masing SKPD yang berada di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berikut akan ditentukan Siapa pangsa pasar, bagaimana kondisi produk (barang & Jasa) yang dihasilkan serta strategi yang akan dan telah dilakukan.
Bidang pendidikan:
Pangsa pasarnya, secara menyeluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kondisi barang/ jasa yang dihasilkan oleh SKPD Bidang Kesehatan, Menurut saya lebih banyak negatifnya dari pada positifnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hal ini bisa terlihat melalui layanan – layanan Puskesmas-puskesmas, Rumah Sakit Umum, dimana warga masih sering mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh petugas-petugas ditempat tersebut.
Menurut saya SKPD Bidang Kesehatan belum melakukan langkah – langkah yang strategis dalam memberikan kepuasan konsumen/pelanggan. Perlu di dibuat perencanaan yang strategis jangka panjang.
Untuk Bidang Layanan Umum : Pangsa pasarnya, masyarakat, pengusaha, lembaga-lembaga lain.
Kondisi barang/jasa yang dihasilkan SKPD, sejauh pengamatan saya kondisinya bisa diterima oleh pangsa pasar tapi dalam pelaksanannya belum maksimal. SKPD-SKPD yang menangani bidang ini belum melakukan langkah – langkah yang strategis.
3) Peran daripada program pemasaran untuk membangun daya saing pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dengan memenuhi dan memuaskan kebutuhan pelanggan mereka secara lebih baik. Perusahaan – perusahaan yang berpusat pada pelanggan sangat ahli dalam membentuk pelanggan, bukan hanya produk, mereka juga ahli dalam merekayasa pasar, bukan hanya merekayasa produk. Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah Bauran Pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan, yang berkaitan dengan penentuan, bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran pasarannya. Dengan terlebih dahulu mempelajari kebutuhan konsumen, maka hasil produksi akan lebih terlihat nilai jualnya. Pemerintah, akan dapat membuat suatu keserasian dalam tatanan masyarakat, baik itu dibidang pendidikan, kesehatan maupun bidang yang lainnya. Apabila keserasian ini telah tercipta, tatanan perekonomian daerah meningkat, kualitas pendidikan terpenuhi, dan juga kualitas pelayanan umum dan kesehatan dapat menyentuh kedasar lapisan masyarakat.. Dengan program pemasaran yang tertata rapih, pembangunan akan lebih terlihat realistis dan mengarah, tidak seperti sekarang ini yang terlihat banyak ketimpangan. Masyarakat sebagai konsumen / pelanggan dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain selain menerima segala bentuk produk atau jasa yang ada di sektor publik, walaupun barang atau jasa tersebut tidak memenuhi kebutuhan riil. Sektor publik juga lebih banyak menawarkan produk yang gratisan atau tanpa biaya sama sekali. Pelanggan dalam hal ini hanya bisa menerima produk tersebut daripada tidak sama sekali. Sektor publik juga menyediakan layanan yang bersifat memaksa, tanpa mempertimbangkan apakah masyarakat menginginkannya atau tidak. Sebuah daerah yang dipasarkan dengan menarik akan memicu dinamika pertumbuhan; industri-industri baru bertumbuhan, kesempatan kerja juga meningkat. Pada akhirnya, pendapatan daerah pun akan meningkat sehingga kualitas hidup penduduk di daerah tersebut juga bisa semakin ditingkatkan. Walaupun sudah populer, konsep pemasaran daerah ini masih banyak disalahartikan. Banyak orang yang mengartikan pemasaran daerah semata sebagai upaya mempromosikan daerah tersebut. Upaya pemasaran daerah dianggap cukup jika daerah tersebut sudah punya brand logo dengan tagline-nya.
Ini keliru. Pemasaran daerah bermakna merancang sebuah daerah sedemikian rupa sehingga daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan target market-nya.
Menurut Michael Porter, membangun keunggulan daya saing daerah merupakan sebuah upaya meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan menaikkan kualitas dan standar hidup masyarakat dalam jangka panjang. Dasar pemikirannya adalah untuk menarik sumber daya terbaik dari dalam maupun luar daerah sebagai landasan untuk memacu produktivitasnya. Dengan program pemasaran yang terencana, tentu dapat meningkatkan taraf perekonomian daerah dan akhirnya dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Demikian pemaparan ini saya sampaikan, atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih
Referensi :
1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006-2011, Rencana Strategis (Renstra)
2. Website Kabupaten Tanjung Jabung Barat, http://www.pemkab.tanjungjabung Barat.go.id
3. Philip Kotler (2005), Manajemen Pemasaran jilid II
4. Bean dan Hussey (1997), Manajamen Pemasaran
5. Dr. Johannes, SE.,M.Si (2009),Buku ajar Program Magister Manajemen
6. Yogi Suwarno, Pemasaran sektor publik
Salam Sejahtera Pak Jo
nama: Gilang Putra Ramadhan
Dapat maju dan berkembangnya suatu daerah sangat ditentukan oleh visi dan misi yang baik dan tepat. Terlaksana atau tidaknya visi dan misi tersebut juga ditentukan oleh strategi pemasaran yang baik dan sempurna. Pemasaran telah mengalami perkambangan dari hari ke harinya, pemasaran yang baik pada saat ini tidak lagi hanya mengandalkan promosi, iklan dan strategi lain nya, tetapi juga harus melihat pangsa pasar yang akan di tuju dan sangan mengutamakan konsumen baik dari segi pelayanan, kenyamanan dan kualitas.
Dalam quis ini saya mengabil contoh dari Daerah Pemerintahan TANJABAR.
TANJABAR merupakan salah satu daerah diprovinsi Jambi yg baru mengalami pemekaran.
Merlung merupakan Ibukota Kecamatan Merlung, sekarang kecamatan Merlung telah dimekarkan menjadi 3 kecamatan, yakni kecamatan Ranah Mendalu dengan ibu kota Lubuk Kambing, Kecamatan Muara Papalik dengan ibukota Rantau Badak dan Kecamatan Merlung yang merupakan kecamatan induk dengan ibu kota kecamatan Merlung.
Apakah dampak positip dari pemekaran ini?
tentu saja besar dampaknya, terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat, sebagai contoh dulu sebelum pemekaran kecamatan, wilayah kecamatan Ranah Mendalu yang letaknya jauh dari Merlung, sungguh susah untuk mendapatkan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, pembuatan surat surat. Dengan adanya pemekaran kecamatan ini maka untuk mendapatkan pelayanan itu tentu semakin mudah. Pemekaran kecamatan tentu juga diikuti dengan penambahan sarana pelayanan seperti sdarana pendidikan, kesehatan.
Selain itu Pemerataan pembangunan menjadi merata.
VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNANAN TANJUNG JABUNG BARAT
VISI
“Tanjung Jabung Barat yang maju, berakhlak mulia, berkeadilan, unggul dibidang Agribisnis dan Jasa ”
MISI
1. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, melalui peningkatan investasi, menggali potensi daerah dan mengoptimalkan pemanfaatan SDA serta menggerakan sektor perdagangan dan jasa melalui pemberdayaan usaha kecil mikro dan menengah (ekonomi kerakyatan).
2. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan mutu dan jangkauan layanan pendidikan, pembebasan biaya pendidikan, serta layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan.
3. Mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar (jalan,jembatan,listrik air bersih. pelabuhan dan terminal bus) sehingga dapat mempercepat perkembangan wilayah, peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
4. Mewujudkan tatanan social yang berakhlak mulia, tenteram dan demokratis melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
5. Mewujudkan tatanan pemerintah yang tertib, bersih dan mampu menjadi pelayanan masyarakat .
6. Mewujudkan agribisnis dan agroindustri yang berdaya saing yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan daerah .
STRATEGI
Untuk mencapai Tanjung Jabung Barat yang maju, berakhlak mulia, berkeadilan, unggul di bidang agribisnis dan jasa :
Tanjung Jabung Barat memfokuskan dengan 5 strategi utama
1. Pengembangan yang berbasiskan agribisnis dan jasa serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
2. Meningkatkan Kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat.
3. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur.
4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintahan dan pengembangan dunia usaha.
5. Peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
Pembahasan
a. Bidang Pendidikan
pendidikan di daerah pada umumnya selalu mengalami keterlambatan, untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah daerah tersebut harus melakukan pergerakan yang tepat dengan melakuakan pengadaan beberapa fasilitas umun pendidikan yang bertaraf nasional bahkan internasiaonal. apa bila dapat terlaksananya hal tersebut maka akan terciptalah sdm sdm yang handal dari daerah daerah dan akan mampu bersaing
b. Bidang Kesehatan
kesehatan menjadi faktor penting bagi perkembangan daerah, karna di dalan tubuh yang sehat terdapat kekuatan yang besar untuk mewujudkan sesuatu. hanya saja didaerh ini fasilitas kesahatan masi sangan minim baik dari segi pelayanan dan kelengkapannya. masyarakat juga pada umum nya masih menggunakan pengobatan tradisional. untuk mengatasi masalah kesehatan di daerah perlu diadakan penyuluhan tentang kesehatan yang berkesinambungan agar masyarakat dapat menerima dan terbiasa dengan hal hal baru yang dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan kesehatan masyarakat tersebut.
Kesimpulan
Dari berbagai masalah yang terjadi pada tiap bidang diatas pemerintah harus dapat melakukan strategi pemasaran yang tepat, dengan melihat bahwa pangsa pasar mereka adalah masyarakat desa yang pada umumnya kurang dapat beradaptasi dengan perkembangan baru.
strategi yang tepet untuk menanggulangi itu semua adalah dengan memberikan penyuluhan yang berkesinambungan agar masyarakat dapat mengerti dan tgerbiasa dengan hal hal baru.
Sekian terimakasih.
Garry Yuesa R, SE
Magister Manajemen Universitas Jambi Kelas C ( Malam )
Manajemen Pemasaran
Inilah pengamatan lanjutan gabungan saya mengenai Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah
Manajemen Pemasaran ialah salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, untuk berkembang, dan untuk mendapatkan laba. Kegiatan pemasaran perusahaan harus juga memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usahanya berjalan terus, atau konsumen mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap perusahaan. Pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan pemasaran. Analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pembeli untuk tujuan mencapai obyektif organisasi.
Suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan , menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Tugas Pemasaran Merubah (Conversional Marketing) merubah sikap orang-orang yang tidak menyukai sesuatu, menjadi menyukainya, (Stimulation Marketing) mendorong atau merangsang kebutuhan orang-orang yang semula tidak berminat atau tidak mengetahui suatu produk atau jasa, mengembangkan (Developmental Marketing) membuat suatu produk atau jasa baru untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi, mengaktifkan lagi (Remarketing) keinginan atas produk usaha jasa yang sudah stabil atau menurun permintaannya, Penyelarasan (Synchromarketing) merubah pola permintaan sehingga dapat sesuai dengan pola penawaran, memelihara (Maintenance) tingkat penjualan yang ada dalam menghadapi persaingan yang makin ketat, mengurangi (Demarketing) tingkat permintaan atas produk atau jasa yang telah ada merintangi (Counter Marketing menghancurkan /merintangi permintaan atau keinginan pada produk atau jasa tertentu, falsafah manajemen pemasaran yang berkeyakinan bahwa pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang didambakan itu lebih efektif dan efisien ketimbang pesaing.
Menurut L.L. Bean, Seorang pelanggan adalah orang yang paling penting dalam perusahaan ini—baik secara pribadi maupun lewat pos. Seorang pelanggan tidak tergantung pada kita, kita tergantung pada dia. Kita tidak membantu dengan melayaninya, dia yang membantu kita dengan memberi peluang bagi kita untuk melayani. Seorang pelanggan bukan seseorang untuk diajak berdebat atau beradu kecerdasan— tidak seorang pun pernah menang kalu berdebat melawan seorang pelanggan. Seorang pelanggan adalah seseorang yang membawa keinginannya kepada kita —tugas kita adalah menanganinya secara menguntungkan bagi dia dan bagi kita sendiri.
Konsep pemasaran berwawasan sosial
Gagasan bahwa organisasi harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan menyerahkan kepuasan yang didambakan itu secara lebih efektif dan efisien ketimbang para pesaing dengan cara yang bersifat memelihara atau memperbaiki kesejahteraan konsumen dan masyarakat
Landasan Teori Pemasaran menurut Stanton adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial (Stanton, 1997).
Pengertian tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pemasaran sebagai suatu sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan, ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang/jasa kepada pembeli secara individual maupun kelompok pembeli. Kegiatan-kegiatan tersebut beroperasi dalam suatu lingkungan yang dibatasi sumber-sumber dari perusahaan itu sendiri, peraturan-peraturan, maupun konsekuensi sosial perusahaan.
Pemasaran juga mengikuti proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk dengan pihak lain. Dalam hal ini pemasaran merupakan proses pertemuan antara individu dan kelompok dimana masing-masing pihak ingin mendapatkan apa yang mereka butuhkan/inginkan melalui tahap menciptakan, menawarkan, dan pertukaran.
Definisi pemasaran tersebut berdasarkan pada prinsip inti yang meliputi: kebutuhan (needs), produk (goods, services and idea), permintaan (demands), nilai, biaya, kepuasan, pertukaran, transaksi, hubungan, dan jaringan, pasar, pemasar, serta prospek.
Terdapat dua faktor yang mempengaruhi cara dan keberhasilan perusahaan terhadap pemasarannya, yaitu: (1) Lingkungan Eksternal Sistem Pemasaran. Lingkungan ini tidak dapat dikendalikan perusahaan, misalnya kebebasan masyarakat dalam menerima atau menolak produk perusahaan, politik dan peraturan pemerintah, keadaan perekonomian, kependudukan serta munculnya pesaing; (2) Variabel Internal Sistem Pemasaran. Variabel ini dapat dikendalikan oleh perusahaan, terdiri atas dua kelompok, yaitu sumber bukan pemasaran (kemampuan produksi, keuangan, dan personal) dan komponen-komponen bauran pemasaran yang meliputi: produk, harga, promosi, dan distribusi (Swastha, 2002). Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prisip kepuasan pelanggan. Perencanaan pemasaran Penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan pemasaran meliputi : tujuan, strategi, kebijaksanaan serta taktik yang dijalankan. Tujuan : Meniadakan ketidakpastian masa datang bila ada perubahan- perubahan karena situasi dan kondisi perusahaan maupun diluar perusahaan maupun diluar perusahaan tidak menentu, karena tujuan organisasi sudah difokuskan maka dengan perencanaan akan menghindari adanya penyimpangan tujuan, reancana walaupun mahal tetapi ekonomis karena segala kegiatan telah terfokuskan dengan segala biaya- biayanya, rencana pemasaran terinci diperlukan untuk setiap bisnis, produk atau merk.
Implementasi pemasaran adalah Proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Implementasi mencakup aktivitas sehari-hari, dari bulan ke bulan yang secara efektif melalsanakan rencana pemasaran. Kegiatan ini dibutuhkan program tindakan yang menarik semua orang atau semua aktivitas serta struktur organisasi formal yang dapat memainkan peranan penting dalam mengimplementasikan strategi pemasaran. Implementasi yang sukses tergantung dari beberapa kegiatan kunci yaitu: Pengorganisasian kegiatan pemasaran, yaitu : Proses menciptakan hubungan antara fungsi personalia dan faktor fisik (sarana ), agar kegiatan pemasaran yang harus dilaksanakan bisa mancapai tujuan yang benar, meliputi : pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab dan pelaporan kerja.Tujuan setiap orang di dalam organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pemasaran yang telah dibebankan kepadanya sehingga tidak overlapping pekerjaan. Bentuk umum dalam departemen pemasaran yang modern, antara lain : organisasi fungsional dimana berbagai aktivitas pemasaran yang berbeda dikepalai oleh spesialis fungsional : manajemen penjualan, periklanan, riset pemasaran, pelayanan terhadap pelanggan, manajemen produk baru. Organisasi geografik, dimana karyawan bagian penjualan dan pemasaran diberi tugas di negara, wilayah atau distrik tertentu. Organisasi manajemen produk, karyawan inin mengembangkan pemasaran dan strategi lengkap untuk produk atau merk tertentu, bila perusahaan ini mempunyai banyak produk atau merk yang amat berbeda. Bila firm yang menjual satu lini produk kepada banyak tipe pasar berbeda yang mempunyai organisasi manajemen pasar. Manajer ini bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana jangka panjang dan tahunan untuk keunggulan utama dari sistem ini adalah bahwa perusahaan diorganisasikan disekitar kebutuhan spesifik segmen pelanggan. Pengarahan kegiatan pemasaran, yaitu : Usaha yang berhubungan dengan segala sesuatu kegiatan pemasaran agar semuanya itu dapat dilakukan dengan baik, meliputi : Pemberian perintah secara baik, harus ada follow up-nya, secara senderhana, perlu penjelasan sehingga ada pengertian dan sifatnya harus konsultatif. Motivasi, Kepemimpinan. Dengan pengarahan segala kegiatan yang menyimpang akan terdeteksi dan pimpinan dapat memberikan motivasi untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan serta agar terjadi harmonisasi antar anggota organisasi / firm. Pengkoordinasian kegiatan pemasaran, yaitu : Usaha meng-sinkronkan dan menyatukan segala kegiatan pemasaran dalam organisasi agar tercapai tujuan yang efektif dan efesien.
Konsep Dalam Inti Pemasaran adalah kebutuhan konsep dasar yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah pernyataan dari rasa kahilangan, dan manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks. Kebutuhan manusia yang kompleks tersebut karena ukan hanya fisik (makanan, pakaian, perumahan dll), tetapi juga rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, kepemilikan. Semua kebutuhan berasal dari masyarakat konsumen, bila tidak puas consumen akan mencari produk atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Keinginan bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual dinamakan keinginan. Keinginan digambarkan dalam bentuk obyek yang akan memuaskan kebutuhan mereka atau keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. Masyarakat yang semakin berkembang, keinginannya juga semakin luas, tetapi ada keterbatasan dana, waktu, tenaga dan ruang, sehingga dibutuhkan perusahaan yang bisa memuaskan keinginan sekaligus memenuhi kebutuhan manusia dengan menenbus keterbatasan tersebut, paling tidak meminimalisasi keterbatasan sumber daya. Contoh : manusia butuh makan, tetapi keinginan untuk memuaskan lapar tersebut terhgantung dari budayanya dan lingkungan tumbuhnya. Orang Yogya akan memenuhi kebutuhan makannya dengan gudeg, orang Jepang akan memuaskan keinginannya dengan makanan sukayaki dll. Permintaan dengan keinginan dan kebutuhan serta keterbatasan sumber daya tersebut, akhirnya manusia menciptakan permintaan akan produk atau jasa dengan manfaat yang paling memuaskan. Sehingga muncullah istilah permintaan, yaitu keinginan menusia akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan ketersediaan untuk membelinya. Hubungan Proses menciptakan, memelihara, dan meningkatkan hubungan erat yang semakin bernilai dengan pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan yang lain dengan kata lain hubungan adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang memuaskan dengan pihak-pihak pelanggan, pemasok (supplier), penyalur (distributor), guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Agar hubungan dapat tercipta dalam jangka panjang antara lain: saling mempercayai, saling menguntungkan, menjanjikan dan memberikan kualitas yang tinggi, pelayanan yang baik, harga yang pantas antar pihak menghasilkan ikatan ekonomi, teknik dan sosial yang kuat antar pihak yang berkepentingan Pasar terdiri dari semua pelanggan potencial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu.
Dalam sektor publik daerah juga sangat membutuhkan keilmuan dan tekhnik – tekhnik pemasaran untuk mengembangkan citra produk mereka kepasar. Dengan dikenalnya produk mereka dikenal baik oleh konsumen, maka peluang agar produknya dikonsumsi lebih besar dibandingkan dengan produk yang tidak dikenal oleh pasar. Ini tidak bisa dihindari mengngat sesuatu yang dihadapi sektor bisnis adalah situasi pesaing. Sebaliknya sektor publik relatif tidak menghadapi situasi sejenis.
Dan adapun juga Pemaparan saya mengenai Analisis SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah ) Kabupaten Bungo.
Kabupaten Bungo sebagai salah satu daerah Kabupaten/kota dalam provinsi Jambi, semula merupakan bagian dari Kabupaten Merangin, sebagai salah satu kabupaten dari keresidenan Jambi yang tergabung dalam propinsi Sumatera Tengah berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1948.
Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Kabupaten Merangin yang semula Ibukotanya berkedudukan di Bangko di pindahkan ke Muara Bungo.
Pada tahun 1958 rakyat Kabupaten Merangin melalui DPRD peralihan dan DPRDGR bertempat di Muara Bungo dan Bangko mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar :
1. Kewedanaan Muara Bungo dan Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo dengan Ibukota Muara Bungo.
2. Kewedanaan Sarolangun dan Bangko menjadi kabupaten Bangko dengan Ibukotanya Bangko.
Sebagai perwujudan dari tuntutan rakyat tersebut, maka keluarlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko dan kabupaten Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara bungo Yang mengubah Undang Undang Nomor 12 tahun 1956.
Seiring dengan pelantikan M.Saidi sebagai Bupati diadakan penurunan papan nama Kantor Bupati Merangin dan di ganti dengan papan nama Kantor Bupati Muara Bungo Tebo, maka sejak tanggal 19 Oktober 1965 dinyatakan sebagai, Hari Jadi kabupaten Muara Bungo Tebo. Untuk memudahkan sebutannya dengan keputusan DPRGR kabupaten daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, ditetapkan dengan sebutan Kabupaten Bungo Tebo.
Seiring dengan berjalannya waktu melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi 2 Wilayah yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.
Data Tahun 2005, terdapat pemekaran sebanyak 8 Kecamatan sehingga total menjadi 17 kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Pasar Muara Bungo, Rimbo Tengah, Bungo Dani, Bathin III, Tanah Tumbuh, Rantau Pandan, Jujuhan, Tanah Sepenggal, Limbur Lubuk Mengkuang, Pelepat, Pelepat Ilir, Muko-Muko Bathin VII, Bathin II Babeko, Tanah Sepenggal Lintas, Jujuhan Ilir, Bathin III Ulu dan Bathin II Pelayang.
Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bungo
Visi : “Maju dan Sejahtera Bersama”
Misi : 1. Pengembangan potensi lokal guna mengembangkan masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan secara luas,
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
3. Meningkatkan dan mengembangkan produk dan potensi unggulan daerah.
4. Meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya alam, sumber daya hutan dan mineral berwawasan lingkungan,
5. Menurunkan angka pengangguran
Dilihat dari Visi kabupaten bungo juga cukup berpotensi untuk memajukan kabupaten bungo ini sendiri dan juga dilihat dari Misi Kabupaten bungo tersebut.
Dilihat dari geografis :
1. Kabupaten Bungo terletak di bagian Barat Propinsi Jambi dengan luas wilayah sekitar 7.160 km2. Wilayah ini secara geografis terletak pada posisi 101º 27’ sampai dengan 102º 30’ Bujur Timur dan di antara 1º 08’ hingga 1º 55’ Lintang Selatan.
2. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Darmasraya di sebelah Utara, Kabupaten Tebo di sebelah Timur, Kabupaten Merangin di sebelah Selatan, dan Kabupaten Kerinci di sebelah Barat.
3. Wilayah Kabupaten Bungo secara umum adalah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 70 hingga 1300 M dpl, di mana sekitar 87,70 persen di antaranya berada pada rentang ketinggian 70 hingga 499 M dpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bungo berada pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub-Das) Sungai Batang Tebo. Secara geomorfologis wilayah Kabupaten Bungo merupakan daerah aliran yang memiliki kemiringan berkisar antara 0 – 8 persen (92,28 persen).
4. Sebagaimana umumnya wilayah lainnya di Indonesia, wilayah Kabupaten Bungo tergolong beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 25,8° – 26,7° C.Curah hujan di Kabupaten Bungo selama tahun 2004 berada di atas rata-rata lima tahun terakhir yakni sejumlah 2398,3 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 176 hari atau rata rata 15 hari per bulan dan rata rata curah hujan mendekati 200 mm per bulan
Dan dari sisi demografis
Secara administratif, Kabupaten Bungo yang berpenduduk 381.221 jiwa (akhir tahun 2005), terdiri dari 17 kecamatan yang meliputi 13 kelurahan dan 124 desa. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Pasar Muara Bungo, Rimbo Tengah, Bungo Dani, Bathin III, Tanah Tumbuh, Rantau Pandan, Jujuhan, Tanah Sepenggal, Limbur Lubuk Mengkuang, Pelepat Ilir, Muko-Muko Bathin VII, Bathin II Babeko, Tanah Sepenggal Lintas, Jujuhan Ilir, Bathin III Ulu dan Bathin II Pelayang.
Sektor yang ada pada Kabupaten Bungo sangatlah banyak diantaranya sektor perkebunan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi pertambangan dan energi. Sektor ini sangat prospektif untuk dikembangkan karena Kabupaten Bungo memiliki keunggulan kompetitif maupun komparatif, antara lain ketersediaan bahan untuk industri pengolahan. Bidang-bidang potensial untuk dikembangkan antara lain :
Sektor Perkebunan, di sektor ini komoditas karet dan kelapa sawit menjadi unggulan yang memberikan peluang investasi cukup besar dilihat dari luas tanaman komoditas, kesesuaian lahan serta produksinya. Luas tanaman karet rakyat yang produktif lebih kurang 70.659 hektar dengan produksi karet kadar kering sebesar 23.150 ton atau rata-rata sebesar 350,3 kg/ha/th.
Untuk komoditas kelapa sawit luas lahan tanaman perkebunan adalah sebesar 32.843 hektar dengan produksi sebesar 194.345 ton per tahun. Pola pengembangannya terdiri dari Perkebunan Besar Swasta dengan tanaman menghasilkan (TM) seluas 8.913 ha dan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) 1.352 ha, PIR Trans TM 11.480 ha, KKPA TBM 9.012 ha, Perkebunan Sawit Rakyat seluas TM 577 ha dan TBM 1.509 ha.
Disamping itu, kebun karet tua baik yang dikelola oleh PBS maupun milik rakyat yang tidak produktif lagi cukup besar yang merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk industri moulding dan mebel. Luas kebun karet tua milik PBS PTPN VI seluas 250 ha dengan perkiraan kayu tua yang dapat dimanfaatkan atau diolah sebesar 96.00 m3. sedangkan perkebunan karet tua rakyat seluas 9.584 ha dengan perkiraan kayu tua yang dapat diolah sebesar 184.000 m3.
Total produksi kayu baik dari PT. PTPN VI dan Kebun Karet Rakyat di Kabupaten Bungo adalah sebesar 280.000 m3 atau 336.000 ton.
Industri yang bisa ditawarkan kepada investor untuk investasi di Bidang Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Bungo meliputi antara lain :
1. Industri Crumb Rubber di Wilayah Kecamatan Pelepat
2. Industri Moulding dan Meubel di Wilayah Kecamatan Muara Bungo.
3. Industri Hilir Pengolahan Crude Palm Oil (CPO) menjadi barang jadi (minyak sawit).
Sektor Kehutanan, Kawasan hutan di Kabupaten Bungo meliputi Hutan Produksi (90.400 ha), Hutan Lindung (12.000 ha), Taman Nasional (27.300 ha). Sebahagian dari Hutan Produksi telah di kelola oleh PT. Inhutani (40.000 ha). Jenis-jenis kayu potensial meliputi meranti (shorea sp), keruing (dipterocarpus sp), mersawa (anipsetera sp), balam (payena sp), kempas (koompassia malaccensis), keranji (diallium sp), medang (litsea firma hook F. Dehaasia), kulim (scorodocarpus borneosis Becc) dan tembesu (fagraea sp). Potensi kayu yang ada diperkirakan mencapai 1.356.000 m3. produksi kayu bulat dan kayu gergajian tahun 2002 adalah sebagai berikut:
• Kayu Bulat (log) eks HPH : 16.314 m3.
• Kayu olahan gergajian / sawn timber : 1.700 m3, dan
• Kayu olahan gergajian / sawn tiber eks sawmill rakyat 9.916 m3.
Dalam Sektor Perindustrian Industri Batik di Kecamatan Pelepat dan Muara BungoIndustri Bricket Batubara di Kecamatan Rantau PandanIndustri Perkayuan/Moulding di Kecamatan Muara Bungo, Pelepat, Tanah Tumbuh, Jujuhan dan Rantau Pandan.Industri Pngolahan CPO di Kecamatan Tanah Tumbuh dan Pelepat, Industri Pengalengan Buah-buahan termasuk pemasarannya.Industri Sarung Tangan dari karet, Industri Tusuk Gigi dari bambu.
Potensi Sektor Pertambangan dan energi di Kabupaten Bungo sangat prospektif untuk di kembangkan melalui investasi. Potensi tersebut meliputi:
1. Bahan Galian Golongan A (Batu Bara)
Bahan tambang batu bara di Kabupaten Bungo memiliki luas cukup baik dengan kandungan kalori 5.000 – 7.000. sebaran bahan tambang batu bara dan cadangannya di Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :
1. Lokasi : Kecamatan Rantau Pandan; cadangan terukur : 30.02 juta ton
2. Lokasi : Kecamatan Jujuhan; cadangan hipotetik : 113,55 juta ton
3. Lokasi : Kecamatan Muara Bungo; cadangan terukur 9,75 juta ton
Saat ini bahan tambang batubara sudah diusahakan oleh beberapa perusahaan dan beberapa perusahaan lainnya tengah dalam proses perizinan. Adapun peluang investasi yang masih terbuka untuk pertambangan batubara meliputi penggalian dan pemasaran batubara yang masih belum diusahakan dan pembangunan industri yang menggunakan bahan baku batubara.
2. Bahan Galian Golongan B (Emas)
Potensi emas di Kabupaten Bungo umumnya adalah emas sekunder yang tersebar di beberapa lokasi antara lain di Kecamatan Muara Bungo, Rantau Pandan dan di Kecamatan Muko-muko yaitu di sepanjang alur sungai atau cekungan/ rawa-rawa di Desa Mangun Jayo, Sungai Jerinjin, Sungai Gambir, Sungai Benit, anak Sungai Tangan Kiri dan di sepanjang Sungai Tegan.
3. Bahan Galian Golongan C
Kabupaten Bungo memiliki berbagai bahan galian golongan C, antara lain pasir kwarsa, logam dan batu suiseki yang menyebar terutama di 3 kecamatan, yaitu : Kecamatan Tanah Tumbuh, Kecamatan Muara Bungo dan Muko-muko.
Potensi untuk Pengembangan Energi di Kabupaten Bungo sangat prospektif karena saat ini terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan energi listrik. Peluang investasi di sektor energi ini antara lain berupa pengadaan listrik baik untuk perkotaan maupun pedesaan, dan pembangunan PLTU mini di pusat produksi batubara dengan menggunakan batubara kalori rendah namun kualitasnya sangat bagus.
Pembahasan dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan
Bidang Pendidikan
Dalam bidang Pendidikan (formal dan non formal) merupakan suatu proses yang diharapkan dapat merubah perilaku kearah yang lebih baik sehingga seseorang yang berpendidikan lebih tinggi akan lebih mudah mengadopsi berbagai perubahan atau kemajuan seperti perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Proses pendidikan di Kabupaten Bungo telah berlangsung cukup lama bahkan dapat juga dipandang sebagai pioner perkembangan pendidikan di berbagai wilayah dalam lingkungan Provinsi Jambi.
Bidang Pendidikan
Dalam SKPD membuat Pengembangan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) di Kabupaten Bungo. Meskipun konsep paradigma pembangunan kesehatan berbasiskan masyarakat, namun dalam prakteknya upaya kesehatan masyarakat masih diposisikan sebagai obyek, belum sebagai subyek. Selain itu masih banyak upaya kesehatan yang masih belum menyentuh masyarakat yang tertinggal di daerah terpencil, tertinggal, kepulauan dan perbatasan. Semestinya ada terobosan upaya kesehatan lebih terjangkau (affordable), tercapai (accessible) serta lebih berkualitas (quality). Bila ini dapat terwujud di Kabupaten Bungo, maka akan sangat menunjang derajat kesehatan yang sekaligus akan berdampak terhadap perekonomian. Sebagai contoh ; seorang petani dengan akses pelayanan yang terjangkau akan tetap sehat, yang barang tentu akan meningkatkan produktifitasnya untuk bekerja. Seorang pegawai negeri yang sehat tidak akan kehilangan hari produktif di kantornya. Seorang konglomerat atau investor tidak akan memilih berobat keluar negeri apabila fasilitas pelayanan kesehatan ditempat dia menanamkan modal tersedia yang mampu berkompetisi dan terpercaya. Dalam hal perkembangan pemberdayaan masyarakat sampai dewasa ini, telah tumbuh dan berkembang berbagai upaya kesehatan yang berbasis masyarakat (UKBM) seperti posyandu, pondok bersalin desa (polindes), pos obat desa (POD). Pengalaman sejarah perkembangan posyandu di Indonesia selama bertahun-tahun, terbukti memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan bidang kesehatan, bahkan negara-negara tetanggapun pernah belajar di negeri ini untuk pemberdayaan masyarakat melalui posyandu. Namun sejak krisis multi dimensi yang cukup panjang telah berpengaruh terhadap peran serta masyarakat termasuk di posyandu. Hingga dewasa ini banyak posyandu tidak bergairah, meskipun sudah ada program revitalisasi posyandu. Beberapa kajian dan penelitian faktor yang mempengaruhi ketidak bergairahan posyandu ini antara lain :1. jumlah kader aktif yang selalu menurun, yang berkaitan dengan tidak adanya insentif kader;2. persepsi yang keliru bahwa posyandu adalah milik kesehatan;3. kurangnya fasilitas termasuk tempat dan sarana yang tidak memadai;4. hasil penelitian Yunardi (2007) bahwa manajemen reitalisasi posyandu di Kabupaten Bungo belum efektif. Namun tidak dipungkiri bahwa di beberapa daerah di Indonesia justru perkembangan posyandu sudah lebih maju seperti program Posyandu Plus di DI Yogyakarta, dimana posyandu bukan hanya sekedar wadah pelayanan penimbangan dan pelayanan kesehatan tetapi sudah sampai pada penyuluhan dan simulasi yang berkaitan dengan penegak hukum (low enforcement) seperti hak perempuan dan anak serta kekerasan dalam rumah tangga. Pernyataan Menteri Kesehatan, terkait sejak dicanangkannya Desa Siaga pada tanggal 21 Juni 2006, sehingga Posyandu dan Pos Persalinan Desa (Polindes) digabungkan menjadi Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Dengan demikian, semua pelayanan kesehatan dasar di desa dipusatkan di Poskesdes. Poskesdes sendiri merupakan syarat terbentuknya desa menjadi Desa Siaga. Satu Poskesdes wajib diisi minimal oleh satu bidan dengan didampingi kader. Seyogyanya kalau Pemda telah menaikkan Posyandu menjadi Poskesdes. Daerah sepatutnya juga membangun Posyandu baru. Pasalnya ada kegiatan Posyandu yang tidak bisa diterapkan di Poskesdes. Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Kegiatan utama dari Poskesdes adalah pengamatan dan kewaspadaan dini (surveilans penyakit, surveilans gizi, surveilans perilaku beresiko dan surveilans lingkungan), kegawatdaruratan kesehatan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta pelayanan kesehatan dasar. Manfaat Poskesdes bagi sektor lain adalah dapat memadukan kegiatan sektornya dengan bidang kesehatann dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Menurut Dr. Nurfa Usdiaty, M.Kes, selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo mengatakan bahwa di Kabupaten Bungo sampai tahun 2007 telah terbentuk 74 Poskesdes. Sebagai pembekalan telah dilatih 9 orang bidan di desa di Jambi, 25 unit rumah bidan di desa sudah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan serta membekali dengan peralatan Bidan Kit sebanyak 25 set. Lebih lanjut dikatakan, transport kader untuk 27 Poskesdes juga sudah diberikan masing-masing sebesar Rp. 250.000,- per orang per bulan (2 orang per Poskesdes, terhitung sejak bulan Juli 2007 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2007. Pada tahun 2008 akan dilatih 65 orang Bidan di Desa dan rehabilitasi rumah Bidan di Desa menjadi Poskesdes sebanyak 17 unit. Namun belum ada alokasi dana untuk pelatihan kader Poskesdes. Semestinya dari uraian diatas, Poskesdes secara konseptual dapat menjawab persoalan paradigma sehat yang selalu menjadi dambaan. Tetapi apakah dalam pelaksanaannya akan menjadi kenyataan. Ini semua tergantung kesungguhan dari semua pihak, masyarakat, pemerintah, swasta, LSM, dan semua unsur yang dapat menggerakkan masyarakat. Namun bila dikerjakan hanya oleh unsur tertentu saja maka ini ibarat pesta kembang api “habis terang kembali gelap” dan visi masyarakat sehat akan tetap terukir dalam sebuah konsep. Kedepan yang perlu menjadi pemikiran kita bagaimana memformulasikan model pengembangan program Poskesdes dan Desa Siaga dengan dinamika kegiatan masyarakat yang sudah membumi, seperti kelompok pengajian yasinan dapat dijadikan wadah sosialisasi, simulasi dan focus group discussioin (FGD) tentang masalah kesehatan masyarakat. Dan hal ini dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini serupa juga dijumpai di masyarakat Jayapura-Papua (Hasil penelitian Agussalim, 2007). Dimana pelaksanaan Posyandu sudah menjadi kebutuhan masyarakat disamping memperoleh pelayanan kesehatan, juga dapat mencari kebutuhan rumah tangga, karena pada setiap pelaksanaan posyandu terbentuk pasar kaget yang bukan hanya dikunjungi oleh keluarga balita dan ibu hamil, tetapi oleh banyak orang, sehingga kunjungan ke Posyandu menjadi tinggi. Demikian juga di Kabupaten Bungo, suatu pola perkumpulan yang sudah mengakar di setiap desa dan kelurahan bahkan sampai ke tingkat RT yaitu kelompok pengajian atau yasinan, maka program poskesdes oleh, dari dan untuk masyarakat dapat terwujud. Dimana kelurahan dan desa dapat mengembangkan tabungan ibu bersalin (Tabulin), dana sehat, Pos Obat Desa (POD), simulasi dan penyuluhan melalui wadah ini, sehingga masyarakat lebih terdidik untuk berdaya dan mandiri dalam mencari solusi masalah kesehatannya yang tidak mesti bergantung dengan Pemerintah. Memang tidak mudah untuk membawa masyarakat pada tahap kesadaran konatif, artinya masyarakat butuh dan bertanggungjawab terhadap masalah kesehatannya, namun bila secara terus menerus memberikan kesadaran kognitif yaitu dengan memberikan pengetahuan masyarakat dengan penyuluhan dan simulasi, maka kesadaran konatif akan terus pula meningkat. Maka disinilah peran penting pemerintah, PKK, LSM, swasta untuk terus membina secara terpadu. Menurut Sumodiningrat (1999), proses pemberdayaan tidak bersifat selamanya tetapi sampai masyarakat mampu mandiri dan harus dijaga agar tidak jatuh, Dengan demikian Poskesdes yang terbentuk tidak dapat hanya dilakukan satu kali proses. Kita sering mendengar pepatah “kesehatan bukanlah segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti apa-apa”. Mencegah lebih mudah dari pada mengobati. Untuk itu mari kita manfaatkan hal-hal yang mudah selagi murah demi mencapai derajat kesehatan guna produktifitas dan kecemerlangan generasi mendatang di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun, Kabupaten Bungo yang kita cintai ini.
Dari topik diatas dapat saya simpulkan bahwa sektor dan bidang – bidang yang ada pada kabupaten bungo sangatlah banyak dan cukup baik, lagi pula dapat menghasilkan produktifitas yang bagus. Disamping itu kita mesti lebih memperbaiki lagi, program – program dalam pemasarannya dan harus ditata dengan perencanaan strategis yang sangat baik dan lebih menyentuh. Dengan program pemasaran yang terprogram, tentu dapat meningkatkan perekonomian daerah dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya persaingan daerah yang sangat signifikan tentunya.
Demikianlah pemaparan yang saya buat, Terima Kasih Pak DR .Johannes, SE. MSI
Garry Yuesa R, SE
Referensi :
1. Philip Kotler, 1980
2. Dharmmesta & Handoko 1982
3. Stanton, 1997
4. http://www.jambiprov.go.id
5. http://www.bungokab.go.id
6. Swastha, 2002
Nama : PUJI ASTUTI
Kelas : B1(Khusus) Sabtu-Minggu Ruang E Tugas: MJP Lanjutan MM UNJA
Makalah Praktek Pemasaran Sektor
Publik dan Isu Pemerintah Daerah.
Sesuai dengan perkembangan disiplin ilmu manajemen pemasaran demkian pesat diantara bidang ilmu social lainnya. Hal yang paling berpengaruh di abad 21 adalah perubahan global, dimana masalah perekonomian tidak dapat dihambat oleh batas Negara, yang tejadi malah sebaliknya masyarakat global mendorong agar seluruh kegiatan perekonomian dapat terjadi antar Negara.
Pemasaran global adalah pemahaman yang mendalam akan disiplin pemasaran. Pemasaran adalah proses mengkonsentrasikan berbagai sumber daya dan sasaran dari sebuah organisasi pada kesempatan dan kebutuhan lingkungan.Fakta utama dan paling fundamental adalah bahwa pemasaran merupakan disiplin universal. Pemasaran adalah kumpulan konsep, sarana, teori, kebiasaan dan prosedur, serta pengalaman. Bila pelanggan, pesaing, saluran distribusi, dan media yang tersedia berbeda, berarti rencana pemasaran kita harus diubah.
Konsep strategis pemasaran, merupakan suatu perkembangan yang yang besar dalam sejarah pemikiran pemasaran,mengubah focus pemasaran dari pelanggan atau produk ke pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas. Pemasaran dewasa ini, mengetahuinsegala sesuatu mengenai pelanggan saja sudah tidak memadai, agar berhasil pemasar harus mengetahui pelanggan dalam konteks termasuk persingan, kebijakan dan peraturan pemerintah serta kekuatan-kekuatan makro, ekonomi, sosisal, dan politik yang lebih luas, yang membentuk perkembangan pasar.
Untuk bersaing dalam pasar sekarang ini, diperlukan tim karyawan yang memberikan komitmen guna meneruskan inovasi dan menghasilkan produk yang tinggi. Denang kata lain, pemasar harus mempunyai focus pada pelanggan dalam konteks dan menyampaiakn nilai dengan menciptakan keuntungan bagi pihak yang berkepentingan, baik pelanggan maupun karyawan dari unit organisasi atau perusahaan.
Dalam konsep strategis kemampuan menghasilkan laba tidak dilupakan, bahkan sebenarnya hal itu merupakan cara yang kritis untuk menciptakan manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Cara yang dipakai konsep strategis pemasaran adalah manajemen strategis, yang memadukan pemasaran dengan fungsi manajemen lainnya.
Tujuan dari pemasaran adalah menciptakan nilai bagi pihak yang berkepentingan, dan pihak berkepentingan paling utama adalah pelanggan.
Dalam Manajemen Pemasaran dikenal 5 orientasi yakni produksi, produk, penjualan, pemasaran dan sosial.Kelima orientasi ini mempunyai pandangan dan konsekuensi pelayanan yang berbed pula. Dalam hal ini Pemerintah daerah merupakan ogranisasi nirlaba yang lebih berorientasi kepada pendekatan sosial.
1. Dari pengamatan salah satu bidang pelayanan umum seperti perizinan yang saya amati pada SKPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dimana Visi “ Terwujudnya Koperasi, Industri dan Perdagangan yang berdaya saing sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan “.Dengan makna:
1. Terwujudnya Koperasi dan Usaha Kecil yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Mewujudkan Sistim Perdagangan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Menumbuhkan dan mengembangkan Industri dan Produk yang berkualitas dan berdaya.
Untuk mencapai Visi tersebut adapun Misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:
1. Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang berkualitas.
2. Meningkatkan produktifitas Koperasi dan UKM.
3. MeningkatkanJiwa Kewirausahaan Koperasi, UKM dengan berbasis Iptek.
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Industri yang bertumpu kepada Sumber Daya Alam dan ketersediaan bahan baku, Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui Pelatihan, Penyuluhan, Magang dan Seminar serta Penerapan dan Pemutakhiran Teknologi.
5. Meningkatkan akses produk unggulan diberbagai pasar baik local maupun luar daerah.
6. Mewujudkan Sistem Perdagangan sebagai pendorong ekonomi dan menyediakan data perdaganagn yang akuntabel.
7. Mewujudkan Sistem Perdagangan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
8. Membentuk dan menjadikan pelaku usaha yang jujur dan konsumen yang mandiri.
9. Mengikuti even promosi dan informasi baik tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional.
Berkenaan dengan Visi, Misi SKPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan Program Pemasaran diantaranya:
1. Dibidang Perizinan dan Promosi Daerah, antara lain adanya Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Promosi Daerah, dan Program Promosi Dagang.
2. Dibidang Perdagangan, antara lain adanya Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perda, Program Peningkatan Efisensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Peningkatan Forum Peningkatan Ekspor dan Investasi, dan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
Dengan adanya program-program Pemasaran pada SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan dan Promosi Daerah yang berada dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, tentunya dapat lebih meningkatkan pelayanan perizinan dalam rangka memenuhi sebagian dari kebutuhan masyarakat di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dengan adanya program-program Pemasaran tersebut Pemda Kab.Tanjab Barat tentunya dapat membantu masyarakat dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.
2. Dari Program-program Pemasaran pada SKPD tersebut yang mana pangsa pasar Pemerintah Daerah ini adalah warga masyarakat khususnya Pengusaha baik itu Pengusaha Kecil, Menengah maupun Pengusaha Besar, dalam hal ini Pemerintah Daerah harus mampu memberikan Pelayanan kepada Pelanggan yakni Pelanggan internal maupun eksternal.Pelanggan yang harus dilayani utamanya adalah pelanggan internal, karena pelanggan ini menerima pendapatan dan memberikan kepada sesama. Selanjutnya pelanggan eksternal dimana Pemerintah Daerah harus mengetahui kompetensi yang dimiliki. Adapun kondisi barang dan jasa yang dihasilkan, diantaranya banyaknya izin yang telah dikeluarkan oleh Pemda baik Usaha Kecil maupun Menengah, adanya Perda Perizinan Usaha dan peningkatan pelayanan bagi UKM dan investor-investor. Dalam hal jasa Pemerintah Daerah Kab.Tanjab Barat juga memberikan Modal Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Sejalan dengan Program-pragram yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah tentunya untuk mencapai tujuan SKPD ini melakukan Strategi Pemasaran guna mencapai tujuan dibidang pelayanan umum perizinan, perdagangan dan promosi daerah yakni dengan melakukan kegiatan diantaranya: Penyuluhan Pelayanan dan perizinan Industri Perdagangan dan Jasa, Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan, Promosi dan bazar daerah, Pameran Dagang dalam dan luar negeri, Peningkatan Pengawasan dan peredaran barang dan jasa, Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk, Monitoring dan pengawasan sembako, BBM dan pupuk bersubsidi serta kegiatan Monitoring dan Pembinaan Komoditi Ekspor. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan tentunya guna mewujudkan program pembangunan sektor perdagangan yang tepat sehingga mengacu kepada peningkatan nilai tambah (value added) dan rantai nilai (value chain) sector perdagangan sekaligus dapat menciptakan kesempatan kerja.
3. Dalam Praktek Pemasaran Sektor Publik bagaimanakah peran daripada program pemasaran membangun daya saing, Pemerintah Daerah sangat strategis, hal ini dapat dilhat pada bidang perdagangan diantaranya adanya program peningkatan Monitoring dan pembinaan komoditi ekspor yakni denga melaksanakan kegiatan Peningkatan kerjasama forum ekspor dan investasi, dan dibidang Perizinan dan promosi daerah dapat dilihat diantaranya dari program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri yakni melalui kegiatanpeningkatan system jaringan Informasi perdagangan , kemudian adanya program promosi Dagang dengan kegiatan melaksanakan Pameran Dagang baik didalam maupun luar negeri, dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut tentunya akan membangun dan meningkatkan daya saing Pemerintah daerah. Dalam Hal ini SKPD juga menggunakan Analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Karena dengan menggunakan analisis SWOT tersebut dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sehingga Pemerintah daerah mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, sehingga mampu meningkatkan daya saing pemerintah daerah yang pada akhirnya dapat mencapai pertumbuhan dan proftabltas Pemerintah daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya demi terwujudnya Koperasi, Industri dan Perdagangan yang berdaya saing sebagai penggerak ekonomi Kerakyatan maka akan tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Demkianlah hasil pemaparan saya, berdasarkan pengamatan pada salah satu SKPD Koperindag yakni bidang pelayanan Umum yang ada dalam kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semoga Bapak Dosenku Dr. Johannes, SE, M.Si selalu bersemangat dalam menyampaikan materi kuliah Manajemen Pemasaran. Mohon maaf Pak, apabila pengamatan yang saya sampaikan yang berhubungan dengan Pemasaran Sektor Publik Pemerintah daerah hanya bisa saya amati baru pelayanan public dibidang perizinan. Saya ucapkan terima kasih Pak, atas tugas yang telah Bapak berikan kepada kami mahasiswa MM UNJA, khususnya kelas Sabtu-Mnggu ruang E, melalui weblogs Bapak. Saya sangan terkesan dengan cara Bapak mengajar, karena telah memberikan pencerahan kepada kami untuk dapat mengunduh bahan kuliah melalui Weblogs Bapak, dengan tugas yang Bapak berikan kami dapat belajar mengamati lingkungan sekitar khususnya Sektor public Pemerintah daerah.
Salam Sejahtera, selalu.
Daftar bacaan,
1. Warren J. Keegan, Manajemen Pemasaran Global Edisi Bhs. Indonesia Jilid I alih bahasa Dr. Alexander Sindro, Jakarta: Prenhalindo, 1996
2. Malcolm, HB. McDonald, Warren J. Keegan, Marketing Plans That Work, Kiat mencapai Pertumbuhan dan Profitabilita melalui Perencanaan Pemasaran yang Efektif, alih bahasa: Damos Sihombing,MBA Jakarta Cetakan Pertama. Erlangga, 1999.
3. Renstra Koperindag Kab.Tanjab Barat Tahun 2006-2011.
4. Dr. Johannes, SE, M.Si (2009), Buku Bahan Ajar Manajemen Pemasaran Lanjutan Program Magister Manajemen.
Komentar, Puji Astuti, S.IP
Kelas B1 (Khusus) Sabtu-Minggu Ruang E
Makalah, Sektor Publik dan Isu Pemerntah daerah.
Nama : MUHAMMAD HUSNI THAMRIN
Kelas 😦 EXSECUTIVE) Sabtu-Minggu
Ruang D Tugas: MJP Lanjutan MM UNJA
Makalah Praktek Pemasaran Sektor
Publik dan Isu Pemerintah Daerah.
Manajemen Pemasaran Sektor Publik
Manajemen Pemasaran tidak hanya digunakan pada sektor swasta tetapi juga sudah diterapkan pada sektor publik. Penerapan manajemen Pemasaran pada kedua jenis institusi tersebut tidaklah jauh berbeda, hanya pada organisasi sektor publik tidak menekankan tujuan organisasi pada pencarian laba tetapi lebih pada pelayanan. Menurut Anthony dan Young dalam Salusu (2003) penekanan organisasi sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam 7 hal yaitu: (1) Tidak bermotif mencari keuntungan. (2) Adanya pertimbangan khusus dalam pembebanan pajak. (3) Ada kecenderungan berorientasi semata – mata pada pelayanan. (4) Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi. (5) Kurang banyak menggantungkan diri pada kliennya untuk mendapatkan bantuan keuangan (6) Dominasi profesional. (7) Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat penting. Seorang ahli bernama Koteen menambahkan satu hal lagi yaitu less
Dalam sektor publik daerah juga sangat membutuhkan keilmuan dan tekhnik – tekhnik pemasaran untuk mengembangkan citra produk mereka kepasar. Dengan dikenalnya produk mereka dikenal baik oleh konsumen, maka peluang agar produknya dikonsumsi lebih besar dibandingkan dengan produk yang tidak dikenal oleh pasar. Ini tidak bisa dihindari mengngat sesuatu yang dihadapi sektor bisnis adalah situasi pesaing. Sebaliknya sektor publik relatif tidak menghadapi situasi sejenis.
Nama : HUSNI SYAM
Kelas 😦 EXSECUTIVE) Sabtu-Minggu
Ruang D Tugas: MJP Lanjutan MM UNJA
Makalah Praktek Pemasaran Sektor
Publik dan Isu Pemerintah Daerah.
Manajemen Pemasaran Sektor Publik
Manajemen Pemasaran tidak hanya digunakan pada sektor swasta tetapi juga sudah diterapkan pada sektor publik. Penerapan manajemen Pemasaran pada kedua jenis institusi tersebut tidaklah jauh berbeda, hanya pada organisasi sektor publik tidak menekankan tujuan organisasi pada pencarian laba tetapi lebih pada pelayanan. Menurut Anthony dan Young dalam Salusu (2003) penekanan organisasi sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam 7 hal yaitu: (1) Tidak bermotif mencari keuntungan. (2) Adanya pertimbangan khusus dalam pembebanan pajak. (3) Ada kecenderungan berorientasi semata – mata pada pelayanan. (4) Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi. (5) Kurang banyak menggantungkan diri pada kliennya untuk mendapatkan bantuan keuangan (6) Dominasi profesional. (7) Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat penting. Seorang ahli bernama Koteen menambahkan satu hal lagi yaitu less
Dalam sektor publik daerah juga sangat membutuhkan keilmuan dan tekhnik – tekhnik pemasaran untuk mengembangkan citra produk mereka kepasar. Dengan dikenalnya produk mereka dikenal baik oleh konsumen, maka peluang agar produknya dikonsumsi lebih besar dibandingkan dengan produk yang tidak dikenal oleh pasar. Ini tidak bisa dihindari mengngat sesuatu yang dihadapi sektor bisnis adalah situasi pesaing. Sebaliknya sektor publik relatif tidak menghadapi situasi sejenis.
Nama : H. MARTIAS
Kelas 😦 EXSECUTIVE) Sabtu-Minggu
Ruang D Tugas: MJP Lanjutan MM UNJA
Makalah Praktek Pemasaran Sektor
Publik dan Isu Pemerintah Daerah.
Manajemen Pemasaran Sektor Publik
Manajemen Pemasaran tidak hanya digunakan pada sektor swasta tetapi juga sudah diterapkan pada sektor publik. Penerapan manajemen Pemasaran pada kedua jenis institusi tersebut tidaklah jauh berbeda, hanya pada organisasi sektor publik tidak menekankan tujuan organisasi pada pencarian laba tetapi lebih pada pelayanan. Menurut Anthony dan Young dalam Salusu (2003) penekanan organisasi sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam 7 hal yaitu: (1) Tidak bermotif mencari keuntungan. (2) Adanya pertimbangan khusus dalam pembebanan pajak. (3) Ada kecenderungan berorientasi semata – mata pada pelayanan. (4) Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi. (5) Kurang banyak menggantungkan diri pada kliennya untuk mendapatkan bantuan keuangan (6) Dominasi profesional. (7) Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat penting. Seorang ahli bernama Koteen menambahkan satu hal lagi yaitu less
Dalam sektor publik daerah juga sangat membutuhkan keilmuan dan tekhnik – tekhnik pemasaran untuk mengembangkan citra produk mereka kepasar. Dengan dikenalnya produk mereka dikenal baik oleh konsumen, maka peluang agar produknya dikonsumsi lebih besar dibandingkan dengan produk yang tidak dikenal oleh pasar. Ini tidak bisa dihindari mengngat sesuatu yang dihadapi sektor bisnis adalah situasi pesaing. Sebaliknya sektor publik relatif tidak menghadapi situasi sejenis.Cara yang dipakai konsep strategis pemasaran adalah manajemen strategis, yang memadukan pemasaran dengan fungsi manajemen lainnya.
Tujuan dari pemasaran adalah menciptakan nilai bagi pihak yang berkepentingan, dan pihak berkepentingan paling utama adalah pelanggan.
Salam sejahtera Pak Jo.
Quiz 1. Praktek Pemesaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah (isu-isu penting)
Setelah dibaca dan amati tulisan Bapak saya mencoba belajar memaparkan pendapat dan pengetahuan tentang jawaban tugas yang diberikan kepada kami, sebelumya saya mohon maaf pada Pemerintah Daerah terutama Kabupaten Kerinci yang menjadi sampel dan pembaca lainnya adaikata tulisan pendapat saya ini salah dan kurang tata bahasa sebab kami menyadari bahwa kami masih dalam tahap belajar.
Perkembangan ilmu pemasaran terkini majemen pemasaran ditandai oleh perspektif seseorang manajer yang memikirkan bukann hanya untuk kepuasan pelanggan, akan tetapi juga memikirkan bagaimana setiap ide dalam pemasaran dapat dikembangkan dalam satu korporasi maupun perusahaan : dapat terlaksana dengan baik,
Definisi pemasaran dapat dilihat dari sisi social dan sisi manajemen, darsi sisi social pemasaran adalah proses sosial dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka inginkan malalui penciptaan, penewaran, dan pertukaran barang dan jasa yang bernilai secara bebas satu dengan lainnya, sedangkan sisi manajemen ; AMA mendefenisikan bahwa pemasaran adalah proses perencaan dan pelaksaan konsepsi, penentuan harga, promosi, dan distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat memenuhi kebutuhan individu dan tujuan organisasi.
Perusahaan sesungguhnya harus mempertimbangkan dengan seksama nilai yang akan diterima pelanggan atas barang dan jasa yang dihasilkan, Nilai merupakan konsep yang Abstrak dan luas,akan tetapi nilai pelanggan dapat dibedakan dengan jumlah biaya yang ditukarkan, bila jumlah yang diperoleh lebih besar dari jumlah biaya maka pelanggan akan memeperoleh nilai dan merasa puas. (DR.JOHANES,SE.,M.Si. BUKU AJAR MENAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN)
Adapun analisa dan pendapat saya tenatang praktek pemasaran publik di kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dengan Visi dan Misinya sebagai berikut :
VISI : Kerinci Sejahtera, Damai dan Agamis berbasis ekonomi Kerekyatan
MISI : Percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan daya saing perekonomian rakyat, menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa, meningktkan kwalita sumber daya alam (SDA) dan peestarian lingkungan hidup, menciptakan kerinci aman, damai dan demokratis.
TUJUAN : Dari misi diatas adalah sebagai berikut :
1. Terpenuhinya sarana dan prasarana dasar masyarakat
2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat
4. Meningkatkan produktifitas dan akuntabilitas pemerinth daerah
5. Meningkatkan pengelolaan SDA dan terciptanya lingkungan yang sehat
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat
SASARAN : Dari Misi diatas adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pengairan
3. Terpenuhinya kebutuhan listrik yng cukup
4. Terwujudnya ketersediaan air bersih
5. Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman
6. Masyarakat yang cerdas dan terampil
7. Masyarakat yang sehat
8. Meningkatnya kesejahteraan social
9. Meningkatnya pendapatan masyarakat
10. Menurunnya angka kemiskinan
11. menurunnya tingkat pengangguran
12. Swasembada Pangan
13. Meningkatnya nilai investasi
14. Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pelayanan public
15. Aparatur yang bersih dan professional
16. Tegaknya supermasi hokum dan HAM
17. Terlaksana penyelenggaraan pemerintahan yang baik
18. Struktur APBD yang mantap
19. Sistem pelayanan public yang trasparan berkepastian hokum dan tepat waktu
20. Meningkatkan pemanfaatan potensi SDA
21. Lestarinya fungsi lingkungan hidup
22. Meningkatnya pengelolaan sampah
23. meningkatnya investasi dibidang pertambangan dan sumber daya mineral
24. Mengingkatnya produksi dan nilai tambah produk pertambangan
25. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnyamemelihara SDA dan lingkungan hidup
26. Menurunya gangguan keamanan dan ketertiban
27. Menurunya kasus pelanggaran hokum
28. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi
29. Menurunya komplik sara.
Sumber : sits resmi Pemerintah Kabupaten Kerinci http://www.kerincikab.go.id/info/visi_dan_misi
Bidang Pendidikan :
Di bidang pendidikan menurut pengamatan saya sudah jelas tercantum dalam visi pemerintah derah Kabupaten kerinci yaitu meningkatkan SDM dan di jabarkan pula tujuan dan sasaran visi misinya. Disini menurut pengamatan kami pemerintah serius menangani masalah pendidikan, hal ini dapat dilihat bahwasanya di Kabupatetn kerinci mininnya sekolah swasta mulai Sekolah dasar sampai dengan SLTA bahkan dikerinci sudah ada perguruan tinggi negeri yaitu STAIN. Dikaitkan dengan ilmu pemasaran pemerintah sudah cukup bagus karena masyarakat kerinci lebih suka memilih sekolah negeri dari pada swasta, sekolah swasta di kerinci tidak begitu berkembang dan masyarakat merapa puas apabila dapat sekolah di negeri, hanya saja mungkin yang perlu dipertimbangkan masalah mutu pendidikan yang di hasilkan untuk mecapai hal terebut pemerintah harus berupaya terus menerus mengikatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik/guru agar para pelanggan yaitu masyarakat merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh pemerintah dengan visi dan misi diatas kami yakin pemerintah dapat terus meningkatkan pelayanan yang untuk masyarakat.
Bidang Kesehatan :
Dibidang kesehatan menurut pengamatan kami juga telah jelas teretera dalam visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang ingi dicapai, kabupaten kerinci juga mempunyai satu rumah sakit umum daerah dan disetiap kecamatan minimal mempunyai satu puskesmas dan satu puskesmas pembantu dan di desa desa terdapat pos kesehatan di kabupaten Kerinci ini terlihat pemasaran kesehatan pemeritah juga lebih baik di banding rumah sakit swasta dapat dilihat dengan minimnya rumah sakit swasta di kabupaten kerinci dengan harga yang murah fasilitas yang cukup maka masyarakat lebih memilih rumah sakit pemerintah, hanya saja mungkin kepuasan pelanggan dalam hal ini masyarakat belum terpenuhi karena pelayanan dan dokter spesialis yang masih sangat kurang, apalagi daerah kerinci yang jaraknya dari ibu kota propinsi paling jauh di bandingkan dengan kabupaten lain karena kerinci merupakan Kabupaten paling ujung Propinsi Jambi dan daerahnya juga rawan bancana alam saya rasa sudah saatnya pemerintah memikirkan penambahan Dokter ahli/spesialis dan kelengkapan rumah sakit itu sendiri dengan visi dan misi atas kami yakin pemerintah dapat mengatasi hal tersebut sehingga masyarakat pelenggan dan nilai kepuasan yang diberikan.
Bidang Pelayanan Umum lain seperti perizinan. Disini kami mengamati pemerintah harus lebih mensosialisasikan Perda yang berkenaan dengan pelayanan umum dan perizinan kami rasa sebagaian besar masyarakat belum menganal pentingnya hal tersebut. Guna meningkat kan sumber pendapatan daerah pemerintah. Mungkin dengan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kami yakin mampu untuk memberi pelayanan yang terbaik untuk pelanggan
Demikian pemapan saya, sesuai dengan penegetahuan yang dimilik lebih dan kurang saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak pada perkuliahan yang kemaren tanggal 15 oktober 2009 saya tidak bisa hadir karena keadaan lagi sakit/demam. Terima kasih atas perhatiannya.
NIZWAN
MAHASISWA MAGISTER MANAJEMEN UNJA
KELAS C (REGULER MALAM)
Nama : MULYANTO
Kelas : B1(Khusus) Sabtu-Minggu Ruang E Tugas: MJP Lanjutan MM UNJA
Makalah Praktek Pemasaran Sektor
Publik dan Isu Pemerintah Daerah.
Salam Sejahtera Pak Jo.
Berikut ini hasil pengamatan saya terhadap makalah Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah utamanya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum (seperti perijinan) yang berada di salah satu kabupaten/pemerintah daerah di Provinsi Jambi, dalam hal ini Kabupaten Batang Hari.
Kabupaten Batang Hari dengan mottonya “ Serentak Bak Regam” salah satu dari 10 kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, yang usianya ternyata lebih tua dari provinsi Jambi yan bersemboyan “Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah”, Propinsi Jambi dibentuk pada tahun 1957 dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, bersamaan dengan pembentukan Provinsi Dati I Riau. Sedangkan Kabupaten Batang Hari dibentuk 1 Desember 1948 melalui Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/Kom/U, tanggal 30 Nopember 1948 dengan Pusat Pemerintahannya di Kota Jambi, sekarang Kodya Jambi. Tahun 1963 kedudukan pusat pemerintahan daerah ini pindah ke Kenali Asam, 10 Km dari kota Jambi, kemudian tahun 1979 berdasarkan PP. No 12 Tahun 1979 ibukota kabupaten yang terkenal kaya akan hasil tambang ini pindah dari Kenali Asam Ke Muara Bulian 64 Km dari Kota Jambi sampai saat ini.
Batang Hari yang ada sekarang mengalami dua kali pemekaran, awalnya kabupaten yang berada di Sumatera Bagian Tengah ini berdasarkan UU. No 7 Tahun 1965 dimekarkan menjadi dua daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Batang Hari yang saat itu ibukotanya Kenali Asam dan Kabupaten Tanjung Jabung beribukota Kuala..Tungkal.
Dalam perkembangannya, sejalan dengan era reformasi dan tuntutan Otonomi Daerah, kabupaten yang dibelah sungai Batanghari ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, kembali dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Batang Hari dengan Ibukota Muara Bulian dan Muaro Jambi ibu kotanya di Sengeti. Kabupaten Batang Hari Terdiri dari 8 Kecamatan.
Bidang Pendidikan
Dalam rangka menunjang penuntasan pendidikan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun sebagai program prioritas PemerintahKabupaten Batang Hari maka pemerintah memandang perlu untuk meningkatkan kualitas dan memberdayakan sekolah sehingga menjadi sekolah yang mermutu, sebagai contoh misalnya program rehabilitasi gedung SD dan MI yang mengalami kerusakan berat yang belum direnovasi.
Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional antara lain melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah.
Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman,berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Sehubungan dengan itu untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam GBHN, maka dirumuskan kebijaksanaan yang meliputi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pembinaan Pendidikan Umum, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Luar Sekolah, Pembinaan Guru dan Peningkatan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha serta kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum yang perlu terus ditingkatkan antara lain melalui diversifikasi kurikulum dalam rangka melayani keragaman peserta didik.
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminaif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimamakna dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
Pendidikan Pra Sekolah (Taman Kanak-kanak)
Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
Pendidikan Pra Sekolah (Taman Kanak-kanak) bertujuan untuk mempersiapkan mental anak-anak sebelum memasuki bangku Sekolah Dasar, sehingga sewaktu anak tersebut memasuki bangku Sekolah Dasar, anak tersebut sudah mendapatkan bekal dari pendidikan pra sekolah (Taman Kanak-kanak).
Kegiatan pendidikan pra sekolah atau Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Batang Hari terdiri dari 28 buah TK yang terdiri dari 1 Buah TK Negeri dan 27 Buah TK Swasta dengan jumlah guru sebanyak 78 orang sedangkan untuk TK Negeri sebanyak 13 orang dan TK Swasta sebanyak 65 orang, untuk jumlah murid TK Negeri sebanyak 124 orang dan TK Swasta 825 orang.
Pendidikan Dasar
Adapun keadaan perkembangan Pendidikan Dasar di Kabupaten Batang Hari dapat dilihat pada table :
Data dapat dilihat http://www.batanghari.go.id
Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama
Data dapat dilihat http://www.batanghari.go.id
Pendidikan Lanjutan Tingkat Atas (SM/MA)
Data dapat dilihat http://www.batanghari.go.id
Perguruan Tinggi
Sampai Tahun 2003/2004 ini di Kabupaten Batang Hari terdapat dua Lembaga Pendidikan Tinggi yaitu : Pendidikan Tinggi Graha Karya yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Serentak Bak Regam (YPSBR) yang terdiri dari STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian) yang mempunyai dua Program Studi, yaitu Sosial Ekonomi Pertanian dan Budidaya Pertanian serta Akademi Manajemen Koperasi (AMKOP) dengan status masih terdaftar yang memiliki Satu Program Studi, yaitu Manajemen Koperasi, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dengan status terdaftar.
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam dengan status terdaftar yang mempunyai dua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Kependidikan Islam (KI).
Keberadaan dari Sekolah Tinggi dan Akademi tersebut setidaknya telah dapat menyerap lulusan SLTA di Kabupaten Batang Hari dalam usaha meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berguna bagi penyelenggaraan kegiatan pembangunan.
Sampai Tahun Akademik 2003/2004 kedua Lembaga Pendidikan Tinggi tersebut telah berhasil meluluskan beberapa Sarjana dan Diploma III yang terdiri dari 183 orang lulusan STIP, 32 orang lulusan AMKOP, dan 120 orang lulusan STIT.
ProgramPendidikan
Program pemasaran dibidang pendidikan pemerintah kabupaten batanghari yaitu melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan berupa pendirian lembaga-lembaga pendidikan dasar, lanjutan tingkat pertama, menengah, tinggi dan pendidikan masyarakat serta memperbaiki kualitas dan meningkatkan mutu pendidikan antara lain melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah guna meningkatkan daya saing masyarakat di kabupaten batanghari.
Bidang Kesehatan
Kebijakan pembangunan dibidang kesehatan di Kabupaten Batang Hari meliputi :
1. Meningkatkan fungsi berbagai sarana dan prasarana kesehatan serta memperluas jangkauan pelayanan sampai ke tempat-tempat permukiman yang terpencil.
2. Membuat perkiraan keperluan obat-obatan tertentu melalui pendataan yang akurat bagi setiap unit-unit pelayanan.
3. Upaya penambahan sarana kesehatan harus dibarengi dengan upaya penambahan tenaga medis.
4. Memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya hidup sehat dan anjuran membuat apotik hidup serta penjelasan manfaatnya.
5. Menanamkan pengertian betapa pentingnya tindakan pencegahan daripada tindakan pengobatan
6. Diadakan program terpadu antara bidang kesehatan dengan bidang Keluarga Berencana dalam rangka memasyarakatkan arana Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).
Tujuan pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kecerdasan, taraf hidup dan kesejahteran.
Tingkat derajat kesehatan masyarakat dicerminkan oleh :
1. Angka kematian bayi.
2. Angka kematian anak.
3. Angka kelahiran.
4. Angka harapan hidup.
5. Keadaan Gizi.
6. Sarana Pelayanan Kesehatan.
7. Tenaga Kesehatan.
8. Pengadaan obat-obatan
9. Jumlah penderitaan terhadap 10 macam penyakit terbesar.
Program pemasaran dibidang kesehatan pemerintah kabupaten batanghari yaitu melaksanakan program-program yang orientasinya langsung bersentuhan dengan masyarakat kabupaten dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk membuka wawasan masyarakat untuk hidup sehat serta meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
1. Pangsa Pasar Pemerintah Kabupaten Batanghari sebagai marketing sector public adalah seluruh masyarakat batanghari serta masyarakat luar kabupaten yang menggunakan layanan sektor public yang dijalankan pemerintah kabupaten batanghari yang di jalankan SKPD yang bersangkutan baik itu masyarakat pengguna layanan maupun stake holder yang berkepentingan terhadap kabupaten batang hari.
Kondisi barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten batanghari melalui SKPD sebagai perpanjangan tangan mereka di sector pendidikan antara lain meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan cara mensosialisasikan pelaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pembinaan Pendidikan Umum, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Luar Sekolah, Pembinaan Guru dan Peningkatan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha serta kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum yang terus ditingkatkan antara lain melalui diversifikasi kurikulum dalam rangka melayani keragaman peserta didik. Sector kesehatan di kabupaten batanghari ditunjukan dengan menggalakkan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah itu. Kebijakan tersebut terus digulirkan melalui dana APBN maupun dana APBD yang direalisasikan dengan membangun atau pun merehab sarana dan prasarana kesehatan di masing-masing kecamatan agar tetap layak difungsikan. meningkatan pelayanan kesehatan juga dilakukan dengan meningkatkan status nama lembaga pelayanan kesehatan. Antara lain dari status Puskesmas biasa kemudian ditingkatkan menjadi Puskesmas rawat inap dan dari pustu dijadikan Puskesmas biasa. Melalui kebijakan itu, diharapkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga di Kabupaten Batanghari dapat semakin membaik di masa yang akan datang. Sedangkan sector pelayanan umum pemerintah kabupaten batanghari membangun kantor Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Kabupaten Batanghari sebagai sarana masyarakat dalam memperoleh pelayanan public yang efektif dan efisien khususnya perizinan.
Dari ketiga sector tersebut, pemerintah kabupaten batangahari pada dasarnya hanya menjalankan program–program yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, SKPD-SKPD yang bertanggung jawab di pemerintah kabupaten tersebut hanya melaksanakan instruksi sesuai dengan petunjuk pusat, peran otonomi daerah belum sepenuhnya dijalankan oleh pemkab batanghari, pemkab batanghari terkesan konservatif dan bersifat mempertahan status quo dan tidak banyak inovasi dan strategi khusus yang dilakukan pemerintah kabupaten batanghari dalam menjalankan roda pemerintahannya.
2. Program pemasaran yang dijalankan pemerintah kabupaten batang hari cukup baik dalam membangun daya saing pemerintah tersebut, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka-angka ekonomi seperti data diatas, perbaikan dan peningkatan kinerja SKPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat selaku pelanggan public memberikan dampak positif untuk kemajuan kabupaten tersebut. Program yang terbukti efektif meningkatkan daya saing pemerintah kabupaten tersebut dapat di lihat dari sector pendidikan yaitu pendidikan masyarakat yang efektif menciptakan tenaga terampil untuk kebutuhan tenaga kerja berprestasi yang telah dicapai dalam membantu anak yang putus sekolah yang disebabkan ekonomi orang tua yang kurang memadai, dengan adanya Paket A dan Paket B, masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang mana nilainya sama dengan sekolah formal, membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan paket kelompok belajar usaha (KBU) sehingga masyarakat bisa meningkatkan tarap hidupnya. Dan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Kabupaten Batanghari sebagai sarana masyarakat dalam memperoleh pelayanan public yang efektif dan efisien khususnya perizinan, sehingga roda dunia usaha di kabupaten batanghari lebih bergairah dan nilai investasi untuk kabupaten tersebut dapat terus meningkat.
Daftar bacaan,
1. Warren J. Keegan, Manajemen Pemasaran Global Edisi Bhs. Indonesia Jilid I alih bahasa Dr. Alexander Sindro, Jakarta: Prenhalindo, 1996
2. Malcolm, HB. McDonald, Warren J. Keegan, Marketing Plans That Work, Kiat mencapai Pertumbuhan dan Profitabilita melalui Perencanaan Pemasaran yang Efektif, alih bahasa: Damos Sihombing,MBA Jakarta Cetakan Pertama. Erlangga, 1999.
3. Renstra Koperindag Kab.Tanjab Barat Tahun 2006-2011.
4. Dr. Johannes, SE, M.Si (2009), Buku Bahan Ajar Manajemen Pemasaran Lanjutan Program Magister Manajemen.
Nama : Dedy syaflizar, SE
Megister Manajemen
Kelas : C (malam)
Quiz I ( praktek pada sector public dan sector pemerintahan daerah )
Salam sejahtera pak Jo,
Bersama ini terlampir saya sampaikan hasil pemaparan makalah “Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah:
Pemasaran adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.
Implementasi pemasaran adalah Proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Implementasi mencakup aktivitas sehari-hari, dari bulan ke bulan yang secara efektif melalsanakan rencana pemasaran. Kegiatan ini dibutuhkan program tindakan yang menarik semua orang atau semua aktivitas serta struktur organisasi formal yang dapat memainkan peranan penting dalam mengimplementasikan strategi pemasaran. Implementasi yang sukses tergantung dari beberapa kegiatan kunci yaitu: Pengorganisasian kegiatan pemasaran, yaitu : Proses menciptakan hubungan antara fungsi personalia dan faktor fisik (sarana ), agar kegiatan pemasaran yang harus dilaksanakan bisa mancapai tujuan yang benar, meliputi : pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab dan pelaporan kerja.Tujuan setiap orang di dalam organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pemasaran yang telah dibebankan kepadanya sehingga tidak overlapping pekerjaan. Bentuk umum dalam departemen pemasaran yang modern, antara lain : organisasi fungsional dimana berbagai aktivitas pemasaran yang berbeda dikepalai oleh spesialis fungsional : manajemen penjualan, periklanan, riset pemasaran, pelayanan terhadap pelanggan, manajemen produk baru. Organisasi geografik, dimana karyawan bagian penjualan dan pemasaran diberi tugas di negara, wilayah atau distrik tertentu.
Reset pemasaran atau marketing research adalah kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis mulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dan interpretasi hasil penelitian. Kesemuanya itu ditujukan untuk masukan pihak manajemen indentifikasi masalah dan pengambilan keputusan .
Dalam sektor publik daerah juga sangat membutuhkan keilmuan dan tekhnik – tekhnik pemasaran untuk mengembangkan citra produk mereka kepasar. Dengan dikenalnya produk mereka dikenal baik oleh konsumen, maka peluang agar produknya dikonsumsi lebih besar dibandingkan dengan produk yang tidak dikenal oleh pasar. Ini tidak bisa dihindari mengngat sesuatu yang dihadapi sektor bisnis adalah situasi pesaing. Sebaliknya sektor publik relatif tidak menghadapi situasi sejenis.
Berikut ini hasil pengamatan saya terhadap makalah Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah utamanya dalam bidang peningkatan ekonomi kerakyatan, pendidikan,dan kesehatan yang berada di salah satu kabupaten/pemerintah daerah di Provinsi Jambi, dalam hal ini Kab. Tebo.
Secara geografis Kabupaten Tebo terletak diantara koordinat 0o 52′ 32″ – 01o 54′ 50″ LS dan 101o 48′ 57″ – 101o 49′ 17″ BT. beriklim tropis dengan ketinggian antara 50 -1.000 m dpl. Memiliki luas wilayah 646.100 ha atau 11,86 % dari luas wilayah Provinsi Jambi. Wilayah Kabupaten Tebo relatif datar dan sangat cocok untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Adapun mata pencaharian penduduk sebagian besar bergerak pada sektor pertanian yang mencapai angka 76,14 %, perdagangan dan restoran 6,91 %, jasa 8,65 %, selebihnya berusaha disektor pertambangan khususnya galian C, industri , bangunan dan angkutan.
Ada pun visi dan misi pemerintahan kabupaten tebo ini adalah sebagai berikut :
Visi
Memperhatikan perkembangan lingkungan strategis Kabupaten Tebo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tebo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maka dirumuskan Visi Rencana Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2006 – 2011 sebagai berikut:
“TEBO YANG MAJU DAN BERDAYA SAING
BERBASIS AGROBISNIS DAN AGROINDUSTRI”
Misi
Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2011 sebagaimana tersebut diatas telah ditetapkan pula Misi sebagai berikut :
1. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis dan agroindustri dan peningkatan nilai tambah (added value) sumberdaya alam dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur untuk percepatan pengembangan wilayah serta peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
3. Peningkatan jangkauan layanan kesehatan yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berahklak mulia, melalui pembinaan, pengamalan dan pelaksanaan nilai-nilai agama.
5. Mewujudkan tatanan masyarakat dan pemerintahan yang baik, demokratis yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
2. Berdasarkan program-program pemasaran yang telah dilakukan oleh masing-masing SKPD yang berada di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten tebo, berikut akan ditentukan Siapa pangsa pasar, bagaimana kondisi produk (barang & Jasa) yang dihasilkan serta strategi yang akan dan telah dilakukan.
a. Bidang Pendidikan
pendidikan di daerah pada umumnya selalu mengalami keterlambatan, untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah daerah tersebut harus melakukan pergerakan yang tepat dengan melakuakan pengadaan beberapa fasilitas umun pendidikan yang bertaraf nasional bahkan internasiaonal. apa bila dapat terlaksananya hal tersebut maka akan terciptalah sdm sdm yang handal dari daerah daerah dan akan mampu bersaing
b. Bidang kesehatan:
Jika berbicara mengenai program pemasaran Pemkab Tebo dalam bidang kesehatan maka perlu kita bahas dulu mengenai barang public dan barang privat., karena tidak semua pelayanan kesehatan merupakan barang public, maka perlu kita bahas dulu mengenai teori barang public dan barang privat, Suatu barang dikategorikan barang public atau barang privat, maupun merit goods sesuai biaya yang ditimbulkan dari penggunaan barang tersebut.
Komoditas dikategorikan public goods jika tidak memerlukan biaya tambahan bagi konsumen pengguna barang tersebut, dan bias dimanfaatkan semua orang , tidak ada persaingan serta memiliki eksternalitas atau pengaruh keberadaannya terhadap masyarakat tinggi. Hal ini harus dibiayai pemerintah secara penuh. Sebaliknya privat menimbulkan biaya tambahan dan tidak bias digunakan sembarang orang , dan ada persaingan dan eksternalitasnya rendah, contoh barang mewah biayanya ditanggung individu itu sendiri disebut barang privat. Diluar kedua pola tersebut disebut merit goods atau quasi public yaitu komoditas yang memerlukan tambahan , tidak dapat digunakan sembarang orang dan ada persaingan ,serta eksternalitasnya sangat tinggi, berdasarkan hal diatas pelayanan kesehatan dapat dibedakan atas dua yaitu pelayanan yang bersifat barang public dan pelayanan kesehatan yang merupakan barang private. Secara umum dalam bidang pelayanan kesehatan Upaya kuratif dan preventif dan promotif umumnya diaggap barang public (public Goods) sedangkan kuratif dan rehabilitatif dimasukkan sebgai barang swasta (private goods
Pelayanan kesehatan yang tergolong barang public meliputi:
a.Pengobatan dan pencegahan wabah dan penyakit menular misalnya pengobatan dan pencegahan Flu Burung dan Flu Babi.
b.Kejadian luar biasa seperti kasus demam berdarah dengan jumlah luar biasa di Jakarta, kasus Chikunguya di Kabupaten Tebo, September 2009.
c.Pengobatan kesehatan dan rehabilitasi bagi korban bencana alam. Missal korban gempa Sumbar.
d.Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
kesehatan menjadi faktor penting bagi perkembangan daerah, karna di dalan tubuh yang sehat terdapat kekuatan yang besar untuk mewujudkan sesuatu. hanya saja didaerh ini fasilitas kesahatan masi sangan minim baik dari segi pelayanan dan kelengkapannya. masyarakat juga pada umum nya masih menggunakan pengobatan tradisional. untuk mengatasi masalah kesehatan di daerah perlu diadakan penyuluhan tentang kesehatan yang berkesinambungan agar masyarakat dapat menerima dan terbiasa dengan hal hal baru yang dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan kesehatan masyarakat tersebut.
c. Untuk Bidang Layanan Umum :
menurut saya, ada beberapa perda yang belum di sosialisasikan kepada masyarakat hal ini mengakibat kan perda tersebut belum terlksana secara optimal di masyarakat,
sosialisasi perna ini harus terus dilaksanakan dan pemerintah harus lebih memudahkan perizinan bagi masyarakat. Hal ini penting guna peningkatan pendapatan masyarakat.
Pangsa pasarnya, masyarakat, pengusaha, lembaga-lembaga lain.
Kondisi barang/jasa yang dihasilkan SKPD, sejauh pengamatan saya kondisinya bisa diterima oleh pangsa pasar tapi dalam pelaksanannya belum maksimal. SKPD-SKPD yang menangani bidang ini belum melakukan langkah – langkah yang strategis.
3. Peran daripada program pemasaran untuk membangun daya saing pemerintah daerah Kabupaten Tebo adalah dengan memenuhi dan memuaskan kebutuhan pelanggan mereka secara lebih baik. Perusahaan – perusahaan yang berpusat pada pelanggan sangat ahli dalam membentuk pelanggan, bukan hanya produk, mereka juga ahli dalam merekayasa pasar, bukan hanya merekayasa produk. Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah Bauran Pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan, yang berkaitan dengan penentuan, bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran pasarannya. Dengan terlebih dahulu mempelajari kebutuhan konsumen, maka hasil produksi akan lebih terlihat nilai jualnya. Pemerintah, akan dapat membuat suatu keserasian dalam tatanan masyarakat, baik itu dibidang pendidikan, kesehatan maupun bidang yang lainnya. Apabila keserasian ini telah tercipta, tatanan perekonomian daerah meningkat, kualitas pendidikan terpenuhi, dan juga kualitas pelayanan umum dan kesehatan dapat menyentuh kedasar lapisan masyarakat.. Dengan program pemasaran yang tertata rapih, pembangunan akan lebih terlihat realistis dan mengarah, tidak seperti sekarang ini yang terlihat banyak ketimpangan. Masyarakat sebagai konsumen / pelanggan dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain selain menerima segala bentuk produk atau jasa yang ada di sektor publik, walaupun barang atau jasa tersebut tidak memenuhi kebutuhan riil. Sektor publik juga lebih banyak menawarkan produk yang gratisan atau tanpa biaya sama sekali. Pelanggan dalam hal ini hanya bisa menerima produk tersebut daripada tidak sama sekali. Sektor publik juga menyediakan layanan yang bersifat memaksa, tanpa mempertimbangkan apakah masyarakat menginginkannya atau tidak. Sebuah daerah yang dipasarkan dengan menarik akan memicu dinamika pertumbuhan; industri-industri baru bertumbuhan, kesempatan kerja juga meningkat. Pada akhirnya, pendapatan daerah pun akan meningkat sehingga kualitas hidup penduduk di daerah tersebut juga bisa semakin ditingkatkan. Walaupun sudah populer, konsep pemasaran daerah ini masih banyak disalahartikan. Banyak orang yang mengartikan pemasaran daerah semata sebagai upaya mempromosikan daerah tersebut. Upaya pemasaran daerah dianggap cukup jika daerah tersebut sudah punya brand logo dengan tagline-nya.
Ini keliru. Pemasaran daerah bermakna merancang sebuah daerah sedemikian rupa sehingga daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan target market-nya.
membangun keunggulan daya saing daerah merupakan sebuah upaya meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan menaikkan kualitas dan standar hidup masyarakat dalam jangka panjang. Dasar pemikirannya adalah untuk menarik sumber daya terbaik dari dalam maupun luar daerah sebagai landasan untuk memacu produktivitasnya.
Menurut Kwik kian gie, dalam persaingan yang amat ketat saat ini sangat dibutuhkan informasi yang cepat dan metode analisis yang akurat.
Dengan program pemasaran yang terencana, tentu dapat meningkatkan taraf perekonomian daerah dan akhirnya dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Tebo.
Demikian lah paparan ini saya sampaikan, atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih
Sumber Referensi :.
1. http://www.tebo.go.id/tebo_rencana_strategis.htm
2. http://www.ruteplanen.dk/query?%85com%2F2008%2F07%2Fpelayanan-kesehatan- public
3. freddy Rangkuti : Reset Pemasaran 1997
4. Dr. Johannes, SE.,M.Si (2009),Buku ajar Manajemen Pemasaran Lanjutan
5. Manajemen Pemasaran jilid II oleh Philip Kotler
Komentar » megawati Magister Manajemen Kelas C (malam)
Salam Sejahtera Pak Jo!
Makalah Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah
Analisis SKPD (satuan kerja perangkat daerah) ditinjau dari program pemasaran pada bidang pendidikan, kesehatan dan layanan umum (perizinan di kab. Kerinci).
Pemasaran (Inggris:Marketing) adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia
Pemasarasn sering di Devenisikan sebagai kegiatan menciptakan, mempromosikan, menyampaikan barang/jasa kepada pelanggan. Kenyataannya sebagai bidang ilmu pemasaran semakin berkembang dengan memberi perhatian terpadu kepada tugas pemasar : Goods Services Exverineces, events, persons, pelaces, properties, organization, imformation dan ideas..
Pemasaran telah mengalami perkambangan dari hari ke harinya, pemasaran yang baik pada saat ini tidak lagi hanya mengandalkan promosi, iklan dan strategi lain nya, tetapi juga harus melihat pangsa pasar yang akan di tuju dan amat penting mengutamakan konsumen baik dari segi pelayanan, kenyamanan dan kualitas.
Menurut Guiltinan dan Paul (1987), strategi pemasaran adalah pernyataan pokok tentang dampak yang diharapkan akan tercapai dalam hal permintaan pada dasar target tertentu. Pendekatan terperinci atau tindakan yang akan diambil untuk menerapkan strategi-strategi ini ditentukan lewat program pemasaran.
Untuk meningkatkan program pemasaran di sector public dan pemerintahan daerah maka para pemasar harus bekerja keras dalam hal menarik perhatian konsumen. Tantangan yang sesungguhnya adalah menjelaskan ransangan mana yang akan di perhatikan orang terhadap suatu produksi, penjualan, pemasaran dan social. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa peraktek pemasaran sector public dan pemerintahan dapat berjalan baik apabila kegiatan dari program pemasaran terlaksana dengan baik pelaksana pemeritah daerah maupun pusat dan dukungan dari semua kalangan masyarakat.
Berkembang dan majunya suatu daerah sangat ditentukan oleh visi dan misi yang baik dan tepat. Terlaksana atau tidak, ini juga ditentukan oleh strategi pemasaran yang baik dan sempurna. Untuk melihat impian apa yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten kerinci, dapat kita lihat dari Visi dan Misi nya
Adapun Visi Kabupaten Kerinci “KERINCI SEJAHTERA,DAMAI DAN AGAMIS BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN”
Memperhatikan visi Kabupaten Kerinci tahun 2009-2014, serta berbagai perubahan paradigma pembangunan dewasa ini dan kecenderungan masa yang akan datang, maka diharapkan Kabupaten Kerinci dapat lebih berperan sebagai agen pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun makna atau pengertian pokok-pokok Visi Kabupaten Kerinci tersebut adalahsebagai berikut:
Sejahtera : yang dimaksud adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar masyarakat secara layak lahir dan bathin dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Damai , disini adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Kerinci yang jauh dari pertikaian dan silang sengketa, kokoh, dalam menci-takan berbagai bentuk kerukunan, mengedepankan azas musyawarah, serta tetap menggalakkan dinamika masyarakat secara individu dan kelompok dalam merangsang aktivitas yang kreatif dan inovatif guna kelancaran pembangunan dan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Agamis :yang dimaksud adalah suatu kondisi masyarakat yang me-utamakan nilai-nilai agama sebagai landasan akal pikiran dan pertim bangan dalam melaksanakan kehendak pembangunan masyarakat Kabupaten Kerinci secara lahir dan bathin, serta mampu menempatkan nilai-nilai agama sebagai ladasan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, guna terciptanya kondisi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, aman dan damai dalam menjalami kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Ekonomi Kerakyatan: yang dimaksud adalah suatu kondisi pembangunan yang menempatkan prinsip pro growth, dan pro rakyat, dalam pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Kerinci, guna mewujudkan Kerinci sejahtera, damai dan agamis, dimana ”ekonomi kerakyatan” sebagai basis atau engine pertumbuhan dan pembangunan.
Agar Visi Kabupaten Kerinci dapat diwujudkan dalam kondisi adanya berbagai keterbatasan-keterbatasan sumberdaya pembangunan, sehingga prinsip efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya, yang ditopang dengan prinsip demokrasi, partisipasi, transparan, akuntabel, dan desentralisasi, serta mengedepankan nilai-nilai keadilan, profesional, integritas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan kerjasama menjadi perlu dilakukan.
Selain itu, dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dan memperhitungkan berbagai peluang ke depan, maka rumusan Misi Kabupaten Kerinci dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Kerinci yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2009-2014 dijabarkan dengan 6 (enam) Misi Kabupaten Kerinci yaitu:
1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur, ini merupkan bagian yang terpenting
sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Selain itu infrastruktur mempunyai peran yang tak kalah penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai2 agama .
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ini ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan, kedamaian dan dapat berlangsungnya kehidupan masyarakat yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan berbudi perkerti yang luhur.
3. Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Perekonomian Rakyat, yang mana ini merupakan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah guna mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat.
4. Menciptakan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
ini adalah merupakan upaya untuk mewujudkan terlaksananya tata pemerintahan yang baik, yaitu dicirikan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi.
5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA dan Pelestarian Lingkungan Hidup., merupakan upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi, dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai fungsi penopang keberlanjutan pembangunan dan kehidupan masyarakat.
6. Menciptakan Kerinci yang Aman, Damai dan Demokratis.
merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam hidup berdemokrasi, sebagai modal dalam menggerakkan pembangunan daerah.
Dalam rangka mewujudkan ke 6 (lima) misi tersebut, digunakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:
1. Good Governance (tata kelola kepemerintahan), 2. Integrity (integritas),
3. Mengedepankan penggunaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan 4. .Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitasPemerataan pembangunan yang berkeadilan, 5.Mengedepankan penggunaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat, terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kabupten Kerinci dari Penyusunan perencanaan strategis sudah menjadi keharusan, dimana perencanaan demikianlah yang dijadikan pedoman penyelenggaraan suatu perusahaan/ pemerintahan, public. Perencanaan pemasaran menyangkut instrument yang dimaksudkan untuk mengkoordinasi upaya pemasaran
Pemasaran semakin menarik minat organisasi dalam sector publik seperti bidang pendidikan misalnya perguruan tinggi, bidang kesehatan misalnya rumah sakit, puskesmas dan bidang pelayanan umum misalnya Kantor Imigrasi,lurah, kantor camat dan lain lainnya . Dalam arti lain pemasaran sector public dan pemerintahan daerah perlulah berorientasi pada konsep pemasaran, konsep pemasaran ini telah mengalami perkembangan bersama dengan majunya masyarakat dan teknolagi. Kalau suatu organisasi ingin berhasil atau bahkan dapat bertahan dengan jangka panjang, maka haruslah dapat menanggapi kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Faktor-faktor eksternal , factor ketidak puasan konsumen Adapun sebab-sebab timbulnya ketidak puasan konsumen tersebut karena tidak tepenuh harapan mereka.
Pemerintah, akan dapat membuat suatu keserasian dalam tatanan masyarakat, baik itu dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, maupun bidang yang lainnya.
Apabila keserasian ini telah tercipta, tatanan perekonomian daerah meningkat, kualitas pendidikan terpenuhi, dan juga kualitas pelayanan umum dan kesehatan dapat menyentuh kedasar lapisan masyarakat,. program pemasaran yang tertata rapih, pembangunan akan lebih terlihat realistis dan mengarah, tidak seperti sekarang, terlihat cukup banyak ketimpangan. Bean dan Hussey (1997) menjelaskan implementasi pemasaran (marketing) di sektor publik biasanya terkendala oleh karakteristik sektor publik yang kontras, seperti misalnya: 1.Sektor publik pada umumnya merupakan sektor yang monopolistik. Warga negara sebagai pelanggan dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain selain menerima segala bentuk produk atau jasa yang ada di sektor publik, walaupun barang atau jasa tersebut tidak memenuhi kebutuhan riil. 2. Sektor publik juga lebih banyak menawarkan produk yang gratisan atau tanpa biaya sama sekali. Pelanggan dalam hal ini hanya bisa menerima produk tersebut daripada tidak sama sekali. 3. Sektor publik juga menyediakan layanan yang bersifat memaksa, tanpa mempertimbangkan apakah warga negara menginginkannya atau tidak. Sebuah daerah yang dipasarkan dengan menarik akan memicu dinamika pertumbuhan; industri-industri baru bertumbuhan, kesempatan kerja juga meningkat. Pada akhirnya, pendapatan daerah pun akan meningkat sehingga kualitas hidup penduduk di daerah tersebut akan semakin mening.kat.
a. Bidang Pendidikan
SKPD sebagai instrtumen pemasaran didalam menjkalankan program-program pemasaran bidang pendidikan diwilayah kabupaten Kerinci harus mampu melayani masyarakat dalam hal ini bias juga disebut pelanggan, dengan menyusun perencanaan yang strategis. Menurut Kotler dalam buku pemasarannya, lebih baik mengupayakan perencanaan yang strategis dengan keuntungan jangka panjang daripada sesaaat hanya memperoleh keuntungan. menurut pengamatyan saya program-program pendidikan yang sudah dijalankan oleh SKPD (Unit-unit/Dinas-dinas) adalah membangaun dan menyediakan saran dan prasarana pendidikan seperti sekolahan mulai dari TK, SD, SLTP, SLTA hingga Perguruan Tinggi. SKPD harus mampu menciptakan suatu perencanaan strategis untuk memperkenalkan dan menjual kependuduk langsung terhadap program pendidikan yang telah mereka buat contohnya adanya kerja sama antara Pemda Kab. Kerinci dengan Universitas Jambi (FKIP dengan membuka PGSM, PGSD).
Fasilitasi ini juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas kedepan sehingga kedepan jangka panjangnya apa yang menjadi Visi dan Misi Pemkab Kerinci bisa terwujud. Menurut pengamatan saya Pemkab. Kerinci (dalam hal pelaksanaan lapangan yaitu SKPD) belum menunjukan adanya pergerakan yang optimal dalam merealisasikan program prasarananya. Apakah Pemkab Kerinci yang tidak/belum memiliki perencanaan yang strategis atau sebaliknya hanya pelaksanaannya yang kurang dalam hal ini saya kurang mengetahui. Jika ada Perguruan Tinggi didirikan di Kabupaten Kerinci untuk menjadi Universitas Kerinci hal ini bisa dikonsentrasikan oleh SKPD bidang pendidikan ini akan menjadi peluang yang bagus bagi pemasaran pendidikannya
b. Bidang Kesehatan.
Kesehatan merupakan pelayanan umum yang bersifat sosial artinya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas (Konsumen) manfaat dan kegunaannya. SKPD bidang kesehatan diwilayah Kabupaten Kerinci dalam hal ini Dinas-dinas Kesehatan sebagai pelaksana mempunyai Program-program yang terwujud pada Visi dan Misi Pemkab Kerinci yaitu dengan tindakan prepentif bagi masyarakat internalnya maupun eksternal. Fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan seperti mobil-mobil dinas kesehatan maupun Puskesmas keliling diupayakan dapat menjangkau seluruh pelanggan diwilayahnya. Hal lain yang perlu diperhatikan penyediaan (rekrut) tenaga medis yang berkualitas didukung dengan penyediaan obat-obatan yang bermutu.
Di Daerah Kerinci dapat diamati program pemasaran
Ditengah maraknya isu-isu bidang kesehatan terkait penyakit-penyakit yang sudah semakin berkembang adalah tantangan bagi SKPD untuk mempromosikan program kesehatannya sebagai langkah prepentif terhadap pelanggannya (masyarakat).
c. Bidang Pelayanan Umum (Perizinan).
Sejauh pengamatan kami bidang pelayanan umum seperti masalah perizinan masih jauh dalam proses pelaksanaannya. Program-program pemasarannnya belum sepenuhnya berjalan maksimal dalam lingkungan wilayah Kabupaten Kerinci seperti Perda yang berlaku tapi sosialisasinya pada masyarakat kurang sehingga pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik oleh karena itu perlu perencanaan strategis oleh pemkab itu sendiri untuk melakukan program pemasarannya. SKPD sebagai intrumen pemasaran harus bisa melkukan langkah-langkah yang strategis.
II. Pangsa Pasar Pemerintah Kabupaten Kerinci.Sebagai Marketing Sector Public,
Pangsa Pasar Pemerintah Pemerintah
adalah seluruh masyarakat serta masyarakat luar kabupaten yang menggunakan layanan sektor public yang dijalankan pemerintah kabupaten Kerinci yang di jalankan SKPD yang bersangkutan baik itu masyarakat pengguna layanan maupun stakeholder yang berkepentingan terhadap kabupaten Kerinci.Kondisi barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah melalui SKPD sebagai perpanjangan tangan mereka di sector pendidikan antara lain meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan cara mensosialisasikan pelaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pembinaan Pendidikan Umum, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Luar Sekolah, Pembinaan Guru dan Peningkatan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha serta kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum yang terus ditingkatkan antara lain melalui diversifikasi kurikulum dalam rangka melayani keragaman peserta didik
Kondisi barang/jasa yang dihasilkan oleh SKPD Bidang Pendidikan, Karena ini sektor pendidikan tentunya yang di jual adalah bidang Jasa. Menurut pengamatan saya kondisi jasa yang dijual ke masyrakat sudah banyak yang bisa diterima.
Sector kesehatan di kabupaten Kerinci ditunjukan dengan menggalakkan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah itu. Kebijakan tersebut terus digulirkan melalui dana APBN maupun dana PBD yang direalisasikan dengan membangun atau pun merehab sarana dan prasarana kesehatan di masing-masing kecamatan agar tetap layak difungsikan. meningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin juga dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang berkwalitasdan meningkatkan systymmonitoring dn informsi kesehatan.Dibidang pelayanan Umum pangsa pasarnya Kabupaten Kerinci adalah seluruh masyarakat daerah maupun luar, pengusaha2 maupun lembaga lembaga
Adanya pembangun kantor Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Kabupaten Kerinci sebagai sarana masyarakat dalam memperoleh pelayanan public yang efektif dan efisien khususnya perizinan.
Dari ketiga sector tersebut, pemerintah kabupaten Kerinci pada dasarnya hanya menjalankan program–program yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, SKPD-SKPD yang bertanggung jawab di pemerintah kabupaten tersebut hanya melaksanakan instruksi sesuai dengan petunjuk pusat, peran otonomi daerah belum sepenuhnya dijalankan oleh pemkab Kerinci, dan terkesan konservatif dan bersifat mempertahan status quo dan tidak banyak inovasi dan strategi khusus yang dilakukan pemerintah kabupaten Kerincidalam menjalankan roda pemerintahannya. Kondisi barang/jasa yang dihasilkan SKPD, sejauh pengamatan saya kondisinya bisa diterima oleh pangsa pasar tapi dalam pelaksanannya belum maksimal. SKPD-SKPD yang menangani bidang ini belum melakukan langkah – langkah yang strategis oleh karena itu perlu untuk lebih diperhatikan untuk kedepannya.
III. Peran daripada program pemasaran untuk membangun daya saing Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci
dengan memenuhi dan memuaskan kebutuhan pelanggan mereka secara lebih baik. Perusahaan – perusahaan yang berpusat pada pelanggan sangat ahli dalam membentuk pelanggan, bukan hanya produk, mereka juga ahli dalam merekayasa pasar, bukan hanya merekayasa produk. Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah Bauran Pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan, yang berkaitan dengan penentuan, bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran pasarannya. Dengan terlebih dahulu mempelajari kebutuhan konsumen, maka hasil produksi akan lebih terlihat nilai jualnya. Pemerintah, akan dapat membuat suatu keserasian dalam tatanan masyarakat, baik itu dibidang pendidikan, kesehatan maupun bidang yang lainnya. Apabila keserasian ini telah tercipta, tatanan perekonomian daerah meningkat, kualitas pendidikan terpenuhi, dan juga kualitas pelayanan umum dan kesehatan dapat menyentuh kedasar lapisan masyarakat.. Dengan program pemasaran yang tertata rapih, pembangunan akan lebih terlihat realistis dan mengarah, tidak seperti sekarang ini yang terlihat banyak ketimpangan. Masyarakat sebagai konsumen / pelanggan dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain selain menerima segala bentuk produk atau jasa yang ada di sektor publik, walaupun barang atau jasa tersebut tidak memenuhi kebutuhan riil. Sektor publik juga lebih banyak menawarkan produk yang gratisan atau tanpa biaya sama sekali. Pelanggan dalam hal ini hanya bisa menerima produk tersebut daripada tidak sama sekali. Sektor publik juga menyediakan layanan yang bersifat memaksa, tanpa mempertimbangkan apakah masyarakat menginginkannya atau tidak. Sebuah daerah yang dipasarkan dengan menarik akan memicu dinamika pertumbuhan; industri-industri baru bertumbuhan, kesempatan kerja juga meningkat. Pada akhirnya, pendapatan daerah pun akan meningkat sehingga kualitas hidup penduduk di daerah tersebut juga bisa semakin ditingkatkan.
Demikian pemaparan saya pak, sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatanya, sekian dan terima kasih
Referensi :
1. Website Kabupaten Kerinci Jambi,
2. Philip Kotler (2003), Manajemen Pemasaran jilid I edisi ke 11
3. Dr. Johannes, SE.,M.Si (2009),Buku ajar Program Magister Manajemen 4.Yogi Suwarno, Pemasaran sektor public ‘ 5. Bean dan Hussey (1997), Manajemen Pemsaran
Wasalam, Jambi 24 Oktober 2009 Megawati
Nama : eko yuda putra
Kelas : B1(Khusus) Sabtu-Minggu Ruang E
Tugas : MJP Lanjutan MM UNJA
Pemasaran Sektor
Publik dan Isu Pemerintah Daerah.
pengamatan : Kabupaten Bungo (pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Manajemen Pemasaran Sektor Publik tidak hanya digunakan pada sektor swasta tetapi juga sudah diterapkan pada sektor publik. Penerapan manajemen Pemasaran pada kedua jenis institusi tersebut tidaklah jauh berbeda, hanya pada organisasi sektor publik tidak menekankan tujuan organisasi pada pencarian laba tetapi lebih pada pelayanan.
Dalam kasus ini saya akan mencoba membahas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Bungo. tahun ini pembuatan KTP dikembalikan ke Kantor Kependudukan dan catatan Sipil yang mana sebelumnya dibuat oleh masing-masing kantor Camat.
bayak yang mengeluh akan proses pembuatan KTP di kantor DUKCAPIl. ketimbang pembuatannya dikantor camat yang dinilai lebih cepat. padahal pemerintah kabupaten dalam hal pembuatan KTP di Dukcapil untuk memperbaiki Administrasi DATA penduduk itu sendiri. karna memakai sistim SIAK. yang tujuannya untuk menekan semaksimal mungkin pembuatan KTP ganda. memang dalam hal proses dalam pembuatannya mengalami kendala, bagi masyarakat desa harus kekabupaten untuk mendapatkan KTP. dalam permasalahan ini Pemerintah Kabupaten BUngo Trus berusaha untuk memberi pelayanan KTP dengan mengonline sistim siak setiap kecamatan.sehingga pembuatan KTP dapat terselesaikan di kecamatan masing-masing.
Pengamatan SKPD PPKAD Kabupaten Sarolangun
Oleh: Elviana
Megister manajemen
Kelas Khusus Angkatan 11
Quiz 1:(Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah)
1. Konteks pemasaran berbicara pelanggan dan pelayanan. Pelanggan sektor publik/pemerintah adalah pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah pegawai pemerintah itu sendiri. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) merupakan salah satu Dinas yang bergerak untuk melayani SKPD dan Kontraktor (Pihak ke-3) terkait masalah pendapatan ataupun pencairan keuangan daerah. Dilihat dari visi DPPKAD, yaitu optimal dalam penerimaan pendapatan daerah dan tertib dalam pengelolaan administrasi, jelas SKPD PKKAD berusaha membuat program pemasaran yang dapat mendorong tertibnya administrasi untuk memicu kelancaran dalam pengelolaan keuangan daerah, beberapa kegiatan yang telah dilakukan; diklat pengelolaan untuk para SKPD dan para pegawai PKKAD sendiri, seminar tentang pengelolaan keuangan.
2. Untuk menguji program pemasaran DPKKAD dapat dilihat dari tiga aspek yaitu; pangsa pasarnya, kondisi produk atau jasa yang dihasilkan, serta strategi yang diterapkan untuk mewujudkan tujuan dari DPKKAD kabupaten Sarolangun. Pangsa pasar sama juga dengan berapa banyak SKPD mampu menyerap/ melayani kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk saat ini pelayanan yang diberikan oleh DPPKAD belum maksimal, dikarenakan masih kurangnya tenaga pelayanan yang ada.
Adapun produk yang dihasilkan dari pelayanan ini adalah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang nantinya diberikan kepada bedaharawan-bendaharawan SKPD dan para kontraktor (Pihak ke-3). SP2D hanya bersifat surat perintah untuk memindah bukukan rekening kas daerah ke rekening bendaharawan SKPD dan pihak ke-3. Untuk mendapatkan SP2D ada beberapa administrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu, dan biasanya kurang administrasi dapat menghambat pencairan SP2D. Untuk itu perlu beberapa strategi untuk mencapai target pemasaran, yaitu cepat dalam melayani SP2D. Untuk memenuhi hal tersebut DPPKAD mengeluarkan Perda-perda, diklat keuangan, dan mengkomputerisasikan segala bentuk transaksi keuangan.
3. Program pemasaran DPPKAD adalah berupaya memberikan pelayanan sebaik dan seefektif mungkin, dan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam administrasi sehingga pengeloalaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Daya saing dalam program ini hampir tidak ada karena karakteristik pemasaran sektor publik bersifat monopolistik.
Pengamatan SKPD ESDM Kabupaten Sarolangun.
Oleh Heri Kuslaini
Megister manajemen
Kelas khusus Angkatan 11
Quiz 1: (Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah)
Horas pak Jo!!
1. Dinas Energi Sumber Daya Mineral kabupaten Sarolangun merupakan salah satu pelayanan publik yang berfokus pada pengembangan energi daerah dan pengaturan daerah pertambangan. Jika dilihat dari visi dan misi dinas ESDM kab. Sarolangun pelayanan terbagi dua, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi (listrik) dan kebutuhan investor (penanam modal) yang tertarik untuk membuka Kuasa Pertambangan (KP). Sehingga dalam melakukan pemasaran akan pelayanan publik dinas ESDM kab. Sarolangun membagi target pasar (market share) kedalam 2 golongan, yaitu: masyarakat dan investor. Untuk pengamatan ini kami lebih terfokus pada pelayanan perizinan kepada para investor KP.
Sesuai dengan salah satu visi dari kantor ESDM kabupaten Sarolangun, yaitu; mengembangkan potensi tambang daerah. Dari visi ini dikembangkanlah kedalam beberapa program pemasaran untuk sektor publik, diantaranya adalah; promosi, dan jaminan. Promosi yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti pameran aneka tambang baik itu skala lokal, nasional, bahkan internasional, dan membuat situs dinas ESDM dengan gambaran potensi tambangnya. Sedangkan jaminan yang diberikan adalah sebagai penarik bagi para investor untuk merasa aman ketika menanamkan modalnya ke daerah. Kerjasama dengan dinas-dinas lainpun dilakukan untuk menunjukkan keseriuasan terhadap para investor sebagai jaminan bahwa investasi yang akan mereka tanamkan di daerah dapat berjalan dengan baik.
2. Produk yang ditawarkan dari dinas ESDM adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIP R), Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS), Izin Usaha Kepentingan Umum (IUKU). Untuk SKPD ESDM pengamatan kami lebih kepada IUP pada Bidang Pertambangan Umum. Untuk produk IUP ini pangsa pasarnya adalah para investor lokal, nasional, maupun asing. Beberapa investor yang telah masuk Sarolangun adalah SBC, JPC, Antam, BWP dan PetroChin, dll. Dari banyak perusahaan yang masuk, daebeberapa sudah izin eksploitasi, dan sebagiannya eksplorasi. Selain IUP masih ada juga Surat Keterangan Asal Barang. Kondisi yang sering terjadi di Dinas ESDM daerah ketika memberikan IUP, dikarenakan ada 2 pejabat yang boleh memberikan IUP yaitu Kepala Daerah dan Menteri ESDM, keadaan ini sering membuat pemetaan IUP di daerah menjadi tumpang tindih. Keadaan seperti dapat menghambat proses investasi bahkan merugikan investor, dikarenakan banyak waktu dan biaya habis untuk menyelesaikan proses IUP, yang harusnya menjadi tanggungjawab dinas ESDM dan Departemen, sehingga IUP yang tumpang tindih tidak perlu terjadi.
Strategi-strategi yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan dari visi dinas adalah dengan melakukan pameran tambang, dan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang dapat mendukung terwujudnya suasana investasi yang kondusif.
3. Selama ini program-program yang telah dilakukan untuk mendorong terwujudnya daya saing pemerintah daerah masih kurang optimal, ini dikarenakan masih kuranngnya jumlah sumber daya manusia, dan tekhnologi yang dapat mengoptimalkan pekerjaan. Beberapa tindakan sudah akan dilakukan untuk meningkatkan daya saing pemasaran di sektor publik, diantaranya dengan diklat-diklat perizinan tambang untuk pegawai, membuat situs Dinas ESDM yang berisikan informasi tambang dan IUP.
Pengamatan Terhadap Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olah Raga (DISBUDPARPORA) Kabupaten Sarolangun
Oleh: M. Amin Faisal
Magister Manajemen
Angkatan 11
Quiz 1: (Praktek Pemasaran Sektor Publik dan pemerintah Daerah)
1. Disbuparpora Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu dinas Pelayanan Umum yang memiliki banyak program yang ditawarkan sesuai dengan Visi yang mengembangkan Potensi Wisata Daerah yang akan di wujudkan dengan pelaksanaan misinya seperti Promosi dan Pembangunan objek wisata menjadi lebih menarik sehingga di harapkan banyak investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Sarolangun ini.
Tentunya dalam mencapai visi itu maka investor akan diberi kemudahan dalam pengurusan izinnya agar dapat dengan cepat berinvestasi seperti dengan adanya pelayanan satu atap. Selain itu banyak lagi kenyamanan yang diitawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun seperti dengan adanya salah satu hotel berbintang seperti Abadi hotel serta infrastruktur jalan atau akses untuk menuju lokasi, sehingga diharapkan bukan hanya investor lokal yang berinvestasi bahkan investor asing pun akan ikut berperan.
Adapun Program Pariwisata yang ditawarkan di Tahun 2009 ini seperti Lomba perahu tradisional, Pekan pesona kabupaten dan Pameran Pembangunan, Semalam bersama Suku Anak Dalam (SAD), Jelajah Goa, Selain itu juga ada Wisata Alam yang dapat di kunjungi seperti Panorama diantara dua jembatan, Danau kaco, Danau Ladang panjang, Air terjun telun tujuh, Air Terjun Mudek Niban, Taman Nasional Bukit Dua belas, Goa Bukit bulan, Olah raga Paralayang dan Arung Jeram.
2. Program-program yang dibuat DISBUDPARPORA ditargetkan untuk mendatangkan Investor baik lokal ataupun Asing serta wisatawan, program ini juga sudah menyentuh pada semua lini masyarakat seperti adanya wisata budaya yang diperuntukkan bagi penggemar seni budaya dengan adanya Pekan Pesona Kabupaten Sarolangun dan Pameran Pembangunan, kemudian bagi penggemar olah raga ada arung Jeram dan Paralayang, dan bagi penggemar wisata Alam banyak sekali lokasi yang akan dikunjungi seperti air terjun, Danau, dan Goa.
Hal ini tentunya dilakukan dengan dilakukan dengan bebarapa strategi seperti
• Membangun infrastruktur menuju lokasi wisata serta infrastruktur di lokasi wisata
• Melakukan promosi kepada Investor dengan mengundang investor untuk datang ke Kabupaten Sarolangun melihat langsung kondisi pariwisata yang ada
• Melakukan promosi langsung ke masyarakat dangan pamflet-pamflet serta spanduk
• Melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat seni untuk mendatangkan wisatawan seperti pekan budaya, konser band dan lain-lain.
3. Peran Program Pemasaran yang telah dibuat Tentunya Telah Membuat Kabupaten Sarolangun mulai banyak mendapat perhatian dari pihak investor lokal ataupun asing serta banyak seni yang juga telah membawa kabupaten Sarolangun dikenal di tingkat Nasional bahkan Internasional, contohnya dengan adanya Tarian dari sarolangun yang sudah ditampilkan di luar negeri. Dan tentunya program-program ini akan terus berjalan dan ditingkatkan sehingga akan semakin banyak investor dan wisatawan yang datang sehingga akan meningkatkan PAD Kabupaten Sarolangun.
Pengamatan Terhadap Dinas KESEHATAN (DINKES)
Kabupaten Sarolangun
Oleh: Muhammad Iqbal
Magister Manajemen
Kelas Khusus Angkatan 11
Quiz:(Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah)
1. Kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat bebagai kalangan. Baik buruknya pelayanan ini dapat menggambarkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disimak dari visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun yang bertujuan untuk Meningkatkan kesehatan Masyarakat. Driver untuk pengukuran kepuasan konsumen adalah pelayanan kesehatan daerah yang khususnya berada di Rumah Sakit dan Puskesmas yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat serta karyawan .
Adapun Program-program yang dijalankan adalah :
• Lebih memperhatikan Kesehatan masyarakat kurang mampu dengan adanya pengobatan gratis atau adanya JAMKESMAS
• Terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk pencegahan terhadap berbagai penyakit menular seperti Cikungunya, Malaria, TBC, Demam Berdarah, Flu burung dll.
• Terus melakukan pembenahan dalam peralatan untuk pengobatan dan obat-obatan.
2. Dari program pemasaran dari Dinas Kesehatan yang menjadi pangsa pasar adalah masyarakat dari segala kalangan dan untuk jaminan kesehatan ini lebih dititikberatkan kepada masyarakat kurang mampu , kemudian agar lebih lancarnya program ini keterlibatan pihak swasta dan dari yayasan sangat diharapkan agar lebih suksesnya program yang dijalankan. Dalam pelaksanaan program-program, saat ini sudah sesuai dengan strategi-strategi Pencegahan penyakit, peningkatan kualitas pengobatan dan penibgkatan pelayanan dengan baik walaupun masih dalam proses dengan menghadapi berbagai tantangan dan kekurangan namun masih menunjukkan progress yang positif seperti dengan menurunya persentase masyarakat yang terkena cikungunya dengan adanya fogging dan penyuluhan yang dilakukan.
3. Program-program yang sudah dijalankan tentunya memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat sehingga akan mempengaruhi pemerintah setempat dalam meningkatkan daya saing khususnya di bidang kesehatan bila dibandingkan dengan daerah lain karena strategi-strategi dalam mencapai tujuan tersebut telah dilakukan dengan baik. Program pencegahan terhadap penyakit merupakan salah satu program dalam pencegahan terhadap penyakit.
Pengamatan SKPD PENDIDIKAN Kabupaten Sarolangun.
Oleh: Suhaimi
Magister Manajemen
Angkatan 11
Quiz 1: (Praktek Pemasaran Sektor Publik dan pemerintah Daerah)
1. Dinas Pendidikan yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik di kabupaten Sarolangun, maka program yang dilakukan adalah:
• Meningkatkan kualitas pendidik dengan adanya pelatihan
• Meningkatkan pengembangan prasarana dan sarana untuk pendidikan
• Meningkatkan mutu pendidikan dengan adanya pendidikan berbasis IT dan bertaraf internasional.
2. Program-program tersebut sasarannya adalah tenaga pendidik yang diharapkan dapat lebih berkualitas dan tentunya akan mempengaruhi peserta didiknya, dan diharapkan ini juga akan berpengaruh kepada masyarakat sekitar dengan meningkatnya kualitas pendidikan yang ada, dan program ini sudah ada prestasi yang dicapai sekolah di Sarolangun dengan adanya sekolah yang bertaraf internasional dan guru yang bersetifikasi sesuai dengan yang sudah ditargetkan walaupun masih banyak peningkatan di segala sisinya demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
3. Dengan program-program yang telah dicanangkan berjalan dengan baik maka tentunya ini akan berpengaruh dengan daya saing pemerintah karena telah memiliki sumberdaya manusia yang lebih berkualitas oleh karena didukung oleh pendidik dan sarana yang mendukung, olehkarena itu Pendidikan di Kabupaten Sarolangun saat ini sudah bisa bersaing dengan daerah lain. Adapun program dari dinas pendidikan yang benar-benar meningkatkan daya saing adalah program meningkatkan mutu pendidikan dengan adanya sekolah bertaraf internasional.
Pengamatan SKPD PENDIDIKAN Kabupaten Sarolangun.
Oleh: Suhaimi
Magister Manajemen
Kelas Khusus Angkatan 11
Quiz 1: (Praktek Pemasaran Sektor Publik dan pemerintah Daerah)
1. Dinas Pendidikan yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik di kabupaten Sarolangun, maka program yang dilakukan adalah:
• Meningkatkan kualitas pendidik dengan adanya pelatihan
• Meningkatkan pengembangan prasarana dan sarana untuk pendidikan
• Meningkatkan mutu pendidikan dengan adanya pendidikan berbasis IT dan bertaraf internasional.
2. Program-program tersebut sasarannya adalah tenaga pendidik yang diharapkan dapat lebih berkualitas dan tentunya akan mempengaruhi peserta didiknya, dan diharapkan ini juga akan berpengaruh kepada masyarakat sekitar dengan meningkatnya kualitas pendidikan yang ada, dan program ini sudah ada prestasi yang dicapai sekolah di Sarolangun dengan adanya sekolah yang bertaraf internasional dan guru yang bersetifikasi sesuai dengan yang sudah ditargetkan walaupun masih banyak peningkatan di segala sisinya demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
3. Dengan program-program yang telah dicanangkan berjalan dengan baik maka tentunya ini akan berpengaruh dengan daya saing pemerintah karena telah memiliki sumberdaya manusia yang lebih berkualitas oleh karena didukung oleh pendidik dan sarana yang mendukung, olehkarena itu Pendidikan di Kabupaten Sarolangun saat ini sudah bisa bersaing dengan daerah lain. Adapun program dari dinas pendidikan yang benar-benar meningkatkan daya saing adalah program meningkatkan mutu pendidikan dengan adanya sekolah bertaraf internasional.
Komentar » megawati Magister Manajemen Kelas C (malam)
Salam Sejahtera Pak Jo!
Makalah Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah
Analisis SKPD (satuan kerja perangkat daerah) ditinjau dari program pemasaran pada bidang pendidikan, kesehatan dan layanan umum (perizinan di kab. Kerinci).
Pemasaran (Inggris:Marketing) adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia
Pemasarasn sering di Devenisikan sebagai kegiatan menciptakan, mempromosikan, menyampaikan barang/jasa kepada pelanggan. Kenyataannya sebagai bidang ilmu pemasaran semakin berkembang dengan memberi perhatian terpadu kepada tugas pemasar : Goods Services Exverineces, events, persons, pelaces, properties, organization, imformation dan ideas..
Pemasaran telah mengalami perkambangan dari hari ke harinya, pemasaran yang baik pada saat ini tidak lagi hanya mengandalkan promosi, iklan dan strategi lain nya, tetapi juga harus melihat pangsa pasar yang akan di tuju dan amat penting mengutamakan konsumen baik dari segi pelayanan, kenyamanan dan kualitas.
Menurut Guiltinan dan Paul (1987), strategi pemasaran adalah pernyataan pokok tentang dampak yang diharapkan akan tercapai dalam hal permintaan pada dasar target tertentu. Pendekatan terperinci atau tindakan yang akan diambil untuk menerapkan strategi-strategi ini ditentukan lewat program pemasaran.
Untuk meningkatkan program pemasaran di sector public dan pemerintahan daerah maka para pemasar harus bekerja keras dalam hal menarik perhatian konsumen. Tantangan yang sesungguhnya adalah menjelaskan ransangan mana yang akan di perhatikan orang terhadap suatu produksi, penjualan, pemasaran dan social. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa peraktek pemasaran sector public dan pemerintahan dapat berjalan baik apabila kegiatan dari program pemasaran terlaksana dengan baik pelaksana pemeritah daerah maupun pusat dan dukungan dari semua kalangan masyarakat.
Berkembang dan majunya suatu daerah sangat ditentukan oleh visi dan misi yang baik dan tepat. Terlaksana atau tidak, ini juga ditentukan oleh strategi pemasaran yang baik dan sempurna. Untuk melihat impian apa yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten kerinci, dapat kita lihat dari Visi dan Misi nya
Adapun Visi Kabupaten Kerinci “KERINCI SEJAHTERA,DAMAI DAN AGAMIS BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN”
Memperhatikan visi Kabupaten Kerinci tahun 2009-2014, serta berbagai perubahan paradigma pembangunan dewasa ini dan kecenderungan masa yang akan datang, maka diharapkan Kabupaten Kerinci dapat lebih berperan sebagai agen pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun makna atau pengertian pokok-pokok Visi Kabupaten Kerinci tersebut adalahsebagai berikut:
Sejahtera : yang dimaksud adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar masyarakat secara layak lahir dan bathin dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Damai , disini adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Kerinci yang jauh dari pertikaian dan silang sengketa, kokoh, dalam menci-takan berbagai bentuk kerukunan, mengedepankan azas musyawarah, serta tetap menggalakkan dinamika masyarakat secara individu dan kelompok dalam merangsang aktivitas yang kreatif dan inovatif guna kelancaran pembangunan dan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Agamis :yang dimaksud adalah suatu kondisi masyarakat yang me-utamakan nilai-nilai agama sebagai landasan akal pikiran dan pertim bangan dalam melaksanakan kehendak pembangunan masyarakat Kabupaten Kerinci secara lahir dan bathin, serta mampu menempatkan nilai-nilai agama sebagai ladasan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, guna terciptanya kondisi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, aman dan damai dalam menjalami kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Ekonomi Kerakyatan: yang dimaksud adalah suatu kondisi pembangunan yang menempatkan prinsip pro growth, dan pro rakyat, dalam pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Kerinci, guna mewujudkan Kerinci sejahtera, damai dan agamis, dimana ”ekonomi kerakyatan” sebagai basis atau engine pertumbuhan dan pembangunan.
Agar Visi Kabupaten Kerinci dapat diwujudkan dalam kondisi adanya berbagai keterbatasan-keterbatasan sumberdaya pembangunan, sehingga prinsip efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya, yang ditopang dengan prinsip demokrasi, partisipasi, transparan, akuntabel, dan desentralisasi, serta mengedepankan nilai-nilai keadilan, profesional, integritas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan kerjasama menjadi perlu dilakukan.
Selain itu, dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dan memperhitungkan berbagai peluang ke depan, maka rumusan Misi Kabupaten Kerinci dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Kerinci yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2009-2014 dijabarkan dengan 6 (enam) Misi Kabupaten Kerinci yaitu:
1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur, ini merupkan bagian yang terpenting
sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Selain itu infrastruktur mempunyai peran yang tak kalah penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai2 agama .
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ini ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan, kedamaian dan dapat berlangsungnya kehidupan masyarakat yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan berbudi perkerti yang luhur.
3. Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Perekonomian Rakyat, yang mana ini merupakan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah guna mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat.
4. Menciptakan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
ini adalah merupakan upaya untuk mewujudkan terlaksananya tata pemerintahan yang baik, yaitu dicirikan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi.
5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA dan Pelestarian Lingkungan Hidup., merupakan upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi, dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai fungsi penopang keberlanjutan pembangunan dan kehidupan masyarakat.
6. Menciptakan Kerinci yang Aman, Damai dan Demokratis.
merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam hidup berdemokrasi, sebagai modal dalam menggerakkan pembangunan daerah.
Dalam rangka mewujudkan ke 6 (lima) misi tersebut, digunakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:
1. Good Governance (tata kelola kepemerintahan), 2. Integrity (integritas),
3. Mengedepankan penggunaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan 4. .Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitasPemerataan pembangunan yang berkeadilan, 5.Mengedepankan penggunaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat, terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kabupten Kerinci dari Penyusunan perencanaan strategis sudah menjadi keharusan, dimana perencanaan demikianlah yang dijadikan pedoman penyelenggaraan suatu perusahaan/ pemerintahan, public. Perencanaan pemasaran menyangkut instrument yang dimaksudkan untuk mengkoordinasi upaya pemasaran
Pemasaran semakin menarik minat organisasi dalam sector publik seperti bidang pendidikan misalnya perguruan tinggi, bidang kesehatan misalnya rumah sakit, puskesmas dan bidang pelayanan umum misalnya Kantor Imigrasi,lurah, kantor camat dan lain lainnya . Dalam arti lain pemasaran sector public dan pemerintahan daerah perlulah berorientasi pada konsep pemasaran, konsep pemasaran ini telah mengalami perkembangan bersama dengan majunya masyarakat dan teknolagi. Kalau suatu organisasi ingin berhasil atau bahkan dapat bertahan dengan jangka panjang, maka haruslah dapat menanggapi kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Faktor-faktor eksternal , factor ketidak puasan konsumen Adapun sebab-sebab timbulnya ketidak puasan konsumen tersebut karena tidak tepenuh harapan mereka.
Pemerintah, akan dapat membuat suatu keserasian dalam tatanan masyarakat, baik itu dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, maupun bidang yang lainnya.
Apabila keserasian ini telah tercipta, tatanan perekonomian daerah meningkat, kualitas pendidikan terpenuhi, dan juga kualitas pelayanan umum dan kesehatan dapat menyentuh kedasar lapisan masyarakat,. program pemasaran yang tertata rapih, pembangunan akan lebih terlihat realistis dan mengarah, tidak seperti sekarang, terlihat cukup banyak ketimpangan. Bean dan Hussey (1997) menjelaskan implementasi pemasaran (marketing) di sektor publik biasanya terkendala oleh karakteristik sektor publik yang kontras, seperti misalnya: 1.Sektor publik pada umumnya merupakan sektor yang monopolistik. Warga negara sebagai pelanggan dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain selain menerima segala bentuk produk atau jasa yang ada di sektor publik, walaupun barang atau jasa tersebut tidak memenuhi kebutuhan riil. 2. Sektor publik juga lebih banyak menawarkan produk yang gratisan atau tanpa biaya sama sekali. Pelanggan dalam hal ini hanya bisa menerima produk tersebut daripada tidak sama sekali. 3. Sektor publik juga menyediakan layanan yang bersifat memaksa, tanpa mempertimbangkan apakah warga negara menginginkannya atau tidak. Sebuah daerah yang dipasarkan dengan menarik akan memicu dinamika pertumbuhan; industri-industri baru bertumbuhan, kesempatan kerja juga meningkat. Pada akhirnya, pendapatan daerah pun akan meningkat sehingga kualitas hidup penduduk di daerah tersebut akan semakin mening.kat.
a. Bidang Pendidikan
SKPD sebagai instrtumen pemasaran didalam menjkalankan program-program pemasaran bidang pendidikan diwilayah kabupaten Kerinci harus mampu melayani masyarakat dalam hal ini bias juga disebut pelanggan, dengan menyusun perencanaan yang strategis. Menurut Kotler dalam buku pemasarannya, lebih baik mengupayakan perencanaan yang strategis dengan keuntungan jangka panjang daripada sesaaat hanya memperoleh keuntungan. menurut pengamatyan saya program-program pendidikan yang sudah dijalankan oleh SKPD (Unit-unit/Dinas-dinas) adalah membangaun dan menyediakan saran dan prasarana pendidikan seperti sekolahan mulai dari TK, SD, SLTP, SLTA hingga Perguruan Tinggi. SKPD harus mampu menciptakan suatu perencanaan strategis untuk memperkenalkan dan menjual kependuduk langsung terhadap program pendidikan yang telah mereka buat contohnya adanya kerja sama antara Pemda Kab. Kerinci dengan Universitas Jambi (FKIP dengan membuka PGSM, PGSD).
Fasilitasi ini juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas kedepan sehingga kedepan jangka panjangnya apa yang menjadi Visi dan Misi Pemkab Kerinci bisa terwujud. Menurut pengamatan saya Pemkab. Kerinci (dalam hal pelaksanaan lapangan yaitu SKPD) belum menunjukan adanya pergerakan yang optimal dalam merealisasikan program prasarananya. Apakah Pemkab Kerinci yang tidak/belum memiliki perencanaan yang strategis atau sebaliknya hanya pelaksanaannya yang kurang dalam hal ini saya kurang mengetahui. Jika ada Perguruan Tinggi didirikan di Kabupaten Kerinci untuk menjadi Universitas Kerinci hal ini bisa dikonsentrasikan oleh SKPD bidang pendidikan ini akan menjadi peluang yang bagus bagi pemasaran pendidikannya
b. Bidang Kesehatan.
Kesehatan merupakan pelayanan umum yang bersifat sosial artinya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas (Konsumen) manfaat dan kegunaannya. SKPD bidang kesehatan diwilayah Kabupaten Kerinci dalam hal ini Dinas-dinas Kesehatan sebagai pelaksana mempunyai Program-program yang terwujud pada Visi dan Misi Pemkab Kerinci yaitu dengan tindakan prepentif bagi masyarakat internalnya maupun eksternal. Fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan seperti mobil-mobil dinas kesehatan maupun Puskesmas keliling diupayakan dapat menjangkau seluruh pelanggan diwilayahnya. Hal lain yang perlu diperhatikan penyediaan (rekrut) tenaga medis yang berkualitas didukung dengan penyediaan obat-obatan yang bermutu.
Di Daerah Kerinci dapat diamati program pemasaran
Ditengah maraknya isu-isu bidang kesehatan terkait penyakit-penyakit yang sudah semakin berkembang adalah tantangan bagi SKPD untuk mempromosikan program kesehatannya sebagai langkah prepentif terhadap pelanggannya (masyarakat).
c. Bidang Pelayanan Umum (Perizinan).
Sejauh pengamatan kami bidang pelayanan umum seperti masalah perizinan masih jauh dalam proses pelaksanaannya. Program-program pemasarannnya belum sepenuhnya berjalan maksimal dalam lingkungan wilayah Kabupaten Kerinci seperti Perda yang berlaku tapi sosialisasinya pada masyarakat kurang sehingga pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik oleh karena itu perlu perencanaan strategis oleh pemkab itu sendiri untuk melakukan program pemasarannya. SKPD sebagai intrumen pemasaran harus bisa melkukan langkah-langkah yang strategis.
II. Pangsa Pasar Pemerintah Kabupaten Kerinci.Sebagai Marketing Sector Public,
Pangsa Pasar Pemerintah Pemerintah
adalah seluruh masyarakat serta masyarakat luar kabupaten yang menggunakan layanan sektor public yang dijalankan pemerintah kabupaten Kerinci yang di jalankan SKPD yang bersangkutan baik itu masyarakat pengguna layanan maupun stakeholder yang berkepentingan terhadap kabupaten Kerinci.Kondisi barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah melalui SKPD sebagai perpanjangan tangan mereka di sector pendidikan antara lain meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan cara mensosialisasikan pelaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pembinaan Pendidikan Umum, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Luar Sekolah, Pembinaan Guru dan Peningkatan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha serta kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum yang terus ditingkatkan antara lain melalui diversifikasi kurikulum dalam rangka melayani keragaman peserta didik
Kondisi barang/jasa yang dihasilkan oleh SKPD Bidang Pendidikan, Karena ini sektor pendidikan tentunya yang di jual adalah bidang Jasa. Menurut pengamatan saya kondisi jasa yang dijual ke masyrakat sudah banyak yang bisa diterima.
Sector kesehatan di kabupaten Kerinci ditunjukan dengan menggalakkan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah itu. Kebijakan tersebut terus digulirkan melalui dana APBN maupun dana PBD yang direalisasikan dengan membangun atau pun merehab sarana dan prasarana kesehatan di masing-masing kecamatan agar tetap layak difungsikan. meningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin juga dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang berkwalitasdan meningkatkan systymmonitoring dn informsi kesehatan.Dibidang pelayanan Umum pangsa pasarnya Kabupaten Kerinci adalah seluruh masyarakat daerah maupun luar, pengusaha2 maupun lembaga lembaga
Adanya pembangun kantor Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Kabupaten Kerinci sebagai sarana masyarakat dalam memperoleh pelayanan public yang efektif dan efisien khususnya perizinan.
Dari ketiga sector tersebut, pemerintah kabupaten Kerinci pada dasarnya hanya menjalankan program–program yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, SKPD-SKPD yang bertanggung jawab di pemerintah kabupaten tersebut hanya melaksanakan instruksi sesuai dengan petunjuk pusat, peran otonomi daerah belum sepenuhnya dijalankan oleh pemkab Kerinci, dan terkesan konservatif dan bersifat mempertahan status quo dan tidak banyak inovasi dan strategi khusus yang dilakukan pemerintah kabupaten Kerincidalam menjalankan roda pemerintahannya. Kondisi barang/jasa yang dihasilkan SKPD, sejauh pengamatan saya kondisinya bisa diterima oleh pangsa pasar tapi dalam pelaksanannya belum maksimal. SKPD-SKPD yang menangani bidang ini belum melakukan langkah – langkah yang strategis oleh karena itu perlu untuk lebih diperhatikan untuk kedepannya.
III. Peran daripada program pemasaran untuk membangun daya saing Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci
dengan memenuhi dan memuaskan kebutuhan pelanggan mereka secara lebih baik. Perusahaan – perusahaan yang berpusat pada pelanggan sangat ahli dalam membentuk pelanggan, bukan hanya produk, mereka juga ahli dalam merekayasa pasar, bukan hanya merekayasa produk. Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah Bauran Pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan, yang berkaitan dengan penentuan, bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran pasarannya. Dengan terlebih dahulu mempelajari kebutuhan konsumen, maka hasil produksi akan lebih terlihat nilai jualnya. Pemerintah, akan dapat membuat suatu keserasian dalam tatanan masyarakat, baik itu dibidang pendidikan, kesehatan maupun bidang yang lainnya. Apabila keserasian ini telah tercipta, tatanan perekonomian daerah meningkat, kualitas pendidikan terpenuhi, dan juga kualitas pelayanan umum dan kesehatan dapat menyentuh kedasar lapisan masyarakat.. Dengan program pemasaran yang tertata rapih, pembangunan akan lebih terlihat realistis dan mengarah, tidak seperti sekarang ini yang terlihat banyak ketimpangan. Masyarakat sebagai konsumen / pelanggan dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain selain menerima segala bentuk produk atau jasa yang ada di sektor publik, walaupun barang atau jasa tersebut tidak memenuhi kebutuhan riil. Sektor publik juga lebih banyak menawarkan produk yang gratisan atau tanpa biaya sama sekali. Pelanggan dalam hal ini hanya bisa menerima produk tersebut daripada tidak sama sekali. Sektor publik juga menyediakan layanan yang bersifat memaksa, tanpa mempertimbangkan apakah masyarakat menginginkannya atau tidak. Sebuah daerah yang dipasarkan dengan menarik akan memicu dinamika pertumbuhan; industri-industri baru bertumbuhan, kesempatan kerja juga meningkat. Pada akhirnya, pendapatan daerah pun akan meningkat sehingga kualitas hidup penduduk di daerah tersebut juga bisa semakin ditingkatkan.
Demikian pemaparan saya pak, sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatanya, sekian dan terima kasih
Referensi :
1. Website Kabupaten Kerinci Jambi,
2. Philip Kotler (2003), Manajemen Pemasaran jilid I edisi ke 11
3. Dr. Johannes, SE.,M.Si (2009),Buku ajar Program Magister Manajemen 4.Yogi Suwarno, Pemasaran sektor public ‘ 5. Bean dan Hussey (1997), Manajemen Pemsaran
Wasalam, Jambi 24 Oktober 2009 Megawati
NAMA : DEDI SUSILO
KELAS : B 1 KHUSUS SABTU – MINGGU
RUANG : E
PROGRAM : MEGISTER MANAJEMEN
DOSEN : DR. JOHANNES, SE,M.Si.
PELAYANAN UMUM DALAM PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ( KTP ) DI KANTOR CAMAT JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI.
VISI :
UTAMA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DIDUKUNG OLEH APARATUR YANG PROFESIONAL.
MISI :
1. MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA OPTIMAL
2. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBINAAN APARATUR KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN.
3. PENINGKATAN KUALITAS KERJA SESUAI KEBUTUHAN DAN DINAMIKA MASYARAKAT YANG ADA DAN MASA YANG AKAN DATANG SECARA OPTIMAL.
I. DARI VISI DAN MISI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI, DAPAT DI GAMBARKAN BAHWA PEMERINTAH KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA MEMPUNYAI KOMITMEN PELAYANAN SECARA OPTIMAL DENGAN DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA DAN DENGAN MENINGKATKAN KUALITAS KERJA BAIK DITINGKAT KECAMATAN, KELURAHAN SAMPAI DENGAN KETINGKAT DESA, SALAH SATU BENTUK WUJUD NYATA YANG ADA ADALAH DALAM BENTUK PELAYANAN UMUM KEPADA MASYARAKAT ADALAH PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ( KTP ).
PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ( KTP ) DI KANTOR INI CUKUP SINGKAT TIDAK SAMPAI DENGAN WAKTU KURANG LEBIH 30 MENIT, DENGAN KETENTUAN PERSYARATAN YANG LENGKAP.
II. PANGSA PASAR DARI PENERBITAN KTP INI ADALAH WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDOMISILI DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA DENGAN BATAS USIA MINIMUM 17 TAHUN KE ATAS, ADAPUN STRATEGI YANG DILAKUKAN UNTUK PENERBITAN KTP INI DENGAN MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA DAN CEPAT SEHINGGA MASYARAKAT MENDAPATKAN KEPUASAN DALAM PELAYANAN.
III. UNTUK MENGANTISIPASI TIDAK TERJADINYA SATU WARGA NEGARA MENDAPATKAN KARTU TANDA PENDUDUK ( KTP ) DUA SAMPAI DENGAN TIGA DITEMPAT DOMISILI YANG BERBEDA, MAKA SISTEM PROGRAM SIAK ON LINE YANG TELAH DIPROGRAMKAN OLEH DEPARTEMEN DALAM NEGERI SEHARUSNYA DAPAT DIJALANKAN, SEHINGGA DENGAN SISTEM SIAK ON LINE TERSEBUT SETIAP WARGA NEGARA HANYA PUNYA SATU KTP DAN KITA MENDAPATKAN DATA KEPENDUDUKAN YANG OPTIMAL, NAMUN DEMIKIAN PROGRAM SIAK ON LINE INI TIDAK DAPAT DITERAPKAN DISETIAP DAERAH, MENGINGAT KONDISI DAERAH, JALUR KOMUNIKASI YANG ADA SERTA DIBUTUHKAN DANA YANG CUKUP BESAR.
Megister Manajemen
Kelas : Khusus Angkatan 11
Quiz I ( praktek pada sektor publik dan sektor pemerintahan daerah )
Adapun pemaparan saya pada praktek sektor publik pemerintahan daerah)
Bertitik tolak dari kondisi dan potensi Kabupaten Sarolangun pada masa lalu, sekarang serta peluang dan tantangan di masa mendatang dan sejalan dengan pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka disusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) Kabupaten Sarolangun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun terpilih selama 5 (Lima) Tahun ke depan. Visi Pembangunan Kabupaten Sarolangun tahun 2006 – 2011 adalah : Ekonomi maju, Aman dan Sejaktera
Ekonomi Maju Menggambarkan pesatnya perkembangan ekonomi di Kabupaten Sarolangun yang dapat diindikasikan dari pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang tinggi, pergeseran struktur ekonomi yang mengarah pada sektor industri dan jasa yang didukung oleh sektor pertanian yang tangguh, keterkaitan antar sektor yang makin kuat dan bergerak dengan cepat, tersedianya sarana dan prasarana ekonomi yang baik, pola pertanian yang cenderung berubah dari pola sub sistem ke pertanian modern.
Adil Menggambarkan keadilan dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya serta keseimbangan pembangunan antar sektor perkotaan dan pedesaan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
Aman Menggambarkan kondisi yang kondusif untuk melakukan aktivitas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang didukung oleh kepastian hukum.
Sejahtera Menggambarkan kondisi masyarakat yang ideal yang dapat digambarkan dari terpenuhinya kebutuhan hidup sebagian besar masyarakat baik material dan spiritual (fisik dan non fisik) secara wajar, terbebas dari kemiskinan dan tekanan hidup.
Untuk dapat mewujudkan Sarolangun menjadi (EMAS) Ekonomi Maju, Adil, Aman dan Sejahtera maka visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Sarolangun selama periode 2006-2011 sebagai berikut :
* Meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi serta percetakan sawah baru termasuk sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, listrik dan air bersih.
*Meningkatakan taraf perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat dengan memberikan perhatian utama pada usaha pembangunan ekonomi daerah.
* Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui percepatan peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat dan penanganan masalah-masalah sosial, serta dengan mengembangkan nilai-nilai agama dan budaya.
* Meningkatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum.
* Meningkatkan pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan demokratis.
1. Kalau kita lihat dari segi pelayanan kesehatan maka Dinas Kesehatan di Sarolangun telah menyediakan banyak program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat seperti adanya fasilitas pelayanan kesehatan seperti Posyandu, Puskesmas Induk,Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polides, dana sehat, pos obat desa dan Praktek Dokter, selain itu juga dengan meningkatkan kualitas pelayan kesehatan dengan adanya kursus untuk dokter dan perawat, kemudian juga ada program untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit yang sedang mewabah di sarolangun seperti cikungunya dan penyakit lain seperti malaria, demam berdarah, TBC dan lain-lain.
2. Dari program pemasaran dari Dinas Kesehatan yang menjadi pangsa pasar adalah masyarakat dari segala kalangan dan untuk jaminan kesehatan ini lebih dititikberatkan kepada masyarakat kurang mampu , kemudian agar lebih lancarnya program ini keterlibatan pihak swasta dan dari yayasan sangat diharapkan agar lebih suksesnya program yang dijalankan. Dalam pelaksanaan program-program, saat ini sudah sesuai dengan strategi-strategi Pencegahan penyakit, peningkatan kualitas pengobatan dan penibgkatan pelayanan dengan baik walaupun masih dalam proses dengan menghadapi berbagai tantangan dan kekurangan namun masih menunjukkan progress yang positif seperti dengan menurunya persentase masyarakat yang terkena cikungunya dengan adanya fogging dan penyuluhan yang dilakukan.
3. Wacana dari pemerintah daerah yang tercantum dalam visi dan misi pemerintah daerah tersebut diaplikasikan secara baik dan terarah, mungkin akan kita akan melihat Sarolangun sebagai salah satu Kabupaten mampu bersaing, Dengan wacana tersebut, dapat kita simpulkan bahwa, kita mesti berbenah, program pemasaran mesti disusun dengan perencanaan strategis yang baik dan mengena. Dengan program pemasaran yang terencana, seperti dengan adanya program pencegahan terhadap penyakit yang berdampak positif dalam meningkatkan daya saing.
Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pak.
Megister Manajemen
Kelas : Khusus Angkatan 11
Quiz I ( praktek pada sektor publik dan sektor pemerintahan daerah )
Selamat Sore Pak
pemaparan yang dapat saya jelaskan adalah sebagai berikut :
Berangkat dari kondisi dan potensi Kabupaten Sarolangun pada masa lalu, sekarang serta peluang dan tantangan di masa mendatang dan sejalan dengan pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka disusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) Kabupaten Sarolangun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun terpilih selama 5 (Lima) Tahun ke depan. Visi Pembangunan Kabupaten Sarolangun tahun 2006 – 2011 adalah : Ekonomi maju, Aman dan Sejaktera.
maka Pengamatan Terhadap Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olah Raga (DISBUDPARPORA) Kabupaten Sarolangun adalah :
1. Disbuparpora Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu dinas Pelayanan Umum yang memiliki banyak program yang ditawarkan sesuai dengan Visi yang mengembangkan Potensi Wisata Daerah yang akan di wujudkan dengan pelaksanaan misinya seperti Promosi dan Pembangunan objek wisata menjadi lebih menarik sehingga di harapkan banyak investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Sarolangun ini.
Tentunya dalam mencapai visi itu maka investor akan diberi kemudahan dalam pengurusan izinnya agar dapat dengan cepat berinvestasi seperti dengan adanya pelayanan satu atap. Selain itu banyak lagi kenyamanan yang diitawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun seperti dengan adanya salah satu hotel berbintang seperti Abadi hotel serta infrastruktur jalan atau akses untuk menuju lokasi, sehingga diharapkan bukan hanya investor lokal yang berinvestasi bahkan investor asing pun akan ikut berperan.
Adapun Program Pariwisata yang ditawarkan di Tahun 2009 ini seperti Lomba perahu tradisional, Pekan pesona kabupaten dan Pameran Pembangunan, Semalam bersama Suku Anak Dalam (SAD), Jelajah Goa, Selain itu juga ada Wisata Alam yang dapat di kunjungi seperti Panorama diantara dua jembatan, Danau kaco, Danau Ladang panjang, Air terjun telun tujuh, Air Terjun Mudek Niban, Taman Nasional Bukit Dua belas, Goa Bukit bulan, Olah raga Paralayang dan Arung Jeram.
2. Program-program yang dibuat DISBUDPARPORA ditargetkan untuk mendatangkan Investor baik lokal ataupun Asing serta wisatawan, program ini juga sudah menyentuh pada semua lini masyarakat seperti adanya wisata budaya yang diperuntukkan bagi penggemar seni budaya dengan adanya Pekan Pesona Kabupaten Sarolangun dan Pameran Pembangunan, kemudian bagi penggemar olah raga ada arung Jeram dan Paralayang, dan bagi penggemar wisata Alam banyak sekali lokasi yang akan dikunjungi seperti air terjun, Danau, dan Goa.
Hal ini tentunya dilakukan dengan dilakukan dengan bebarapa strategi seperti
• Membangun infrastruktur menuju lokasi wisata serta infrastruktur di lokasi wisata
• Melakukan promosi kepada Investor dengan mengundang investor untuk datang ke Kabupaten Sarolangun melihat langsung kondisi pariwisata yang ada
• Melakukan promosi langsung ke masyarakat dangan pamflet-pamflet serta spanduk
• Melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat seni untuk mendatangkan wisatawan seperti pekan budaya, konser band dan lain-lain.
3. Peran Program Pemasaran yang telah dibuat Tentunya Telah Membuat Kabupaten Sarolangun mulai banyak mendapat perhatian dari pihak investor lokal ataupun asing serta banyak seni yang juga telah membawa kabupaten Sarolangun dikenal di tingkat Nasional bahkan Internasional, contohnya dengan adanya Tarian dari sarolangun yang sudah ditampilkan di luar negeri. Dan tentunya program-program ini akan terus berjalan dan ditingkatkan sehingga akan semakin banyak investor dan wisatawan yang datang sehingga akan meningkatkan PAD Kabupaten Sarolangun.
Suhaimi
Magister Manajemen
Kelas khusus Angkatan 11
Quiz: (Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah)
1. Dinas Pendidikan yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik di kabupaten Sarolangun, maka program yang dilakukan adalah:
• Meningkatkan kualitas pendidik dengan adanya pelatihan
• Meningkatkan pengembangan prasarana dan sarana untuk pendidikan
• Meningkatkan mutu pendidikan dengan adanya pendidikan berbasis IT dan bertaraf internasional.
2. Program-program tersebut sasarannya adalah tenaga pendidik yang diharapkan dapat lebih berkualitas dan tentunya akan mempengaruhi peserta didiknya, dan diharapkan ini juga akan berpengaruh kepada masyarakat sekitar dengan meningkatnya kualitas pendidikan yang ada, dan program ini sudah ada prestasi yang dicapai sekolah di Sarolangun dengan adanya sekolah yang bertaraf internasional dan guru yang bersetifikasi sesuai dengan yang sudah ditargetkan walaupun masih banyak peningkatan di segala sisinya demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
3. Dengan program-program yang telah dicanangkan berjalan dengan baik maka tentunya ini akan berpengaruh dengan daya saing pemerintah karena telah memiliki sumberdaya manusia yang lebih berkualitas oleh karena didukung oleh pendidik dan sarana yang mendukung, olehkarena itu Pendidikan di Kabupaten Sarolangun saat ini sudah bisa bersaing dengan daerah lain. Adapun program dari dinas pendidikan yang benar-benar meningkatkan daya saing adalah program meningkatkan mutu pendidikan dengan adanya sekolah bertaraf internasional.
Pengamatan SKPD ESDM Kabupaten Sarolangun.
Oleh Heri Kuslaini
Magister Manajemen
Kelas khusus Angkatan 11
Quiz: (Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah)
1. Dinas Energi Sumber Daya Mineral kabupaten Sarolangun merupakan salah satu pelayanan publik yang berfokus pada pengembangan energi daerah dan pengaturan daerah pertambangan. Jika dilihat dari visi dan misi dinas ESDM kab. Sarolangun pelayanan terbagi dua, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi (listrik) dan kebutuhan investor (penanam modal) yang tertarik untuk membuka Kuasa Pertambangan (KP). Sehingga dalam melakukan pemasaran akan pelayanan publik dinas ESDM kab. Sarolangun membagi target pasar (market share) kedalam 2 golongan, yaitu: masyarakat dan investor. Untuk pengamatan ini kami lebih terfokus pada pelayanan perizinan kepada para investor KP.
Sesuai dengan salah satu visi dari kantor ESDM kabupaten Sarolangun, yaitu; mengembangkan potensi tambang daerah. Dari visi ini dikembangkanlah kedalam beberapa program pemasaran untuk sektor publik, diantaranya adalah; promosi, dan jaminan. Promosi yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti pameran aneka tambang baik itu skala lokal, nasional, bahkan internasional, dan membuat situs dinas ESDM dengan gambaran potensi tambangnya. Sedangkan jaminan yang diberikan adalah sebagai penarik bagi para investor untuk merasa aman ketika menanamkan modalnya ke daerah. Kerjasama dengan dinas-dinas lainpun dilakukan untuk menunjukkan keseriuasan terhadap para investor sebagai jaminan bahwa investasi yang akan mereka tanamkan di daerah dapat berjalan dengan baik.
2. Produk yang ditawarkan dari dinas ESDM adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIP R), Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS), Izin Usaha Kepentingan Umum (IUKU). Untuk SKPD ESDM pengamatan kami lebih kepada IUP pada Bidang Pertambangan Umum. Untuk produk IUP ini pangsa pasarnya adalah para investor lokal, nasional, maupun asing. Beberapa investor yang telah masuk Sarolangun adalah SBC, JPC, Antam, BWP dan PetroChin, dll. Dari banyak perusahaan yang masuk, daebeberapa sudah izin eksploitasi, dan sebagiannya eksplorasi. Selain IUP masih ada juga Surat Keterangan Asal Barang. Kondisi yang sering terjadi di Dinas ESDM daerah ketika memberikan IUP, dikarenakan ada 2 pejabat yang boleh memberikan IUP yaitu Kepala Daerah dan Menteri ESDM, keadaan ini sering membuat pemetaan IUP di daerah menjadi tumpang tindih. Keadaan seperti dapat menghambat proses investasi bahkan merugikan investor, dikarenakan banyak waktu dan biaya habis untuk menyelesaikan proses IUP, yang harusnya menjadi tanggungjawab dinas ESDM dan Departemen, sehingga IUP yang tumpang tindih tidak perlu terjadi.
Strategi-strategi yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan dari visi dinas adalah dengan melakukan pameran tambang, dan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang dapat mendukung terwujudnya suasana investasi yang kondusif.
3. Selama ini program-program yang telah dilakukan untuk mendorong terwujudnya daya saing pemerintah daerah masih kurang optimal, ini dikarenakan masih kuranngnya jumlah sumber daya manusia, dan tekhnologi yang dapat mengoptimalkan pekerjaan. Beberapa tindakan sudah akan dilakukan untuk meningkatkan daya saing pemasaran di sektor publik, diantaranya dengan diklat-diklat perizinan tambang untuk pegawai, membuat situs Dinas ESDM yang berisikan informasi tambang dan IUP.
NAMA : DHAYAT NURDIDAS
RUANG/HARI : E/ (SABTU- MINGGU)
MATA KULIAH : EKONOMI MANAJERIAL
PROGRAM STUDI : MAGISTER MANAJEMEN
DOSEN : DR. JOHANES , SE, M.Si
Soal
1. Amati satu pemerintah daerah (kabupaten) di propinsi jambi, utamanya di bidang pendidikan , kesehatan, dan pelayanan umum lain seperti perizinan. Dari pengamatan ini jelaskan apa program pemasaran mereka ( usahakan disimak dari visi dan misi ) SKPD yang bersangkutan.
Jawab:
Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam tugasnya berhubungan langsung dengan sarana publik yaitu dalam urusan transpotasi yaitu terminal truk, bus,dan angkutan kota. Dalam kegiatannya terminal terminal ini berfungsi sebagai tempat pemungutan retribusi (TPR) dimana pendapatan dari retribusi merupakan salah satu sumber PAD bagi pemda Kota Jambi. Dalam hal ini dinas perhubungan berusaha untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan oleh Walikota. Dinas perhubungan dalam mencapai target tersebut berupaya untuk mengaktifkan kembali seluruh terminal yang ada di kawasan kota jambi yaitu dengan cara Mengajak seluruh pemilik dan pengurus PO bus baik AKDP dan AKAP, angkutan kota, dan pemilik gudang atau perusahaan ekspedisi untuk : a. melakukan pembayaran retribusi (TPR) di setiap terminal sesuai dengan perda yang telah ditetapkan oleh pemda kota jambi.
b. melakukan aktivitas menurunkan dan menaikkan penumpang bus didalam terminal dan melakukan bongkar muat barang didalam terminal angkutan barang (truck)
c. menyiapkan sarana dan prasarana didalam terminal.
d. menyiapkan SPTI atau pekerja untuk bongkar muat didalam kawasan terminal
2. Dari program pemasaran yang anda amati ujilah program tersebut dengan tiga pertanyaan: siapa pangsa pasar mereka, bagaimana kondisi barang dan jasa yang dihasilkan, dan apakah mereka melakukan strategi untuk mencapai tujuan?
Jawab:
a. Pangsa pasar mereka yaitu para supir dan pemilik kendaraan angkutan kota, pemilik atau pengurus dari AKDP atau AKAP, pemilik ekspedisi atau gudang.
b. kondisi barang dan jasa yang dihasilkan yaitu meningkatnya pendapatan dari retribusi yang ditarik setiap harinya sehingga tercapai target PAD yang telah ditetapkan oleh pemda kota jambi.
c. Strategi yang dilakukan dengan cara memberikan himbauan dan pemberitahuan kepada setiap loket AKDP dan AKAP yang ada di kota jambi, melakukan tindakan tegas dengan melakukan razia dan memberi tilang pada setiap kendaraan yang melanggar. Serta menutup dan tidak memberi izin kepada perusahaan yang melanggar tersebut.
3. Bagaimana peran daripada program pemasaran membangun daya saing pemerintah daerah tersebut. Adakah program atau kegiatan yang teridentifikasi meningkatkan daya saing pemerintah daerah tersebut.
Jawab:
Program tersebut tentunya berguna untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan kinerja dari masing-masing SKPD yang ada di lingkungan pemda kota jambi dalam hal ini meningkatnya penerimaan dari hasil pemungutan retribusi yang ada pada setiap terminal akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemda kota jambi.
Nama : SITI MARLINA. AZ
Tugas : Manajemen Pemasaran
Kelas/ Ruang : B 1 khusus /E
Prektek pemasaran sektor publik dan pemerintah daerah ( isu-isu penting)
Salam sejahtera pak joe,
pemasaran adalah suatu proses manajerial dan sosial, dengan proses tersebut orang dan kelompok memperoleh apa yang mereka inginkan ( want) dan butuhkan ( need) melalui penciptaan dan pertukaran ( exchange) produk dan nilai dengan orang atau kelompok orang lainnya, ( Kotler & Amstrong,1999).
Pemasaran tidak terjadi pada sektor swasta saja tetapi juga terjadi pada sektor pemerintahan seperti di sektor pendidikan dimana makin banyak persaingan antara yang swasta dan negeri. Visi dan misi dalam pembangunan disektor pendidikan.
Visi
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta melihat melihat situasi dan kondisi yang berkembang fenomene-fenomone yang ada, maka dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten batang hari mempunyai Visi“ menciptakan pendidikan yang berkeadilan, bermutu, bermartabat serta berwawasan lingkungan “.
Misi :
1. Membangun dan mengembangkan manajemen yang dapat mendorong terwujudnya optimalisasi kinerja dinas pendidikan dan kebudayaan.
2. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana bidang pendidikan dasar dan menengah.
3. Menyelengarakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum Nasional dan muatan lokal.
4. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelola sekolah.
5. Menciptakan suasana yang kondusif dalam memberikan pelayanan bidang administrasi dan kesejahteraan tenaga guru dan teknis..
6. Melakukan kerjasama dengan Toko masyarakat dan wali murid melalui BP3 untuk mendorong partisipasinya masyarakat untuk kemajuan pendidikan.
7. Membangun dan mengembangkan kebijakan, strategi dan program yang dapat mendorong terwujudnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan serta meningkatkan evektifitas dan evisiensi manajemen bidang pendidikan non formal dan anak usia dini.
Dilihat dari visi dan misi pendidikan diatas program pemasaran pemerintah daerah berorientasi kepada pendekatan sosial dengan memberi pelayanan kepada masyarakat bukan untuk mencari profitDemi kemajuan masyarakat yang mempunyai potensi.
Yang menjadi pangsa pasar pada pemerintah daerah dari segi pendidikan adalah guru-guru yang mengajar, dengan memberikan kepuasan pelayanan dan memberikan motivasi agar dapat memberikan pelayanan kepada anak didiknya dengan lebih baik dan mutu mengajarnya akan lebih tinggi sehingga dapat menjadikan anak didiknya lebih cerdas dan menjadi manusia yang berguna dimasa yang akan datang. Jasa yang dihasilkan dalam bentuk pendidikan/ ilmu yang diajarkan kepada anak didiknya. Strategi yang digunakan untuk pencapaian tujuan adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana di perlukan pada pendidikan tersebut seperti ruang belajar yang nyaman, tempat prektek belajar (laboratorium), sarana olahraga serta perpustakaan yang menyediakan buku yang dapat menambah ilmu/wawasan anak didik yang tidak diajarkan pada program study.
Program pemasaran sangat berperan penting untuk meningkatkan daya saing pemerintah daerah terutama dari segi pelayanan. Banyak pendidikan swasta yang dapat memberikan pelayanan lebih baik kepada pelanggannya, mampu memberikan tenaga pengajar yang profesional sesuai dengan bidang yang digelutinya. Maka dari itu pemerintah harus mampu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi agar pendidikan negeri tetap diminati masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas sebagai tenaga penggerak pembangunan daerah.
Demikianlah pemaparan saya, saya ucapkan terima kasih.
Nuraini
Magister Manajemen Kelas E (Sabtu-Minggu) Angkatan:XI
Salam Sejahtera Pak Jo!
Inilah pemaparan saya mengenai Makalah Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah
Dilihat dari visi dan misi, pemerintah Kabupaten Batang Hari memiliki suatu iktikad yang cukup baik untuk membuat suatu produk berkualitas, dan meningkatkan daya saing terhadap competitor. Mari kita simak sejenak visi dan misi pemerintah Kabupaten Batang Hari.:
VISI:
• Masyarakat Kabupaten Batang Hari yang Maju, Adil dan Sejahtera berlandaskan Ketaqwaan.
MISI
1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM.
1. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat
2. Mewujudkan percepatan pemerataan pembanagunan
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang frofesional, akuntabel, transparan, partisipatif, efektif dan efisien
4. Mewujudkan tatanan masyarakat yang agamais, demokratis, serta menjunjung tinggi supremasi hokum dan HAM.
Produk yang dihasilkan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), mestinya berkesinambungan dengan Visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari yang kemudian di spesifikkan oleh masing-masing SKPD dalam hal ini dinas-dinas yang berkaitan. Sebagai contoh, secara umum Kantor ASKES memiliki visi dan misi.
Visi : Spesialisasi dan pusat unggulan asuransi kesehatan Indonesia. Sedangkan Misi : Turut membantu pemerintah di bidang kesehatan.
2) Siapa pangsa pasar, bagaimana kondisi produk dan strategi yang dilakukan.
Pangsa pasar nya adalah pelanggan yang dilayani oleh pemerintah daerah adalah pelanggan Internal dan eksternal. Seperti perusahaan manufaktur, perusahaan jasa yang baik menggunakan pemasaran untuk memposisikan dirinya di pasar sasaran yang dipilihnya. Perusahaan ASKES memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang menawarkan pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh mereka seperti memenuhi keinginan dan kebutuhan dan kenyamanan dalam berobat . Akan tetapi karena jasa berbeda dari produk berwujud, mereka sering kali memerlukan pendekatan pemasaran tambahan. Dalam perusahaan penghasil produk produk yang ada telah distandarisasi dan dapat ditempatkan di rak pajangan menunggu konsumen yang datang. Akan tetapi pada perusahaan penghasil jasa konsumen dan karyawan dilini depan perusahaan tersebut berinteraksi secara langsung untuk menciptakan jasa tersebut. Jadi penyedia jasa harus berinteraksi secara efektif dengan konsumennya untuk menciptakan nilai yang unggul saat jasa tersebut diberikan. Interaksi yang efektif pada gilirannya tergantung pada kemampuan dari pegawai lini depan ( yang berhubungan langsung dengan konsumen) dan pada proses produksi jasa serta proses pendukung yang diterimanya oleh karyawan tersebut.
Perusahaan jasa yang sukses memfokuskan perhatiannya pada pelanggan dan pegawainya. Mereka memenuhi rantai jasa-laba yang menghubungkan laba parusahaan jasa dengan kepuasan karyawan dan kepuasan pelanggan. Rantai ini terdiri dari lima hubungan :
– Kualitas jasa internal : pemilihan dan pelatihan karyawan yang unggul, lingkungan kerja yang berkualitas dan dukungan yang kuat atas segala kegiatan yang berhubungan dengan pelanggan.
– Karyawan yang puas dan produktif : Karyawan yang lebih terpuaskan, setia dan bekerja keras.
– Nilai jasa yang lebih besar , pembentukan nilai pelanggan dan pemberian jasa kepada pelanggan dengan lebih efektif dan efisien.
– Pelanggan yang puas dan setia, pelanggan yang puas dan senantiasa setia dan menunjukkan kepada pelanggan lain.
– Laba dan pertumbuhan jasa yang sehat, kinerja perusahaan jasa yang unggul.
Oleh karena itu pencapaian sasaran dan pertumbuhan jasa harus dimulai dengan memperhatikan karyawan yang mengurus pelanggan.
– Pemasaran internal berarti bahwa perusahaan jasa harus secara efektif melatih dan memotivasi karyawan yang mengurus pelanggan dan semua orang yang mendukung jasa tersebut untuk bekerja sebagai suatu tim dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan.
– Pemasaran interaktif berarti bahwa kualitas jasa sangat bergantung pada kualitas interaksi yang menjadi antara pemberi dan penerima selama pemberian jasa tersebut diberikan.
3) Peran daripada program pemasaran untuk membangun daya saing pemerintah daerah.
Salah satu cara utama yang digunakan perusahaan jasa untuk mendifensiasikan dirinya adalah dengan cara konsisten memberikan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya. Seperti ASKES perlu megidentifikasikan harapan-harapan pelanggan (PNS) dipasar sasarannya mengenai kualitas obat yang diberikan. Askes juga harus memastikan bahwa pelanggannya menerima kualitas pelayanan yang tinggi secara konsisten pada setiap pemberian jasa. Bagaimanapun kualitas jasa akan selalu berubah-ubah, tergantung pada interaksi antara karyawan dan pelanggan. Masalah akan selalu timbul seberapa besar mereka berusahaan, bahkan perusahaan yang terbaikpun akan mendapatkan masalah seperti pemberian jasa yang terlambat atau karyawan yang mengerutu. Meskipun perusahaan tidak selalu mampu mencegah masalah yang terkait dengan pemberian jasa, mereka dapat belajar untuk memulihkan diri dari akibat buruk masalah tersebut. Pemulihan diri pelayanan yang baik akan mengubah pelanggan yang marah menjadi pelanggan yang setia.
Demikian pemaparan dari saya terhadap praktek pemasaran sector public dan pemerintahan.
Terima Kasih Pak DR.Johannes,SE.MSI
Daftar Pustaka :
1.Bean Dan Husni,1997 Manajemen Pemasaran
2.Philp Kotler, 2005, Edisi 1 Manajemen Pemasaran
3..DR. Johannes,SE.,MSI, 2009. Manajemen Pemasaran Lanjutan
Magister manajemen
Kelas Khusus Angkatan 11
Quiz:( Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintahan Daerah)
Begini menurut pemaparan saya pak
Pengamatan pada SKPD DPPKAD Kabupaten Sarolangun
1. Konteks pemasaran berbicara pelanggan dan pelayanan. Pelanggan sektor publik/pemerintah adalah pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah pegawai pemerintah itu sendiri. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) merupakan salah satu Dinas yang bergerak untuk melayani SKPD dan Kontraktor (Pihak ke-3) terkait masalah pendapatan ataupun pencairan keuangan daerah. Dilihat dari visi DPPKAD, yaitu optimal dalam penerimaan pendapatan daerah dan tertib dalam pengelolaan administrasi, jelas SKPD PKKAD berusaha membuat program pemasaran yang dapat mendorong tertibnya administrasi untuk memicu kelancaran dalam pengelolaan keuangan daerah, beberapa kegiatan yang telah dilakukan; diklat pengelolaan untuk para SKPD dan para pegawai PKKAD sendiri, seminar tentang pengelolaan keuangan.
2. Untuk menguji program pemasaran DPKKAD dapat dilihat dari tiga aspek yaitu; pangsa pasarnya, kondisi produk atau jasa yang dihasilkan, serta strategi yang diterapkan untuk mewujudkan tujuan dari DPKKAD kabupaten Sarolangun. Pangsa pasar sama juga dengan berapa banyak SKPD mampu menyerap/ melayani kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk saat ini pelayanan yang diberikan oleh DPPKAD belum maksimal, dikarenakan masih kurangnya tenaga pelayanan yang ada.
Adapun produk yang dihasilkan dari pelayanan ini adalah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang nantinya diberikan kepada bedaharawan-bendaharawan SKPD dan para kontraktor (Pihak ke-3). SP2D hanya bersifat surat perintah untuk memindah bukukan rekening kas daerah ke rekening bendaharawan SKPD dan pihak ke-3. Untuk mendapatkan SP2D ada beberapa administrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu, dan biasanya kurang administrasi dapat menghambat pencairan SP2D. Untuk itu perlu beberapa strategi untuk mencapai target pemasaran, yaitu cepat dalam melayani SP2D. Untuk memenuhi hal tersebut DPPKAD mengeluarkan Perda-perda, diklat keuangan, dan mengkomputerisasikan segala bentuk transaksi keuangan.
3. Program pemasaran DPPKAD adalah berupaya memberikan pelayanan sebaik dan seefektif mungkin, dan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam administrasi sehingga pengeloalaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Daya saing dalam program ini hampir tidak ada karena karakteristik pemasaran sektor publik bersifat monopolistik.
Komentar » megawati Magister Manajemen Kelas C (malam)
Salam Sejahtera Pak Jo!
Makalah Praktek Pemasaran Sektor Publik dan Pemerintah Daerah Analisis SKPD (satuan kerja perangkat daerah) ditinjau dari program pemasaran pada bidang pendidikan, kesehatan dan layanan umum (perizinan di kab. Kerinci).
Pemasaran (Inggris:Marketing) adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia
Pemasarasn sering di Devenisikan sebagai kegiatan menciptakan, mempromosikan, menyampaikan barang/jasa kepada pelanggan. Kenyataannya sebagai bidang ilmu pemasaran semakin berkembang dengan memberi perhatian terpadu kepada tugas pemasar : Goods Services Exverineces, events, persons, pelaces, properties, organization, imformation dan ideas..
Pemasaran telah mengalami perkambangan dari hari ke harinya, pemasaran yang baik pada saat ini tidak lagi hanya mengandalkan promosi, iklan dan strategi lain nya, tetapi juga harus melihat pangsa pasar yang akan di tuju dan amat penting mengutamakan konsumen baik dari segi pelayanan, kenyamanan dan kualitas.
Menurut Guiltinan dan Paul (1987), strategi pemasaran adalah pernyataan pokok tentang dampak yang diharapkan akan tercapai dalam hal permintaan pada dasar target tertentu. Pendekatan terperinci atau tindakan yang akan diambil untuk menerapkan strategi-strategi ini ditentukan lewat program pemasaran.
Untuk meningkatkan program pemasaran di sector public dan pemerintahan daerah maka para pemasar harus bekerja keras dalam hal menarik perhatian konsumen. Tantangan yang sesungguhnya adalah menjelaskan ransangan mana yang akan di perhatikan orang terhadap suatu produksi, penjualan, pemasaran dan social. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa peraktek pemasaran sector public dan pemerintahan dapat berjalan baik apabila kegiatan dari program pemasaran terlaksana dengan baik pelaksana pemeritah daerah maupun pusat dan dukungan dari semua kalangan masyarakat.
Berkembang dan majunya suatu daerah sangat ditentukan oleh visi dan misi yang baik dan tepat. Terlaksana atau tidak, ini juga ditentukan oleh strategi pemasaran yang baik dan sempurna. Untuk melihat impian apa yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten kerinci, dapat kita lihat dari Visi dan Misi nya
Adapun Visi Kabupaten Kerinci “KERINCI SEJAHTERA,DAMAI DAN AGAMIS BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN”
Memperhatikan visi Kabupaten Kerinci tahun 2009-2014, serta berbagai perubahan paradigma pembangunan dewasa ini dan kecenderungan masa yang akan datang, maka diharapkan Kabupaten Kerinci dapat lebih berperan sebagai agen pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun makna atau pengertian pokok-pokok Visi Kabupaten Kerinci tersebut adalahsebagai berikut:
Sejahtera : yang dimaksud adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar masyarakat secara layak lahir dan bathin dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Damai , disini adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Kerinci yang jauh dari pertikaian dan silang sengketa, kokoh, dalam menci-takan berbagai bentuk kerukunan, mengedepankan azas musyawarah, serta tetap menggalakkan dinamika masyarakat secara individu dan kelompok dalam merangsang aktivitas yang kreatif dan inovatif guna kelancaran pembangunan dan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Agamis :yang dimaksud adalah suatu kondisi masyarakat yang me-utamakan nilai-nilai agama sebagai landasan akal pikiran dan pertim bangan dalam melaksanakan kehendak pembangunan masyarakat Kabupaten Kerinci secara lahir dan bathin, serta mampu menempatkan nilai-nilai agama sebagai ladasan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, guna terciptanya kondisi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, aman dan damai dalam menjalami kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Ekonomi Kerakyatan: yang dimaksud adalah suatu kondisi pembangunan yang menempatkan prinsip pro growth, dan pro rakyat, dalam pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Kerinci, guna mewujudkan Kerinci sejahtera, damai dan agamis, dimana ”ekonomi kerakyatan” sebagai basis atau engine pertumbuhan dan pembangunan.
Agar Visi Kabupaten Kerinci dapat diwujudkan dalam kondisi adanya berbagai keterbatasan-keterbatasan sumberdaya pembangunan, sehingga prinsip efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya, yang ditopang dengan prinsip demokrasi, partisipasi, transparan, akuntabel, dan desentralisasi, serta mengedepankan nilai-nilai keadilan, profesional, integritas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan kerjasama menjadi perlu dilakukan.
Selain itu, dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dan memperhitungkan berbagai peluang ke depan, maka rumusan Misi Kabupaten Kerinci dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Kerinci yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2009-2014 dijabarkan dengan 6 (enam) Misi Kabupaten Kerinci yaitu:
1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur, ini merupkan bagian yang terpenting
sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Selain itu infrastruktur mempunyai peran yang tak kalah penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai2 agama .
2.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ini ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan, kedamaian dan dapat berlangsungnya kehidupan masyarakat yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan berbudi perkerti yang luhur.
3.Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Perekonomian Rakyat, yang mana ini merupakan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah guna mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat.
4. Menciptakan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
ini adalah merupakan upaya untuk mewujudkan terlaksananya tata pemerintahan yang baik, yaitu dicirikan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi.
5.Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA dan Pelestarian Lingkungan Hidup., merupakan upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi, dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai fungsi penopang keberlanjutan pembangunan dan kehidupan masyarakat.
6.Menciptakan Kerinci yang Aman, Damai dan Demokratis.
merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam hidup berdemokrasi, sebagai modal dalam menggerakkan pembangunan daerah.
Dalam rangka mewujudkan ke 6 (lima) misi tersebut, digunakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:
1. Good Governance (tata kelola kepemerintahan), 2. Integrity (integritas),
3. Mengedepankan penggunaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitasPemerataan pembangunan yang berkeadilan, 5.Mengedepankan penggunaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat, terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kabupten Kerinci dari Penyusunan perencanaan strategis sudah menjadi keharusan, dimana perencanaan demikianlah yang dijadikan pedoman penyelenggaraan suatu perusahaan/ pemerintahan, public. Perencanaan pemasaran menyangkut instrument yang dimaksudkan untuk mengkoordinasi upaya pemasaran Pemasaran semakin menarik minat organisasi dalam sector publik seperti bidang pendidikan misalnya perguruan tinggi, bidang kesehatan misalnya rumah sakit, puskesmas dan bidang pelayanan umum misalnya Kantor Imigrasi,lurah, kantor camat dan lain lainnya . Dalam arti lain pemasaran sector public dan pemerintahan daerah perlulah berorientasi pada konsep pemasaran, konsep pemasaran ini telah mengalami perkembangan bersama dengan majunya masyarakat dan teknolagi. Kalau suatu organisasi ingin berhasil atau bahkan dapat bertahan dengan jangka panjang, maka haruslah dapat menanggapi kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Faktor-faktor eksternal , factor ketidak puasan konsumen Adapun sebab-sebab timbulnya ketidak puasan konsumen tersebut karena tidak tepenuh harapan mereka.
Pemerintah, akan dapat membuat suatu keserasian dalam tatanan masyarakat, baik itu dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, maupun bidang yang lainnya.
Apabila keserasian ini telah tercipta, tatanan perekonomian daerah meningkat, kualitas pendidikan terpenuhi, dan juga kualitas pelayanan umum dan kesehatan dapat menyentuh kedasar lapisan masyarakat,. program pemasaran yang tertata rapih, pembangunan akan lebih terlihat realistis dan mengarah, tidak seperti sekarang, terlihat cukup banyak ketimpangan. Bean dan Hussey (1997) menjelaskan implementasi pemasaran (marketing) di sektor publik biasanya terkendala oleh karakteristik sektor publik yang kontras, seperti misalnya: 1.Sektor publik pada umumnya merupakan sektor yang monopolistik. Warga negara sebagai pelanggan dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain selain menerima segala bentuk produk atau jasa yang ada di sektor publik, walaupun barang atau jasa tersebut tidak memenuhi kebutuhan riil. 2. Sektor publik juga lebih banyak menawarkan produk yang gratisan atau tanpa biaya sama sekali. Pelanggan dalam hal ini hanya bisa menerima produk tersebut daripada tidak sama sekali. 3. Sektor publik juga menyediakan layanan yang bersifat memaksa, tanpa mempertimbangkan apakah warga negara menginginkannya atau tidak. Sebuah daerah yang dipasarkan dengan menarik akan memicu dinamika pertumbuhan; industri-industri baru bertumbuhan, kesempatan kerja juga meningkat. Pada akhirnya, pendapatan daerah pun akan meningkat sehingga kualitas hidup penduduk di daerah tersebut akan semakin mening.kat.
a. Bidang Pendidikan
SKPD sebagai instrtumen pemasaran didalam menjkalankan program-program pemasaran bidang pendidikan diwilayah kabupaten Kerinci harus mampu melayani masyarakat dalam hal ini bias juga disebut pelanggan, dengan menyusun perencanaan yang strategis. Menurut Kotler dalam buku pemasarannya, lebih baik mengupayakan perencanaan yang strategis dengan keuntungan jangka panjang daripada sesaaat hanya memperoleh keuntungan. menurut pengamatyan saya program-program pendidikan yang sudah dijalankan oleh SKPD (Unit-unit/Dinas-dinas) adalah membangaun dan menyediakan saran dan prasarana pendidikan seperti sekolahan mulai dari TK, SD, SLTP, SLTA hingga Perguruan Tinggi. SKPD harus mampu menciptakan suatu perencanaan strategis untuk memperkenalkan dan menjual kependuduk langsung terhadap program pendidikan yang telah mereka buat contohnya adanya kerja sama antara Pemda Kab. Kerinci dengan Universitas Jambi (FKIP dengan membuka PGSM, PGSD).
Fasilitasi ini juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas kedepan sehingga kedepan jangka panjangnya apa yang menjadi Visi dan Misi Pemkab Kerinci bisa terwujud. Menurut pengamatan saya Pemkab. Kerinci (dalam hal pelaksanaan lapangan yaitu SKPD) belum menunjukan adanya pergerakan yang optimal dalam merealisasikan program prasarananya. Apakah Pemkab Kerinci yang tidak/belum memiliki perencanaan yang strategis atau sebaliknya hanya pelaksanaannya yang kurang dalam hal ini saya kurang mengetahui. Jika ada Perguruan Tinggi didirikan di Kabupaten Kerinci untuk menjadi Universitas Kerinci hal ini bisa dikonsentrasikan oleh SKPD bidang pendidikan ini akan menjadi peluang yang bagus bagi pemasaran pendidikannya
b. Bidang Kesehatan.
Kesehatan merupakan pelayanan umum yang bersifat sosial artinya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas (Konsumen) manfaat dan kegunaannya. SKPD bidang kesehatan diwilayah Kabupaten Kerinci dalam hal ini Dinas-dinas Kesehatan sebagai pelaksana mempunyai Program-program yang terwujud pada Visi dan Misi Pemkab Kerinci yaitu dengan tindakan prepentif bagi masyarakat internalnya maupun eksternal. Fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan seperti mobil-mobil dinas kesehatan maupun Puskesmas keliling diupayakan dapat menjangkau seluruh pelanggan diwilayahnya. Hal lain yang perlu diperhatikan penyediaan (rekrut) tenaga medis yang berkualitas didukung dengan penyediaan obat-obatan yang bermutu.
Di Daerah Kerinci dapat diamati program pemasaran
Ditengah maraknya isu-isu bidang kesehatan terkait penyakit-penyakit yang sudah semakin berkembang adalah tantangan bagi SKPD untuk mempromosikan program kesehatannya sebagai langkah prepentif terhadap pelanggannya (masyarakat).
c. Bidang Pelayanan Umum (Perizinan).
Sejauh pengamatan kami bidang pelayanan umum seperti masalah perizinan masih jauh dalam proses pelaksanaannya. Program-program pemasarannnya belum sepenuhnya berjalan maksimal dalam lingkungan wilayah Kabupaten Kerinci seperti Perda yang berlaku tapi sosialisasinya pada masyarakat kurang sehingga pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik oleh karena itu perlu perencanaan strategis oleh pemkab itu sendiri untuk melakukan program pemasarannya. SKPD sebagai intrumen pemasaran harus bisa melkukan langkah-langkah yang strategis.
II. Pangsa Pasar Pemerintah Kabupaten Kerinci.Sebagai Marketing Sector Public,
Pangsa Pasar Pemerintah Pemerintah
adalah seluruh masyarakat serta masyarakat luar kabupaten yang menggunakan layanan sektor public yang dijalankan pemerintah kabupaten Kerinci yang di jalankan SKPD yang bersangkutan baik itu masyarakat pengguna layanan maupun stakeholder yang berkepentingan terhadap kabupaten Kerinci.Kondisi barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah melalui SKPD sebagai perpanjangan tangan mereka di sector pendidikan antara lain meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan cara mensosialisasikan pelaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pembinaan Pendidikan Umum, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Luar Sekolah, Pembinaan Guru dan Peningkatan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha serta kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum yang terus ditingkatkan antara lain melalui diversifikasi kurikulum dalam rangka melayani keragaman peserta didik
Kondisi barang/jasa yang dihasilkan oleh SKPD Bidang Pendidikan, Karena ini sektor pendidikan tentunya yang di jual adalah bidang Jasa. Menurut pengamatan saya kondisi jasa yang dijual ke masyrakat sudah banyak yang bisa diterima.
Sector kesehatan di kabupaten Kerinci ditunjukan dengan menggalakkan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga di daerah itu. Kebijakan tersebut terus digulirkan melalui dana APBN maupun dana PBD yang direalisasikan dengan membangun atau pun merehab sarana dan prasarana kesehatan di masing-masing kecamatan agar tetap layak difungsikan. meningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin juga dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang berkwalitasdan meningkatkan systymmonitoring dn informsi kesehatan.Dibidang pelayanan Umum pangsa pasarnya Kabupaten Kerinci adalah seluruh masyarakat daerah maupun luar, pengusaha2 maupun lembaga lembaga
Adanya pembangun kantor Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Kabupaten Kerinci sebagai sarana masyarakat dalam memperoleh pelayanan public yang efektif dan efisien khususnya perizinan.
Dari ketiga sector tersebut, pemerintah kabupaten Kerinci pada dasarnya hanya menjalankan program–program yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, SKPD-SKPD yang bertanggung jawab di pemerintah kabupaten tersebut hanya melaksanakan instruksi sesuai dengan petunjuk pusat, peran otonomi daerah belum sepenuhnya dijalankan oleh pemkab Kerinci, dan terkesan konservatif dan bersifat mempertahan status quo dan tidak banyak inovasi dan strategi khusus yang dilakukan pemerintah kabupaten Kerincidalam menjalankan roda pemerintahannya. Kondisi barang/jasa yang dihasilkan SKPD, sejauh pengamatan saya kondisinya bisa diterima oleh pangsa pasar tapi dalam pelaksanannya belum maksimal. SKPD-SKPD yang menangani bidang ini belum melakukan langkah – langkah yang strategis oleh karena itu perlu untuk lebih diperhatikan untuk kedepannya.
III. Peran daripada program pemasaran untuk membangun daya saing Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci
dengan memenuhi dan memuaskan kebutuhan pelanggan mereka secara lebih baik. Perusahaan – perusahaan yang berpusat pada pelanggan sangat ahli dalam membentuk pelanggan, bukan hanya produk, mereka juga ahli dalam merekayasa pasar, bukan hanya merekayasa produk. Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah Bauran Pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan, yang berkaitan dengan penentuan, bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran pasarannya. Dengan terlebih dahulu mempelajari kebutuhan konsumen, maka hasil produksi akan lebih terlihat nilai jualnya. Pemerintah, akan dapat membuat suatu keserasian dalam tatanan masyarakat, baik itu dibidang pendidikan, kesehatan maupun bidang yang lainnya. Apabila keserasian ini telah tercipta, tatanan perekonomian daerah meningkat, kualitas pendidikan terpenuhi, dan juga kualitas pelayanan umum dan kesehatan dapat menyentuh kedasar lapisan masyarakat.. Dengan program pemasaran yang tertata rapih, pembangunan akan lebih terlihat realistis dan mengarah, tidak seperti sekarang ini yang terlihat banyak ketimpangan. Masyarakat sebagai konsumen / pelanggan dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain selain menerima segala bentuk produk atau jasa yang ada di sektor publik, walaupun barang atau jasa tersebut tidak memenuhi kebutuhan riil. Sektor publik juga lebih banyak menawarkan produk yang gratisan atau tanpa biaya sama sekali. Pelanggan dalam hal ini hanya bisa menerima produk tersebut daripada tidak sama sekali. Sektor publik juga menyediakan layanan yang bersifat memaksa, tanpa mempertimbangkan apakah masyarakat menginginkannya atau tidak. Sebuah daerah yang dipasarkan dengan menarik akan memicu dinamika pertumbuhan; industri-industri baru bertumbuhan, kesempatan kerja juga meningkat. Pada akhirnya, pendapatan daerah pun akan meningkat sehingga kualitas hidup penduduk di daerah tersebut juga bisa semakin ditingkatkan.
Demikian pemaparan saya pak, sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatanya, sekian dan terima kasih
Referensi :
1. Website Kabupaten Kerinci Jambi,
2. Philip Kotler (2003), Manajemen Pemasaran jilid I edisi ke 11
3. Dr. Johannes, SE.,M.Si (2009),Buku ajar Program Magister Manajemen 4.Yogi Suwarno, Pemasaran sektor public‘ 5. Bean dan Hussey (1997), Manajemen Pemsaran
Wasalam, Jambi 24 Oktober 2009 Megawati
Nama : AHYAR
Kelas : Eksekutif
Semester : I
Lokal/Ruang : D/E
STRATEGI PEMASARAN PADA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT)
KABUPATEN BUNGO
1. Visi dan Misi :
Visi : “Bersama Mewujudkan Pelayanan Prima”.
Misi :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
b. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur di dalam pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan tepat waktu;
c. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya local.
2. Program Pemasaran
Pangsa pasar dari KKPT Kabupaten Bungo adalah pelaku usaha baik rumah tangga, perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Bungo.
Untuk saat ini KPPT Kabupaten Bungo belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat pengguna jasa perizinan, akan tetapi jika dibandingkan dengan sebelum dibentuk KPPT Kabupaten Bungo maka kualitas pelayanan, efisiensi dan biaya jauh lebih menguntungkan masyarakat. Sebagai contoh : Surat Izin Tempat Usaha (SITU), TDP dan SIUP dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari dengan ketentuan jika pada saat permohonan disampaikan kepada KPPT Kabupaten Bungo berkas persyaratan sudah lengkap.
Strategi yang telah dan sedang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan dari KPPT Kabupaten Bungo antara lain :
1. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan prima;
2. Melaksanakan sosialisasi kepada aparatur pemerintahan desa dan kelurahan;
3. Melaksanakan interaktif melalui RSPD dan kerjasama dengan media massa;
4. Melaksanakan pembuatan brosur-brosur tentang jenis perizinan dan unit pengaduan masyarakat;
5. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur;
6. Melaksanakan rekrut pegawai; dan
7. Melengkapi sarana dan perlengakapan kantor sebagai penunjang pelayanan prizinan yang prima; dan
8. Memberikan tunjangan beban kerja kepada para karyawan.
3. Daya Saing
Guna mewujudkan visi Kabupaten Bungo 2006 – 2011 “Maju dan Sejahtera Bersama”, dimana perubahan paradigma menuju otonomi daerah yang mandiri, Pemerintah Kabupaten Bungo melalui KPPT Kabupaten Bungo harus meraih daya saing daerah dalam rangka menarik minat investasi di Kabupaten Bungo. Untuk meraih daya saing daerah dimaksud, Pemerintah Kabupaten telah memberikan kewenangan keada Kepala KPPT Kabupaten Bungo untuk menandatangani perizinan dan non perizinan yang berjumlah 40 jenis berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2009. Kebijakan ini diambil untuk memutus rantai birokrasi agar kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Hasil yang diperoleh dengan pendelegasian wewenang tersebut antara lain kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkat; pelayanan lebih efisien dan hemat; seluruh proses berada dalam satu sistem; dan data pelayanan terstruktur dan proses terintegrasi.
NAMA: RISTA ALDILLA SYAFRI
KELAS: SABTU-MINGGU MM UNJA
LOKAL/RUANG:D/E
salam sejahtera pak jo…
ini pemaparan saya atas makalah pemasaran sektor pelayanan umum.
STRATEGI PEMASARAN DANAMON SIMPAN PINJAM UNIT RIMBO BUJANG.
danamon simpan pinjam (DSP) merupakan sektor perbankan yang bergerak memberikan kredit atau permodalan usaha masyarakat mikro ke atas, yang tersebar di berbagai daerah dan pasar-pasar guna memudahkan masyarakat untuk lebih dekat dengan perbankan, hal ini dapat dilihat dari visi dan misi sebagai berikut.
1. visi dan misi
visi : bersama kita bisa
misi :
– memberikan kredit mudah untuk masyarakat sektor ekonomi mikro.
– memudahkan masyarakat dalam mengembangkan usaha.
– proses yang mudah dan cepat.
– pelayanan terbaik untuk nasabah.
Nama : Malikul Kandias
Kelas : E( sabtu-minggu)
Mata Kuliah : Manajemen Pemasaran
Quiz I ( praktek pemasaran sektor publik dan pemerintah daerah (isu-isu penting))
Kabupaten sarolangun merupakan kabupaten baru hasil dari pemekaran kabupaten sarolangun bangko, kemajuan kabupaten sarolangun sebagai kabupaten yang baru berjalan selama 10 tahun dapat dikatakan cukup signifikan. hal ini dapat dilihat dari sektor pembangunan dan sektor perekonomian, dalam sektor perekonomian kemajuan ini dapat dilihat dari banyaknya investor asing yang menanamkan modalnya pada Kabupaten Sarolangun, selain itu PEMKAB Sarolangun berhasil mencapai target penerimaan asli daerah (PAD).
Kabupaten sarolangun sendiri memiliki visi dan misi yaitu menciptakan “ SAROLANGUN EMAS “ (Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera )
DPPKAD sebagai SKPD yang mengelola dan mengelola keuangan dan aset daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD ( pendapatan asli daerah )kabupaten sarolangun, adapun program pemasaran yang dilakukan DPPKAD untuk mencapai tujuannya yaitu :
Pangsa pasar : Masyarakat yang menjadi wajib pajak dan pihak rekanan yang mengerjakan pekerjaan proyek di kabupaten sarolangun.
Produk yang dihasilkan : Target Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) di sektor pedesaan dan perkotaan sebesar 100%.
Strategi dalam pencapaian tujuan :
1. Melakukan koordinasi kerja dengan KPPTS dalam proses perizinan ( IMB, SITU, SIU, Galian C )
2. Melakukan koordinasi dengan perangkat desa/kelurahan dalam usaha penagihan Pajak Bumi Bangunan.
3. Melakukan sosialisasi terhadap para wajib pajak ( masyarakat dan pihak rekanan ) dan melakukan himbauan dalam bentuk spanduk dan baliho.
4. Melakukan pengukuran langsung terhadap objek pajak ( khusus IMB dan Galian C )
Pada tahun 2009 ini, Kabupaten Sarolangun melalui DPPKAD berhasil membuktikan kesungguhannya dalam upaya pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor pedesaan dan perkotaan sebesar 100% ( Rp. 995.240.000,-). Berdasarkan ketentuan yg berlaku, maka atas keberhasilan ini PEMKAB Sarolangun berhak mendapatkan insentif dari Pemerintah Pusat sebesar 2 s/d 3 Milyar rupiah. Insentif ini akan dimanfaatkan sebagai Pendapatan Asli Daerah.
Keberhasilan ini akan meningkatkan daya saing Kabupaten Sarolangun terhadap Kabupaten-Kabupaten lainnya di Provinsi Jambi bahkan Kabupaten se-Indonesia.
Nama : BURLIAN SAPUTRA
Kelas : Eksekutif
Semester : I
Lokal/Ruang : D/E
STRATEGI PEMASARAN PADA
RSUD Prof Dr H Chatib Quzwain
KABUPATEN SAROLANGUN
1. VISI DAN MISI
V I S I
• Tewujudnya rumah sakit yang unggul dan menjadi pilihan utama masyarakat Sarolangun dan sekitarnya
M I S I
• Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan paripurna dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
• Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesejahteraan karyawan.
• Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) sesuai dengan prosedur dan standar.
• Menyediakan pelayanan pendidikan dan penelitian.
• Menyediakan pelayanan non fungsional.
2. Program Pemasaran
Pangsa pasar dari RSUD Prof Dr H Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun adalah masyarakat kabupaten sarolangun dan sebagian masyarakat kabupaten musi rawas sumater selatan.
Untuk saat ini RSUD Prof Dr H Chatib Quzwain belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, akan tetapi jika dibandingkan dengan sebelum adanya rumah sakit ini maka kualitas pelayanan, efisiensi dan biaya jauh lebih menguntungkan masyarakat. Sebagai contoh : biasanya kalau rawat inap pasien harus di bawa ke ibukota atau di kabupaten tetangga.
3. Strategi yang telah dan sedang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan :
strategi pemasaran RS adalah promosi Promosi RS dikonotasikan dengan membujuk serta mengarahkan seseorang agar mengunjungi RS tertentu. padahal seperti yang kita ketahui bahwa promosi merupakan salah satu media yang sangat baik, bahkan beberapa RS juga mulai menerapkan kegiatan-kegiatan kehumasan (public relations) .Saat ini, RS tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai institusi sosial belaka, tetapi sudah menjadi institusi yang bersifat sosio ekonomis.Dengan paradigma baru ini, kaidah-kadiah bisnis juga berlaku bagi “industri” RS, tanpa harus meninggalkan jati diri RS sebagai institusi sosial yang sarat dengan norma, moral, dan etika.Saat ini, belum ada pedoman pengiklanan yang jelas bagi RS sementara kebutuhan akan pedoman pengiklanan tersebut sangat diperlukan agar RSUD Prof Dr H Chatib Quzwain mampu bersaing dengan pelayanan RSUD Di Daerah Lain. Oleh karena itu, sudah saatnya RSUD Prof Dr H Chatib Quzwain berpromosi agar masyarakat kita mendapatkan informasi yang cukup mengenai jenis pelayanan maupun fasilitas yang ada di sebuah RSUD Prof Dr H Chatib Quzwain ,Rumah Sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan membutuhkan media promosi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun pelayanan RS merupakan jenis pelayanan yang unik dan berbeda bila dibandingkan dengan bidang jasa pelayanan yang lainnya. Pedoman etik yang jelas sangat diperlukan dalam melakukan promosi bagi Rumah Sakit sehingga pedoman etik yang dibuat dapat menjadi acuan bagi Rumah Sakit dalam melakukan promosi.
PROGRAM PEMASARAN RSUD Prof Dr H Chatib Quzwain Sarolangun.
Internal :
1. Meningkatkan frekuensi promosi.
2. Meningkatkan motivasi kerja dan memenuhi kekurangan tenaga ahli.
Eksternal :
1. Strategi price dengan penyesuaian tarif rawat jalan dan tarif khusus untuk langganan.
2. Kerjasama dengan RSUD-RSUD yang lebih maju.
salam sejahtera pak Jo
konfirmasi tugas saya sudah masuk apa belum.?soalnya tugas dah saya kirim hari senin tgl 26 okt 09. Diky (clas e sabtu minggu)
Nama : Diah Ayu Puspitasari
Kelas : C Malam Magister Manajemen UNJA
Selamat sore dan salam sejahtera Pak Jo
Berikut pemaparan saya terhadap makalah “Praktek Pemasaran sektor Publik dan Pemerintahan daerah.” Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan saya dalam memasukkan tugas yang bapak berikan.
PENDAHULUAN
Proses kehidupan membuat manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan pemasaran. Zaman dahulu proses demikian disebut barter atau pertukaran. Proses ini diperlukana karena kebutuhan setiap individu berbeda. Kebutuhan yang heterogen memaksa manusia untuk melakukan proses ini. Setelah peradaban berubah menjadi lebih maju manusia memiliki alat tukar barang untuk menetukan nilai tukar suatu barang, dan proses tersebut akhirnya beradaptasi menjadi proses jual beli. Jual beli adalah proses pertukaran suatu barang dengan alat tukarnya yang disebut uang. Proses yang terjadi berabad-abad ini pada akhirnya memicu berbagai upaya dari produsen untuk dapat menarik perhatian calon konsumen. Konsep seperti ini dewasa ini dikenal dengan konsep pemasaran.
Pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikandan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik pada pembeli yang ada, maupun pembeli potensial. ( Stanton; Pengantar Bisnis; 1998 ). Melalui konsep ini jelas terlihat bahwa produsen, menciptakan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen produce what we can sell. Atau dengan kata lain konsumen atau pelanggan menjadi prioritas utama edalam proses pemasaran.
Dalam hal ini, pemerintah juga dapat disebut sebagai produsen, karena dalam sebuah pemerintahan pasti mengupayakan kesejahteraan rakyatnya melalui sektor-sektor publik dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam pemerintahan tersebut. Pelayanan publik adalah pelayanan public adalah serangkaian aktifitas yang di lakukan oleh Negara dalam pemenuhan seluruh kebutuhan masyarakat dalam hal kaitannya dengan kebutuhan khalayak banyak. Untuk menunjang hat tersebut, maka dibentuklah sarana dan prasarana publik. Pelayanan publik menjadi parameter tingkat keberhasilan keberhasilan Negara dalam melakukakn aktivitas politiknya di tengah kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Karena hal ini berimplikasi besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam ranah praksis, Negara dalam memberikan satu bentuk pelayanan public terhadap masyarakat adalah dengan membentuk administrator, atau yang biasa dikenal dengan birokrasi. Kalangan akademisi politik berasumsi bahwa pemerintah dan administrasi adalah dua sisi mata uang yang sangat amat erat hubungannya dalam membangun ekosistem kepemerintahan. Baik itu dalam sector pendidikan, kesehatan, jasa dll.
Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa peranan membangun ekonomi daerah, sektor publik membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Otonomi daerah yang sedang dijalankan saat ini, membuat pemerintah daerah bekerja keras untuk membangun daerahnya sehingga bisa mandiri secara financial dan menjadi daerah yang maju dibidang ekonomi dan pembangunan.
Kabupaten Bungo adalah salah satu daerah Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, semula merupakan bagian dari Kabupaten Merangin, sebagai salah satu kabupaten dari keresidenan Jambi yang tergabung dalam propinsi Sumatera Tengah berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1948. Dan saat ini menurut UU No 7 tahun 1965 Kabupaten Muara Bungo Tebo beribukota di Muara Bungo dengan luas wilayah 7.160 km² terdiri dari 17 kecamatan. Wilayah ini sedang berupaya membenahi diri dengan menciptakan terobosan baru agar bisa menjadi kabupaten yang mandiri. Kabupaten ini memiliki pertambangan yang merupakan aset bagi Bungo yang banyak diincar investor. Dalam bidang pertanian Kabupaten Bungo sedang menggalakkan pertanian organik ramah lingkungan. Sedangkan dalam dunia pendidikan terjadi peningkatan jumlah sarana dan prasarana. Yang menunjang pendidikan di kabupaten ini. Masyarakat kabupaten Bungo pun sudah mengenal arti pentingnya pendidikan. Bahkan belakngan ini, Dinas Pendidikan tengah mencoba menawarkan sekolah berstandar internasional. Fitur-fiitur tersebut meliputi peningkatan kualitas tenaga pengajar, peningkatan fasilitas belajar mengajar, dan system belajar mengajar yang strategis, terencana dan berbasis teknologi informasi.
Untuk bidang kesehatan secara umum sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan dinas kessehatan mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. (www.bungokab.go.id). Namun Muara Bungo sedang menyelesaikan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Bungo. Rumah sakit yang ditargetkan resmi berdiri pada 2010 ini, dipersiapkan menjadi percontohan bagi wilayah sekitarnya karena dibangun lima lantai dengan fasilitas memadai. Saat ini, untuk tahap awal, Pemkab Bungo juga tengah menyekolahkan sembilan orang dokter untuk mendapatkan spesialisasi yang akan mendukung pelayanan RSUD Muara Bungo kelak. Karena selama ini warga Bungo harus ke luar kota, antara lain, ke Medan (Sumatra Utara), Padang (Sumatra Barat), bahkan Jakarta dalam upaya mencari layanan pengobatan dan kesehatan yang memadai. Ada sembilan dokter yang tengah dikirim untuk tugas belajar itu meliputi pendidikan spesialis ortopedi, neurologi, patologi anatomi, patologi klinis, radiologi, dan urologi. Pemerintah Kabupaten berencana menjadikan Rumah Sakit ini sebagai Rumah Sakit tipe B.
Dalam bidang perizinan dalam hal ini Satuan kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) sering kali bertindak tidak tegas. disetiap sudut kota, dan mirisnya, 60 % dari reklame tersebut dipasang tanpa melalui perizinan dinas pendapatan daerah ( Jambi Independent, 10 Oktober 2009), alhasil, asset pemerintah daerah hilang, pendapatan yang mestinya masuk ke kantung k dalam hal ini dinas tata kota dan dinas pendapatan daerah dalam menjalankan PERDA, membuat pemerintah daerah jambi kecolongan. Mengapa demikian, kita lihat gambaran provinsi jambi sekarang. Begitu banyak Reklame yang dipasang as daerah, hanya lewat saja. Yang lebih menyedihkan, reklame tanpa izin yang menjamur, malah merusak keindahan kota. Pertambangan batu bara menarik cukup banyak minat investor dari dalam negri, maupun luar negri. Namun faktanya, setelah berjalan beberapa tahun, feed back yang didapat, ternyata tidak seperti yang diimpikan. Infrastruktur yang rusak berat, Tidak berjalannya Reklamasi, membuat pemerintah daerah ketar-ketir, pemerintah daerah mulai merasa pembagian hasil kepada pemerintah daerah terhadap pendapatan hasil bumi tersebut tidak berimbang. Sebuah sketsa yang seharusnya tidak terjadi jika pemerintah membuat suatu perencanaan yang strategis dari awal, saat proses perizinan. (www.jambiprov.go.id).
ANALISIS PROGRAM PEMASARAN
a. Bidang Pendidikan
• Pangsa Pasar dan Program Pemasaran yang sejalan dengan Visi Misi Bungo
Saat ini SKPD Bungo sedang berupaya meluncurkan produk barunya dalam dunia pendidikan yang berupa pendidikan berbasis IT, dan pendidikan berstandar internasional. Dapat disimpulkan bahwa program pemasarn terkini dari Dinas Pendidikan adalah dengan meluncurkan produk baru, yang belum pernah ada di Kabupaten Muara Bungo.
Terobosan baru ini pun berhasil menarik simpati banyak pihak, hal ini disebabkan oleh kesadaraan masyarakat akan pentingnya pendidikan yang bermutu. Namun hal ini juga akan berdampak buruk, jika Dinas Pendidikan hanya terfokus pada program sekolah berstandar internasional saja, karena produk ini hanya bisa di konsumsi oleh kalangan terbatas, dikarenakan harganya lebih mahal dibanding sekolah-sekolah lain pada umumnya. Kecuali jika pendidikan berbasis IT ini mulai diterapkan dismua sekolah di Kabupaten Muara Bungo. Dan jika diterapkan disemua sekolah di Bungo, program ini baru bisa dilakukan bertahap. Karena sarana dan prasarana pendukungnya pun dibeli atau diadakan oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan secara bertahap pula.
Pendidikan berstandar internasional yang baru dimulai ini, saat ini ditujukan untuk membidik pasar kalangan menengah atas. Karena pendidikan semacam ini masih jarang, dan belum dimulai di sekolah-sekolah umum. Maka biaya pendidikannya pun cenderung lebih mahal. Jelas terlihat produk baru ini memiliki pangsa pasar yang lebih sedikit dibanding jumlah pasar yang ada.
Kondisi mutu pendidikan di Kabupaten Muara Bungo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, diiringi dengan tersedianya peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung program kegiatan belajar mengajar di Muara Bungo. Sejalan dengan misi kabupaten Bungo yang ingin meningkatkan sumber daya manusianya. Karena dengan pendidikan yang baik dan bermutu, diharapkan dapat menurunkan angka penggangguran. (www.bungokab.go.id)
• Identifikasi Program Pemasaran
Segmentasi yang dilakukan dinas pendidikan dalam meluncurkan produk terbarunya sangat terlihat jelas. Sampai saat ini pasar tersegmentasi pada kalangan menengah atas. Strategi yang diambil Dinas Kesehatan melalui segmentasi yang terarah seperti ini, dapat memudahkan departemen tersebut untuk memasarkan produknya, dan mendapatkan perhatian dari pasar sasaran. Dinas Pendidikan dinilai jeli dalam membaca perilaku konsumen yang sering mencari variasi dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pendidikan. Karena dalam beberapa situasipembelian dilandasi dengan keterlibatan konsumen yang rendah tapi perbedaan merek / jenis produk yang ditawarkan bersifat nyata. Disinilah konsumen banyak melakukan peralihan merek taupun jenis produk yang di konsumsi. ( Kotler 2000; 24 )
•Program Pemasaran dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing
Program segmentasi jika dilakukan terarah pada semua bidang akan menghasilkan hasil penjualan produk yang sempurna. Bidikan pasar yang tepat akan membawa dampak positif bagi daur hidup produk (product life cycle).
Segmentasi yang tepat sasaran, disusul dengan penetapan target pasar dan pemosisian produk yang mengena di benak konsumen akan menjadi senjata handal untuk dapat sukses dalam proses pemasaran produk. ( Kotler ; 2001 ). Namun sampai saat ini Dinas Pendidikan baru menetapkan segmentasi pada produk barunya, belum sampai pada moment targetting dan positioning. Maka jika ketiga tahapan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan produk pendidikan berstandar internasional dapat meningkatkan daya saing dalam dunia pendidikan, yang mampu menciptakan keunggulan dari kabupaten lain di Jambi.
b. Bidang Kesehatan
• Pangsa Pasar dan Program Pemasaran yang sejalan dengan Visi Misi Bungo
Peranan Dinas Kesehatan dalam menunjang kesehatan masyarakat Kabupaten Bungo terlihat belum maksimal. Walaupun dalam segi peningkatan mutu gizi yang diukur dari dari kondisi balita-balita di Kabupaten Bungo menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun belum bisa memberikan pelayanan yang sempurna karena belum memiliki Rumah Sakit yang sesuai dengan standar mutu yang baik dan sarana serta prasarana yang lengkap, atau paling tidak fasilitas yang sesuai standar.
Peningkatan fasilitas dan jumlah tenaga medis memang terlihat mengalami kenaikan pertahun, namun hal ini masih belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Bungo dalam bentuk pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar mutu yang baik.
Ironis sekali disaat competitor, daerah lain, sedang menggembor-gemborkan program berobat gratis, pemerintah daerah jambi masih melihat hal ini dalam sebuah wacana. Jika kita analisa, mungkin permasalahannya ada pada sumber dana, pendapatan daerah yang masih tergolong rendah, membuat pemerintah kita bingung untuk mengalokasikan dana tersebut bisa didapatkan dari mana.
Pangsa pasar dari pelayanan Dinas Kesehatan adalah seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Muara Bungo. Dalam hal ini segmen pasar dan tareget pasarnya pun sudah terlihat jelas. Segmen pasarnya adalah seluruh lapisan masyarakat di Provinsi jambi sedangkan target pasar utamanya adalah masyarakat Kabupaten Bungo. Sejalan dengan visi misi Bungo yang ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan ingin mengembangkan potensi lokal guna mengembangkan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan secara luas.
• Identifikasi Program Pemasaran
Saat ini Dinas Kesehatan Muara Bungo sedang berupaya memperbaiki mutu pelayanan Rumah Sakit yang ditawarkan untuk masyarakat, yang kondisinya masih dibawah standar. Bungo berupaya memposisikan dirinya sebagai Rumah Sakit Umum Daerah yang bisa dikategorikan dalam RS tipe B, yang diharapkan kelak dapat menjadi RSUD percontohan bagi daerah lain di Jambi.
Maka dalam rangka penciptaan positioning tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Bungo melakukan berbagai upaya antara lain, menyekolahkan sembilan orang dokter, untuk mendapatkan tenaga dokter spesialisasi yang diharapkan dapat mendukung pelayanan RSUD Muara Bungo. Hal ini juga ditujukan untuk melengkapi persyaratan untuk dapat menjadi Rumah Sakit kategori B, yang menstandarkan memiliki sebelas dokter spesialis dari berbagai jenis spesialisasi. Sedangkan saat ini, Muara Bungo baru memiliki tujuh orang dokter spesialis. Selain itu Pemerintah Kabupaten Muara Bungo dibantu dengan Dinas Kesehatan setempat sedang mengupayakan fasilitas penunjang Rumah sakit tersebut. Seperti melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung proses pelayanan pengobatan secara bertahap. Pembangunan gedung Rumah Sakit yang direncanakan akan memiliki lima lantai, sedang dilakukan dan proses pengerjaannya diprediksi akan selesai pada tahun 2010 mendatang.
Jika positioning yang akan diterapkan berhasil, tentunya dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai maka RSUD di Kabupaten ini akan menjadi RSUD yang terbaik dan menjadi RSUD percontohan bagi RSUD daerah lain di Jambi.
• Program Pemasaran dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing
Positioning adalah proses memposisikan diri / merek produk di benak pelanggan. ( Kertajaya; 2005 ).
Proses positioning akan berhasil jika didukung oleh differensiasi yang unggul. Differensiasi yang tepat sasaran, yang mampu mnunjukkan keunggulan produk, sehingga membedakan suatu produk dengan produk lain yang ada di pasar.
Proses positioning Rumah Sakit Umum Daerah bertipe B yang juga diharapkan mampu berdiri sebagai Rumah Sakit percontohan, akan dapat berhasil jika didukung oleh sarana dan prasarana atau fasilitas yang lengkap. Juga harus didukung oleh tenaga medis yang andal dan memadai, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Sehingga hal tersebut jelas akan membedakan RSUD tersebut dengan RSUD lain di Provinsi Jambi.
Pelayanan terhadap publik ini pun dapat berhasil jika pelaku-pelaku pelayanan sektor publik terjamin mutu kesejahteraan hidupnya, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Muara Bungo. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Ewing dan Caruana (2000) menegaskan bahwa pelanggan dibedakan menjadi dua: 1) pelanggan internal dan 2) pelanggan eksternal. Dalam konteks ini adapun pelanggan yang harus diprioritaskan adalah pelanggan internal. Dengan demikian karyawan semata-mata bukan lagi disebut pemangku kepentingan akan tetapi pangsa pasar yang harus didahulukan. Bilamana karyawan mendapat kepuasan maka mereka akan terdorong untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan eksternal, karena karyawan sesungguhnya adalah alat pemasaran daripada satu pemerintah daerah.
c. Bidang Perijinan
• Pangsa Pasar dan Program Pemasaran yang sejalan dengan Visi Misi Bungo
Sumber Daya Alam baru yang seharusnya dapat diandalkan adalah pertambangan batubara, dengan nilai kalori batubara yang tergolong tinggi ( 5000 – 6900 kkal ; sumber PT. NTC pemegang Kuasa Pertambangan sebagian pertambangan batu bara di Muara Bungo ). Namun feed back yang di dapat tidak sesuai. Infrastruktur yang menjadi rusak berat, tidak ada reklamasi, pembagian hasil dengan Pemerintah Daerah pun tidak berimbang. Hal ini seharusnya tidak terjadi jika ada perencanaan saat proses perijinan dijalankan.
Walaupun demikian pemasaran batubara juga belum diusahakan dengan baik, selain itu pembangunan industri yang menggunakan bahan baku batu bara juga belum ada. Potensi untuk Pengembangan Energi di Kabupaten Bungo sangat prospektif karena saat ini terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan energi listrik. Peluang investasi di sektor energi ini antara lain berupa pengadaan listrik baik untuk perkotaan maupun pedesaan, dan pembangunan PLTU mini di pusat produksi batubara dengan menggunakan batubara kalori rendah namun kualitasnya sangat bagus. Pangsa pasar dari Dinas Perijinan adalah semua investor yang berminat dalam dunia pertambangan, baik investor dalam negeri ataupun investor asing. Hal ini akan membantu terwujudnya visi misi Bungo yang ingin mengembangkan potensi lokal, mengembangkan potensi unggulan daerah, meningkatkan upaya pengelolaan Sumber Daya Alam dan mineral berwawasan lingkungan, serta menurunkan angka penggangguran.
• Identifikasi Program Pemasaran
Kabupaten Muara Bungo sudah mengetahui produk andalan mereka yaitu batu bara. Namun karena keterbatasan di berbagai bidang antara lain, listrik tidak memadai, pengangkutan ( alat pengangkut yang terbatas ), jalur distribusi / jalan yang rusak. Melihat kondisi ini otomatis investor akan menawar dengan harga rendah. Promosi pun belum dapat dilakukan karena belum didukung fasilitas yang memadai.
Secara umum Dinas Perijinan sudah menyadari produk unggulan dari Kabupaten Bungo, namun belum bisa menciptakan harga yang pantas karena belum didukung infrastruktur yang memadai. Untuk pemilihan tempatnya pun, khususnya yang menghasilkan belum dikelola dengan matang. Sehingga promosi sulit dilakukan.
• Program Pemasaran dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing
Dinas perijinan dapat membantu mencover semua kendala diatas dengan memberikan perijinan sesuai prosedur yang berlaku kepada investor. Dengan mensyaratkan investor dapat memberikan feed back yang sesuai dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan, agar memberikan keuntungan yang maksimal bagi Kabupaten Muara Bungo. Melalui pendapatan dari investor, Pemerintah Kabupaten dapat memperbaiki dan mengelola serta menyediakan fasilitas yang mampu mendukung operasional pertambangan. Jika semua infrastruktur mendukung, maka akan lebih mudah melakukan program pemasaran.
Strategi awal pengenalan produk ( product )sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Perijinan, namun saat ini hanya sebatas mengenali produk yang dimiliki. Sedangkan penetapan harga ( price ), tempat yang potensial dan jalur distribusi ( place ) dan promosi ( promotion ) belum dapat dilakukan. Ketiga strategi itu baru dapat dilakukan, jika pengadaan fasilitas dan perbaikan infrastruktur sudah berjalan. Bauran Promosi atau Marketing Mix ( Jerome Mc Carthy ) dapat membantu Dinas Perijinan dalam memasarkan produk unggulan Kabupaten Muara Bungo.
Daftar Referensi :
1. Kotler & AB Susanto 2000 “ Manajemen Pemasaran di Indonesia. Analisis Perencanaan Implementasi dan Pengendalian Jilid I “’
2. Kotler & AB Susanto 2001 “ Manajemen Pemasaran di Indonesia. Analisis Perencanaan Implementasi dan Pengendalian Jilid II “’
3. Kertajaya 2005 “’ Positioning, Differensiasi, Brand ”’
4. Pengantar Bisnis 1998
Sekian pemaparan dari saya, terimakasih atas saran dan kritiK atas makalah saya yang akan bapak berikan.
Salam pak Johannes,
JUMADI
KELAS E ( SABTU-MINGGU)
Jika Bisnis Tianshi Online Yang Ingin Anda Jalankan, bergabunglah dengan Situs Pembangun Jaringan Tianshi yang terdepan dan terpercaya.
Keuntungan Member Tianshi :
– Bermitra dengan perusahaan skala intenasional
– Keanggotaan berlaku internasional lebih dari 200 negara
– Bonus free, bukan cicilan (luxury car/yatch/plane/Villa)
– Potensi penghasilan 40jt/bln dengan waktu rata-rata 1-2 tahun
– Sekolah bisnis pengembangan diri, attitude, enterpreneurship
– Keanggotaan berlaku seumur hidup, tidak perlu diperpanjang
– Discount 15% dari harga produk berkualitas
– Stockist dan business centre tersebar di kota-kota di Indonesia
– Pembelanjaan/omzet diakumulasi tanpa batas waktu
– Tidak ada turun peringkat
– Produk Tiens dibutuhkan dari kandungan sampai orang tua
– Tersedia supermarket Banner Store untuk kebutuhan sehari-hari
– Tersedia produk asuransi kecelakaan diri
– Tersedia voucher pulsa GSM & CDMA
Golden Rule Tianshi:
– Tahapan tidak akan pernah turun
– Omzet terakumulasi tanpa batas waktu
– Omzet tidak akan pernah hangus
– Tidak perlu tutup PV/BV di akhir bulan (peringkat tertentu)
VISI PEMIMPIN,
Visi pemimpin akan selalu diikuti oleh para Pengikutnya, Mr.Louis Tendean visinya adalah membangun jaringannya mendunia, dan beliau akan dengan sendirinya bisa menguasai dunia dengan Visinya.
Bila beliau ingin menjadi Director Tianshi, berarti Purno Wasono akan mengikutinya minimal Gold Lion akan diraihnya disertai kesuksesan jaringannya minimal dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bukankah itu sudah dibuktikkan oleh beliau dalam waktu 4,5 bulan peringkat *8 (baca: bintang 8) bisa diraihnya, demikian pula jaringan yang jauh dibawahnya seperti Mas_Poedjo, Pak Syafril, Pak Ikbal, Pak Yudi serta yang lainnya sudah berani melangkah kedepan dengan menaikkan katupnya sewaktu berperingkat masih * 4 (baca: bintang 4) mau naik peringkat *5 (baca bintang 5) , sudah berani membeli mobil Honda Accord Prestige dengan bonus-bonus Tianshi yang ditabungnya untuk menaikkan posturnya Leadernya. Karena apa..?
Karena mas_poedjo itu ingin mematahkan anggapan serta pandangan miring dan negatif tentang Network Marketing (MLM kata banyak orang, sedang kata beliau bisnis Mulut Lewat Mulut) yang disertai dengan keyakinan dan semangatnya yang membara bahwa dengan kerja kerasnya membangun jaringan disertai keyakinan semua akan tercapai (beliau meng afirmasikan kerja keras serta aura positipnya dari upline Pak Syafril saya (Poedjo) harus bisa dan dapat membeli mobil Honda Accord dalam waktu dekat).
Karena Tianshi adalah satu-satunya Network Marketing yang dapat memberikan rewardnya sesuai dengan Visi dan Misinya Mr.Lee sang Pendiri Tianshi dan Bp.Louis Tendean sebagai Pendiri Support system Unicore, yaitu menyehatkan umat manusia dan mensehjaterakan masyarakat, dan memberikan penghasilan kepada membernya dengan penghasilan yang tidak ada batasnya (eksponential katanya sambil tertawa hehehe…) serta reward sebagai penghargaan atas kemenangan, dalam membangun jaringan.
Ikuti 7 Langkah ini, maka kesuksesan akan menjadi milik anda.
1. Impian & Sikap
2. Pemakai 100%
3. Buat Daftar Nama
4. Mengundang & Prospekting
5. Presentasi
6. Follow Up
7. Gunakan Alat Bantu
– Buku
– Kaset
– Pertemuan
1. Impian & Sikap
Tentukan terlebih dulu apa yang ingin anda capai melalui bisnis Tianshi ini dan tentukan kapan impian tersebut anda raih … Untuk memperjelas impian atau tujuan yang ingin anda raih buatlah sebuah “Dream Book”, buku mengenai apa yang anda inginkan. Anda bisa menempelkan gambar mobil yang anda inginkan di buku tersebut dan tuliskan kapan tepatnya mobil tersebut anda miliki, atau bila anda menginginkan pergi berlibur ke luar negeri, tempelkan gambaran dari negara tujuan anda tersebut di buku ini dan tentukan kapan itu akan anda lakukan, dsb. Karena impian anda bisa anda wujudkan melalui Tianshi, maka buatlah target-target jangka pendek untuk sampai pada impian anda tersebut.
Tentukan “Goal Setting” anda :
• Kapan anda menjadi Bintang 4 ? (bulan/tahun)
• Kapan anda menjadi Bintang 5 ? (bulan/tahun)
• Kapan anda menjadi Bintang 6 ? (bulan/tahun)
• Kapan anda menjadi Bintang 7 ? (bulan/tahun)
• Kapan anda menjadi Bintang 8 ? (bulan/tahun)
• Kapan anda menjadi Bronze Lion ? (bulan/tahun)
• Kapan anda menjadi Silver Lion ? (bulan/tahun)
• Kapan anda menjadi Gold Lion ? (bulan/tahun)
Dan dalam proses mencapai impian anda di Tianshi, maka postur / sikap anda haruslah terjaga dengan baik dan selalu memiliki sikap yang positif, seperti :
• Sikap anda terhadap bisnis ini, apakah anda melihatnya sebagai bisnis kecil atau bisnis yang besar yang akan mewujudkan semua impian-impian anda.
• Sikap untuk belajar dari para upline & leader yang memang telah terbukti sukses di bisnis ini.
• Sikap untuk bekerja dengan pintar, yaitu dengan mengikuti sistem yang ada.
• Sikap anda terhadap penolakan-penolakan yang akan anda alami dalam membangun bisnis ini.
• Sikap untuk mengatasi masalah dan persoalan-persoalan yang ada dalam menjalankan dan membangun bisnis ini.
2. Pemakai 100%
Di Tianshi, anda tidak disarankan untuk menjual, Anda cukup menjadi pemakai 100% dari produk-produk Tianshi. Keuntungan dari pemakai 100% ini berarti anda akan mengetahui secara nyata manfaat dari produk-produk Tianshi, menjadi sehat dan akan di tiru pula oleh setiap downline. Minimal gunakan / konsumsi 1 atau 2 produk kesehatan Tianshi untuk menjaga kesehatan anda agar selalu prima.
3. Membuat Daftar Nama
Daftar nama ini akan mempermudah anda untuk mengingat siapa saja yang akan dan yang telah anda informasikan mengenai bisnis Tianshi anda dan dari daftar nama tersebut mempermudah anda melakukan penilaian terhadap masing-masing prospek. Lakukan ini tertulis di buku khusus untuk daftar nama. Walaupun anda sudah kehilangan kontak no telp/alamat dsbnya tetap tulis namanya, nanti tinggal anda lengkapi.
4. Mengundang
Dalam proses mengundang, terlebih dahulu lakukan pembicaraan awal yang akan menggiring prospek ke pertemuan bisnis yang anda buat atau mengarah memasuki website bisnis anda. Khusus bagi pengembangan online, mengundang secara online, anda bisa menggunakan kartu nama maupun iklan-iklan di internet dan memasukkan alamat web anda ke search engine yang ada di Internet.
5. Presentasi
Presentasi dan Follow up adalah pintu utama anda untuk sukses di bisnis Tianshi, tanpa presentasi & Follow up, anda tidak akan pernah bisa menemukan kesuksesan anda di Tianshi. Ada beberapa jenis presentasi yang bisa anda lakukan, yaitu :
• Presentasi One To One. Anda melakukannya sendiri berbicara dengan prospek.
• Presentasi Home Meeting. Anda mengundang banyak orang.
• Presentasi Umum (OPP). Presentasi yang diadakan di sebuah gedung/hotel.
• Presentasi Online. Web site akan bekerja 24 jam sehari untuk menjelaskan bisnis Tianshi Anda ke pengunjung, walaupun pada saat itu anda sedang tidur.
6. Follow up
Sedangkan Follow up dijalankan tidak lebih dari 3 hari sejak prospek mendapatkan presentasi. Untuk mereka yang belum bergabung diharapkan follow up akan membuat prospek bergabung dalam bisnis Tianshi dan yang kedua untuk yang baru bergabung diharapkan akan membuat mereka bisa menjalankan bisnis Tianshi dengan benar, yaitu dengan menduplikasi anda. Langkah-langkah follow up, adalah sbb :
• 15-20 menit pertama, menggali kebutuhan prospek serta bangun Impian mereka.
• 15-20 menit kedua, ajarkan membuat daftar nama dan pemilahan prospek.
• 15-20 menit ketiga, tawarkan untuk menghadiri pertemuan/presentasi umum.
7. Alat Bantu
Dengan alat bantu, kesuksesan anda bisa dengan mudah dan cepat anda raih. Anda bisa menghemat waktu dan kerja anda, namun dengan hasil yang lebih pasti dan memuaskan. Alat bantu yang tersedia di Tianshi adalah sbb :
Buku-Buku Bacaan Yang Direferensikan
• Kesaksian Produk Tianshi
• Pendalaman Marketing Plan Tianshi
• Buku Panduan Kerja Jaringan
• Profile Of Sukses
• Solusi Kreatif Menuju Sukses
• Berpikir & Berjiwa Besar
• Cashflow Quadran
• Rich Dad, Poor Dad
• The Wave 4 Way to Building Your Downline
• Dll.
Kaset-Kaset Tianshi
• Basic Pack (ada 4 kaset dasar menjalankan Bisnis Tianshi)
• Distributor Inti
• Kisah Sukses
• Kerja Melebar
• Kerja Kedalam
• Tanya Jawab Kalsium & Cordyceps
• Dll.
Pertemuan
• OPP (Open Plan Presentation)
• Sukses Seminar
• Weekend Seminar
• Gold Lion Fokus
• Dll.