Johannessimatupang’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

PEMANFAATAN ICT DALAM PEMBELAJARAN di PT


Halaman ini diperuntukkan sebagai sarana latihan bagi peserta Pelatihaan Applied Approach (AA) Universitas Jambi, 1-6 July 2013. Guna mengisi nilai sebagaimana disampaikan oleh panitia, disampaikan kepada peserta bahwa penilaian akan menggunakan halaman ini sebagai sarana. Halaman ini akan dihilangkan manakala pelatihan selesai dilaksanakan.

SUKSES UNTUK SEMUA PESERTA
Contoh Pedoman Blog AA Contoh Pedoman Penilaian Tugas Juni 2013
Powerpoin Pelatihan
AA 01-tik-untuk-pembelajaran-revisi july 2013

AA Pemanfaatan ICT dalam Pembelajaran Juni 2013
Contoh GBPP
Blog GBPP Manajemen Stratejik Juni 2013
Blog Tugas Pelatihan AA Juni 2013

Juli 2, 2013 - Posted by | Uncategorized

45 Komentar »

  1. 1. Menurut Hatta Rajasa : “ demi untuk pengurangan fiskal, dalam rangka kesejahteraan masyarakat” menurut hemat saya sebelum Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, terutama relevansinya untuk mengatasi masyarakat miskin sebaiknya perlu kajian dan didukung dengan data-data yang akurat untuk menghitung itu semua, satu contoh mengapa BLSM salah sasaran menurut kepala BPS pusat Suryamin (berita Metro hari selasa 2 Juli 2013) data BPS tersebut bersumber dari data masyarakat miskin tahun 2011. Nah belum lagi laju persentase kenaikan harga sembako menjelang banyaknya permintaan pasar menjelang bulan Puasa tahun ini. Membuat kebijakan ini semakin “jauh panggang dari api”

    2. Kenaikan BBM memang tidak dapat dihindari, hanya saja momentumnya harus dijadwalkan dengan timing estimasi dan kalkulasi yang tepat disamping itu pula pemerintah siap meninggalkan kepentingan-kepentingan politik jangka pendek, dan pemerintah harus menyiapkan perangkat yang dinamis untuk memantau gejolak pasar sebelum dan sesudah kebijakan BBM tersebut. Menurut saya pemerintah menyediakan media sosialisasi informasi harga kebutuhan pokok, ala Suharto melalui Televisi, Radio bahkan perangkat electrik running text di tempat-tempat umum, untuk stabilitasi harga.
    Nama : Albayudi, S.Hut
    Nip : 196410271999031001
    Fakultas : Pertanian, UNJA

    Moment menjadi penting. Pertama momen diupayakan agar tidak berdekatan dg Pemilu agar satu partai tidak kehilangan citra. Tapi, moemen menjadi tujuan sekarang karena momen apapun ada yg numpang untuk mendapat nilai tambah. Yah, momen.

    Komentar oleh Albayudi, Fak Pertanian | Juli 2, 2013 | Balas

  2. Nunung Fajaryani, S.Pd., M.Pd
    NIP 198106182009122001
    Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

    1) Menurut pendapat saya, pengurangan subsidi BBM bukanlah satu-satunya cara yang bisa ditempuh untuk memberantas kemiskinan. Pada kenyataannya efek dari subsidi tersebut tidak memberi pengaruh nyata untuk membantu mengurangi kemiskinan. Apakah subsidi BBM tersebut memang diperuntukkan untuk rakyat miskin?Siapa sebenarnya yang menikmati subsidi tersebut? Sangat miris sekali rakyat miskin harus memikirkan beban kebutuhan hidup sehari-hari yang melambung tinggi dan ditambah lagi dampak dari kenaikan BBM untuk kegiatan sehari-hari mereka.
    2) Kebijakan menaikkan harga BBM perlu ditinjau ulang untuk semua aspeknya terutama daya beli masyarakat kita yang saat ini belum memiliki kemampuan mandiri secara finansial, masyarakat kecil lebih banyak bergantung kepada swasta atau orang lain dan bisa dikatakan mereka masih berada di level pekerja saja, belum mampu untuk mencipta, menghasilkan, memproduksi ataupun menikmati hasil jerih payah mereka.

    Setuju, saya kira jauh kaitan antara pemberian subsidi dg upaya memberantas kemiskinan. Karena ada pepatah kuno, jangan beri ikan tapi berikanlah kailnya. Mungkin pengambil kebijakan sudah lupa tuh.

    Komentar oleh Nunung Fajaryani | Juli 2, 2013 | Balas

  3. Usefull information, good job, Pak Jo

    Komentar oleh Wiwaha | Juli 2, 2013 | Balas

    • Nama: Wiwaha Anas S
      NIP: 196407111990011002
      Fakultas Peternakan
      Maaf Pak Jo, kemarin belum sempat berpendapat, sekarang saya coba untuk berpendapat tentang kebijakan BBM
      1. Saya melihat kebijakan BBM in idari sisi politis saja. saya melihat kebijakan ini sangat politis apalagi kalau dihubungkan dengan BALSEM, kalau lihat kebijakan ini hampir sama dengan kebijakan yang pernah dilakukan lima tahun lalu 2008 yaat mau pemilu 2009. dan sekarang terjadi lagi mau pemilu 2014. Berarti pemerintah SBY mengambil manfaat dr kebijakan ini dengan dapat uang untuk dana BALSEM. Kalau dihubungkan dengan menggetaskan kemiskinan sya melihat tidak hubungannya, tapi kalu meningkatkan kemiskinan sy kira jelas sekali, dengan meningkatkatnya harga pasti daya beli masarakat akan semakin berkurang.

      2. Jadi tujuan yang layak sebenarnya pemerintah mau mendapatkan uang cash utk BALSEM, agar mendapat citra yang baik di mata rakyat

      Komentar oleh Wiwaha | Juli 3, 2013 | Balas

  4. Nama : dr. Hanina
    NIP : 19841113 200912 2 003
    Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

    Pengalihan subsidi BBM menjadi Bantuan Tunai Langsung Sementara (BTLS), menurut hemat saya, sangat tidak relevan dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia terutama disebabkan tidak adanya lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang memadai. BTLS tidak dapat menjadi solusi bagi penyebab kemiskinan tersebut. Nilai BTLS yang hanya Rp. 300.000,- per dua bulan tidak cukup untuk dijadikan modal usaha, sehingga hanya akan dihabiskan untuk keperluan konsumtif seperti uang makan atau biaya sekolah. Belum lagi permasalahan dalam menentukan siapakah yang dikategorikan miskin dan layak menerima BTLS tersebut.
    Seharusnya pemerintah lebih kreatif dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Misalnya dana yang sekian besarnya dikucurkan untuk BTLS dapat dijadikan suatu lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja, sehingga masyarakat yang dikategorikan miskin tersebut memiliki sumber pendapatan yang layak dan kontinu. Dengan demikian, tujuan daripada kebijakan BBM tersebut, yaitu pengalihan subsidi kepada masyarakat yang lebih berhak dapat tercapai dengan lebih efektif.

    Ada kekuatiran bahwa BLTS yg diplesetkan menjadi BALSEM oleh Sentilan dan Sentilun hanya sarana politik untuk pencitraan.

    Komentar oleh dr. Hanina | Juli 2, 2013 | Balas

  5. Yusma Damayanti (196603091991032001)
    Fak. Pertanian

    1. Isu APBN kita yang jebol “sekian triliun rupiah” (sekitar Rp. 50 triliun) tahun ini disebabkan oleh subsidi BBM yang cukup spektakuler yaitu sebesar Rp. 400 triliun. Ini mulai terdengar seperti jargon pemerintah atau lagu jelek yang dinyanyikan berulang kali yang setiap kali didengar akan semakin menakutkan dan semakin sulit untuk dihilangkan dari pikiran. Dan alangkah “sexy”-nya pernyataan “subsidi minyak = kemiskinan” bagi mereka yang memiliki agenda politik, dan menginginkan quick win tanpa memikirkan akibatnya bagi masa depan bangsa.
    Karena sesungguhnya tidak ada hubungannya antara minyak, harga minyak, subsidi minyak dan kemiskinan. Justru sebaliknya, sebagai Negara yang menghasilkan minyak, harusnya Indonesia jauh dari kemiskinan. Jadi menurut saya, kebijakan pengurangan subsidi BBM ini hanya sekedar agenda politik yang murahan dan sama-sekali tidak ada hubungannya bagi pemberantasan kemiskinan. Lain halnya apabila pemerintah menghapus subsidi BBM karena kenaikan harga minyak di pasar internasional, karena hanya itulah alasan yang paling masuk akal bagi pemerintah untuk menaikan harga BBM atau menghapus mengurangi subsidi.

    2. Saya sangat mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki perekonomian negara, terutama dalam pemberantasan kemiskinan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah antara lain dengan memperbaiki system pendidikan, kredit micro untuk UKM, peningkatan dan pengawasan koperasi dan yang paling utama adalah pemberantasan korupsi.

    (sumber: Kompasiana, Andika Gunadarma. Ada apa dengan harga BBM Indonesia ?)

    Poin (2) dari jawaban di atas memang perlu diperhatikan karena pemberantasan kemiskinan jangan dilakukan seketika harus terencana.

    Komentar oleh yusma damayanti | Juli 2, 2013 | Balas

  6. Ternyata dengan IT…dunia terbuka luas, dunia itu hanyala sebuah desa….karena bisa dilihat oleh seluruh umat dunia dengan menggunakan IT…..Bravo pak Johannes….Ing ngarso Sungtulodo Ing Madya Mangunkarsa….Tut Wuri Handayani…..Bapak bisa mengartikan dengan membuka jendela IT…..ya kan pak…..

    Komentar oleh NIP. 197504011999032002 | Juli 2, 2013 | Balas

  7. Ternyata dengan IT…dunia terbuka luas, dunia itu hanyala sebuah desa….karena bisa dilihat oleh seluruh umat dunia dengan menggunakan IT…..Bravo pak Johannes….Ing ngarso Sungtulodo Ing Madya Mangunkarsa….Tut Wuri Handayani…..Bapak bisa mengartikan dengan membuka jendela IT…..ya kan pak…..

    Komentar oleh APROLLITA .... NIP. 19750401 199903 2 002 | Juli 2, 2013 | Balas

  8. INDRYANI/198106072008122003/FKIP

    Pengurangan subsidi BBM dapat mengatasi masalah kemiskinan, sebenarnya kebijakan ini tepat kalau saja masyarakat sebelumnya diberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai apa sebenarnya yang menjadi substansi mengapa BBM ini perlu pengurangan subsidinya. Tapi budaya masyarakat yang berkembang saat ini adalah “kalau bisa beli yang murah kenapa harus beli yang mahal” apakah prinsip ekonomi benar-benar tertanam di masyarakat Indonesia, karna saya sering melihat mobil plat merah (mobil dinas) mengisi BBM pada pedagang bensin di pinggir jalan yang seharusnya mereka mengisi pertamax dan banyak sekali penyeludupan, sehingga kebijakan inipun juga gagal total, namun yang terjadi saat ini setelah kebijakan tersebut saya rasa semakin meningkatkan kemiskinan di semua tempat karena diikuti dengan kenaikan harga barang sehingga daya beli masyarakat menjadi rendah, hampir semua harga barang naik hingga mencapai 50-100% yang akan menyebabkan semakin meningkatkan angka kemiskinan. saya rasa banyak sekali masyarakat menengah ke bawah yang merasakan dampak akibat pengurangan subsidi BBM ini.

    menurut pendapat saya yang layak menjadi tujuan dari kebijakan BBM ini adalah memberikan kebijakan kenaikan harga BBM untuk kalangan menengah keatas dan untuk kalangan bawah tetap bisa membeli BBM dengan harga subsidi, sehingga tidak ada gejolak yang besar didalam masyarakat dan kenaikan harga barang bisa diminimalkan sehingga perekonomian bisa stabil, dan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk saling membantu dan tidak selalu tangan di bawah berusaha menjadi tangan yang diatas dan saling membantu. saya rasa ini hal yang sama saja selalu terjadi ketika BBM naik dan kita harus bisa belajar dari pengalaman. salam.

    Komentar oleh indryani | Juli 2, 2013 | Balas

  9. Nama : dr. Amelia Dwi Fitri, M.Med.Ed
    NIP : 198012162008122004
    Fakultas : FKIK prodi Kedokteran
    1. menurut saya kebijakan kenaikan BBM tidak relevan dengan upaya untuk mengatasi kemiskinan, sepertinya kebijakan ini hanya untuk menurunkan beban APBN (mengatasi defisit APBN). Efek dari kenaikan BBM seperti yang selalu terjadi sebelumnya berupa kenaikan harga kebutuhan pokok malah memberatkan masyarakat miskin. Hal ini dapat menyebabkan penurunan status kesehatan dan meningkatkan angka kesakitan, karena masyarakat miskin makin tidak mampu memenuhi standar makanan sehat sesuai gizi yang dianjurkan
    2. Kebijakan kenaikan BBM memang akan menurunkan subsidi karena subsidi sendiri lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu dibanding masyarakat miskin (konsumsi BBM masyarakat mampu lebih besar dari masyarakat miskin), jadi ya bagus juga subsidi dikurangi, hanya saja kebijakan selanjutnya dengan menurunkan BLSM tidak dapat mengimbangi lonjakan harga barang, belum lagi BLSM yang tidak tepat sasaran
    demikian komentar saya, terima kasih atas kesempatannya bergabung Pak Jo 🙂

    Saya kira masalah pengurangan subsidi menjadi sangat kompleks ketika di dalamnya ada niatan yg dikasudkan untuk membangun citra, padahal kehidupan real bukan untuk citra. Mengentaskan kemiskinan bukanlah masalah citra sehingga tidak perlu dikaitkan dg kenaikan BBM.

    Komentar oleh amelia | Juli 2, 2013 | Balas

  10. Dr. Yuni Ratna
    NIP 197006112002122001
    Fakultas Pertanian

    1.Dalam pengendalian hama ada istilah “pestisida digunakan sebagai alternatif terakhir jika teknik pengendalian hama lainnya sudah tidak efektif dan efisien lagi”. Begitu juga halnya dengan tindakan mengurangi subsidi BBM. Pemerintah seharusnya telah melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif (tanpa ada muatan apapun) sebelum mengambil keputusan, karena yang paling merasakan dampak pengurangan subsidi tersebut adalah masyarakat miskin.

    2. Perlu dievaluasi kembali apakah BLSM yang telah dilakukan selama ini efektif dalam membantu rakyat miskin???

    Sepertinya alternatif tidak banyak dijelaskan, seakan-akan pengurangan subsidi menjadi mutlak.

    Komentar oleh Dr. Yuni Ratna | Juli 2, 2013 | Balas

  11. Dr. Husda Marwan (19710321 200012 1001) Fakultas Pertanian
    1. Pengurangan subsidi BBM tidak akan mampu mengatasi masalah kemisikinan karena pengurangan subsidi BBM akan memicu meningkatnya harga-harga barang kebutuhan sehari-hari. Hal ini akan menyebabkan daya beli masayarakat menjadi menurun, sedangkan kemampuan daya beli masyarakat merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan. Pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa subsidi BBM tidak tepat karena sebagian besar dinikmati oleh masyarakat golongan mampu juga tidak tepat. Masyarakat golongan mampu yang menggunakan BBM bersubsidi merupakan bagian dari rantai penyaluran subsidi BBM kepada masyarakat golongan tidak mampu. Ilustrasinya begini : seorang pedagang sembako yang termasuk golongan masyarakat mampu menggunakan BBM bersubsidi untuk transportasi dan distribusi dagangannya akan memberikan potongan harga atau penundaan pembayaran (utang) kepada golongan masyarakat kurang mampu ketika belanja. Ketika subsidi BBM dikurangi, pedagang menaikkan harga barang, tanpa potongan harga dan belanja harus bayar tunai. Sekarang golongan masyarakat mana yang bertambah susah ketikan subsidi BBM dikurangi?. Jika ingin membandingkan harga BBM di Singapura Rp. 8000/liter dengan Indonesia Rp. 6500/liter, kita juga harus membandingkan pendapatan per kapita Indonesia $ 4000 dengan pendapatan per kapita Singapuran sebesar 13 x $ 4000.

    2. Tujuan ideal dari kebijakan BBM pemerintah adalah untuk mengurangi penggunaan BBM yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tapi langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam kebijakan BBM saat ini tidak menggambarkan tujuan tersebut. Jadi tujuan yang layak dari kebijakan BBM saat ini adalah untuk memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah mengelola sumber BBM yang seharusnya dikuasai oleh negara untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Jika tujuan kebijakan BBM untuk mengurangi konsumsi BBM, maka pemerintah harus membasmi penyeludupan BBM, mengurangi jumlah kendaraan bermotor, mengubah pola pikiran masyarakat golongan mampu di Indonesia bahwa punya kendaraan bermotor yang banyak bukan merupakan bagian dari harga diri.

    Inflasi menjadi tak terungkapkan resikonya, karena uang 300.000 tidak dapat mengkompensasi kerugian karena adanya inflasi. Inflasi mengakibatkan daya beli menurun dan pasti jumlah penduduk miskin menjadi bertambah.

    Komentar oleh Husda Marwan | Juli 2, 2013 | Balas

  12. Kemiskinan itu pada prinsipnya terdiri dari kemiskinan yang bersifat alamiah (lebih karena minimnya ketersedian SDA) dan kemiskinan yang bersifat strukturat (karena mutu SDM yang relatif kurang mendukung). Dengan demikian, dengan dana BLTS yang demikian (bersifat sementara) maka timbul pertanyaan, “kemiskinan yang bagaimana yang akan dikurangi?”. Bayangkan juga bahwa dalam penyalurannnya (menurut media elektronik) banyak yang tidak mengenai poksar (kelompok sasaran) ha ha.

    Muh.Safri 195901111985031003

    Mudah-mudahan ada peserta yg dapat memberi jawaban.

    Komentar oleh Safri | Juli 2, 2013 | Balas

  13. Idris Sardi
    NIP. 197008181999031002
    Fakuktas Pertanian Unja

    1. Mengurangi subsidi BBM bukan solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Beberapa ahli (salah satunya Prof. Sajogyo alm.) mengungkapkan bahwa kemiskinan di Indonesia merupakan kemiskinan berdimensi structural. Artinya, kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh ketimpangan structural yang ditandai oleh adanya unsur dominasi dari golongan atau klas social tertentu. Dalam kajian sosiologi konflik, factor dominasi biasanya dimiliki oleh upper class (golongan kaya, penguasa, dan elit lainnya). Munculnya desa-desa miskin karena keterbatasan akses terhadap sumberdaya alam yang berlimpah yang notabene telah dikuasai oleh para kapitalis dan pengiasa (coorporate dan satate). Masyarakat desa hamper tidak punya akses terhadap sumberdaya alam yang secara turun-temurun dikelola dalam perlindungan adat. Kemiskinan di perkotaan bermuara dari dua aspek; distribusi pekerjaan yang tidak berimbang; lapangan-lapangan kerja yang berpenghasilan menengah ke atas diisi oleh pemodal dan mereka yang berpendidikan tinggi, dan infrastruktur yang tidak memadai untuk mendukung berkembangnya sektor ril dan usaha kecil; infrastruktur terpusat mendukung berkembangnya unit usaha ekonomi berskala besar. Jadi, upaya mengatasi kemiskinan harus dipusatkan pada penanganan masalah kesenjangan struktural.
    2. Kebjiakan BBM seharusnya ditujukan untuk menurunkan/mengurangi pinjaman luar negeri dan penghematan subsidi digunakan untuk pengembangan infrastruktur yang mendukung berkembangnya sektor ril dan sektor usaha kecil serta penciptaan lapangan usaha bagi masyarakat miskin melalui bantuan modal usaha; bukan uang tersebut lantas dibagi-bagikan kepada orang miskin.

    Hendaknya nama Sajogyo ditulis dalam bentuk referensi, sehingga kalau ada yang ingin mendalaminya dapat ditelusuri.

    Komentar oleh Idris Sardi | Juli 2, 2013 | Balas

  14. Nama :Andy Amir
    Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
    Maaf pak ,saya tidak begitu tertarik membahas kebijakan pemerintah karena apapun yang kita kementari tetap hasilnya dilaksakan. Perlu kita ketahui bersama bahwa semua ini telah dibahas oleh orang-orang ahli, pemerintah tentu punya tujuan dan kenyataannya masyarakat butuh. Saya hanya ingin mengatakan penonton bola lebih pintar dari pada memain bola, maka indonesia tidak pernah juara bola.

    Setidaknya peserta latihan berpendapat, begitu loh.

    Komentar oleh andy amir | Juli 2, 2013 | Balas

  15. Jika dengan BLSM dapat meringankan beban orang miskin, kenapa tidak dari dulu dilakukan?? Jika dilakukan sebelum kenaikan BBM bukan mustahil rakyat miskin di Indonesia akan berkurang, akan tetapi kenyataannya hal tersebut dilakukan saat pemerintah menaikkan harga BBM, Saya melihat program BLSM dilakukan hanya sebagai uang sogok agar rakyat kecil yang sebagian besar kurang berpendidikan diam dan juga tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan politik yang terjadi seperti kenaikan BBM di tahun-tahun sebelumnya.

    Kayaknya nunggu BBM naik dulu baru ada dana untuk orang miskin, sehingga orang miskin berdoalah agar BBM naik, agar dana 300.000 bisa naik lagi.

    Komentar oleh APROLLITA .... NIP. 19750401 199903 2 002 | Juli 2, 2013 | Balas

  16. Ali Sadikin, M.Pd
    NIP.198501212008121002
    FKIP Universitas Jambi
    1. Menurut saya, pengurangan subsidi BBM tidak dapat mengurangi kemiskinan, justru sebaliknya menambah jumlah orang miskin di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan adanya harga BBM yang sekarang secara otomatis harga sembako, ongkos transportasi, dan barang-barang akan naik pula dan ini akan menyengsarakan rakyat terutama orang orang miskin. bantuan BLSM yang hanya 150 rb/bulan yg berlangsung hanya 4 bulan tidaklah cukup untuk membantu orang miskin tersebut mengingat harga kebutuhan sehari-hari yg juga naik. di tambah lagi, penyalurannya yg kurang tepat sasaran banyak keluarga mampu yg menerima, selain dari pada itu BLSM membuat masyarakat kita menjadi pribadi yg konsumtif, lebih baik disalurkan ke subsidi UKM dan ekonomi kreatif atau infrastruktur agar perekonomian menjadi lancar dan terbukanya lapangan kerja. berilah kail jangan memberi ikan. dan yang lebih parah lagi ini dimanfaatkan untuk politik pencitraan untuk pemilu 2014.
    2.Menurut saya, yang tepat dalam kebijakan BBM di Indonesia adalah subsidi BBM hanya untuk kendaraan roda dua, dan kendaraan angkutan umum, mobil pribadi tidak diperkenan mengisi BBM bersubsidi. atau dana subsidi BBM dialihkan untuk membantu UKM dan ekonomi kreatif agar menciptakan lapangan kerja baru atau untuk membangun infrastruktur jalan agar perokonomian masyarakat menjadi lancar.
    cukup sekian pak jo, terima kasih atas kesempatannya.

    Poin (2) sepertinya pandangan yg berbeda.

    Komentar oleh Ali Sadikin, M.Pd FKIP Universitas Jambi | Juli 2, 2013 | Balas

  17. SULHI MUHAMAD DAUD ABDUL KADIR/197404282008121002
    Fak.Hukum

    Jika kita kembalikan ke daya beli masyarakat, pemberian subsidi BBM merupakan pilihan etis untuk membantu masyarakat. Tapi, yang perlu ditekankan di sini adalah target yang seharusnya dituju. Pemberian subsidi BBM tentu akan lebih etis jika diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Tentu tidak adil jika kita lihat data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan, secara rata-rata rumah tangga kaya menikmati subsidi bensin 10 kali lipat lebih besar daripada rumah tangga miskin.

    Penentuan target selalu susah, karena kalau ada duit banyaklah orang yg mau disebut miskin.

    Komentar oleh sulhi | Juli 2, 2013 | Balas

  18. 1. pengurangan subsidi yang direalisasikan dalam bentuk BALSEM untuk masyarakat tidak bisa mengatasi masalah kemiskinan karena uang tersebut sifatnya hanya sementara sedangkan dampak kenaikan harga justru lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang diberikan, lagipula kebijakan ini terindikasi bermuatan politik dan indikator kemiskinannya juga tidak jelas, sehingga bukannya mengatasi masalah malah menimbulkan masalah baru. ibarat hanya memberi ikan bukan kail.
    2. yang layak menjadi tujuan dari kebijakan BBM adalah adanya penghematan anggaran akibat berkurangnya subsidiyang mana penghematan ini dapat digunakan untuk menbangun infra struktur sehingga bisa membuka lapangan kerja baru , menarik investor, mendorong perekonomian negara dengan tindakan nyata, menjamin kesejahteraan masyarakat jangka panjang bukan kesejahteraan semu atau sementara.

    novita ekasari (197711012009122001) FE

    Pengehmatan tetapi tetap harus produktif.

    Komentar oleh novitaekasari | Juli 2, 2013 | Balas

  19. Windarto/198405272008121003/F.Hukum

    Pemberian subsidi BBM tidaklah selalu baik, dari sudut pandang masyarakat, pemberian subsidi BBM ini memang ekonomis. Dengan Subsidi BBM ini masyarakat sangat terbantu dengan harga yang “murah”. Namun, jika dilihat dari sisi yang berbeda, subsidi BBM tidaklah selalu baik. karena ketika kebijakan ini pertama kali diterapkan, tingkat konsumsi BBM tak sebanyak saat ini. Selain itu, penggunaan utama subsidi BBM adalah untuk kendaraan umum. Hal itu tentu saja berbeda jauh dengan kondisi saat ini, di mana pengguna BBM bersubsidi bukanlah orang-orang miskin yang selama ini di beri bantuan BLSM namun kebanyakan yang menikmati BBM bersubsidi adalah orang-orang kaya bermobil, termasuk para pejabat.

    Pengurangan subsidi memang harus diikuti dg program efisiensi secara menyeluruh.

    Komentar oleh windarto | Juli 2, 2013 | Balas

  20. My comment:
    1. Jika pengurangan subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM dimaksudkan untuk memberantas kemiskinan itu terlalu berlebihan, karena yang terjadi adalah bahwa masyarakat semakin menjerit, yang mana dengan naiknya harga BBM harga sembako ikut-ikutan melambung, dan masyarakat penjual dengan mudah menjawab alasan kenaikan sembako “BBM naek Bang!!”. korban lainnya adalah PNS (ya kita2), BBM naik 40% sementara gaji PNS hanya naik 7%. tapi jika pengurangan subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM merupakan pilihan satu-satunya, maka masyarakat juga diharapkan pengertiannya dengan tidak “semena-mena” menaikkan harga sembako dan kebutuhan lainnya.
    2. sebaiknya BLSM itu dihilangkan saja dan dialihkan dana itu untuk membangun infrastruktur di Republik ini, masih cukup banyak jalan yang rusak parah, jembatan yang putus, bangunan SD yang ambruk, dll.

    Sepertinya iya berlebihan, yang paling dibutuhkan adalah ada skema yg terpercaya bagaimana cara mengentaskan kemiskinan. Di Malaysia dg membayar 5 ringgit di Rumah Sakit orang sudah mendapat pelayanan kesehatan yg cukup tanpa harus menunggu harga BBM naik.

    Komentar oleh M. Muspawi (Dosen PGSD FKIP UNJA) | Juli 2, 2013 | Balas

  21. Ahmad Hariandi, S.Ag, M.Ag
    NIP.197809172009121001
    FKIP Universitas Jambi
    1. dengan dikuranginya subsidi BBM oleh pemerintah dapat mengurangi angka kemiskinan, menurut Darmin Nasution Gubernur BI bahwa dampak pengurangan subsidi BBM akan berdampak positif bagi Indonesia 1-2 tahun ke depan, hal ini akan membuat nilai rupiah semakin menguat dari nilai mata uang asing. namun memang dampak 1-3 bulan atau jangka pendek memang menimbulkan dampak negatif maka BLSM itu diperuntukkan untuk mengantisipasi dampak jangka pendek tersebut. hal ini dibuktikan dengan keterlambatan penaikan harga BBM nilai tukar rupiah sempat mencapai level 10.000 rupiah namun kemudian turun setelah BBM dinaikkan.
    2. kebijakan BBM yang tepat menurut hemat saya adalah meningat harga minyak dunia yang senantiasa naik karena memang sumber daya alam yang satu ini tdk dapat diperbaharui maka kebijakan yang tepat adalah penghematan, subsidi BBM dialikan untuk insfrastruktur dan ekonomi kreatif agar perekonomian lancar dan lapangan kerja bertambah. kemudian BBM bersubsidi hanya bagi kendaraan roda dua dan angkutan umum saja.

    Ada yg berpendapat kenaikan harga ini adalah “gejolak, respon yg berlebihan”, tapi saya kuatir ini terjadi menjelang bulan puasa. PAda kondisi bulan puasa, BBM tak naik aja harga barang tidak bisa ditahan tidak naik. LAgi momenya tak tepat, kalau toh mau naik di Bulan January 2013 itu jauh lebih pas.

    Komentar oleh Ahmad Hariandi, S.Ag M.Ag FKIP UNJA | Juli 2, 2013 | Balas

  22. 1. BLSM tidak membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Menurut survei pada waktu BLT di masa lalu 60 % dibeli masyarakat rokok. Jd carilah solusi lain utk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Yg sifatnya mendidik mrk untuk mandiri
    2. Sy stj klu BBM naik. Asalkan uang konvensasinya tepat sasaran

    tepat sasaran menjadi hal yg krusial dalam diskusi ini.

    Komentar oleh sriunja | Juli 2, 2013 | Balas

    • Sri Winarni / FKIP / 19801127 200812 2 001

      Komentar oleh Sri Winarni | Juli 3, 2013 | Balas

  23. Nama : DHENY WAHYUDHI
    Nip :198312102009121003
    Fakultas Hukum

    Kenaikan harga BBM ini mungkin masih bisa saya terima, yakni untuk mengurangi subsidi pemerintah, karena ternyata, yang menikmati subsidi hanya segelintir saja rakyat miskin, selebihnya mereka yang hidup berkecukupan dan bahkan berkelebihan. Tentu saja, berapa banyak sih, rakyat miskin yang menggunakan kendaraan pribadi? Namun, alasan untuk menurunkan angka kemiskinan? Secara realitas empiris dan logika ekonomi saja, alasan ini terdengar janggal. Kenaikan harga BBM jelas memberikan tekanan psikologis rakyat miskin. Nyata dan riil.. Kondisi ini membuat mereka semakin terpuruk ke dalam jurang kemiskinan. Harga bahan pokok yang melambung tinggi, semakin mencekik rakyat. BLSM yang digadang-gadang sebagai solusi alternatif, perlu dipertanyakan efektifitasnya. Logiskah, dengan bantuan Rp…… rb/bulan/KK harus mengimbangi kenaikan harga yang demikian tinggi, Rasanya, tidak!

    Semakin banyak yg setuju bahwa pengurangan subsidi yg diterjemahkan menjadi kenaikan harga BBM dan berakibat kepada inflasi bukan cara yg baik untuk mengatasi masalah kemiskinan.

    Komentar oleh dheny | Juli 2, 2013 | Balas

  24. Terimakasih atas tugasnya, Pak Jo 🙂 Menurut saya, pengurangan subsidi BBM tidak relevan dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan dan yang layak menjadi tujuan daripada kebijakan BBM adalah pengelolaan BBM dengan lebih baik dan pemanfaatannya dengan lebih bertanggung jawab.

    Komentar oleh Nur Hasanah, NIP. 19830817 200912 2 005, FE | Juli 2, 2013 | Balas

  25. Pak Jo, Saya K.A.Rahman dari Fak. Hukum. NIP. 197601052009121001
    Berikut Jawaban saya atas latihan AA dari Pak Jo :
    1) Pengurangan subsidi tidak relevan dengan pengentasan kemiskinan. Mungkin bisa Pulang dari kantor pos ambil BLSM 300 rb langsung bawa ke rumah makan, bawa anggota keluarga. Selesai. Besoknya kemiskinan berlanjut .
    2) Kebijakan BBM adalah kesempatan bagi kita untuk ikut urun rembug menopang Negara agar tidak ambruk menangggung subsidi. Katanya, dulu orang Aceh menyumbang berkilo-kilo emas untuk beli pesawat perang RI pertama, dan berguna untuk mengusir penjajah. Nah, kalo kita sekarang, cukup beli bensin saja tanpa subsidi. Toh buat kita sendiri yang menikmati.

    Jadi kabur memanghubungan antara kenaikan harga BBM dg PEngentasan kemiskinan

    Komentar oleh Kemas Abdurrahman | Juli 2, 2013 | Balas

  26. 1. Para pejabat seharusnya sumbangksn 10% dr gaji mereka bagikan sama org miskin untuk membantu usaha mrk agar bs mandiri. Jd gak perlu menaikkan harga BBM
    2. Kenaikan BBM ktnya agar tidak tejd penyelundupan. Sehingga rakyat miskin bisa menikmati onvensasi dr subsidi BBM. TP KENYATAANYA pengusaha ankutan umum minta tarif ongkos dinaikkan. Sdgkan yg naik angkutan umum org miskin. Jd sensara lg org miskin

    Idenya bagus, tapi adakah pejabat yg berfikir ke arah itu.

    Komentar oleh dewi iriani | Juli 2, 2013 | Balas

    • comment atas nama Dewi Iriani identitasnya adalah FKIP / NIP. 19620715 198703 2 014

      Komentar oleh Dewi Iriani | Juli 3, 2013 | Balas

  27. 1. Subsidi bbm mengandung bnyak masalah krn yg mnikmati subsidi tsb bukan hanya orang miskin tetapi justru sbagian besar orang kaya, pengusaha, pejabat dll. Kedua, penyelundupan bbm subsidi ke negara lain. Ketiga, subsidi tidak mndidik rakyat untuk bekerja keras apalagi saat APBN merosot ekonomi bisa guncang. Jadi pengalihan subsidi bbm ke sektor rakyat miskin adalah sesuai asalkan ada jaminan BLSM dpt disalurkan dg tepat sasaran. Istilah pemberantasan kemiskinan tidaklah tepat sebab miskin – kaya akan slalu ada sbg ketetapan sang pencipta sebab tdk mungkin kehidupan dpt bjalan jika orang kaya smua. Siapa yang mau jadi buruh? Pedagang sayur? Tak ad yg mau jdi penambal ban? Silahkan anda tambal ban sendiri. Jk miskin smua roda kehidupan tk bjalan.
    2. Kebijakan bbm yg tepat adalah, pertama, bbm tidak perlu ada subsidi dengan upaya keras pemerintah dalam meningkatkan lapangan kerja &pendapatan masyarakat. Kedua, perlu dicari sumber energi yg dapat mgantikan bbm yg skarang

    Orang kaya memang tetap diuntungkan, karena mereka dapat merancang kebutuhan mereka, mereka punya alternatif.

    Komentar oleh Pera nur/197802102008012022 | Juli 2, 2013 | Balas

  28. Sesuai plesetannya, “balsem”, maka BLSM itu bisa membuat panas. Dari yang mendapatkan, yang membuat program (baca: pemerintah), elit politik yang oposisi, pengamat (suatu isitilah yang menurut jurnalis Andreas Harsosono salah dimaknai dan dipahami namun kadung lazim dipakai), hingga pemateri AA pun menjadi panas (makanya dimaksukkan sebagai tugas, hehehe). Yang mendapatkan menjadi “panas”, karena untuk mendapatkannya rela untuk mengantre dan–tentu saja–mempertaruhkan harga diri untuk dikelokmpokkan sebagai “yang berkekurangan secara ekonomi” dan karenanya perlu “disantuni”. Yang membuat program jadi “panas” (lebih tepatnya hangat) karena bisa meningkatkan popularitas di hadapan sebagian rakyat (yang mendapatkannya)–dipikirnya mungkin akan dianggap lebih memberikan uang negara (baca: subsidi) kepada yang lebih berhak/memerlukan, sehingga “tepat sasaran”. Yang oposisi jadi “panas” karena program ini bisa dijadikan bahan untuk mengkritisi pemerintah, karena cenderung membuat program yang sok populis menjelang helatan pemilu. Yang pengamat jadi “panas” karena semakin bertambah saja bahan untuk menilai dan membanding-bandingkan rezim SBY dengan presiden-presiden sebelumnya. Yg memberikan materi AA jg jadi “panas”, karena persoalan bisa menjadi bahan diskusi tidak saja di kelas, tapi juga di wordpress (ya inilah era teknologi informatika: yang didiskusikan di kelas pun kudu diulang di cyberspace).

    Nah, kalau ditanyakan apakah BLSM itumenyelesaikan masalah atau tidak, menurut saya ya seperti balsem, kadang bisa menjadi obat sementara, sekali lagi sementara, tetapi juga kadang tidak memberikan efek apa-apa. Yang jelas, balsem itu membuat panas..

    Demikian,
    Salam
    M. Zulfa Aulia

    Kalau memetik pendapat orang, semestinya menuliskannya sebagai referensi. Karena kompetensi yg diharapkan saat berkomunikasi seperti yang kita lakukan adalah multi. Dari caranya menjawab kita tidak hanya membaca pendapatnya, tapi juga menikmati bagaimana persfektif peserta.

    Komentar oleh M. Zulfa Aulia (saat ini menjadi peserta AA, hee) | Juli 2, 2013 | Balas

    • Oh ya pak, NIP saya: 19840410 200912 1 010, Fakultas Hukum

      Komentar oleh M Zulfa Aulia | Juli 3, 2013 | Balas

  29. nama : nurlinawati
    Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan

    met mlm pak jo…semoga selalu sehat .amin… ini commenct saya atas kasus subsidi BBM.

    menurut pendapat saya : sungguh miris jika mendengar kenaikan/ penguarangan subsidi BBM untuk membantu rakyat miskin..selalu rakyat di kambing hitamkan untuk kepentingan tertentu……….., dengan bantuan Rp. 150.000/bulan apakah bisa mencukupi kebutuhan sehari2 mereka, justru ini membuat masyarakat menjadi manja..dan tidak produktip…

    sebaiknya uang subsidi digunakan untuk membuat rakyat bisa produktif, dengan berbagai cara seperti pembuatan lahan untuk pertanian, perternakan, perikanan dll….gratis..sehingga hasilnya bisa dinikamat terus oleh masyarakat……dan bisa meningkatkan kesejahtaraan hidup masyarakat.

    Uang 150.000 per bulan memang membuat kabur masalah kita. Padahal masalah kita adalah measalah mengkonsumsi BBM terlalu banyak. Dengang pengurangan subsidi, masalah menjadi kabur.

    Komentar oleh nurlinawati | Juli 2, 2013 | Balas

  30. Nama : Nurida Isnaeni
    NIP : 197810232006042001
    Fakultas : Ekonomi
    Kebijakan kenaikan BBM tidak tepat karena akan menyebabkan inflasi terjadi dan akan membebani masyarakat.Untuk BLSM tidak akan dapat menjadi solusi buat rakyat miskin. Alasan pemerintah subsidi tidak tepat sasaran hanya alasan saja, karena di indonesia banyak juga masyarakat miskin yang menikmati subsidi BBM. Solusi terbaik adalah mencari sumber energi alternatif dan penghematan BBM. TQ pak jo, Bravo FE UNJA

    Komentar oleh nurida isnaeni | Juli 2, 2013 | Balas

  31. Nama: Dewi Fitriyani
    NIP: 19810802 200501 2002

    Menurut saya pengurangan subsidi BBM tidak berkaitan dengan mengatasi kemiskinan. apalagi dgn memberikan BLSM. kebijakan BLSM cenderung akan tidak tepat sasaran dan mendidik masyarakat yang dituju menjadi manja.
    Pengurangan subsidi BBM, menurut pemerintah lebih ditujukan untuk melakukan penyesuaian harga BBM dengan harga pasar internasional dan penghematan anggaran. Namun tidak transparannya pemerintah mengenai biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi minyak membuat kita tidak tahu berapa sebenarnya subsidi terhadap harga BBM dan dasar pengenaan subsidi tersebut.
    Apabila dibandingkan harga BBM Indonesia tidaklah lebih murah dibandingkan dengan harga yang berlaku di negara lain. negara lain memberikan BBM yang berkualitas sesuai dengan standar internasiona;, sedangkan BBM kita yang disubsidi sama sekali belum memenuhi standar tersebut. Jadi tidak relevan alasan pemerintah menaikkan BBM subsidi untuk penyesuaian harga pasar, sedangkan BBM di pasaran memiliki kualitas lebih baik dari yang di Indonesia.

    Alasan di sektor produksi memang juga benar. TIdak pernah ada penjelasan berapa betul harga porduksi BBM yg dikelola oleh Pertamina.

    Komentar oleh dewi fitriyani | Juli 2, 2013 | Balas

  32. Nama : sigit indrawijaya
    NIP : 197712012006041001
    Fakultas : Ekonomi
    Kenaikan BBM akan menyebabkab beban yang semakin berat dimasyarakat. Pemerintah berbisnis dengan rakyat melalui BBM, sebaiknya mencontoh negara-negara lain yang menggunakan berbagai energi alternatif . BLSM juga hanya hiburan sementara bagi masyarakat miskin, karena tidak dapat menyelesaikan masalah poverty di Indonesia.

    Selain energi alternatif yang dipikirkan, seharusnya juga alternatif keputusan. Karena rangkaian peristiwanya adalah Volume penggunaan BBM terlalu besar, karena kenderaan terlalu banyak. Ide pertama seharsunya adalah bagaiaman emngurangi penggunaan BBM melalui berbagai tindakan praktis, mislanya seperti mengurai kemacetan, mensterilkan praktikjualan di jalanan, bahu jalan dll. Alternatif seperti ini menjadi tak terpikirkan.

    Komentar oleh sigit indrawijaya | Juli 2, 2013 | Balas

  33. Nama : Masbirorotni
    Nip : 19820105 200604 2 001
    Fakultas : KIP

    1. Pengurangan subsidi BBM hanya akan membuat ketimpangan ekonomi masyarakat semakin meningkat saja. Artinya bahwa yang benar-benar merasakan dampaknya adalah golongan masyarakat miskin dan fakta ini tak dapat dipungkiri. Kompensasi yang diterima berupa BLSM tidak memberikan jaminan.

    2. Kebijakan yang layak dibuat oleh pemerintah adalah bagaimana mengatur pola kegiatan ekonomi masyarakat agar tidak terjadi monopoli dalam dan persaingan ekonomi yang tidak sehat. Seperti adanya jaminan ketersediaan BBM.

    Komentar oleh Masbirorotni | Juli 2, 2013 | Balas

  34. Aulia sanova
    198208032008012015
    FKIP

    Pada dasarnya pengurangan subsidi BBM bertujuan untuk menutupi APBN dan memberikan subsidi yang tepat sasaran tapi dimana engurangan subsidi tersebuh malah menimbulkan masalah baru baik dr segi ekonomi mau pun politik dan pengurangan subsidi tersebut tidak bisa mengatasi kemiskinan malah semakin memberatkan kehidupan dan membodohi masyarakat. malah alih2 pemberian dana BLSM hanya menguntungkan segelintir partai politik tertentu. jika ingin mengatasi kemiskinan dan menutupi APBN tidak harus dengan mengurangi subsidi BBM tapi banyak solusi lain

    Aulia peserta di batas akhir yg mengirim koment, pukul 6.03, lat but not least, you are accepted.

    Komentar oleh Aulia Sanova | Juli 2, 2013 | Balas

  35. maaf Pak jo saya tidak punya background ekonomi…. tapi dengan logika sederhana saja,menurut saya; jika semua harga-harga naik maka pemerintah harus mampu membantu masyarakat meningkatkan income mereka secara nyata melalui usaha-usaha ekonomi yang produktif, dan bukan dengan pemberian “BALSEM”.
    Jika income masyarakat sudah meningkat maka saya yakin meskipun subsidi BBM dihapus 100% itu tidak akan jadi masalah samasekali.

    Komentar oleh Dwi Ristyadi | Juli 2, 2013 | Balas

  36. RD. M. ALI, S.Pd., M.Pd.
    197407172006041003
    Dosen FKIP

    Menurut saya pemerintah tidak sepenuh hati untuk membatu rakyat miskin di negeri ini jika dengan cara BTLS. BTLS hanya diberikan dalam jangka waktu tertentu dan tidak tepat sasaran karena harga BBM naik kemungkinan besar tidak akan tutun sedangkan BLTS diberikan hanya untuk 4 bln disamping iti juga yang menerimanya sebagai besar yang tidak berhak/orang mampu.

    Komentar oleh ALI | Juli 2, 2013 | Balas

  37. Nama : Rohati
    NIP; 198303242006042003
    Fak : KIP
    Menurut saya kenaikan Harga BBM hanya akan menambah kemiskinan masyrakat. ditambah dengan kebijakan BLSM yang juga tidak rtepat sasaran. ini hanya akan menambah daftar orang miskin baru di Indonesia.

    Komentar oleh Rohati Cak | Juli 2, 2013 | Balas

  38. Menurut hemat saya penurunan subsidi BBM dengan model yang dilakujkan oleh pemerintah sekarang tidak mungkin dapat menurunkan tingkat kemiskinan, bahkan sebaliknya akan meningkatkan angka kemiskinan karena terjadi peningkatan inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat. Pengalihan subsisdi BBM dalam bentuk BLT disadari atau tidak akan diboncengi oleh kepentingan politik baik yang bersifat positif maupun negatif.
    Pengurangan subsidi BBM bahkan penghapusan subsisi BBM jika dirancang dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan bangsa secara menyeluruh dan terukur untuk kesejahteraan seluruh rakyat tentu akan dapat diterima.

    Komentar oleh Dr.Ir.Wilyus, M.Si. | Juli 3, 2013 | Balas

  39. Kepada YTH pbk johanes ( instruktur pelatihan AA Unja 2013 ).

    As Pak, saya atas nama : Kamariyah Nip : 198211102010 122 004 dari fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan .

    Ass pak sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak yang telah memberikan kesempatan bagi yang belum mengupload tugas pelatihan AA. Karna kendala yg tidak mungkin saya ceritakan disini. Berikut komentar saya :

    ‘’Saya tidak terlalu paham dengan perekonomian pemerintah mengenai kebijakan BBM, utamanya terhadap rakyat miskin, Tanggapan saya mengenai hai ini, apapun kebijakan pemerintah mengenai BBM kalau tidah ada kesadaran dari pengguna yang berhak dari atau masyarakat pengguna, maka kebijakan tersebut tidak akan efisien., selain itu penggunaan BBM itu sendiri yang cukup tinggi di masyarakat yang sudah menjadi suatu kebutuhan dasar setiap individu. Seperti dikatakan oleh danang yang ditulis dalam waskita news (23 juni 2013) “Pertumbuhan konsumsi Premium naik delapan persen per tahun dan minyak solar lima persen per tahun,”

    Tujuan pemerintah dalam hal kenaikan harga BBM adalah mengurangi kemiskinan dengan bantuan uang perbulan (150 perbulan) hanya mengurangi beban mereka sesaat saja. Namun seharusnya lahan pekerjaan yang harus jadi pertimbangan pemerintah, agar mereka lebih produktif. Sehungga mereka mampu untuk mengatasi permasalahannya sendiri

    Mhn maaf ya pak,, saya udah coba masuk ke blok namun belum bisa berhasil, terima kasih pa

    Komentar oleh johannessimatupang | Juli 3, 2013 | Balas

  40. Tugas AA Universitas Jambi
    Nama : Dr. Fitriaty, SE, MM
    NIP : 197911092008012021
    Fakultas : Universitas Jambi

    Kenaikan BBM dikarenakan pengurangan Subsidi terhadap BBM. Dampak dari kenaikan ini maka seluruh faktor – faktor ekonomi , produksi dan biaya konsumsi menjadi lebih tinggi.
    Sebagai seorang Dosen Fakultas Ekonomi , saya setuju dengan kenaikan ini , tetapi pemberian BLSM tidaklah menjadi solusi. Seharusnya dana subsidi itu dialihkan kepada fasilitator pendirian atau munculnya usaha kecil masyarakat yang berdampak finansial sehingga menumbuhkan ketahanan perekonomian. Selain itu , Pemerintah juga harus memulai untuk melakukan investasi yang bertahap dan terencana untuk pengolahan minyak bumi sendiri atau sumber energi baru.

    Komentar oleh johannessimatupang | Juli 3, 2013 | Balas

  41. Saya peserta pelatihan AA
    nama Nurhayani, SE., MSi
    NIP. 198006212009122002
    Fak. Ekonomi (IESP)

    Sebelumnya saya mohon maaf pak, karena tugas saya telat beberapa menit, sehingga saya coba kirim melalui email…….

    1). kebijakan menaikkan BBM kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, karea mengingat besrnya jumlah subsidi yang harus dikelurakan. kompensasi yang diberikan oleh pemerintah yang menjadi permasalahan, karena selain jumlah yang diberikan sangat kecil yaitu 150 ribu perbulan dan penerimanya tidak tepat sasaran. penerima BLSM sekarang hanya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS tahhun 2011, bukan berdasarakan data dari pemerintah daerah, sehingga penduduk miskin yang benar-benar berhak atas BLSM tidak mendapatkannya.

    2). Kebijakan yang layaka adalah dengan membangun fasilitas publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbesar alokasi dana untuk subsidi pendidikan hingga perguruan tinggi, mengupayakan sistem penyaluran BLSM yang lebih tepat sasaran, dan mencegah timbulnya penimbunan yang dapat mengakibatkan kelangkaan BBM. Di samping itu pemerintah juga dianggap perlu untuk membuat peraturan baru terkait pembatasan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, mengingat pertumbuhan jumlah mobil mencapai 900 ribu unit dan motor 7 juta unit tiap tahunnya. Cara lain yang juga harus mulai direncanakan oleh pemerintah adalah dengan melakukan konversi energi. Karena bagaimana pun juga, minyak adalah sumber daya yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Sehingga, cepat atau lambat kita perlu mencari alternatif sumber energi lain

    Hanya sekian jawaban dari saya, terima kasih

    Komentar oleh johannessimatupang | Juli 3, 2013 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: