Johannessimatupang’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

TOPIK BIDANG MANAJEMEN (TBM611)


Halaman ini diperuntukkan untuk peserta Topik Bidang Manajemen, kelas Program Magister Manajemen Angkatan 19 kelas pagi dan malam. Proses belajar hingga sampai presentasi semuanya dilakukan di halaman ini saja. Sesuai dengan itu, diminta kepada peserta untuk memperhatikan teknik menyampaikan tugas di halaman ini saja. Dosen pengampu (enam orang) akan memberikan komentar atau pengarahan kepada setiap kelompok yang telah menyampaikan idenya.
SUKSES UNTUK SEMUA

Pedoman Perkuliahan
Pedoman Kelas Seminar Manajemen

Maret 9, 2015 - Posted by | Uncategorized

44 Komentar »

  1. LITA NGULIA P2C214052
    DYAH WIDAYANTI P2C214027
    1. TOPIK

    ASURANSI MENABUNG CERDAS BERSAMA SMILE PRIORITAS DARI SINAR MAS GROUP
    2. JUDUL

    STRATEGI PEMASARAN MENABUNG CERDAS BERSAMA SMILE PRIORITAS DARI SINAR MAS GROUP
    3. LATAR BELAKANG

    Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Selain untuk mengatasi risiko yang terjadi dimasa yang akan datang, asuransi juga bisa berupa investasi dimasa depan. Dengan banyaknya asuransi yang berkembang dijambi bahkan setiap asuransi juga banyak yang sama menawarkan kualitas yang terbaik untuk konsumen. Berbicara tentang teknologi setiap saat terus mengalami perubahan demi perubahan. Perubahan tersebut sangat berpengaruh terhadap keputusan – keputusan strategis yang harus dilakukan untuk bertahan dalam era globalisasi saat ini.
    4. TUJUAN

    Perencanaan strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi kini merupakan salah satu kunci dalam pencapaian sasaran perusahaan dalam dunia asuransi. Smile prioritas ingin lebih meningkatkan kualista dengan cara memilih strategi kualitas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan beda dari perusahaan asuransi lainnya agar konsumen lebih tertarik dalam mengambil keputusan dalam memilih asuransi Smile Prioritas.

    Saran hampir sama kepada semua peserta, judul bukan judul Tesis, tapi makalah. Misalnya MEmbangun Nilai melalui SLogan menabung cerdas dan seterusnya. SIlahkan diperbaiki.

    Komentar oleh Lita Ngulia (@litaulia) | Maret 16, 2015 | Balas

  2. pak maaf topiknya direvisi lagi
    menabung cerdas bersama smile prioritas dari sinar mas group

    Lita segera menulis, tanggal 23 Sudah dimulai seminar. Seminar dimulai dari peserta yang menyiapkan makalah.

    Komentar oleh Lita Ngulia (@litaulia) | Maret 16, 2015 | Balas

  3. ISMANUDDIN BERUTU, NIM : P2C214020
    AANG PURNAMA, NIM : P2C214062

    1. TOPIK

    PENGENBANGAN SEKTOR UMKM

    2. JUDUL

    PERAN PT. SARANA JAMBI VENTURA DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR UMKM DI PROVINSI JAMBI

    3. LATAR BELAKANG

    Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. UMKM diharapkan mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensinya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Salah satu yang diharapkan dapat mendorong tumbuh kembangnya UMKM yang ada di Indonesia khususnya di provinsi Jambi adalah dengan hadirnya Modal Ventura, pada provinsi jambi modal ventura dikelola oleh PT. Sarana Jambi Ventura yang didirikan pada tanggal 22 Mei 1995 yang didukung oleh pemerintah, masyarakat dan korporasi yang ada di Provinsi Jambi. PT. Sarana Jambi Ventuara berkomitmen dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak terbatas hanya bantuan modal saja, melainkan juga berupaya memberikan bantuan administrasi dan manajemen, sesuai misi perusahaan “ Membentuk UMKM dan Koperasi menjadi suatu perusahaan tangguh dan mandiri.”

    4. TUJUAN

    Pertanyaan yang sering mencuat adalah ”mengapa UMKM hanya mampu bertahan tetapi relatif sulit untuk berkembang”. Meski berbagai macam skim penyaluran dana telah diimplementasikan oleh pemerintah, namun sektor ini tetap saja tidak mampu menggeliat sesuai harapan. Untuk itu maka dalam makalah ini akan mencoba melihat seberapa besar peran dari modal ventura melalui PT. Sarana Jambi Ventura dalam mendorong tumbuh kembangnya sektor UMKM di provinsi Jambi.

    Coba judul ini MEMBANGUN KOMUNIKASI DENGAN PELANGGAN (KASUS LEMBAGA PEMBIAYAAN VENTURA).

    Komentar oleh Ismanuddin Berutu | Maret 20, 2015 | Balas

    • Terima kasih koreksi judulnya Pak Jo…kami akan diskusikan untuk perubahan judulnya, sekali lagi terima kasih pak Jo..

      Komentar oleh Ismanuddin Berutu | Maret 23, 2015 | Balas

      • Selamat pagi pak Jo, berikut ini kami mengirimkan perbaikan proposal makalah yang telah Bapak berikan saran agar fokus pada pembiayaan modal ventura itu sendiri, sehingga judul dan luasan pembahasan telah kami batasi sesuai dengan Pak Jo sarankan, adapun perubahannya sebagai berikut pak Jo…

        ISMANUDDIN BERUTU, NIM : P2C214020
        AANG PURNAMA, NIM : P2C214062

        1. TOPIK

        PENGENBANGAN SEKTOR UMKN

        2. JUDUL

        MEMBANGUN UMKM DENGAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA PADA PT. SARANA JAMBI VENTURA.

        3. LATAR BELAKANG

        Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. UMKM diharapkan mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensinya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Salah satu yang diharapkan dapat mendorong tumbuh kembangnya UMKM adalah dengan hadirnya Modal Ventura.

        PT. Sarana Jambi Ventura yang didirikan pada tanggal 22 Mei 1995 yang didukung oleh pemerintah, masyarakat dan corporasi yang ada di kota Jambi, sebagai perusahaan yang berorientasi pada pengembangan UMKM maka PT. Sarana Jambi Ventura berkomitmen dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak terbatas hanya bantuan modal saja, melainkan juga berupaya memberikan bantuan administrasi dan manajemen, sesuai misi perusahaan “ Membentuk UMKM dan Koperasi menjadi suatu perusahaan tangguh dan mandiri.”

        4. RUMUSAN MASALAH
        1. Pengertian dan karakteristik dari modal ventura
        2. Pihak-pihak dalam transaksi modal ventura
        3. Prinsip dasar dan mekanisme pembiayaan modal ventura
        4. Pembiayaan UMKM dengan modal ventura

        5. TUJUAN
        1 Untuk mengkaji pengertian, karakteristik dan perspektif terhadap pembiayaan dengan modal ventura.
        2 Untuk melihat peningkatan usaha bagi pelaku UMKM setelah mendapatkan pembaiayaan melalui modal ventura
        3 Melihat upaya yang dilakukan oleh PT. Sarana Jambi Ventura dalam mengembangkan dan meningkatkan pembaiayaan sektor UMKM.

        Topik yang dipilih sudah baik, silahkan dimulai menulis. Intinya, bagaimana Modal Ventura dapat diterapkan sebagai satu model pembiayaan UMKM.

        Komentar oleh Ismanuddin Berutu | April 2, 2015

  4. Nama : Wahyu Ery NIM : P2C214030
    Ahmad Yadi NIM:P2C2 14

    1.Topik : Peran Tenaga Motivator dalam program KB
    2.Judul :Dampak adanya Tenaga Motivator KB terhadap peningkatan Jumlah Aseptor KB di Kabupaten Muaro Jambi

    3.Latar Belakang :
    Program Keluarga Berencana pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan Soeharto yaitu saat Orde Baru. Melalui KB masyarakat diharuskan untuk membatasi jumlah kelahiran anak, yaitu setiap keluarga memiliki maksimal dua anak. Tidak tanggung-tanggung, KB diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, dari lapisan bawah hingga lapisan atas dalam masyarakat, makalah ini disusun untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program ini sampai ke masyarakat khususnya memotivasi ibu muda dan rumah tangga muda agar mau mengikuti KB di Kabupaten Muaro Jambi.

    4.Tujuan Makalah :
    1.Untuk mengetahui peran tenaga motivator KB dalam program KB
    2.Bagaimana peningkatan aseptor KB dengan adanya tenaga motivator

    Topik baik, cuma judulnya saja perlu diperbaharui misalnya tidak hanya pernnya yang dijadikan bahasan akan tetapi termasuk komptensi motivator.

    Komentar oleh wahyu ery | Maret 21, 2015 | Balas

  5. TUGAS TOPIK BIDANG MANAJEMEN
    MUTIA (P2C214036)
    HENDRI YANDRI (P2C214038)

    PENDAHULUAN
    A. TOPIK “KINERJA KARYAWAN”
    B. JUDUL : ANALISA PENGARUH TUNJANGAN KINERJA TERHADAP PRODUKTIFITAS CAPAIAN KERJA ORGANISASI, STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN DI PROPINSI JAMBI

    C. LATAR BELAKANG

    Persaingan di era globalisasi memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni. Sumber daya manusia tersebut dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga mampu menjawab segala kemungkinan yang terjadi. Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan setiap orang dalam mengoperasikan tugas dan jabatan yang diberikan kepada mereka.
    Guna meningkatkan kinerja karyawan diperlukan suatu stimulan yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan tugas dan beban pekerjaan yang diberikan kepadanya. Salah satu stimulan tersebut yang diberikan pada Pegawai di Lingkup Kementerian Pertanian adalah berupa pemberian berupa Tunjangan Kinerja. Pemberian Tunjangan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian RI No. 68/Permentan/OT.140/11/2012 yang telah diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian No. 45/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawi di Lingkungan Kementerian Pertanian RI. Dengan adanya tunjangan kinerja diharapkan akan meningkatkan produktifitas karyawan dalam mencapai tujuan organisasi.

    D. TUJUAN
    Tujuan dari analisa ini untuk melihat sejauh mana Tunjangan Kinerja yang diberikan dapat meningkatkan Kinerja Pegawai di Lingkup UPT Kemnterian Pertanian di Propinsi Jambi.

    E. RUMUSAN MASALAH
    Kebanyakan organisasi pemerintah memiliki karyawan yang terkesan lamban dalam bekerja, tidak kreatif, kurang produktif, serta kualitas pelayanan yang rendah. Hal tersebut merupakan sebagian dari indikasi kinerja karyawan yang rendah. Oleh sebab itu ada beberapa pokok permasalahan yang perlu pembahasan lebih lanjut, yaitu :
    – Apakah landasan teori dari kinerja suatu karyawan itu sendiri ?
    – Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kinerja suatu karyawan ? Adakah contoh dalam suatu instansi untuk menjelaskan faktor tersebut ?
    – Bagaimana cara mengukur kinerja karyawan ?
    – Seberapa besarkah pengaruh pemberian tunjangan kinerja terhadap tingkat produktifitas karyawan dalam mencapain tujuan organisasi

    Diingatkan judul jangan mirip judul tesis. Misalnya dengan mengganti PERAN INSENTIF MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASi. Judul seperti ini lebihleluasa menulisnya. Yang dibahas adalah teknik pemberian insentif dalam satu organisasi.

    Komentar oleh mutia | Maret 21, 2015 | Balas

  6. Selamat siang Pak Jo, kami mau menyampaikan rencana materi penelitian kami
    Nama : Wawan Novianto (P2C214009)
    Mayrina (P2C2140026)
    Kelas Pagi
    Judul : Analisis pengaruh konvergensi media terhadap kepuasan konsumen
    (Studi kasus, perusahaan media di Jambi)

    LATAR BELAKANG
    Tahun 1990-an menjadi penanda revolusi teknologi komunikasi. Revolusi teknologi komunikasi ini menghadirkan peran internet sebagai media baru. Tidak sampai 20 tahun terjadilah pergeseran paradigma media yang bersifat global dan sangat fundamental. Pergeseran itu menyangkut produksi, penyimpanan dan penyebaran informasi digital secara global melalui jaringan internet (online). Melalui jaringan ini, setiap komputer mampu menerima dan mengirim teks, gambar, audio dan video dengan cepat dan murah.
    Mulai digemarinya situs berita online karena selain cepat terutama pula didistribusikan secara gratis. Pemakai internet di Indonesia saat ini sudah mencapai 25 persen dari total penduduk Indonesia (Tempo, edisi 5 April 2009).
    Kemampuan media online mendistribusikan berita dengan gratis, lebih cepat, interktif dan saat itu juga (event on the making) dianggap media massa mainstream sebagai kondisi yang bias menjadi ancaman sekaligus peluang jika mampu memanfaatkannya.
    Pasar sekarang ini, sambung Hermawan, karena pengaruh teknologi mutakhir seperti Internet, selain makin terhubung juga terfragmentasi. Perubahan juga terjadi pada relasi antara perusahaan dengan kompetitor maupun perusahaan dengan pelanggannya. “Kalau kita tidak menyadari perubahan tersebut dan menanggapinya, bisnis kita akan mati,” Hermawan. (marketing Wow 2014)
    Menurut Hermawan, tantangan terbesar pemasaran pada zaman sekarang adalah konektivitas. Dalam konteks konektivitas ini, lanjut Hermawan, merek harus senantiasa terkonek dengan pelanggannya dan juga kompetitornya, termasuk untuk membangun kolaborasi dengan mereka. Namun, di era konektivitas ini, yang juga patut diperhatikan oleh pemasar adalah terjadinya fragmentasi di pasar di mana konsumen dihadapkan oleh banyak pilihan.
    Hal lain yang patut diperhatikan adalah tidak gampangnya memahami apa yang dimaui pelanggan. Saat ini, tidak cukup perusahaan hanya memahami pelanggan sampai pada tingkat kepuasannya saja. “Sekarang, pelanggan minta dipahami apa yang menjadi kecemasan dan impiannya. Perusahaan tak gampang memahami apa yang mereka maui. Mereka ingin kebebasan yang lebih besar tetapi tidak mau jadi objek. Namun, tidak semua kemauan pelanggan harus dipenuhi karena customer is not a king anymore,” Hermawan (marketing Wow 2014)
    Sinergitas antara platform cetak dan online melahirkan kekuatan membentuk media konvergensi. Maka lahirlah apa yang sesuai gambaran Jhon V Pavlik bahwa media konvergensi adalah bersatunya semua bentuk komunikasi media ke sebuah bentuk elektronik, bentuk digital, yang digerakkan oleh komputer dan berfungsinya teknologi jaringan (Pavlik, 2006 : 134).
    Media konvergen tak bisa dipungkiri dapat memicu kompetisi untuk dapat merebut pasar, entah iklan atau pembaca. Media konvensional pun kini berbondong-bondong membangun situs, membuat akun di situs jejaring sosial, hingga membuat blog. Hal ini tak lain merupakan upaya untuk meraup pembaca (readership) yang lebih beragam, juga menambah pundi-pundi keuangan lewat iklan di media online.
    Jambi Ekspres misalnya, mulai menerbitkan website online : http://www.jambiupdate.com , lalu Tribun Jambi menerbitkan http://www.tribunnews.com, Jambi Independen menerbitkan http://www.jambiindependen.com, pormetro Jambi yang menerbitkan http://www.metrojambi.com.
    Perusahaan ini juga membuat akun facebook untuk setiap website nya, memberikan akses melalui blackberry masanger, twitter dan lainnya. Semua disalurkan melalui media online.
    Di lingkungan yang sangat kompetitif saat ini, iklan di media online dianggap lebih efektif dengan jangkauan audiens yang lebih luas dan besar oleh perusahaan media tersebut.
    Sementara itu, tujuan perusahaan media menurut Kartika, Capital (pemasukan iklan, omzet sirkulasi dan lain-lain), content (isi), audience (khalayak sasaran) Dari ketiga sumber tersebut, capital, khususnya pemasukan dari sektor iklan merupakan sumber penunjang yang utama (Kartika, 1996).
    Dengan latar belakang tersebut, kami ingin meneliti lebih jauh, bagaimana pengaruh konvergensi media yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan media di Jambi teradap kepuasan konsumen pembaca maupun pengiklan.

    Judulnya jangan mirip judul tesis, tapi coba dengan judul berikut MEMBANGUN CITRA MEDIA MELALUI KONVERGENSI MEDIA.

    Komentar oleh wawan novianto | Maret 21, 2015 | Balas

    • Pencitraan Media Massa Melalui Konvergensi Media
      (Studi kasus, perusahaan media di Jambi)
      Wawan Novianto & Mayrina

      Menurut Hermawan, tantangan terbesar pemasaran pada zaman sekarang adalah konektivitas. Dalam konteks konektivitas ini, lanjut Hermawan, merek harus senantiasa terkonek dengan pelanggannya dan juga kompetitornya, termasuk untuk membangun kolaborasi dengan mereka. Namun, di era konektivitas ini, yang juga patut diperhatikan oleh pemasar adalah terjadinya fragmentasi di pasar di mana konsumen dihadapkan oleh banyak pilihan.
      Hal lain yang patut diperhatikan adalah tidak gampangnya memahami apa yang dimaui pelanggan. Saat ini, tidak cukup perusahaan hanya memahami pelanggan sampai pada tingkat kepuasannya saja. “Sekarang, pelanggan minta dipahami apa yang menjadi kecemasan dan impiannya. Perusahaan tak gampang memahami apa yang mereka maui. Mereka ingin kebebasan yang lebih besar tetapi tidak mau jadi objek. Namun, tidak semua kemauan pelanggan harus dipenuhi karena customer is not a king anymore,” Hermawan (marketing Wow 2014)
      Pasar sekarang ini, sambung Hermawan, karena pengaruh teknologi mutakhir seperti Internet, selain makin terhubung juga terfragmentasi. Perubahan juga terjadi pada relasi antara perusahaan dengan kompetitor maupun perusahaan dengan pelanggannya. “Kalau kita tidak menyadari perubahan tersebut dan menanggapinya, bisnis kita akan mati,” Hermawan. (marketing Wow 2014)
      Kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi semua industri di Indonesia, termasuk industry Media Massa. Tahun 1990-an menjadi penanda revolusi teknologi komunikasi. Revolusi teknologi komunikasi ini menghadirkan peran internet sebagai media baru. Tidak sampai 20 tahun terjadilah pergeseran paradigma media yang bersifat global dan sangat fundamental. Pergeseran itu menyangkut produksi, penyimpanan dan penyebaran informasi digital secara global melalui jaringan internet (online). Melalui jaringan ini, setiap komputer mampu menerima dan mengirim teks, gambar, audio dan video dengan cepat dan murah.
      Mulai digemarinya situs berita online karena selain cepat terutama pula didistribusikan secara gratis. Pemakai internet di Indonesia saat ini sudah mencapai 25 persen dari total penduduk Indonesia (Tempo, edisi 5 April 2009).
      Kemampuan media online mendistribusikan berita dengan gratis, lebih cepat, interktif dan saat itu juga (event on the making) dianggap media massa mainstream sebagai kondisi yang bias menjadi ancaman sekaligus peluang jika mampu memanfaatkannya.
      Sinergitas antara platform cetak dan online melahirkan kekuatan membentuk media konvergensi. Maka lahirlah apa yang sesuai gambaran Jhon V Pavlik bahwa media konvergensi adalah bersatunya semua bentuk komunikasi media ke sebuah bentuk elektronik, bentuk digital, yang digerakkan oleh komputer dan berfungsinya teknologi jaringan (Pavlik, 2006 : 134).
      Media konvergen tak bisa dipungkiri dapat memicu kompetisi untuk dapat merebut pasar, entah iklan atau pembaca. Media konvensional pun kini berbondong-bondong membangun situs, membuat akun di situs jejaring sosial, hingga membuat blog. Hal ini tak lain merupakan upaya untuk meraup pembaca (readership) yang lebih beragam, juga menambah pundi-pundi keuangan lewat iklan di media online.
      Jambi Ekspres misalnya, mulai menerbitkan website online : http://www.jambiupdate.com , lalu Tribun Jambi menerbitkan http://www.tribunnews.com, Jambi Independen menerbitkan http://www.jambiindependen.com, pormetro Jambi yang menerbitkan http://www.metrojambi.com.
      Perusahaan ini juga membuat akun facebook untuk setiap website nya, memberikan akses melalui blackberry masanger, twitter dan lainnya. Semua disalurkan melalui media online.
      Di lingkungan yang sangat kompetitif saat ini, iklan di media online dianggap lebih efektif dengan jangkauan audiens yang lebih luas dan besar oleh perusahaan media tersebut.
      Sementara itu, tujuan perusahaan media menurut Kartika, Capital (pemasukan iklan, omzet sirkulasi dan lain-lain), content (isi), audience (khalayak sasaran) Dari ketiga sumber tersebut, capital, khususnya pemasukan dari sektor iklan merupakan sumber penunjang yang utama (Kartika, 1996).
      Tujuan –tujuan perusahaan media tersebut akan tercapai jika perusahaan itu mendapatkan kepercayaan dari konsumen, ada penerimaan positif dari konsumen. Penerimaan tersebut akan terframing dalam satu kata bernama “Citra”. Citra merupaan pandangan konsumen atau orang diluar perusahaan terhadap perusahaan kita. Citra tersebut harus positif.
      Bagaimana pencitraan media bisa sukses dengan konfergensi media ?
      • Solusi Kondisi Geografis Jambi
      Kondisi Jambi secara georgrafis memang cukup unik, luas wilayah yang luas dengan tipologi kontur tanah yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan masalah tersediri bagi pelaku usaha, terutama di bidang distribusi produknya. Demikian juga pendistribusian produk media massa tradisional, seperti surat kabar cetak.Jarak tempuh antar kabupaten cukup jauh, ditambah kondisi jalan yang tidak selalu dalam kondisi baik,menimbulkan problematika tersendiri.
      Pusat produksi industry media sendiri, saat ini ada di perkotaan, untuk mendistribusikan produk-produk tersebut, memerlukan waktu cukup panjang, sementara produk media massa yakni berupa informasi sangat memerlukan kecepatan. Kecepatan informasi menjadi kekuatan untuk mendapatkan kepercayaan dan keyakinan dari konsumen.
      Dengan konvergensi media, yakni melalui media online, produk utama dari media massa, yakni informasi, akan lebih cepat terdistribusikan. Konsumen bahkan bisa mendapatkannya secara update.
      Tentu ini akan memberikan dampak postif kepada nama perusahaan itu sendiri. Informasi akan terdistribusi secara cepat ke seluruh penjuru daerah. Tanpa ada perbedaan antara konsumen yang dekat dengan pusat produksi maupun yang jauh,
      • Memperluas segementasi pasar.
      Sistim online telah merasuki masyarkat hingga ke kamar tidur. Setiap orang yang memiliki spartphone bisa menikmati informasi dimanapun dan kapanpun. Hal itu juga akan menimbulkan akibat pada kata “Siapapun”.
      Siapapun akan bisa mendapatkan informasi yang merupakan produk dari industry media. Mereka bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkannya. Berbeda dengan produk media massa tradisional berupa Koran atau surat kabar cetak. Konsumen harus berlangganan dan mengeluarkan sejumlah uang untuk itu. Dengan media online, siapapu bisa mendapatkannya.
      “Siapapun” itu juga akan menyebabkan adanya perubahan segmentasi konsumen. Segmen akan lebih berkembang. Anak-anak muda akan lebih mudah mengakses produk industry media. Anak-anak muda memang lebih dominan menggunakan smarthone.
      Berkembangnya segmen, bertambahnya jumlah pembaca akan meningkatkan nilai ataupun citra perusahan industry tersebut.
      • Beragamnya opsi saluran pemasangan iklan.
      Dengan konvergensi media, cakupan iklan semakin besar. Dan opsi bentuk iklan juga bertambah. Jika awalnya pengiklan hanya bisa beriklan di media Koran, saat ini, iklan-iklan tersebut bisa dipasang di media lain seperti website dan social media yang dikelola oleh perusahaan media tersebut.
      Selain itu, iklan paket juga dinilai akan lebih berdampak pada pencitraan perusahaan media. Misalnya saja, setia pemasangan iklan di media cetak, maka pengiklan akan mendapatkan bonus pemasangan iklan di media online lainnya yang dikelola perusahaan media tersebut. “Beli satu dapat dua”, tentu menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi pengiklan.

      Komentar oleh wawannovianto | April 19, 2015 | Balas

      • Selamat siang pak Jo, tulisan di atas merupakan perbaikan dari tulisan sebelumnya.. sebelumnya saya ucapkan Terimasih atas tanggapannya pak

        Komentar oleh wawannovianto | April 19, 2015

      • Tujuan Penelitian

        Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media cetak memanfaatkan
        internet (new media), dan apakah konvergensi media konvensional dengan media online mampu
        meredam menurunnya iklan, sirkulasi dan pembaca di era media digital sehingga mampu
        berkompetisi dan memenangkan pasar di era digital.

        Manfaat Penelitian

        Dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan bagi perusahaan media massa yang melakukan
        konvergensi agar lebih meningkatkan pengembangan platform media mereka baik itu platform
        cetak, online, dan lainnya sehingga dapat memenangkan kompetisi di ranah digitaliasi media.

        METODE PENELITIAN

        Obyek Penelitian

        Penelitian ini dilakukan di dua media massa yang tergabung dalam dua kelompok besar yang
        terbit di Jambi, yakni Jambi Ekspres mewakili Jawapos Grup dan Tibun Jambi mewakili kelompok Gramedia Grup

        Tipe Penelitian

        Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian deskriptif kualitatif di mana peneliti
        berusaha mendeskripsikan atau mengkonstruksi hasil wawancara mendalam terhadap objek
        penelitian.

        Informan Penelitian

        Informan adalah Pemimpin Redaksi, Koordinator Liputan dan penanggung jawab media
        online.

        Jenis dan Sumber Data

        Data primer dalam penelitian bersumber dari informasi yang diberikan oleh para informan
        melalui wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku,
        majalah, surat kabar serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

        Wawan silahkan menulis, 23 Mei sudah ditentukan peserta yang akan tampil seminar.

        Komentar oleh wawannovianto | April 19, 2015

  7. Nama: Luthfi Firdaus (P2C214060) dan M. Ryan Fadhli (P2C214021)

    TOPIK : GAYA KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI, KINERJA KARYAWAN.

    Judul: Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Distrik-3 PT.WiraKarya Sakti

    LATAR BELAKANG:
    Perusahaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan perekonomian negara. Di era seperti saat ini, perusahaan mempunyai banyak tantangan dalam bersaing dengan perusahaan lain. Untuk dapat berkompetisi dalam bisnis, maka perusahaan perlu mempraktekkan manajemen yang inovatif seiring dengan ketidakpastian pekembangan ekonomi di negara tempat perusahaan itu melakukan aktivitas bisnis maupun terhadap negara-negara lain di dunia.
    Semakin meningkatnya kecanggihan teknologi yang ada, akan membantu pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Tetapi teknologi yang canggih akan menjadi sia-sia ketika sumber daya manusia yang menjalankannya tidak mempunyai kompetensi yang baik. Banyak perusahaan memanfaatkan teknologi guna menjalankan bisnis proses mereka menjadi lebih efektif dan efisien. Agar mampu bersaing dan terus meningkatkan nilai perusahaan (corporate value), perusahaan perlu meningkatkan keunggulan bersaing (competitive advantage) melalui peningkatan sumber daya manusia. Kunci dari keunggulan bersaing terletak pada sumber daya manusia yang mampu menjalankan roda perusahaan dengan efektif dan efisien agar tujuan perusahaan dapat tercapai serta perusahaan mampu ikut berkontribusi dalam perkembangan negara melalui pengembangan perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja.
    Seiring dengan ketidakpastian perkembangan negara maupun dunia, maka perusahaan pun harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ketika perusahaan harus mampu beradaptasi, maka elemen-elemen didalam perusahaan pun juga harus ikut beradaptasi termasuk sumber daya manusia. Sehingga perusahaan yang adaptif akan mampu mencapai tujuan perusahaan dengan lebih baik lagi sebagaimana perkembangan yang ada saat ini. Perusahaan perlu membentuk sumberdaya yang berkualitas sehingga mereka akan memberikan kontribusi terhadap perusahan dengan menunjukkan kinerja mereka yang baik. Kinerja sumberdaya manusia itu bisa dilihat dari kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan dan budaya orgasasi/perusahaan tempat mereka bekerja. Organisasi merupakan wadah bagi karyawan untuk mencapai tujuan pribadi mereka yang tentunya dengan atau melalui pencapaian tujuan organisasi tersebut.
    Agar kinerja pegawai selalu konsisten maka setidak-tidaknya perusahaan selalu memperhatikan lingkungan dimana pegawai melaksanakan tugas nya, misalnya rekan kerja, pimpinan, suasana kera, lingkungan, budaya organisasi dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya.
    Dalam organisasi tentunya banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan jalannya organisasi atau perusahaan tentunya diwarnai oleh perilaku individu yang merasa berkepentingan dalam kelompoknya masing-masing. Perilaku individu yang berada dalam organisasi atau perusahaan tentunya sangat mempengaruhi organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini akibat adanya kemampuan individu yang berbeda-beda dalam menghadapi tugas atau aktivitasnya. Setiap manusia atau seseorang selalu mempertimbangkan perilakunya terhadap segala apa yang diinginkan agar dapat tercapai tanpa menimbulkan konflik baik secara individu maupun kelompok, sehingga kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Selain dari itu semua, peran pemimpin juga menjadi bagian penting dalam membentuk budaya organisasi. Dimana setiap karyawan yang bekerja berada dibawah kontrol pimpinan. Mengayomi karyawan dan memberikan arahan yang baik secara teknis kerja maupun dalam lingkungan sosial perusahaan.
    PT. Wirakarya Sakti (PT.WKS) merupakan anak perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) dari Sinarmas Forestry yang juga tergabung dalam Sinarmas Group. PT.WKS terdiri dari 8 Distrik tersebar di 5 kabupaten di Provinsi Jambi yang bekerja dibawah kontrol main office di Tebing Tinggi. Sebagai ujung tombak perusahaan, distrik yang menjalankan bisnis proses perusahaan sangat berperan penting demi kemajuan perusahaan. Maka dari itu setiap elemen di distrik harus mampu berkontribusi untuk memberikan kinerja yang baik terhadap perusahaan.

    TUJUAN:
    Untuk mengetahui gambaran dan analisa gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan kinerja karyawan di Distrik-3 PT.Wirakarya Sakti, sehingga dapat menjadi pedoman bagi manajemen untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan bagi kemajuan perusahaan.

    Luthfi, judulnya jangan seperti judul Tesis, tapi tulislah makalah. Misalnya kalau tertarik kepada Gaya Kepemimpinan, maka judulnya misalnya “GAYA KEPEMIMPINAN DI MASA KRISIS”. Prinsipnya piliha topik yang menarik, maka tulislah makalah yg berkaitan, bukan seperti judul TEsis.

    Komentar oleh LUTHFI FIRDAUS | Maret 21, 2015 | Balas

  8. KEPADA YTH,
    Bpak Johanes Simatupang
    di
    Tempat
    Berikut saya kirimkan tugas rencana materi penelitian saya.
    Nama : AZAZI KARIM
    NIM : P2C214034-Kelas Pagi
    Judul : FAKTOR FAKTOR YANG MEMPEGARUHI KINERJA PETUGAS LAPANGAN KB DALAM MENGGERAKAN MASYARAKAT DIBIDANG KELUARGA BERENCANA

    BAB I
    PENDAHULUAN
    1.1 Latar Belakang Masalah
    Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 59 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mengamatkan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) untuk melaksanakan tugas mengendalikan penduduk dan menyelengarakan keluarga berencana. tugas tersebut di jabarkan kedalam fungsi sebai berikut (1) perumusan kebijakan nasional, (2) penetapan norma , standar, produser, dan kriteria; (3) laksanaan advokasi dan kordinasi; (4) penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi; (5) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan (6) pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi; di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaran keluarga berencana.
    untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut dibutuhkan kemampuan analisis, perencanaan makro, komunikasi, maupun persuasi yang memadai dari pejabat/aparat BKKBN. BKKBN harus mampu menjadi institusi yang high profile, dapat dijadikan rujukan, acuan serta disegani oleh para mitra kerjanya termasuk masyarakat. tidak mungkin fungsi melakukan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi di bidang pengadilan penduduk dan keluarga berencana misalnya dapat dilakukan dengan baik oleh BKKBN jika pejabat/aparat BKKBN tidak memiliki kemampuan teknis yang memadai mengenai hal tersebut.
    Titik kulminasi dari berhasil atau tidaknya BKKBN dalam menjalankan tugas dan fungsi dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya sasaran program kependudukan dan keluarga berencana yang ditetapkan dalam RPJM 2010-2014 masih jauh dari sasaran. Demikian pula berbagai data juga memperlihatkan kinerja program KB sejak awal tahun 2000 sampai saat ini relatif tidak mengalami kemajuan berarti. ini tentu saja sangat memperhatikan dan membutuhkan keseriusan untuk melakukan pembenahan keberadaan program.
    TANTANGAN LIKUNGAN
    Persoalan yang telah dibahas dalam uraian terdahulu semangkin perlu mendapat perhatian disebabkan adanya perubahan lingkungan. Era Reformasi yang dimulai tahun 1998 telah banyak merubah kontilasi sosial, ekonomi, politik dan kehidupan masyarakat di Indonesia. pendahuluan system pemerintahan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik demikian pula pusat kekuasaan berubah dimana sebelumnya pihak eksekutif sangat mendominasi maka saat ini kekuasaan legislative sangat dominan walaupun system pemerintahan kita masih tetap presindensial. saat ini civil society juga lebih mendapat tempat dalam proses pembangunan dibbandingkan dengan sebelumnya. perkembangan ini dimungkinkan dengan adanya keinginan memiliki suatu “good governance”.
    seluruh dinamika diatas berpengaruh terhadap proses dan keluaran pembangunan baik dalam arti positif maupun negative. pembangunan fisik saat ini lebih tersebar dan banyak daerah terutama yang memilikiu sumber daya alam yang melimpah lebih mampu dan kabupaten/kota yang mengalami kemajuan berarti dalam era reformasi ini. kementrian kordinatoor kesejahteraan rakyat baru-baru ini dalam pertemuan sosialisasi pembangunan paksa 2015 memberikan apresiasi yang tinggi pada kemajuan kesejahteraan rakyat provinsi jawa timur . namun cerita sukses peningkatan kesejahteraan rakyat diera reformasi belum terjadi merata diseluruh Indonesia.
    Terlepas dari persoalan pendanaan yang sering dipandang sebagai sumber utama kesulitan dalam mempercepat proses pembangunan diberbagai wilayah, kepiawaian kepala daerah beserta perangkatnya merupakan kunci keberhasilan proses pembangunan. kepiawaian bupati/walikota mengoptimalkan dana yang tersedia, memformulasi kebijakan dan program yang mampu menarik investor, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan merupakan factor kunci keberhasilan pembangunan tingkat local.

    1.2 Rumusan Masalah
    Dari gambaran diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :
    1. Bagaimanakah Kinerja Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
    2. Apa yang Mendasari seorang menjadi Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
    3. Bagaimana Potensi masyarakat dalam mendukung Program Keluarga Berencana
    4. Bagaimana Tingkat Capaian Program KB di Wilayah Kota Jambi.

    1.3. Tujuan Penulisan
    Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka penulisan ini bertujuan Untuk mengetahui:
    1. Kinerja Petugas Penyuluh Lapangan Kelaurga Berencana
    2. Yang Mendasari Seorang Menjadi Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
    3. Potensi Masyarakat dalam Mendukung Program Keluarga Berencana
    4. Tingkat Capaian Program Keluarga Berencana di Kota Jambi

    Komentar oleh azazibkkbn@yahoo.com | Maret 21, 2015 | Balas

    • mohon maaf sebelumnya pak jo..
      tugas yang saya kirimkan ini salah..
      ini tugas yang benarnya..
      terimakasih..

      TOPIK : STRATEGI KINERJA PETUGAS LAPANGAN DALAM MENGGERAKAN MASYARAKAT DI BIDANG KELUARGA BERENCANA

      JUDUL : FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPEGARUHI KINERJA PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) DALAM MENGGERAKKAN MASYARAKAT DIBIDANG KELUARGA BERENCANA

      DISUSUN OLEH :
      Nama : 1. Azazi Karim ( P2C214034 )
      2. Yemi Suwarti ( P2C214048 )

      1. Latar Belakang Masalah
      Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 59 mengamatkan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk melaksanakan tugas mengendalikan penduduk dan menyelengarakan program keluarga berencana. Tugas tersebut di jabarkan kedalam fungsi sebagai berikut; (1) perumusan kebijakan nasional, (2) penetapan norma , standar, prosedur, dan kriteria; (3) pelaksanaan advokasi dan koordinasi; (4) menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi; (5) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan (6) pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
      Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut dibutuhkan kemampuan analisis, perencanaan makro, komunikasi, maupun persuasi yang memadai dari pejabat/aparat pegawai BKKBN. BKKBN harus mampu menjadi institusi yang high profile, dapat dijadikan rujukan, acuan serta disegani oleh para mitra kerjanya termasuk masyarakat. Untuk itu perlu adanya pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sampai ke tingkat lini lapangan sebagai perpanjangan tugas dan fungsi BKKBN di daerah. Tugas dan fungsi tersebut di jalankan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang saat ini status nya sebagai pegawai pemerintah daerah kabupaten dan kota di tingkat lini lapangan (desa/kelurahan).
      Permasalahannya adalah sejak diserahkannya kewenangan pengelolaan program kependudukan dan keluarga berencana kepada pemerintah kabupaten dan kota, program KB tidak berjalan seperti yang diharapkan dan bahkan kinerja para petugas lapangan KB melemah serta tidak termotivasi menjadi PLKB yang berkualitas. Kondisi ini tentu mempengaruhi terhadap capaian program KB secara keseluruhan.

      1.1 Rumusan Masalah
      Dari gambaran dan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :
      1. Bagaimanakah kinerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
      2. Bagaimana dukungan dan komitmen pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam Program kependudukan dan keluarga berencana;

      1.2 Tujuan Penulisan
      Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui:
      1. Kinerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
      2. Seberapa besar dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam program KB;

      1.3 Tinjauan Pustaka
      1.3.1 Undang-undang nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
      1.3.2 Peraturan Pemerintah nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Sistem Informasi Data;
      1.3.3 Peraturan Kepala BKKBN nomor 72 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

      Yang harus diingat yang akan ditulis adalah makalah, bukan Tesis. Sehingga judulnya jangan mirip judul tesis. Selain itu jangan mirip dengan tugas yang telah diunggah oleh temanu. Pada tugas sebelumnya telah disinggun peran motivator, oleh karena itu hindarilah peran motivator. Coba lihta dari organisasi KB nya sehingga ada perbedaan dengan makalah yang pertama.

      Komentar oleh azazibkkbn@yahoo.com | Maret 21, 2015 | Balas

  9. Nama :
    Amri Hidayat Arief (P2C214004)
    Thondra Biritta (P2C214011)
    Topik
    Perilaku nasabah pada berbagai segmentasi konsumen terhadap Kinerja Customer Relationship Management di PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jambi.
    Judul
    Analisa Kinerja Customer Relationship Management pada berbagai segmentasi Nasabah terhadap Tingkat Loyalitas Customer dan Customer Satisfaction di PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jambi
    Latar Belakang
    Seperti tertuang dalam visi dan misi Bank BNI menjadi bank kebanggaan nasional yang unggul dalam kinerja dan layanan maka sejak tahun 2009 telah dilakukan total reformasi bisnis yang dikenal dengan reformasi 1.0, dimana orientasi kepada customer yang sebelumnya menitikberatkan kepada product centric menjadi customer centric dengan pemenuhan kebutuhan customer lifecycle dan menjadikan BNI sebagai Financial Center.
    Kemudian pelanggan (nasabah) semakin menjadi tujuan utama perusahaan yang terlebih lagi dengan adanya penerapan penafsiran terbaru mengenai customer focus strategy dan keuntungan jangka panjang. Sebagai tambahan, fokus pelanggan adalah kunci untuk membangun kepuasan pelanggan yang kuat dan mengurangi permasalahan perusahaan. Kepuasan adalah hasil dari berbagai strategi perusahaan yang diimplementasikan secara berkesinambungan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang, Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2000:41). Secara umum kinerja adalah hasil kerja yang dicapai secara kualitas dan kuantitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya melalui suatu organisasi.
    Manajemen hubungan pelanggan telah menjadi alur kajian modern pada teori, konsep dan permodelan manajemen strategi dan pemasaran. Manajemen hubungan pelanggan (Customer Relationship Management) sebagai pendekatan strategik, berperan menentukan atas sukses dan tidaknya produk (barang dan jasa) di pasar tujuan. Manajemen hubungan pelanggan merupakan strategi yang terarah dan tepat untuk mendukung penerapan Customer to Business atau Customer to Customer, sehingga sukses jangka panjang dalam pencapaian kinerja dapat diwujudkan perusahaan. Apa yang sering terjadi pada banyak bisnis, dan bahkan berbagai industri, adalah perusahaan tidak mampu bahkan sama sekali tidak dapat merespon kekuatan ini. Kelemahan paling serius perusahaan adalah ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola hubungan baik dengan pelanggan.
    Tujuan
    • Mengetahui tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah atas program Customer Relationship Management yang telah dilaksanakan.
    • Mengukur tingkat kompetensi SDM dalam menjalankan CRM.

    Komentar oleh Thondra B | Maret 21, 2015 | Balas

    • Pak Jo maaf baru baca koment2 diatas…judul kami rubah yaitu “PENINGKATAN PELAYANAN MELALUI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT DI PT. BANK BNI (Persero) Tbk CAB. JAMBI”.

      Coba pertimbangkan judul ini IMPLEMENTASI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PADA dst terasa lebih mudah menulisnya.

      Komentar oleh Thondra B | Maret 21, 2015 | Balas

  10. selamat malam Pak JO, berikut disampaikan materi penulisan kami,

    Nama : Amalia A’yuni (P2C214012) dan Vera Monica (P2C214006)
    TOPIK : Meningkatkan kepesertaan dan memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja khususnya sektor informal
    JUDUL : strategi memburu sejuta kepesertaan
    LATAR BELAKANG:
    Pada Hakekatnya semua makhluk di dunia mendambakan kesejahteraan. Kesejahteraan dalam arti yang paling sederhana adalah terpenuhinya kebutuhan dasar: sandang,pangan dan papan, ketika sakit bisa berobat, dan saat tua tidak terlunta-lunta. Pemenuhan kebutuhan tersebut oleh sebagian masyarakat kita, masih merupakan hal yang sulit untuk diwujudkan. Kebutuhan dasar mungkin dapat dipenuhi, tetapi ketika sakit dan menjalani kehidupan di usia tua, tidak jarang tidak diperoleh solusinya.

    Kesadaran masyarakat akan adanya perlindungan jaminan sosial sebagai solusi atas risiko-risiko sosial ekonomi ketika sakit, mengalami kecelakaan kerja, menjalani hari tua dan meninggalkan keluarga karena meninggal dunia, masih kurang. Kurangnya kesadaran itu, terutama berada pada masyarakat yang bergerak di sektor informal. Padahal sudah ada perlindungan jaminan sosial yang disiapkan Pemerintah, yang pelaksanaannya dilakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jumlah pekerja informal saat ini, lebih besar dua kali lipat dibandingkan pekerja formal (penerima upah). Namun demikian, jumlah yang saat ini terdaftar masih relatif kecil sehingga menarik minat penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan kepesertaan tenaga kerja sektor informal.

    Tujuan :
    – Untuk mengetahui sejauh mana penerapan UU no.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja dan telah diperbaharui dengan dikeluarkannya UU no 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
    – Untuk mengetahui sejauh mana manfaat dari Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Pesertanya khususnya sektor informal.

    Perjelas dulu peran serta siapa? Misalnya perusahaan. Apa masalah yang muncul bila perusahaan tidak terlibat. Dengan cara seperti ini maka judul bisa dipersempit misalnya. KINERJA PERUSAHAAN DALAM PERLLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

    Komentar oleh amalia ayuni | Maret 21, 2015 | Balas

  11. malam pak jo, saya ingin mengkoreksi email saya sebelumnya. Berikut materi yang telah saya koreksi…

    Nama : Amalia A’yuni (P2C214012) dan Vera Monica (P2C214006)
    TOPIK : Meningkatkan kepesertaan dan memberikan perlindungan jaminan sosial bagi Penerima Upah maupun Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan
    JUDUL : Strategi Memburu Sejuta Kepesertaan
    LATAR BELAKANG:
    Pada Hakekatnya semua makhluk di dunia mendambakan kesejahteraan. Kesejahteraan dalam arti yang paling sederhana adalah terpenuhinya kebutuhan dasar: sandang,pangan dan papan, ketika sakit bisa berobat, dan saat tua tidak terlunta-lunta. Pemenuhan kebutuhan tersebut oleh sebagian masyarakat kita, masih merupakan hal yang sulit untuk diwujudkan. Kebutuhan dasar mungkin dapat dipenuhi, tetapi ketika sakit dan menjalani kehidupan di usia tua, tidak jarang tidak diperoleh solusinya.

    Kesadaran masyarakat akan adanya perlindungan jaminan sosial sebagai solusi atas resiko-resiko sosial ekonomi ketika sakit, mengalami kecelakaan kerja, menjalani hari tua dan meninggalkan keluarga karena meninggal dunia, masih kurang. Padahal sudah ada perlindungan jaminan sosial yang disiapkan Pemerintah, yang pelaksanaannya dilakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan adalah transformasi dari PT. Jamsostek (Persero) dimana akan mulai efektif beropersi pada tanggal 01 Juli 2015. Masyarakat umum masih belum memahami apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan apa itu BPJS Kesehatan. Menjelang tanggal 01 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan gencar melakukan Sosialisasi secara Masif untuk mengedukasi masyarakat melalui media masa maupun melalui kampanye “Tanya Saya” yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya disetiap wilayah Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan berada.

    Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut, tingkat brand awareness terhadapa BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkat, dan masyarakat dapat lebih mengenal BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian(JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

    Perlindungan tersebut diberikan bagi Penerima Upah untuk sektor Formal dan Bukan Penerima Upah bagi sektor Informal. Mulai tahun ini, paraPegawai Negeri Sipitl (PNS), pegawai honorer daerah, bupati, wali kota, dan para anggota DPRD, diwajibkan menjadi peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Selain pegawai swasta dan PNS, warga biasa pun bisa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja sektor informal secara perorangan bisa mendaftar

    Tujuan :
    – Untuk mengetahui sejauh mana penerapan UU no.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja dan telah diperbaharui dengan dikeluarkannya UU no 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
    – Untuk mengetahui sejauh mana manfaat dan pemahaman dari Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Pesertanya BPJS Ketenagakerjaan.
    – Untuk mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan agar target peningkatan kepesertaan dapat tercapai.

    Dalam karya ilmiah kata-kata yang digunakan jangan bombasitis. Misalnya dengan kata sejuta, ini cenderung kepada ilmiah populer. PAdahal kita menulis makalah, dimana muatan akademisnya lebih dipertimbangkan. Silahkan menulis sambil memperbaiki.

    Komentar oleh amalia ayuni | Maret 21, 2015 | Balas

  12. AGIL MUHARYA (NIM P2C214033)
    FIRDAUS SUDIRMAN. Z (NIM P2C214040)

    Selamat Sore Pak Jo, berikut kami sampaikan rencana penulisan makalah untuk mata kuliah Topik Bidang Manajemen.

    1. TOPIK
    Peningkatan dan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

    2. Judul
    Membangun Minat Pengusaha sektor UMKM untuk menggunakan produk Perbankan Melalui Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Jambi.

    3. Latar Belakang
    Sesuai Inpres No. 6 tahun 2007 tanggal 08 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pemerintah berencana untuk meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah.
    Namun dalam pelaksanaannya sering ditemukan hambatan yang timbul dalam pembiayaan terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu diantaranya keterbatasan dalam penyediaan agunan yang dipersyaratkan, belum memiliki perijinan yang lenkap dan masih berlaku, keterbatasan penyampaian data/informasi keuangan, sementara usaha yang dijalankan layak dan berpotensi untuk dibiayai (Feasible but not bankable).
    Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk meningkatkan pembiayaan pada usaha yang feasible namun tidak bankable diperlukan mitigasi resiko berupa penjaminan kredit melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
    Dalam rangka memperkecil resiko sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka dijalin kerjasama dengan lembaga Penjaminan Kredit untuk dapat memberikan cover terhadap kekurangan agunan dan resiko kerugian yang timbul dari adanya ketidakpastian atas pelunasan pembayaran kredit.
    4. Tujuan
    – Untuk mengetahui peningkatan penyaluran kredit melalui produk Kredit Usaha Rakyat
    – Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pengusaha UMKM terhadap produk perbankan.

    Judul dan topik ok, silahkan mulai menulis.

    Komentar oleh Agil Muharya | Maret 23, 2015 | Balas

  13. Sore pak jo, berikut TPM yang kami rencanakan.

    Nama : ANDY BRATA
    NIM : P2C214001
    Nama : ARISONANG RANGKUTI
    NIM : P2C214028

    TINJAUAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN BPJS TERHADAP PELAYANAN KEFARMASIAN DI INSTALASI FARMASI RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI
    TAHUN 2015

    1.1. Latar Belakang
    Kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan dalam rangka mencapai cita-cita bangsa diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan terarah. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal (UUK 36 Tahun 2009).
    Pembangunan kesehatan yang optimal dapat diselenggarkan di rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan penyakit ( rehabilitatif) yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (UUK 36 Tahun 2009).
    Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu departemen atau unit bagian di suatu rumah sakit dibawah pimpinan seorang farmasis dan dibantu oleh beberapa orang yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara professional, tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna, perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan atau sediaan farmasi, pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit (Anonim, 2009).
    Indikasi kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat tercermin dari persepsi pasien atas layanan kesehatan yang telah diterimanya. Persepsi pasien tentang kualitas pelayanan merupakan penilaian meneyeluruh atas keunggulan suatu jasa atas pelayanan (Anonim, 2009).
    Pelayanan kesehatan salah satunya adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggara jaminan kesehatan yang dibentuk pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat. BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis bagi peserta wajib BPJS. Program BPJS Kesehatan oleh pemerintah sudah dijalankan per 1 Januari 2014. Hingga saat ini masih banyak kendala yang dihadapi baik itu dari ketersediaan obat maupun dokter saat meresepkan obat, system klaim serta pelayanan informasi obat.
    Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi adalah salah rumah sakit Pemerintah Provinsi Jambi yang telah menjalankan Program Pemerintah yaitu BPJS. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi berdiri pada tahun 1948 yang terletak di Jl. Letjen Suprapto No. 31 Telanaipura jambi. Pada tahun 1993 tipe Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi telah meningkat menjadi Rumah Sakit Tipe B (Himpunan Peraturan BPJS Kesehatan, 2013).
    Dari wawancara awal dengan beberapa pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, penulis dapat informasi bahwa untuk pasien BPJS yang ingin menebus obat terkadang mengalami kekosongan obat. Sehingga obat tersebut dipinjam petugas dari apotek pelengkap Kimia Farma atau membeli langsung di apotek luar akibatnya pelayanan farmasi pasien rawat jalan tidaklah maksimal.
    Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ TINJAUAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN BPJS TERHADAP PELAYANAN KEFARMASIAN DI INSTALASI FARMASI RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 “.

    1.2. Rumusan Masalah
    Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana gambaran kepuasan pasien rawat jalan BPJS terhadap Pelayanan Kefarmasian di Instalasi Farmsi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.

    1.3. Tujuan Penelitian
    1.3.1. Tujuan Umum
    Untuk mengetahui kepuasan pasien rawat jalan BPJS terhadap pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
    1.3.2. Tujuan Khusus
    1. Untuk mengetahui ketersediaan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
    2. Untuk mengetahui informasi obat yang diberikan petugas di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
    3. Untuk mengetahui sikap petugas di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.

    1.5. Manfaat Penelitian
    Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :
    a. Aspek teoritis
    Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti sehingga memberikan pengetahuan tentang kepuasan tersebut.
    b. Aspek praktis
    Sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk semakin meningkatkan pelayanan ke pasien.
    c. Aspek institusional
    Sebagai masukan bagi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dalam meningkatkan pelayanan pasien berkaitan dengan kepuasan pasien.

    ATAU mungkin berikut ini pak

    ANALISIS PENGARUH PENGADAAN PEGAWAI TERHADAP PENINGKATAN KINERJA AKADEMI FARMASI
    PROVINSI JAMBI

    BAB I
    PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Sumber daya manusia (SDM) menempati posisi penting dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan. Oleh karena itu usaha yang harus dilakukan organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau pertumbuhannya semakin tergantung pada pengelolaan sumber daya manusianya. Organisasi harus menyadari bahwa usaha mengelola sumber daya manusianya tidak berhenti pada suatu anggapan orang merupakan asset penting, tetapi menterjemahkan keyakinan ini ke dalam praktek dan prosedur manajemen sumber daya manusia sehari-hari.
    Paradigma pelayanan saat ini mengalami perubahan dari government menjadi governance, dari dilayani menjadi melayani. Agar tujuan organisasi dapat terwujud dan mendorong penyempurnaan berbagai sistem pengelolaan sumber daya manusia yang dapat memberdayakan sumber daya manusianya. Upaya pengembangan SDM setiap organisasi ditujukan untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia dalam aspek-aspek. Kajian tentang kinerja sering dilakukan oleh peneliti sumber daya manusia, Karena kajian tentang kinerja memiliki peran yang cukup besar dalam perbaikan penelitian dan sistem kerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi.
    Dengan melihat visi, misi dan tugas pokok serta fungsi pada Akademi Farmasi Provinsi Jambi dapat dilihat fenomena bahwa dalam pengelolaan organisasi memiliki tantangan yang cukup berat. Sehingga dengan kondisi tersebut diperlukan kinerja pegawai yang dapat memenuhi tujuan organisasi. Dalam melakukan observasi pada lokasi penelitian dapat diperoleh gambaran kondisi kerja pegawai sebagai berikut ; secara psikologis banyak pegawai nampak kurang disiplin dan mengalami kelelahan fisik dan non fisik akibat rutinitas beban kerja sehingga diperlukan semangat kerja yang memiliki kecendrungan yang melemah akibat beban kerja yang berat, perlunya dorongan semangat dari atasan agar pegawai termotivasi dalam bekerja, menerapkan kedisiplinan dalam bekerja dan keadaan lingkungan kerja. Atas dasar fenomena diatas peneliti tertarik untuk mengkaji kinerja pegawai. Mengapa kinerja pegawai menjadi daya tarik untuk diteliti, karena dengan pengukuran kinerja yang baik akan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perbaikan kinerja pegawai. Keberhasilan akan dirancang sendiri oleh pegawai dengan sepengetahuan pemimpin atau manajer puncak. Dengan demikian para pegawai dapat mengukur kemampuannya kemudian dikombinasikan dengan pekerjaannya sehingga akan melahirkan kinerja yang lebih baik. Bukan berarti akan terjadi minimalisasi target pekerjaan.
    Sumber daya manusia/aparatur merupakan faktor yang sangat berperan dalam suatu organisasi atau pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik (Baedhowi, 2007). Pembinaan dan pengembangan profesionalitas SDM menjadi salah satu upaya yang tepat untuk menghadapi dan merespon segala tantangan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan strategis. Sebagai upaya untuk mewujudkan tuntutan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah menetapkan beberapa perubahan dalam manajemen PNS. Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah harus memiliki Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya digunakan istilah pegawai) yang memenuhi persyaratan baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.
    Secara umum, salah satu hambatan penyelenggaraan manajemen pegawai adalah bentuk dan struktur organisasi konvensional yang mengarah kepada bureaucratic atau hierarchical organization, yang cenderung memperlakukan pegawainya sebagai faktor produksi yang sama dengan faktor sumber daya lainnya. Morgan (1977) dalam Majalah Usahawan (1998) mengatakan bahwa organisasi birokrasi cenderung mematikan kreativitas dan inovasi serta jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) pegawai karena segala aktivitas dan tindakan selalu harus melalui prosedur hierarkhis atau atas perintah dari atasan.
    Rekrutmen sebagai suatu proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana pegawai untuk menduduki suatu jabatan tertentu dalam fungsi pekerjaan (employee function) pegawai selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002 dan PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 54 Tahun 2003 serta PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2000. Penerapan kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan untuk memperoleh pegawai yang berkualitas, yakni pegawai yang pintar, terampil dan memiliki kompetensi, dapat bekerja keras, kreatif, dan bermoralitas tinggi. Namun dalam implementasinya belum memenuhi kebutuhan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja dan profesionalitas pegawai. Kondisi ini disebabkan oleh perencanaan kepegawaian yang pada saat ini belum didasarkan pada kebutuhan nyata sesuai dengan kebutuhan organisasi dan penempatan pegawai masih berdasarkan pesanan sehingga kurang menonjolnya upaya mewujudkan prinsip the right man on the right place.
    Pegawai adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi yang digunakan untuk menggerakkan atau mengelola sumber daya lainnya sehingga harus benar-benar dapat dugunakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan riil organisasi. Hal ini perlu dilakukan perencanaan kebutuhan pegawai secara tepat sesuai beban kerja yang ada dan hal tersebut dengan didukung oleh adanya proses rekrutmen yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Mondy dan Noe (1996) menyebutkan bahwa : “Human resource planning (HRP) is the process of systematicaly reviewing human resource requirements to ensure that the required numbers of employees, with the required skills are available when they are needed”.
    Secara lebih rinci Mondy dan Noe (1996) menguraikan peran analisis pekerjaan yang tidak dapat diabaikan dalam proses rekrutmen maupun seleksi. Pada Gambar 1 ditampilkan alur pemikiran Mondy dan Noe dalam menerangkan peran analisis pekerjaan sebagai perlengkapan mendasar bagi Manajemen Sumber Daya Manusia.
    Rekrutmen menurut Mathis dan Jakson (2001) adalah proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Irawan dkk. (1997) bahwa rekrutmen adalah suatu proses untuk mendapatkan tenaga yang berkualitas guna bekerja pada perusahaan atau instansi. Sedangkan menurut ahli lain menyebutkan bahwa rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan SDM (Samsudin, 2006). Ivancevich (2001) menambahkan bahwa rekrutmen berkaitan dengan aktivitas yang mempengaruhi jumlah dan jenis pelamar, apakah pelamar tersebut kemudian menerima pekerjaan yang ditawarkan. Proses seleksi merupakan rangkaian tahapan khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Proses tersebut dimulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Menurut Mondy (1996) Selection is the process of choosing from a group of applicants the individual best suited for a particular position. Proses seleksi yang dapat dikatakan sebagai tahap awal yang menentukan bagi organisasi untuk memperoleh calon pegawai yang mempunyai kemampuan yang handal dan profesional. Gatewood dan Field (2001) menyatakan bahwa seleksi adalah proses pengumpulan dan evaluasi informasi tentang individu yang memperoleh tawaran pekerjaan. Selanjutnya Siagian (1994) menyebutkan bahwa seleksi adalah berbagai langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima dan pelamar mana yang akan ditolak. Proses seleksi dimulai dari penerimaan lamaran dan berakhir dengan keputusan terhadap lamaran tersebut. Seleksi dilaksanakan tidak saja untuk penerimaan karyawan baru saja, akan tetapi seleksi ini dapat pula dilakukan untuk pengembangan atau penerimaan, karena adanya peluang jabatan. Untuk memperoleh atau mendapatkan peluang jabatan tersebut perlu dilakukan seleksi sehingga dapat diperoleh pegawai yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja (Griffin, 1987; Rivai dkk., 2005). Sedangkan menurut Vroom (1964) merupakan hasil perkalian antara motivasi dengan kemampuan atau dirumuskan sebagai berikut :
    Kinerja : f (motivasi x kemampuan)
    Dari rumus tersebut, Vroom menunjukkan bahwa kedua hal tersebut saling menentukan satu dengan lainnya, artinya setinggi apapun tingkat kemampuan seorang pegawai tidak akan menghasilkan kinerja yang optimal bila dikerjakan dengan motivasi yang rendah. Demikian juga sebaliknya setinggi apapun tingkat motivasi seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya tidak akan efektif tanpa diimbangi dengan adanya kemampuan. Kinerja kita ditentukan oleh faktor individual, seperti kemampuan dan upaya, tetapi juga oleh faktor-faktor di luar kendali langsung diri kita, seperti keputusan-keputusan yang diambil oleh orang lain, sumber daya yang tersedia, sistem dimana kita bekerja, dan seterusnya (Bacal, 2002; Darma, 2005). Kinerja individu pada dasarnya dipengaruhi oleh : (1) harapan mengenai imbalan, (2) dorongan, (3) kemampuan, kebutuhan dan sifat, (4) persepsi terhadap tugas, (5) imbalan internal dan eksternal, (6) persepsi terhadap tingkat imbalan, dan (7) kepuasan kerja (Gibson dkk., 1989; Rivai dkk., 2005). Dalam melakukan penilaian kinerja pegawai diperlukan adanya instrumen yang secara representatif dapat menggambarkan kinerja itu sendiri. Menurut pendapat lainnya kinerja dapat dilihat berdasarkan kualitas kerja, kuantitas kerja, sampel dari suatu tugas yang merupakan bagian pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari suatu tugas, dan jumlah promosi yang pernah dilampaui (Tiffin dan McCormick, 1974; Sukasah, 2005). Husnan (1996) menambahkan bahwa faktor-faktor yang biasa digunakan untuk menilai kinerja adalah kualitas dan kuantitas pekerjaan, kerja sama, kepemimpinan, kehati-hatian, pengetahuan tentang jabatan, kerajinan, kesetiaan, keandalan dan inisiatif. Di samping itu, dimensi yang digunakan dalam melakukan penilaian kinerja menurut Prawirosentono (1999) adalah (1) pengetahuan atas pekerjaan, kejelasan pengetahuan atas tanggung jawab pekerjaan yang menjadi tugasnya, (2) perencanaan dan organisasi, kemampuan membuat rencana pekerjaan meliputi jadwal dan urutan pekerjaan sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas, (3) mutu pekerjaan, ketelitian, dan ketepatan pekerjaan, (4) produktivitas, (5) pengetahuan teknis atas pekerjaan yang menjadi tugas seorang karyawan, (6) judgement, kebijakan naluriah, dan kemampuan menyimpulkan tugas sehingga tujuan organisasi tercapai, (7) komunikasi, (8) kerja sama, (9) kehadiran dalam rapat, disertai dengan kemampuan menyampaikan gagasan-gagasannya kepada orang lain mempunyai nilai tersendiri dalam menilai kinerja seorang pegawai, (10) manajemen pekerjaan, (11) kepemimpinan, dan (12) kemampuan memperbaiki diri sendiri. Akademi Farmasi Provinsi Jambi (AKFAR Provinsi Jambi) memiliki visi Menjadi Program Studi Farmasi Yang Mandiri dan Terdepan Menuju Masyarakat Yang Ekonominya Maju, Adil, Aman dan Sejahtera Pada Tahun 2020. Dengan adanya Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Farmasi Provinsi Jambi, maka terhitung tanggal 27 Juli 2010 Akademi Farmasi (AKFAR) Provinsi Jambi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Dalam melaksanakan kegiatan, susunan organisasi dan Tata Kerja Akademi Farmasi Provinsi Jambi adalah : Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Akademik dan Kemahasiswaan, Seksi Penelitian dan Pengembangan.
    Dengan adanya kekutan Manajemen yang baik, diharapakan seluruh Unit terkait di lingkungan Akademi Farmasi dapat mewujudkan Visi Akademi Farmasi. Seiring dengan penataan kelembagaan, maka ditata pula organisasi yang diikuti penataan pegawai sebagai penggerak organisasi. Oleh karena itu, terjadi rotasi dan mutasi, terutama pada posisi jabatan vital. Padahal di sisi lain pegawai yang kompeten tersedia pada organisasi saat ini sebenarnya cenderung terbatas dan semakin berkurang karena secara alamiah pegawai akan mengalami masa pensiun, berhenti, pindah kerja, meninggal dunia, cuti panjang, atau mungkin juga adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini merupakan proses alami dan implikasinya yang perlu diantisipasi oleh organisasi. Agar kinerja organisasi tetap terjaga maka setiap terjadi kekosongan jabatan, pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah pegawai perlu menyiapkan pegawai pengganti yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi yang dituntut oleh jabatan tersebut. Untuk itu, perencanaan pegawai mulai dari proses rekrutmen, seleksi, penempatan pegawai, pendidikan dan latihan serta pembinaan karir akan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi di masa depan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : (1) untuk mengetahui apakah ada pengaruh rekrutmen terhadap seleksi, (2) untuk mengetahui apakah ada pengaruh rekrutmen terhadap kinerja pegawai di Akademi Farmasi Provinsi Jambi, (3) untuk mengetahui apakah ada pengaruh seleksi terhadap kinerja pegawai di Akademi Farmasi Provinsi Jambi.
    Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Pengaruh Pengadaan Pegawai Terhadap Peningkatan Kinerja Akademi Farmasi Provinsi Jambi”.

    1.2. Rumusan Masalah
    1. Bagaimana pengaruh rekrutmen terhadap seleksi pegawai pada Akademi Farmasi Provinsi Jambi.
    2. Bagaimana pengaruh rekrutmen terhadap kinerja pegawai pada Akademi Farmasi Provinsi Jambi.
    3. Bagaimana pengaruh seleksi terhadap kinerja pegawai pada Akademi Farmasi Provinsi Jambi.
    4. Bagaimana pengaruh rekrutmen dan seleksi secara bersama terhadap kinerja pegawai Akademi Farmasi Provinsi Jambi.

    1.3. Batasan Masalah
    Pembahasan terhadap permasalahan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya, maka perlu pembatasan masalah. Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi permasalahan pada pengaruh rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja pegawai pada Akademi Farmasi Provinsi Jambi.

    1.4. Tujuan Penelitian
    Adapun tujuan penelitian ini adalah :
    1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rekrutmen terhadap seleksi pegawai Akademi Farmasi Provinsi Jambi.
    2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rekrutmen terhadap kinerja pegawai Akademi Farmasi Provinsi Jambi.
    3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh seleksi terhadap kinerja pegawai Akademi Farmasi Provinsi Jambi.
    4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rekrutmen dan seleksi secara bersama terhadap kinerja pegawai Akademi Farmasi Provinsi Jambi.

    1.5. Manfaat Penelitian
    Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :
    a. Aspek teoritis
    Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti sehingga memberikan pengetahuan tentang kinerja tersebut.
    b. Aspek praktis
    Sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk semakin meningkatkan kinerja pegawai.
    c. Aspek institusional
    Sebagai masukan bagi manajemen Akademi Farmasi Provinsi Jambi dalam meningkatkan kinerja pegawainya berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi pegawai.

    terimakasih atas perhatiannya pak.

    Topikmu bagus, malah nanti bisa dicadangkan untuk TESIS. Sesuai dengan itu, mungkin tulis yang ringan saja dulu misalnya dengan judul KERJASAMA PELAYANAN PELAKU BPJS KESEHATAN MENUJU PELAYANAN BERMUTU. Wah keren, semua dikomentari. Silahkan menulis.

    Komentar oleh ANDY BRATA | Maret 27, 2015 | Balas

    • Pagi pak, berikut perbaikan Topik Bidang Manajemen Kelompok kami pak. mohon bimbingannya. terimakasih atas perhatian bapak

      Nama : ANDY BRATA
      NIM : P2C214001
      Nama : ARISONANG RANGKUTI
      NIM : P2C214028
      KERJASAMA PELAYANAN PELAKU BPJS KESEHATAN MENUJU PELAYANAN BERMUTU
      BAB I
      PENDAHULUAN

      1.1. Latar Belakang
      Kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan dalam rangka mencapai cita-cita bangsa diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan terarah. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal (UUK 36 Tahun 2009).
      Pembangunan kesehatan yang optimal dapat diselenggarkan di rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan penyakit (rehabilitatif) yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (UUK 36 Tahun 2009).
      Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu departemen atau unit bagian di suatu rumah sakit dibawah pimpinan seorang farmasis dan dibantu oleh beberapa orang yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara professional, tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna, perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan atau sediaan farmasi, pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit (Anonim, 2009).
      Indikasi kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat tercermin dari persepsi pasien atas layanan kesehatan yang telah diterimanya. Persepsi pasien tentang kualitas pelayanan merupakan penilaian meneyeluruh atas keunggulan suatu jasa atas pelayanan (Anonim, 2009).
      Pelayanan kesehatan salah satunya adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggara jaminan kesehatan yang dibentuk pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat. BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis bagi peserta wajib BPJS. Program BPJS Kesehatan oleh pemerintah sudah dijalankan per 1 Januari 2014. Hingga saat ini masih banyak kendala yang dihadapi baik itu dari ketersediaan obat maupun dokter saat meresepkan obat, sistem klaim serta pelayanan informasi obat.
      Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi adalah salah rumah sakit Pemerintah Provinsi Jambi yang telah menjalankan Program Pemerintah yaitu BPJS. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi berdiri pada tahun 1948 yang terletak di Jl. Letjen Suprapto No. 31 Telanaipura jambi. Pada tahun 1993 tipe Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi telah meningkat menjadi Rumah Sakit Tipe B (Himpunan Peraturan BPJS Kesehatan, 2013).
      Dari wawancara awal dengan beberapa pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, penulis dapat informasi bahwa untuk pasien BPJS yang ingin menebus obat terkadang mengalami kekosongan obat. Sehingga obat tersebut dipinjam petugas dari apotek pelengkap Kimia Farma atau membeli langsung di apotek luar akibatnya pelayanan farmasi pasien rawat jalan tidaklah maksimal.
      Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis makalah tentang “Kerja Sama Pelayanan Pelaku BPJS Kesehatan Menuju Pelayanan Bermutu “.

      1.2. Rumusan Masalah
      Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukan diatas, maka rumusan masalah makalah ini adalah bagaimana gambaran bentuk Kerja Sama Pelayanan Pelaku BPJS Kesehatan Menuju Pelayanan Bermutu.
      1.3. Tujuan Penelitian
      1.3.1. Tujuan Umum
      Untuk mengetahui gambaran bentuk kerja sama pelayanan pelaku BPJS Kesehatan menuju pelayanan bermutu.

      1.3.2. Tujuan Khusus
      1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi dan bentuk kerjasama BPSJ Kesehatan dengan fasilitas kesehatan.
      2. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama pelayanan pelaku BPJS Kesehatan kaitannya menuju pelayanan yang bermutu.

      1.5. Manfaat Penelitian
      Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :
      a. Aspek teoritis
      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti sehingga memberikan pengetahuan tentang kepuasan tersebut.
      b. Aspek praktis
      Sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk semakin meningkatkan pelayanan ke pasien.
      c. Aspek institusional
      Sebagai masukan bagi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dalam meningkatkan pelayanan pasien berkaitan dengan kepuasan pasien.

      BAB II
      TINJAUAN PUSTAKA

      2.1 Definisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
      BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
      BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.
      BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.
      Adapun upaya untuk meningkatkan mutu pelayanannya kepada peserta BPJS Kesehatan atau masyarakat, maka BPJS Kesehatan melakukan kerjasama pelayanan dengan beberapa pelaku BPJS Kesehatan. Diantaranya adalah kerjasama BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, dokter praktek, klinik, laboratorium, apotek dan fasilitas kesehatan lainnya).

      2.2 Fungsi dan Bentuk Kerjasama BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan
      Kerja Sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Berbasis Kontrak Pasal 23 ayat (1) UU SJSN menentukan bahwa manfaat jaminan kesehatan diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS. Hanya dalam keadaan darurat, pelayanan kesehatan dimaksud dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS. Yang dimaksud dengan fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit, dokter praktek, klinik, laboratorium, apotek dan fasilitas kesehatan lainnya. Jalinan kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan dilakukan berbasis kontrak, yaitu perjanjian tertulis antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang bersangkutan. Kontrak antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan akan semakin meningkat menyongsong mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 dan pencapaian target Universal Coverage Jaminan Kesehatan Tahun 2014.
      Kontrak tersebut harus dipersiapkan dengan baik, agar saling menguntungkan para pihak. Sesuai dengan asas hukum, perjanjian kontrak yang sah berlaku sebagai Undang-¬Undang bagi para pihak yang membuatnya atau dikenal dengan asas pacta sunt servanda. Salah satu kewenangan BPJS menurut Pasal 11 huruf e UU BPJS adalah membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. Wewenang tersebut menurut Pasal 24 ayat (3) UU BPJS dilaksanakan oleh Direksi. Direksi BPJS hendaknya sejak dini telah mempersiapkan diri untuk melakukan perundingan dengan fasilitas kesehatan dalam rangka penyusunan kontrak dalam rangka pemberian manfaat program jaminan kesehatan.
      Fungsi kontrak ada 3 yaitu: 1. sebagai alat bukti; Kontrak dikategorikan sebagai alat bukti surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda¬tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. 2. Untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang¬undangan; dan/atau dalam hal ini kontrak antara BPJS dengan fasilitas kesehatan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) UU SJSN. 3. Untuk menjamin kepastian hukum. Kontrak menjamin kepastian hukum tentang isi perjanjian yang mengikat para pihak. Karena paling tidak memuat para pihak, kapan dan dimana dibuat, kapan mulai berlaku dan kapan berakhir, hak dan kewajiban para pihak dan cara penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak.
      Menurut bentuknya, perjanjian dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis yang lazim disebut kontrak. Dalam hukum perjanjian dikenal dua macam kontrak, yaitu kontrak di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, serta kontrak tertulis dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh/atau dihadapan notaris (pejabat pembuat akta). Masing-¬masing jenis kontrak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang berbeda. Kontrak dibawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna seperti akta otentik, jika tanda tangan yang tertera dalam akta dibawah tangan itu diakui atau dianggap diakui oleh penanda tangan.
      Sedangkan kontrak yang dibuat oleh atau dihadapan notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Artinya apa yang dimuat dalam kontrak notariil tersebut harus dipercaya kebenarannya, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan kata lain konrak notariil sudah cukup membuktikan tentang peristiwa atau perbuatan hukum yang dimuat di dalamnya, tanpa perlu penambahan alat bukti lainnya.
      Dalam kontrak paling tidak harus dirumuskan secara jelas pokok transaksi. Dalam hal ini pelayanan apa yang diberikan oleh fasilitas kesehatan untuk peserta program jaminan kesehatan, hak dan kewajiban masing¬masing pihak, tata cara untuk pelaksanaan hak dan kewajiban, masa berlakunya kontrak dan perpanjangannya, wanprestasi dan klausul lain yang umum terdapat dalam suatu kontrak.

      2.3 Kerjasama Pelayanan Pelaku BPJS Kesehatan Kaitannya Meningkatkan Mutu Pelayanan
      Berdasarkan situs resmi BPJS Kesehatan saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan berjumlah 142.711.701 orang. Dengan banyaknya jumlah peserta BPJS Kesehatan sepertinya berdampak positif terhadap jumlah fasilitas kesehatan yang melakukan kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
      Dikutip dari kompasiana.com pada 15 Januari 2015 diketahui jumlah fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan berjumlah 18.437 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari 9.788 puskesmas, 3.984 Dokter Praktik Perorangan (DPP), 2.388 klinik pratama, 755 klinik TNI, 569 klinik Polri, 945 dokter gigi, dan delapan RS D pratama.
      Dan berdasarkan situs resmi BPJS Kesehatan http://bpjs-kesehatan.go.id/ pada 15 mei 2015 diketahui bahwa jumlah fasilitas kesehatan yang telah melakukan kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan berjumlah 23.413 fasilitas kesehatan. Yang diantaranya: 9.798 puskesmas, 750 klinik TNI, 570 klinik POLRI, 2.712 klinik pratama, 4.222 dokter praktek perorangan, 1.050 dokter gigi, 8 rumah sakit kelas D pratama, 1.675 rumah sakit, 79 klinik utama, 1679 apotek, dan 870 optik yang berada di seluruh Indonesia. Jumlah fasilitas kesehatan yang melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan meningkat sebesar 4.976 fasilitas kesehatan.
      Meningkatnya fasilitas kesehatan yang melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan merupakan hal yang wajar melihat visi BPJS Kesehatan yang menargetkan seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan pada 2019 mendatang, tak heran jika jumlah RS swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan meningkat dari hari ke hari. Adapun sejumlah RS swasta terkenal yang sudah bermitra dengan BPJS Kesehatan antara lain RS MRCCC Siloam Jakarta, RS Santo Borromeus Bandung, RS Hermina Grand Wisata Bekasi, RS Semen Padang, RS Samarinda MC, dan sebagainya.
      Adapun kerjasama pelayanan pelaku BPJS Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan antara lain:
      1. Penambahan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan perlu dilakukan untuk melayani jumlah peserta yang meningkat setiap harinya. Namun, tetap harus dipertimbangkan pula kualifikasi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung, apakah sudah siap atau belum untuk bermitra dengan BPJS Kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari ketersediaan tenaga medis yang berkompeten, kelengkapan peralatan medis, dan sebagainya.
      2. Fasilitas kesehatan yang ingin bermitra dengan BPJS Kesehatan harus terlebih dahulu melewati sejumlah seleksi. Hal ini dimaksudkan agar fasilitas kesehatan memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga peserta BPJS Kesehatan bisa memperoleh pelayanan yang memuaskan dan berkualitas.
      3. Untuk menggenjot mutu pelayanan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan berkomitmen memberi penghargaan kepada sejumlah fasilitas kesehatan yang masuk kategori terbaik dalam memberikan layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.
      Di tingkat FKTP, BPJS Kesehatan telah mengenugerahkan penghargaan Primary Care Award 2014 bagi FKTP terbaik melalui ajang Jambore Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
      Dalam kegiatan tersebut, FKTP di seluruh Indonesia berlomba menampilkan berbagai program unggulan dan inovasi yang telah dilakukannya sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat peserta BPJS Kesehatan.
      Adapun FKTP yang berhasil meraih predikat FKTP terbaik dan memperoleh Primary Care Award 2014 adalah Puskesmas Kotabumi II (Kategori Puskesmas), dr. Jijin B. Irodati (Kategori Dokter Praktek Perorangan), Griya Husada 2 (Kategori Klinik Pratama), Diskes Lantamal II (Kategori Klinik TNI), dan Polres Kabupaten Bekasi (Kategori Polri).
      Sementara itu, sebagai upaya meningkatkan peran dan fungsi FKRTL khususnya RS Vertikal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan Hospital Awards The Best Role Model RS Vertikal 2014 kepada sejumlah RS umum dan RS khusus terbaik di Indonesia. Adapun parameter yang dijadikan kriteria penilaian mencakup sistem pendaftaran, sistem pelayanan terhadap peserta, sistem penagihan klaim dan sistem penanganan keluhan peserta BPJS Kesehatan.
      Penghargaan Hospital Awards The Best Role Model RS Vertikal 2014 jatuh pada RS Sanglah Denpasar Bali (Juara I), RSUP Fatmawati Jakarta (Juara II), dan RSU Dr. Kariadi Semarang (Juara III) untuk Kategori RS Umum. Sedangkan juara Kategori RS Khusus adalah RS Ortopedi Prod. Dr. R. Soeharso Surakarta (Juara I), RS Jiwa Dr. Radjiman Widiodiningrat atau RS Jiwa Lawang (Juara II), dan RS Pusat Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta (Juara III).
      Tak hanya itu, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen serta loyalitas RS swasta dalam mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan, tahun lalu BPJS Kesehatan juga telah memberikan penghargaan kepada 12 RS swasta terpilih dari 12 wilayah Divisi Regional BPJS Kesehatan. Adapun ke-12 RS swasta tersebut adalah RS Grand Medistra Lubuk Pakam (Deli Serdang), RS Awal Bros Pekanbaru (Pekanbaru), RS Mardi Waluyo Lampung (Lampung), RS An-Nisa (Tangerang), RS PMI Bogor (Bogor), RS Islam Purwokerto (Banyumas), RS Citra Medika (Surabaya), RS Islam (Samarinda), RS Awal Bros Makassar (Makassar), RSU GMIM Pancaran Kasih Manado (Manado), RS Bhakti Rahayu (Denpasar), dan RS Dian Harapan (Jayapura).
      Di tahun 2015 ini, BPJS Kesehatan juga akan melaksanakan kegiatan sejenis dalam rangka mendorong fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan.

      Adapun kerjasama pelayanan pelaku BPJS Kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan sebagai tambahan dari penulis adalah sebagai berikut:
      Untuk menjaga mutu layanan kesehatan dalam era BPJS Kesehatan, pemerintah dapat belajar dari beberapa negara di dunia yang sudah lebih dulu mengimpelementasikan skema asuransi kesehatan nasional. Salah satunya adalah Thailand. Untuk menjamin mutu layanan kesehatan dalam skema jaminan kesehatan nasional, Thailand melakukan hal-hal berikut ini2: pendaftaran fasilitas-fasilitas kesehatan; mempromosikan akreditasi rumah sakit; memperkuat sistem finansial; melakukan survei kepuasan; memperkuat sistem audit; dan melakukan manajemen komplain.
      1. Pendaftaran fasilitas-fasilitas kesehatan. Fasilitas-fasilitas kesehatan yang mendaftar menjadi mitra untuk melayani pasien dengan jaminan kesehatan harus memenuhi aspek registrasi dan perizinan. Misalnya, rumah sakit (RS) harus mematuhi undang-undang rumah sakit seperti memiliki surat izin atau memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan. Personel yang bekerja di rumah sakit juga harus memiliki izin dan mematuhi standar yang ditetapkan.
      2. Mempromosikan akreditasi rumah sakit. Untuk memantapkan kualitas layanan di RS, NHSO menggalakkan akreditasi RS. Status akreditasi RS (terkareditasi, terakreditasi tingkat 2 dan terakreditasi tingkat 1) merupakan indikator dalam program “Pay for Quality Performance”. Status terakreditasi artinya RS sudah memenuhi seluruh standar (standar RS dan profesi) dan menjalankan budaya mutu. Terakreditasi tingkat dua artinya RS sudah memiliki jaminan mutu dan quality improvement berkelanjutan yang fokus kepada proses. Terakreditasi tingkat satu artinya RS memiliki peninjauan mutu untuk mencegah resiko. Dari data NHSO, diketahui bahwa pada tahun 2007, sebanyak 42,9% RS mendapat akreditasi tingkat 1 sedangkan 31,3% RS mendapat status akreditasi dan 20% RS mendapat akreditasi tingkat 2. Pada tahun 2011, komposisi ini berubah. Jumlah RS yang mendapat status terakreditasi menempati posisi tertinggi (63,6%) diikuti RS dengan status akreditasi tingkat 2 (29,9%) dan status akreditasi tingkat 1 (6%).
      3. Memperkuat sistem finansial. Pada tahun 2007, NHSO juga memperkenalkan program “Pay for Quality Performance”. Tujuan program ini adalah untuk memberi insentif finansial untuk memotivasi berbagai pihak untuk melakukan peningkatan mutu berkelanjutan. Ada tiga metode yang dilakukan dalam program ini yaitu NHSO membuat indikator penilaian mutu dan kinerja, melakukan penilaian terhadap RS dan membayar RS sesuai dengan nilai yang didapat. Key indicator untuk penilaian kinerja secara umum disusun oleh NHSO pusat. Untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal masng-masing daerah, kantor NHSO cabang akan memilih indikator yang akan dijadikan prioritas di daerahnya sehingga terbentuk indikator regional. Indikator regional ini digunakan untuk menilai kinerja rumah-rumah sakit di regional tersebut. Masing-masing kantor cabang regional ini juga menentukan anggaran untuk sebagai insentif untuk RS berkinerja baik di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai yang didapat sebuah RS, makin tinggi pula insentif yang akan didapat. Insentif ini memiliki plafon 20 THB per populasi UHC.
      4. Melakukan survei kepuasan. Untuk mengetahui tingkat kepuasan anggota UHC, NHSO melakukan survei kepuasan. Survei ini dilakukan kepada pasien dan provider. Dari data yang dikumpulkan sejak tahun 2003 sampai 2013, diketahui bahwa kepuasan pasien dan provider mengalami peningkatan selama pelaksanaan UHC ini. Kepuasan pasien berada meningkat dari 83,01 % di tahun 2003 menjadi 95,49% di tahun 2013, sedangkan kepuasan provider meningkat dari 45,6% di tahun 2003 menjadi 67,60% di tahun 2013. Lebih lanjut, dalam survei tersebut pasien menilai bahwa kualitas perawatan dokter lebih meningkat saat adanya program UHC ini. Survei ini dilakukan secara independen oleh ABAC Poll Research Center, Assumption University.
      5. Memperkuat sistem audit. NHSO juga melakukan audit di RS. Pada biro Audit di NHSO, auditornya merupakan auditor independen yang bekerja sama dengan NHSO. Auditor ini bersertifikat dan kualitas auditor ini juga diaudit tiap tahun. Audit yang dilakukan terhadap RS meliputi audit tagihan, audit kelengkapan dan kualitas rekam medik serta audit terhadap kualitas layanan. Audit tagihan meliputi audit coding(ringkasan pasien keluar dan coding yang akurat) dan billing audit. Audit terhadap kualitas layanan meliputi diagnosis dan perawatan yang mengacu pada standar atau pedoman serta sember-sumber utilisasi.

      Melakukan manajemen komplain. Pelayanan UHC di Thailand belum sempurna. Masih banyak kekurangan yang menimbulkan keluhan dari para pasien. Keluhan-keluhan pasien dapat disampaikan ke Standard and Quality Control Board NHSO di call center 1330. Keluhan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Investigation Committee. Investigasi akan meliputi pasien dan provider. Bila pasien mendapatkan layanan yang tidak masuk akal, mendapat tagihan biaya perawatan melebihi standar atau ditarik bayaran padahal tidak seharusnya membayar maka komite investigasi akan melakukan tindakan mulai dari pemberian saran, pemberian ganti rugi hingga pengembalian biaya sepenuhnya. Bila fasilitas kesehatan tidak dapat memenuhi standar layanan, maka komite investigasi akan melakukan tindakan mulai dari memberikan saran, memberlakukan denda administrasi dan melakukan pelaporan kepada lembaga berwenang.

      BAB III
      PEMBAHASAN

      Adanya pengeluaran yang tidak terduga apabila seseorang terkena penyakit, apalagi tergolong penyakit berat yang menuntut stabilisasi yang rutin seperti hemodialisa atau biaya operasi yang sangat tinggi. Hal ini berpengaruh pada penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan kebutuhan hidup pada umumnya menjadi biaya perawatan dirumah sakit, obat-obatan, operasi, dan lain lain. Hal ini tentu menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri maupun keluarga. Sehingga munculah istilah “SADIKIN”, sakit sedikit jadi miskin. Dapat disimpulkan, bahwa kesehatan tidak bisa digantikan dengan uang, dan tidak ada orang kaya dalam menghadapi penyakit karena dalam sekejap kekayaan yang dimiliki seseorang dapat hilang untuk mengobati penyakit yang dideritanya.
      Begitu pula dengan resiko kecelakaan dan kematian. Suatu peristiwa yang tidak kita harapkan namun mungkin saja terjadi kapan saja dimana kecelakaan dapat menyebabkan merosotnya kesehatan, kecacatan, ataupun kematian karenanya kita kehilangan pendapatan, baik sementara maupun permanen.
      Belum lagi menyiapkan diri pada saat jumlah penduduk lanjut usia dimasa datang semakin bertambah. Pada tahun Pada 2030, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta orang. 70 juta diantaranya diduga berumur lebih dari 60 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2030 terdapat 25% penduduk Indonesia adalah lansia. Lansia ini sendiri rentan mengalami berbagai penyakit degeneratif yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan berbagai dampak lainnya. Apabila tidak ada yang menjamin hal ini maka suatu saat hal ini mungkin dapat menjadi masalah yang besar.
      Apalagi semenjak presiden Indonesia baru yang terpilih Jokowi menerapkan program jaminan sosial khususnya pada bidang kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan kartu indonesia sehat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
      BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
      Adapun manfaat menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah jaminan kesehatan diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS. Hanya dalam keadaan darurat, pelayanan kesehatan dimaksud dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
      Akan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas kerjasama pelayanan pelaku BPJS kesehatan dalam kaitannya menghasilkan pelayanan yang bermutu. Karena, pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat, akan berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan, yaitu bagaimana mutu dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan yang telah melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, di samping itu menyelenggarakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit juga banyak disorot oleh masyarakat mengenai kinerja tenaga-tenaga kesehatan selain masyarakat juga mengkritisi berbagai aspek yang terdapat dalam pelayanan kesehatan.

      Undang-undang No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu program dari SJSN adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
      Badan penyelenggaraan jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Peserta BPJS Kesehatan terdiri dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terdiri dari fakir miskin serta orang tidak mampu dan golongan non PBI atau peserta dari peralihan ASKES (UU BPJS 2011). BPJS merupakan transformasi dari empat bada usaha milik negara (BUMN) yaitu PT. ASKES, PT. Jamsostek, PT. Taspen, dan PT. Asabri.

      Manusia memiliki keinginan untuk sehat. Menurut Blum (1974) terwujudnya keadaan sehat adalah kehendak semua pihak. Tidak hanya oleh orang perorang, tetapi juga oleh keluarga, kelompok dan bahkan oleh masyarakat. Untuk dapat mewujudkan keadaan sehat tersebut banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satu diantaranya yang dinilai mempunyai peranan yang cukup penting adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan (Azwar, 2010).
      Falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termasuk dalam UUD 1945 pasal 28H dan pasal 34 dan diatur dalam UU No. 23/1992 yang kemudian diganti dengan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. UU No. 36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Sebaliknya setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial (Kemenkes RI, 2014).

      Penyebab buruknya aspek kesehatan di Indonesia adalah tidak meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan dalam aspek kesehatan sangat sulit dicapai di Indonesia mengingat kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau yang membuat pembangunan fasilitas kesehatan pada daerah-daerah tertentu masih sangat kurang. Hal tersebut diperparah dengan kesenjangan ekonomi rakyat Indonesia membuat hanya masyarakat berpenghasilan tinggi yang mampu menjangkau biaya kesehatan yang cendrung mahal. Sedangkan masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau biaya layanan kesehatan sehingga muncul diskriminasi pelayanan kesehatan.
      Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pada tahun 2004 mengeluarkan Undang-undang No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu program dari SJSN adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
      BPJS Kesehatan merupakan salah satu program dari pemerintah yang menggantikan peran ASKES sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada masyarakat dan diharapkan mampu lebih baik lagi dari ASKES yang dulunya belum mampu menjadi penyelenggara jaminan kesehatan yang memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat. Salah satu pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit.

      Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga penyelenggara jaminan sosial sehingga dengan adanya jaminan sosial, risiko keuangan yang dihadapi seseorang, baik itu karena memasuki usia produktif, mengalami sakit, mengalami kecelakaan, dan bahkan kematian, akan diambil alih oleh lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan dituntut untuk memberikan informasi kesehatan yang tepat dalam pelayanan kesehatan dan menghasilkan data yang akurat. Di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masih banyak dijumpai kekurangan, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jika kondisi seperti ini tidak direspon, maka akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap rumah sakit sendiri. Mengingat jenis pelayanan yang sangat beragam, maka dalam memenuhi pelayanan diperlukan pedoman yang digunakan sebagai acuan bagi instansi di lingkungan instansi kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Untuk mencapai kualitas yang diharapkan oleh masyarakat perlu adanya kerjasama dan usaha yang berkesinambungan.(1)
      Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 berisi tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 berisi tentang BPJS dibagi 2, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerja, BPJS bertanggungjawab langsung kepada Presiden, BPJS berwenang menagih iuran, menempatkan dana, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan pemberi kerja. Kepuasan pelanggan adalah indikator utama dari standar suatu fasilitas kesehatan dan merupakan suatu ukuran mutu pelayanan kepuasan pelanggan yang rendah akan berdampak terhadap jumlah kunjungan yang akan mempengaruhi provitabilitas fasilitas kesehatan tersebut, sedangkan sikap karyawan terhadap pelanggan juga akan berdampak terhadap kepuasan pelanggan dimana kebutuhan pelanggan dari waktu ke waktu akan meningkat, begitu pula tuntutannya akan mutu pelayanan yang diberikan (2). Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, efisien dan lebih efektif. Tingkatkepuasan pelanggan terhadap pelayanan merupakan faktor penting yang mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap keluhan pelanggan, meminimalkan biaya danwaktu serta memaksimalkan dampak pelayanan terhadap pasien (3).

      BAB IV
      KESIMPULAN DAN SARAN

      4. 1 Kesimpulan
      1. Suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Untuk penyelenggaraan SJSN maka dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional yang terdiri dari unsur Pemerintah, Pekerja, Pemberi Kerja, dan Tokoh/Pakar. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan UU.
      2. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional Menuju Universal Health Coverage. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
      3. Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu, dan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia.

      4. 2 Saran
      1. Diharapkan pelayanan pelaku BPJS Kesehatan kedepan makin bermutu.
      2. Kerja sama untuk pelayanan BPJS Kesehatan dapat makin diperluas agar masyarakat dapat berobat ditempat dimana saja dan kapan saja diperlukan.

      DAFTAR PUSTAKA

      1. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.
      2. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
      3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013.
      4. PMK No. 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN.
      5. Kepmenkes Nomor 328/Menkes/SK/VII/2013 tentang Formularium Nasional.
      6. Permenkes Nomor 27 tahun 2014 tentang Juknis Sistem INA-CBG’s.
      7. Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
      8. PMK Nomor 59 Tahun 2014 tentang standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
      9. Sumber 1: http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan
      10. Sumber 2: http://www.bpjs-kesehatan.go.id./bpjs/
      11. Sumber 3: http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/258
      12. Sumber 4: http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2015/01/15/peserta-meningkat-bpjs-kesehatan-perluas-jaringan-mitra-faskes-696651.html
      13. Sumber 5: http://mutupelayanankesehatan.net/index.php/component/content/article/19-headline/301
      14. Sumber 6: http://mutupelayanankesehatan.net/index.php/component/content/article/1124
      15. Peraturan Menteri kesehatan 269/Menkes/III/2008 Mengenai Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.
      16. Kotler & Amstrong. Perawatan Kesehatan Keluarga: Suatu Proses. UP, College Of Nursing, Quezon City.Jakarta. 2008.
      17. Pohan, I S. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan. Jakarta 2006.

      Andi silahkan menulis makalah sesuai dengan stdandar akademis.

      Komentar oleh ANDY BRATA | Mei 17, 2015 | Balas

      • Berkut perbaikan yang kami buat pak
        Nama : ANDY BRATA
        NIM : P2C214001
        Nama : ARISONANG RANGKUTI
        NIM : P2C214028
        KERJASAMA PELAYANAN PELAKU BPJS KESEHATAN MENUJU PELAYANAN BERMUTU
        BAB I
        PENDAHULUAN

        1.1. Latar Belakang
        Kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan dalam rangka mencapai cita-cita bangsa diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan terarah. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal (UUK 36 Tahun 2009).
        Pembangunan kesehatan yang optimal dapat diselenggarakan di rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan penyakit (rehabilitatif) yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (UUK 36 Tahun 2009).
        Indikasi kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat tercermin dari persepsi pasien atas layanan kesehatan yang telah diterimanya. Persepsi pasien tentang kualitas pelayanan merupakan penilaian meneyeluruh atas keunggulan suatu jasa atas pelayanan (Anonim, 2009).
        Pelayanan kesehatan salah satunya adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggara jaminan kesehatan yang dibentuk pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat. BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis bagi peserta wajib BPJS. Program BPJS Kesehatan oleh pemerintah sudah dijalankan per 1 Januari 2014. Hingga saat ini masih banyak kendala yang dihadapi baik itu dari ketersediaan obat maupun dokter saat meresepkan obat, sistem klaim serta pelayanan informasi obat.
        Adanya pengeluaran yang tidak terduga apabila seseorang terkena penyakit, apalagi tergolong penyakit berat yang menuntut stabilisasi yang rutin seperti hemodialisa atau biaya operasi yang sangat tinggi. Hal ini berpengaruh pada penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan kebutuhan hidup pada umumnya menjadi biaya perawatan dirumah sakit, obat-obatan, operasi, dan lain lain. Hal ini tentu menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri maupun keluarga. Sehingga munculah istilah “SADIKIN”, sakit sedikit jadi miskin. Dapat disimpulkan, bahwa kesehatan tidak bisa digantikan dengan uang, dan tidak ada orang kaya dalam menghadapi penyakit karena dalam sekejap kekayaan yang dimiliki seseorang dapat hilang untuk mengobati penyakit yang dideritanya.
        Begitu pula dengan resiko kecelakaan dan kematian. Suatu peristiwa yang tidak kita harapkan namun mungkin saja terjadi kapan saja dimana kecelakaan dapat menyebabkan merosotnya kesehatan, kecacatan, ataupun kematian karenanya kita kehilangan pendapatan, baik sementara maupun permanen.
        Belum lagi menyiapkan diri pada saat jumlah penduduk lanjut usia dimasa datang semakin bertambah. Pada tahun Pada 2030, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta orang. 70 juta diantaranya diduga berumur lebih dari 60 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2030 terdapat 25% penduduk Indonesia adalah lansia. Lansia ini sendiri rentan mengalami berbagai penyakit degeneratif yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan berbagai dampak lainnya. Apabila tidak aday ang menjamin hal ini maka suatu saat hal ini mungkin dapat menjadi masalah yang besar.
        Apalagi semenjak presiden Indonesia baru yang terpilih Jokowi menerapkan program jaminan sosial khususnya pada bidang kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan Kartu Indonesia Sehat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
        BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
        Adapun manfaat menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah jaminan kesehatan diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS. Hanya dalam keadaan darurat, pelayanan kesehatan dimaksud dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
        Akan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas kerjasama pelayanan pelaku BPJS kesehatan dalam kaitannya menghasilkan pelayanan yang bermutu. Karena, pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat, akan berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan, yaitu bagaimana mutu dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan yang telah melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, di samping itu menyelenggarakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit juga banyak disorot oleh masyarakat mengenai kinerja tenaga-tenaga kesehatan selain masyarakat juga mengkritisi berbagai aspek yang terdapat dalam pelayanan kesehatan.
        Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis makalah tentang “Kerja Sama Pelayanan Pelaku BPJS Kesehatan Menuju Pelayanan Bermutu “.

        1.2. Rumusan Masalah
        Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukan diatas, maka rumusan masalah makalah ini adalah bagaimana gambaran bentuk Kerja Sama Pelayanan Pelaku BPJS Kesehatan Menuju Pelayanan Bermutu.

        1.3. Tujuan Penelitian
        1.3.1. Tujuan Umum
        Untuk mengetahui gambaran bentuk kerja sama pelayanan pelaku BPJS Kesehatan menuju pelayanan bermutu.

        1.3.2. Tujuan Khusus
        1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi dan bentuk kerjasama BPSJ Kesehatan dengan fasilitas kesehatan.
        2. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama pelayanan pelaku BPJS Kesehatan kaitannya menuju pelayanan yang bermutu.

        1.5. Manfaat Penelitian
        Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :
        a. Aspek teoritis
        Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti sehingga memberikan pengetahuan tentang kepuasan tersebut.

        b. Aspek praktis
        Sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk semakin meningkatkan pelayanan ke pasien.
        c. Aspek institusional
        Sebagai masukan bagi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dalam meningkatkan pelayanan pasien berkaitan dengan kepuasan pasien.

        BAB II
        PEMBAHASAN

        2.1 Definisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
        BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
        BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.
        BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.
        Adapun upaya untuk meningkatkan mutu pelayanannya kepada peserta BPJS Kesehatan atau masyarakat, maka BPJS Kesehatan melakukan kerjasama pelayanan dengan beberapa pelaku BPJS Kesehatan. Diantaranya adalah kerjasama BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, dokter praktek, klinik, laboratorium, apotek dan fasilitas kesehatan lainnya).
        Undang-undang No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu program dari SJSN adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
        Badan penyelenggaraan jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Peserta BPJS Kesehatan terdiri dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terdiri dari fakir miskin serta orang tidak mampu dan golongan non PBI atau peserta dari peralihan ASKES (UU BPJS 2011). BPJS merupakan transformasi dari empat bada usaha milik negara (BUMN) yaitu PT. ASKES, PT. Jamsostek, PT. Taspen, dan PT. Asabri.
        Manusia memiliki keinginan untuk sehat. Menurut Blum (1974) terwujudnya keadaan sehat adalah kehendak semua pihak. Tidak hanya oleh orang perorang, tetapi juga oleh keluarga, kelompok dan bahkan oleh masyarakat. Untuk dapat mewujudkan keadaan sehat tersebut banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satu diantaranya yang dinilai mempunyai peranan yang cukup penting adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan (Azwar, 2010).
        Falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termasuk dalam UUD 1945 pasal 28H dan pasal 34 dan diatur dalam UU No. 23/1992 yang kemudian diganti dengan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. UU No. 36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Sebaliknya setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial (Kemenkes RI, 2014).
        Penyebab buruknya aspek kesehatan di Indonesia adalah tidak meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan dalam aspek kesehatan sangat sulit dicapai di Indonesia mengingat kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau yang membuat pembangunan fasilitas kesehatan pada daerah-daerah tertentu masih sangat kurang. Hal tersebut diperparah dengan kesenjangan ekonomi rakyat Indonesia membuat hanya masyarakat berpenghasilan tinggi yang mampu menjangkau biaya kesehatan yang cendrung mahal. Sedangkan masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau biaya layanan kesehatan sehingga muncul diskriminasi pelayanan kesehatan.
        Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pada tahun 2004 mengeluarkan Undang-undang No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu program dari SJSN adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
        BPJS Kesehatan merupakan salah satu program dari pemerintah yang menggantikan peran ASKES sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada masyarakat dan diharapkan mampu lebih baik lagi dari ASKES yang dulunya belum mampu menjadi penyelenggara jaminan kesehatan yang memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat. Salah satu pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit.
        Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga penyelenggara jaminan sosial sehingga dengan adanya jaminan sosial, risiko keuangan yang dihadapi seseorang, baik itu karena memasuki usia produktif, mengalami sakit, mengalami kecelakaan, dan bahkan kematian, akan diambil alih oleh lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan dituntut untuk memberikan informasi kesehatan yang tepat dalam pelayanan kesehatan dan menghasilkan data yang akurat. Di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masih banyak dijumpai kekurangan, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jika kondisi seperti ini tidak direspon, maka akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap rumah sakit sendiri. Mengingat jenis pelayanan yang sangat beragam, maka dalam memenuhi pelayanan diperlukan pedoman yang digunakan sebagai acuan bagi instansi di lingkungan instansi kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Untuk mencapai kualitas yang diharapkan oleh masyarakat perlu adanya kerjasama dan usaha yang berkesinambungan.(1)
        Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 berisi tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 berisi tentang BPJS dibagi 2, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerja, BPJS bertanggungjawab langsung kepada Presiden, BPJS berwenang menagih iuran, menempatkan dana, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan pemberi kerja. Kepuasan pelanggan adalah indikator utama dari standar suatu fasilitas kesehatan dan merupakan suatu ukuran mutu pelayanan kepuasan pelanggan yang rendah akan berdampak terhadap jumlah kunjungan yang akan mempengaruhi provitabilitas fasilitas kesehatan tersebut, sedangkan sikap karyawan terhadap pelanggan juga akan berdampak terhadap kepuasan pelanggan dimana kebutuhan pelanggan dari waktu ke waktu akan meningkat, begitu pula tuntutannya akan mutu pelayanan yang diberikan (2). Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, efisien dan lebih efektif. Tingkatkepuasan pelanggan terhadap pelayanan merupakan faktor penting yang mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap keluhan pelanggan, meminimalkan biaya danwaktu serta memaksimalkan dampak pelayanan terhadap pasien (3).

        2.2 Fungsi dan Bentuk Kerjasama BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan
        Kerja Sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Berbasis Kontrak Pasal 23 ayat (1) UU SJSN menentukan bahwa manfaat jaminan kesehatan diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS. Hanya dalam keadaan darurat, pelayanan kesehatan dimaksud dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS. Yang dimaksud dengan fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit, dokter praktek, klinik, laboratorium, apotek dan fasilitas kesehatan lainnya. Jalinan kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan dilakukan berbasis kontrak, yaitu perjanjian tertulis antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang bersangkutan. Kontrak antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan akan semakin meningkat menyongsong mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 dan pencapaian target Universal Coverage Jaminan Kesehatan Tahun 2014.
        Kontrak tersebut harus dipersiapkan dengan baik, agar saling menguntungkan para pihak. Sesuai dengan asas hukum, perjanjian kontrak yang sah berlaku sebagai Undang-¬Undang bagi para pihak yang membuatnya atau dikenal dengan asas pacta sunt servanda. Salah satu kewenangan BPJS menurut Pasal 11 huruf e UU BPJS adalah membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. Wewenang tersebut menurut Pasal 24 ayat (3) UU BPJS dilaksanakan oleh Direksi. Direksi BPJS hendaknya sejak dini telah mempersiapkan diri untuk melakukan perundingan dengan fasilitas kesehatan dalam rangka penyusunan kontrak dalam rangka pemberian manfaat program jaminan kesehatan.
        Fungsi kontrak ada 3 yaitu: 1. sebagai alat bukti; Kontrak dikategorikan sebagai alat bukti surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda¬tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. 2. Untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang¬undangan; dan/atau dalam hal ini kontrak antara BPJS dengan fasilitas kesehatan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) UU SJSN. 3. Untuk menjamin kepastian hukum. Kontrak menjamin kepastian hukum tentang isi perjanjian yang mengikat para pihak. Karena paling tidak memuat para pihak, kapan dan dimana dibuat, kapan mulai berlaku dan kapan berakhir, hak dan kewajiban para pihak dan cara penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak.
        Menurut bentuknya, perjanjian dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis yang lazim disebut kontrak. Dalam hukum perjanjian dikenal dua macam kontrak, yaitu kontrak di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, serta kontrak tertulis dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh/atau dihadapan notaris (pejabat pembuat akta). Masing-¬masing jenis kontrak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang berbeda. Kontrak dibawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna seperti akta otentik, jika tanda tangan yang tertera dalam akta dibawah tangan itu diakui atau dianggap diakui oleh penanda tangan.
        Sedangkan kontrak yang dibuat oleh atau dihadapan notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Artinya apa yang dimuat dalam kontrak notariil tersebut harus dipercaya kebenarannya, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan kata lain konrak notariil sudah cukup membuktikan tentang peristiwa atau perbuatan hukum yang dimuat di dalamnya, tanpa perlu penambahan alat bukti lainnya.
        Dalam kontrak paling tidak harus dirumuskan secara jelas pokok transaksi. Dalam hal ini pelayanan apa yang diberikan oleh fasilitas kesehatan untuk peserta program jaminan kesehatan, hak dan kewajiban masing¬masing pihak, tata cara untuk pelaksanaan hak dan kewajiban, masa berlakunya kontrak dan perpanjangannya, wanprestasi dan klausul lain yang umum terdapat dalam suatu kontrak.

        2.3 Kerjasama Pelayanan Pelaku BPJS Kesehatan Kaitannya Meningkatkan Mutu Pelayanan
        Berdasarkan situs resmi BPJS Kesehatan saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan berjumlah 142.711.701 orang. Dengan banyaknya jumlah peserta BPJS Kesehatan sepertinya berdampak positif terhadap jumlah fasilitas kesehatan yang melakukan kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
        Dikutip dari kompasiana.com pada 15 Januari 2015 diketahui jumlah fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan berjumlah 18.437 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari 9.788 puskesmas, 3.984 Dokter Praktik Perorangan (DPP), 2.388 klinik pratama, 755 klinik TNI, 569 klinik Polri, 945 dokter gigi, dan delapan RS D pratama.
        Dan berdasarkan situs resmi BPJS Kesehatan http://bpjs-kesehatan.go.id/ pada 15 mei 2015 diketahui bahwa jumlah fasilitas kesehatan yang telah melakukan kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan berjumlah 23.413 fasilitas kesehatan. Yang diantaranya: 9.798 puskesmas, 750 klinik TNI, 570 klinik POLRI, 2.712 klinik pratama, 4.222 dokter praktek perorangan, 1.050 dokter gigi, 8 rumah sakit kelas D pratama, 1.675 rumah sakit, 79 klinik utama, 1679 apotek, dan 870 optik yang berada di seluruh Indonesia. Jumlah fasilitas kesehatan yang melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan meningkat sebesar 4.976 fasilitas kesehatan.
        Meningkatnya fasilitas kesehatan yang melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan merupakan hal yang wajar melihat visi BPJS Kesehatan yang menargetkan seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan pada 2019 mendatang, tak heran jika jumlah RS swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan meningkat dari hari ke hari. Adapun sejumlah RS swasta terkenal yang sudah bermitra dengan BPJS Kesehatan antara lain RS MRCCC Siloam Jakarta, RS Santo Borromeus Bandung, RS Hermina Grand Wisata Bekasi, RS Semen Padang, RS Samarinda MC, dan sebagainya.
        Adapun kerjasama pelayanan pelaku BPJS Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan antara lain:
        1. Penambahan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan perlu dilakukan untuk melayani jumlah peserta yang meningkat setiap harinya. Namun, tetap harus dipertimbangkan pula kualifikasi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung, apakah sudah siap atau belum untuk bermitra dengan BPJS Kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari ketersediaan tenaga medis yang berkompeten, kelengkapan peralatan medis, dan sebagainya.
        2. Fasilitas kesehatan yang ingin bermitra dengan BPJS Kesehatan harus terlebih dahulu melewati sejumlah seleksi. Hal ini dimaksudkan agar fasilitas kesehatan memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga peserta BPJS Kesehatan bisa memperoleh pelayanan yang memuaskan dan berkualitas.
        3. Untuk menggenjot mutu pelayanan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan berkomitmen memberi penghargaan kepada sejumlah fasilitas kesehatan yang masuk kategori terbaik dalam memberikan layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.
        Di tingkat FKTP, BPJS Kesehatan telah mengenugerahkan penghargaan Primary Care Award 2014 bagi FKTP terbaik melalui ajang Jambore Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
        Dalam kegiatan tersebut, FKTP di seluruh Indonesia berlomba menampilkan berbagai program unggulan dan inovasi yang telah dilakukannya sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat peserta BPJS Kesehatan.
        Adapun FKTP yang berhasil meraih predikat FKTP terbaik dan memperoleh Primary Care Award 2014 adalah Puskesmas Kotabumi II (Kategori Puskesmas), dr. Jijin B. Irodati (Kategori Dokter Praktek Perorangan), Griya Husada 2 (Kategori Klinik Pratama), Diskes Lantamal II (Kategori Klinik TNI), dan Polres Kabupaten Bekasi (Kategori Polri).
        Sementara itu, sebagai upaya meningkatkan peran dan fungsi FKRTL khususnya RS Vertikal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan Hospital Awards The Best Role Model RS Vertikal 2014 kepada sejumlah RS umum dan RS khusus terbaik di Indonesia. Adapun parameter yang dijadikan kriteria penilaian mencakup sistem pendaftaran, sistem pelayanan terhadap peserta, sistem penagihan klaim dan sistem penanganan keluhan peserta BPJS Kesehatan.
        Penghargaan Hospital Awards The Best Role Model RS Vertikal 2014 jatuh pada RS Sanglah Denpasar Bali (Juara I), RSUP Fatmawati Jakarta (Juara II), dan RSU Dr. Kariadi Semarang (Juara III) untuk Kategori RS Umum. Sedangkan juara Kategori RS Khusus adalah RS Ortopedi Prod. Dr. R. Soeharso Surakarta (Juara I), RS Jiwa Dr. Radjiman Widiodiningrat atau RS Jiwa Lawang (Juara II), dan RS Pusat Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta (Juara III).
        Tak hanya itu, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen serta loyalitas RS swasta dalam mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan, tahun lalu BPJS Kesehatan juga telah memberikan penghargaan kepada 12 RS swasta terpilih dari 12 wilayah Divisi Regional BPJS Kesehatan. Adapun ke-12 RS swasta tersebut adalah RS Grand Medistra Lubuk Pakam (Deli Serdang), RS Awal Bros Pekanbaru (Pekanbaru), RS Mardi Waluyo Lampung (Lampung), RS An-Nisa (Tangerang), RS PMI Bogor (Bogor), RS Islam Purwokerto (Banyumas), RS Citra Medika (Surabaya), RS Islam (Samarinda), RS Awal Bros Makassar (Makassar), RSU GMIM Pancaran Kasih Manado (Manado), RS Bhakti Rahayu (Denpasar), dan RS Dian Harapan (Jayapura).
        Di tahun 2015 ini, BPJS Kesehatan juga akan melaksanakan kegiatan sejenis dalam rangka mendorong fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan.

        Adapun kerjasama pelayanan pelaku BPJS Kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan sebagai tambahan dari penulis adalah sebagai berikut:
        Untuk menjaga mutu layanan kesehatan dalam era BPJS Kesehatan, pemerintah dapat belajar dari beberapa negara di dunia yang sudah lebih dulu mengimpelementasikan skema asuransi kesehatan nasional. Salah satunya adalah Thailand. Untuk menjamin mutu layanan kesehatan dalam skema jaminan kesehatan nasional, Thailand melakukan hal-hal berikut ini2: pendaftaran fasilitas-fasilitas kesehatan; mempromosikan akreditasi rumah sakit; memperkuat sistem finansial; melakukan survei kepuasan; memperkuat sistem audit; dan melakukan manajemen komplain.
        1. Pendaftaran fasilitas-fasilitas kesehatan. Fasilitas-fasilitas kesehatan yang mendaftar menjadi mitra untuk melayani pasien dengan jaminan kesehatan harus memenuhi aspek registrasi dan perizinan. Misalnya, rumah sakit (RS) harus mematuhi undang-undang rumah sakit seperti memiliki surat izin atau memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan. Personel yang bekerja di rumah sakit juga harus memiliki izin dan mematuhi standar yang ditetapkan.
        2. Mempromosikan akreditasi rumah sakit. Untuk memantapkan kualitas layanan di RS, NHSO menggalakkan akreditasi RS. Status akreditasi RS (terkareditasi, terakreditasi tingkat 2 dan terakreditasi tingkat 1) merupakan indikator dalam program “Pay for Quality Performance”. Status terakreditasi artinya RS sudah memenuhi seluruh standar (standar RS dan profesi) dan menjalankan budaya mutu. Terakreditasi tingkat dua artinya RS sudah memiliki jaminan mutu dan quality improvement berkelanjutan yang fokus kepada proses. Terakreditasi tingkat satu artinya RS memiliki peninjauan mutu untuk mencegah resiko. Dari data NHSO, diketahui bahwa pada tahun 2007, sebanyak 42,9% RS mendapat akreditasi tingkat 1 sedangkan 31,3% RS mendapat status akreditasi dan 20% RS mendapat akreditasi tingkat 2. Pada tahun 2011, komposisi ini berubah. Jumlah RS yang mendapat status terakreditasi menempati posisi tertinggi (63,6%) diikuti RS dengan status akreditasi tingkat 2 (29,9%) dan status akreditasi tingkat 1 (6%).
        3. Memperkuat sistem finansial. Pada tahun 2007, NHSO juga memperkenalkan program “Pay for Quality Performance”. Tujuan program ini adalah untuk memberi insentif finansial untuk memotivasi berbagai pihak untuk melakukan peningkatan mutu berkelanjutan. Ada tiga metode yang dilakukan dalam program ini yaitu NHSO membuat indikator penilaian mutu dan kinerja, melakukan penilaian terhadap RS dan membayar RS sesuai dengan nilai yang didapat. Key indicator untuk penilaian kinerja secara umum disusun oleh NHSO pusat. Untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal masng-masing daerah, kantor NHSO cabang akan memilih indikator yang akan dijadikan prioritas di daerahnya sehingga terbentuk indikator regional. Indikator regional ini digunakan untuk menilai kinerja rumah-rumah sakit di regional tersebut. Masing-masing kantor cabang regional ini juga menentukan anggaran untuk sebagai insentif untuk RS berkinerja baik di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai yang didapat sebuah RS, makin tinggi pula insentif yang akan didapat. Insentif ini memiliki plafon 20 THB per populasi UHC.
        4. Melakukan survei kepuasan. Untuk mengetahui tingkat kepuasan anggota UHC, NHSO melakukan survei kepuasan. Survei ini dilakukan kepada pasien dan provider. Dari data yang dikumpulkan sejak tahun 2003 sampai 2013, diketahui bahwa kepuasan pasien dan provider mengalami peningkatan selama pelaksanaan UHC ini. Kepuasan pasien berada meningkat dari 83,01 % di tahun 2003 menjadi 95,49% di tahun 2013, sedangkan kepuasan provider meningkat dari 45,6% di tahun 2003 menjadi 67,60% di tahun 2013. Lebih lanjut, dalam survei tersebut pasien menilai bahwa kualitas perawatan dokter lebih meningkat saat adanya program UHC ini. Survei ini dilakukan secara independen oleh ABAC Poll Research Center, Assumption University.
        5. Memperkuat sistem audit. NHSO juga melakukan audit di RS. Pada biro Audit di NHSO, auditornya merupakan auditor independen yang bekerja sama dengan NHSO. Auditor ini bersertifikat dan kualitas auditor ini juga diaudit tiap tahun. Audit yang dilakukan terhadap RS meliputi audit tagihan, audit kelengkapan dan kualitas rekam medik serta audit terhadap kualitas layanan. Audit tagihan meliputi audit coding(ringkasan pasien keluar dan coding yang akurat) dan billing audit. Audit terhadap kualitas layanan meliputi diagnosis dan perawatan yang mengacu pada standar atau pedoman serta sember-sumber utilisasi.
        6. Melakukan manajemen komplain. Pelayanan UHC di Thailand belum sempurna. Masih banyak kekurangan yang menimbulkan keluhan dari para pasien. Keluhan-keluhan pasien dapat disampaikan ke Standard and Quality Control Board NHSO di call center 1330. Keluhan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Investigation Committee. Investigasi akan meliputi pasien dan provider. Bila pasien mendapatkan layanan yang tidak masuk akal, mendapat tagihan biaya perawatan melebihi standar atau ditarik bayaran padahal tidak seharusnya membayar maka komite investigasi akan melakukan tindakan mulai dari pemberian saran, pemberian ganti rugi hingga pengembalian biaya sepenuhnya. Bila fasilitas kesehatan tidak dapat memenuhi standar layanan, maka komite investigasi akan melakukan tindakan mulai dari memberikan saran, memberlakukan denda administrasi dan melakukan pelaporan kepada lembaga berwenang.

        BAB III
        KESIMPULAN DAN SARAN

        4. 1 Kesimpulan
        Adapun fungsi dan bentuk kerjasama pelayanan BPJS Kesehatan antara lain:
        1. Fungsi kontrak ada 3 yaitu: 1. sebagai alat bukti; Kontrak dikategorikan sebagai alat bukti surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda¬tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. 2. Untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang¬undangan; dan/atau dalam hal ini kontrak antara BPJS dengan fasilitas kesehatan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) UU SJSN. 3. Untuk menjamin kepastian hukum. Kontrak menjamin kepastian hukum tentang isi perjanjian yang mengikat para pihak. Karena paling tidak memuat para pihak, kapan dan dimana dibuat, kapan mulai berlaku dan kapan berakhir, hak dan kewajiban para pihak dan cara penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak.
        2. Menurut bentuknya, perjanjian dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis yang lazim disebut kontrak.

        Sementara itu adapun kerjasama pelayanan pelaku BPJS kesehatan kaitannya meningkatkan mutu pelayanan adalah sebagai berikut:
        1. Penambahan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan perlu dilakukan untuk melayani jumlah peserta yang meningkat setiap harinya. Namun, tetap harus dipertimbangkan pula kualifikasi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung, apakah sudah siap atau belum untuk bermitra dengan BPJS Kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari ketersediaan tenaga medis yang berkompeten, kelengkapan peralatan medis, dan sebagainya.
        2. Fasilitas kesehatan yang ingin bermitra dengan BPJS Kesehatan harus terlebih dahulu melewati sejumlah seleksi. Hal ini dimaksudkan agar fasilitas kesehatan memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga peserta BPJS Kesehatan bisa memperoleh pelayanan yang memuaskan dan berkualitas.
        3. Untuk menggenjot mutu pelayanan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan berkomitmen memberi penghargaan kepada sejumlah fasilitas kesehatan yang masuk kategori terbaik dalam memberikan layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.

        4. 2 Saran
        1. Diharapkan pelayanan pelaku BPJS Kesehatan kedepan makin bermutu dengan penambahan jumlah fasilitas kesehatan yang berkualitas.
        2. Kerja sama untuk pelayanan BPJS Kesehatan dapat makin diperluas agar masyarakat dapat berobat di tempat-tempat dimana saja dan kapan saja diperlukan.

        DAFTAR PUSTAKA

        1. Anonim, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
        2. Anonim, 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
        3. Anonim, 2013. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
        4. Anonim, 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Ksehatan Nasional.
        5. Anonim, 2013. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/Menkes/SK/VII/2013 tentang Formularium Nasional.
        6. Anonim, 2015. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 2013 Tentang Formularium Nasional
        7. Anonim, 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesiaan Case Base Groups (INA-CBG’s).
        8. Anonim, 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
        9. Anonim, 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
        16. Anonim, 2008. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/III/2008 Mengenai Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.
        17. Kotler & Amstrong, 2008. Perawatan Kesehatan Keluarga: Suatu Proses. UP, College Of Nursing, Quezon City. Jakarta..
        18. Pohan, I S. 2006. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan. Jakarta.

        Komentar oleh ANDY BRATA | Mei 21, 2015

  14. Selamat siang pak jo, berikut kami sampaikan rencana penulisan makalah untuk mata kuliah Topik Bidang Manajemen.
    Nama : 1. Nany Mawaddah (P2C214050)
    2. Nina Zulniamar (P2C214042)
    Topik : Kualitas Pelayanan Perizinan, Kompetensi SDM Pelayanan
    Judul :
    ” Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Melalui Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi ”

    Latar Belakang
    Salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Hakekat dari pelayanan publik adalah pemberian pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pemerintah Daerah selaku ujung tombak pelaksanaan pelayanan di daerah diharapkan mampu mewujudkan suatu pelayanan terbaik yang mampu memenuhi standar kualitas dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.
    Seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat, maka masyarakat pun semakin kritis dalam menanggapi berbagai permasalahan yang ada saat ini khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah tentu saja semakin besar.
    Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi SDM pelayanan, mengingat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelayanan memiliki peran strategis sebagai pendorong (key leverage) dari reformasi birokrasi. Arah kebijakan pembangunan di bidang aparatur negara pada RPJMN 2010-2014 adalah Meningkatkan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur. Peningkatan kualitas SDM aparatur diarahkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera.
    Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu di Kota Jambi. Model Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (one stop service) yang diterapkan di BPMPPT Kota Jambi ini diharapkan mampu membuat waktu penerbitan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan secara simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu , seluruh perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kab/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Dengan demikian harapan masyarakat tentang terwujudnya suatu pelayanan publik yang efektif, cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
    Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi dituntut untuk secara terbuka melakukan proses pemilihan dan penempatan SDM, yaitu dengan menyusun kebijakan serta aturan yang jelas mengenai semua persyaratan bagi posisi-posisi pekerjaan yang akan diisi, serta menerapkan sistem yang baku sebagai pedoman kegiatan tersebut di atas. Beberapa kriteria SDM aparatur yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan adalah SDM yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik yang antara lain mencakup: (a) komitmen; (b) integritas; (c) tanggung jawab; (d) kecakapan dan keramahan; (e) mengerti kebutuhan pelanggan; (f) daya tanggap dan empati; (g) serta mempunyai etika dan moralitas yang tinggi. Selanjutnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dan memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat pelanggannya apabila SDM penyelenggara pelayanan sungguh-sungguh memperhatikan beberapa dimensi atau atribut perbaikan kualitas pelayanan yang antara lain meliputi: (a) ketepatan waktu pelayanan; (b) akurasi pelayanan; (c) kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan; (d) tanggung jawab; (e) kelengkapan; (f) kemudahan mendapatkan pelayanan; (g) variasi model pelayanan; dan (h) kenyamanan dalam memperoleh pelayanan.
    SDM yang bekerja di unit/organisasi pelayanan publik tidak hanya dituntut keahlian dan ketrampilan secara teknis dan penguasaan terhadap peraturan perundangan yang mendasarinya, akan tetapi yang lebih penting lagi diperlukan sikap mental dan perilaku yang baik, ramah dalam melayani, jujur, cekatan dan bertanggung jawab. Mengingat masyarakat yang dilayani tidak akan peduli terhadap apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam bekerja, tidak akan peduli terhadap permasalahan-permasalahan pribadi pegawai, akan tetapi mereka hanya peduli terhadap apa yang mereka butuhkan untuk dapat dilayani secara baik, mudah, cepat, murah.
    Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan yang dihadapi. Hal Ini terbukti dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat mengenai penyelenggaraan perizinan di Kantor tersebut. Banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai birokrasi terkait pengurusan izin di Kota Jambi, mulai dari lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses suatu perizinan, sarana dan prasarana yang kurang memadai khususnya sistem online yang tentu saja sangat dibutuhkan untuk mewujudkan suatu pelayanan perizinan yang cepat dan tepat belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan plikasi yang digunakan server sebagai bagian daripada pelayaan berbasis IT belum terpasang seluruhnya. Tak hanya itu masalah yang paling krusial adalah terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur di BPMPPT Kota Jambi. Sebagian besar SDM yang ditempatkan di BPMPPT Kota Jambi ini tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan khususnya untuk tim teknis. Hal ini tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja, keberadaan tim teknis merupakan faktor pendukung untuk menjamin waktu pelayanan perizinan yang dijanjikan dalam kisaran waktu 7-10 hari. Namun demikian hal tersebut belum dapat terwujud sebagaimana mestinya waktu penyelesaian untuk satu jenis perizinan masih molor melebihi batas waktu yang dijanjikan.
    Secara umum beberapa permasalahan SDM pelayanan publik yang dapat menjadi penghambat (constraints) pencapaian keberhasilan organisasi antara lain: (a) etos kerja yang cenderung mempertahankan status quo dan tidak mau menerima adanya perubahan ( resistance to change ); (b) adanya budaya risk aversion (tidak menyukai resiko); (c) rutinitas tugas dan penekanan yang berlebihan pada pertanggung-jawaban formal sehingga mengakibatkan adanya prosedur yang kaku/lamban; (d) belum adanya sistem insentif dan disinsentif bagi petugas pelayanan yang menunjukkan kinerja tinggi atau sebaliknya; serta (e) kurangnya kemampuan SDM pelayanan untuk melakukan analisa dalam pembuatan standar pelayanan yang akurat. Kelemahan utama SDM pelayanan publik adalah profesionalisme, kompetensi, empathy dan etika.
    Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa semakin pentingnya upaya pengembangan kompetensi aparatur pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu didukung dengan sumber daya manusia (SDM) pelayanan yang handal, serta ketersediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan Teknologi Informasi (IT). Oleh karena itu, SDM pelayanan sebagai kunci keberhasilan kinerja organisasi pelayanan publik harus mendapatkan perhatian utama dalam perbaikan kualitas pelayanan. Untuk itu, pemilihan dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki merupakan salah satu penentu keberhasilan pelayanan publik. Dalam hubungan ini organisasi pelayanan publik harus berupaya melakukan pencarian dan penempatan pegawai dan menerapkan konsep penempatan the right man on the right place, yaitu menentukan orang yang tepat pada setiap bentuk dan jenis pelayanan.

    Rumusan Masalah
    Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:
    1. Apa yang dimaksud dengan kualitas pelayanan?
    2. Kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh seorang aparatur pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas?
    3. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pelayanan Publik?

    Tujuan Penulisan
    Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan makalah ini bertujuan untuk:
    1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kualitas pelayanan.
    2. Untuk mengetahui kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang aparatur pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas.
    3. Untuk mengetahui langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur pelayanan publik.

    Ini sudah dibahas di kelas, silahkan dilanjuti dengan menulis.

    Komentar oleh Nany Mawaddah | April 10, 2015 | Balas

  15. Selamat malam Pak Jo kami sampaikan rencana penulisan makalah mata kuliah Topik Bidang Manajemen.
    AZIMNAYANTI ( NIM P2C214051 ), HERLISA CHAIRANI ( NIM P2C214058 )
    1. Topik : Pelayanan STNK ( SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR )
    2. Judul : Pengaruh Kwalitas Pelayanan terhadap kepuasan wajib pajak dalam penerbitan Surat tanda nomor kendaraan di samsat Jambi.
    3. Latar belakang :
    Dalam era reformasi yang sampai sekarang ini tetap bergulir, membawa Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ) pada suatu keadaan dimana Polri semakin dituntut oleh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, penegak hukum dan sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel. Untuk menunjang pelaksanaan tersebut. Polri telah banyak melakukan perubahan-perubahan untuk menuju Polri yang profesional dan dipercaya masyarakat. Polri telah menetapkan sasaran dalam pelaksanaan perubahan tersebut untuk tahun 2005 – 2009 Polri berusaha membangun kepercayaan publik ( trust building ),pada tahun 2010 – 2014 Polri membangun kemitraan ( partnership building ) dan pada tahun 2014 – 2025 Polri ditargetkan mencapai keunggulan ( strive for exclence ).
    Salah satu program perubahan yang dilakukan oleh Polri adalah perubahan kinerja dalam bidang pelayanan publik yang disebut Program Reformasi Birokrasi Polri ( Quick Wins ). Program Quick wins ini merupakan program – program unggulan Polri yang dilakukan dalam rangka akselerasi untuk mencapai sasaran Polri tahun 2005 – 2025, yang telah dicanangkan oleh Presiden RI bersama dengan Kapolri pada tanggal 30 Januari 2009. Program – program tersebut antara lain adalah Quick Response, Transparansi pelayanan SIM, STNK dan BPKB, Transparansi Penyidikan serta Transparansi Reruitmen Personel.
    Quick Response merupakan program peningkatan kecepatan polisi dalam menanggapi / merespon laporan dari masyarakat , sedangkan Transparansi Pelayanan SSB merupakan program pelayanan prima dibidang registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor sehingga menghasilkan pelayan publik yang bersih bebas dari pungli, profesional, transparan, akuntabel, murah, cepat dan tidak berbelit-belit.
    Salah satu pelyanan yang menjadi tuntutan dari masyarakat terhadap Polri adalah pelayanan dibidang lalulintas dalam hal regitrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor yang meliputi penerbitan Surat Ijin Mengemudi ( SIM ), Surat Tanda Kendaraan Bermotor ( STNK ), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ). Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus selalu menjaga kualitas pelayanannya sehingga terciptanya suatu kepuasan dari masyarakat terhadap institusi Polri.
    Kantor bersama samsat ( Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap ) merupakan salah satu pemberi layanan publik dalam hal penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor ( STNK ) kepada masyarakat. Kantor bersama Samsat merupakan kantor bersama yang terdiri dari 3 ( tiga ) Instansi yaitu Polri, Dinas Pendapatan dan Jasa Raharja ( Persero ) yang saling terintegrasi dalam pelaksanaan tugasnya. Demikian juga halnya yang dilakukan Kantor Bersama Samsat Jambi, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi sebagai koordinator dari Samsat Jambi bersama selalu mengembangkan kualitas pelayanan yang diberikan demi memenuhi tuntutan dari masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jambi pada khususnya.

    4. Tujuan :
    – Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan yang diberikan Samsat Jambi terhadap kepuasan wajib pajak.
    – Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan yang Samsat Jambi terhadap kepuasan wajib pajak.
    – Untuk mendalami faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan Samsat Jambi.

    Sesuai dengan pembahasan di kelas, lingkup makalahnya diperluas, tidak hanya STNK, akan tetapi lebih luas. Judul bisa dirobah, misalnya PERSEPSI STAFF DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN RIMA. Dengan judul ini, bidang dan lingkup akan lebih luas.

    Komentar oleh azimnayanti | April 10, 2015 | Balas

  16. Selamat Pagi Pak Jo.
    Berikut kami sampaikan rencana penulisan makalah untuk mata kuliah Topik Bidang Manajemen.

    ANDINI RIZKI AMALIA (P2C214007)
    RINA WIDIASIH (P2C214005)
    Kelas Pagi Angkatan XIX

    1. Topik : Realisasi Anggaran Belanja Negara

    2. Judul :
    Mewujudkan Realisasi Anggaran Belanja Negara yang Tepat Waktu pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi

    3. Latar Belakang :
    Salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian adalah melalui sektor pengeluaran pemerintah. Pada dasarnya pengeluaran pemerintah melalui belanja negara bertujuan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, menumbuhkan perekonomian dan mencapai kemakmuran masyarakat (Undang-undang Dasar 1945 Amandemen IV, Bab VIII, Pasal 23 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN). Namun pola realisasi anggaran belanja negara yang tidak tepat waktu akan menghambat tujuan dari belanja negara tersebut. Pola realisasi anggaran yang terjadi pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi T.A. 2012 – 2014 rendah pada Triwulan I dan terkonsentrasi pada Triwulan IV Tahun Anggaran (Sumber : Aplikasi E-MPA/Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama 2015). Hal ini tentu menghambat fungsi Kementerian Agama dalam pelayanan umum, agama dan pendidikan.

    4. Tujuan :
    Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penulisan makalah ini adalah,
     Untuk mengetahui bagaimana kriteria realisasi anggaran belanja negara yang tepat waktu
     Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja negara dan peran faktor tersebut dalam mewujudkan realisasi anggaran belanja negara yang tepat waktu

    Andini dan Rini, judulnya cenderung kepada judul di Ilmu Ekonomi. Silahkan sisi manajemen diungkapkan. Misalnya dengan judul kordinasi penyusunan anggaran sebagai satu tantangan. Objek yang ditulis cukup di tingkat provinsi agar dapat ditulis dalam waktu yg cepat. Silahkan dipertimbangkan.

    Komentar oleh ANDINI RIZKI AMALIA | April 11, 2015 | Balas

    • Terima kasih Pak Joe atas saran yang diberikan.

      Untuk selanjutnya kami akan mengganti judul makalah kami menjadi “Koordinasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai Suatu Tantangan”.

      Mohon bimbingannya Pak, terima kasih.

      Komentar oleh ANDINI RIZKI AMALIA | April 23, 2015 | Balas

  17. Salam Hormat Pak Joe’
    Berikut kami sampaikan rencana penulisan makalah mata kuliah Topik Bidang Manajemen.
    Oleh : DINA NOVIYANTI ( P2C214043), ENI OKTAVIANI ( P2C214044 )
    Topik : Efektifitas Pemberian Bantuan Beasiswa Pemerintah Provinsi Jambi
    Judul : Efektifitas Pemberian Bantuan Beasiswa Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Lamanya Masa Studi Mahasiswa Pascasarjana Magister Manajamen Universitas Jambi

    BAB I
    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Sampai saat ini mayoritas masyarakat indonesia masih menganggap bahwa mengikuti pendidikan tinggi, merupakan sesuatu yang penting bagi diri atau keturunan mereka. Keputusan untuk menjadi salah satu peserta pada program s2 pada suatu perguruan tinggi dianggap sebagai investasi untuk masa depan atau keturunan dimasa yang akan datang. Dengan menempuh pendidikan tinggi pada strata tertentu , mereka berharap akan memiliki posisi tawar yang lebih baik dipasar tenaga kerja. Dengan posisi tawar yang lebih baik, mereka berharap dapat memperoleh kompensasi yang lebih baik pula. Dalam Ilmu Ekonomi, keputusan untuk menempuh studi diperguruan tinggi dipandang sebagai investasi dalam modal manusia (Human capital).

    Menurut teori standar tentang modal manusia, yang pertama kali diusul oleh Beckel (1962), masing-masing individu memilih tingkat pendidikan mereka dalam rangka memaksimalkan nilai saat ini (the discounted present value) dari pendapatan yang mungkin mereka peroleh sepanjang masa, setelah dikurangi dengan biaya-biaya pendidikan. Tingkat pendidikan optimal masing-masing individu, dicapai ketika biaya marjinal dari tambahan masa studi (dalam satuan tahun), sama dengan nilai saat ini netto (net present value) dari tambahan pendapatanyang mungkin dihasilkan dari tambahan masa studi. Dalam teori ini, biaya marjinal dari tambahan masa studi mencakup ongkos hilangnya kesempatan memperoleh pendapat ketika menempuh studi, dan juga biaya-biaya langsung, seperti biaya operasional pendidikan. Model sederhana ini memiliki beberapa implikasi yaitu:
    a. Biaya investasi pendidikan yang relatif tinggi, diperkirakan membuat tingkat pendidikan optimal yang bisa dicapai relatif rendah. Berdasarkan implikasi ini, peningkatan dalam biaya langsung seperti biaya operasional pendidikan akan menyebabkan rendahnya investasi masyarakat dalam modal manusia. Sebaliknya, penurunan dalam biaya marginal, misalnya karena adanya subsidi pinjaman untuk pendidkan atau adanya bantuan biaya studi dalam bentuk public grant atau beasiswa, diprediksi akan membuat minat masyarakat untuk menempuh pendidikan pada strata yag lebih tinggi.
    b. Fenomena dipasar tenaga kerja yang menerangkan bahwa semakin tinggi strata pendidikan tinggi seseorang maka kompensasi dan remunerasi yang akan diperoleh akan semakin tinggi, diperkirakan akan menyebabkan tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi pada strata pendidikan optimal yang lebih tinggi dan menyelesaikan studi dengan waktu yang relatif cepat.
    Beasiswa pada umumnya merupakan pemberian biaya untuk pendidikan bagi mahasiswa yang masih aktif mengikuti perkuliahan disuatu perguruan tinggi. Dalam kamus besar bahasa indonesia, beasiswa dimaknai sebagai tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswasebagai bantuan biaya belajar. Menurut Agus Lahinta (2009) Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Mengingat secara ekonomi, pemberian beasiswa sebagai insentif bagi mahasiswa agar dapat menyelesaikan kuliahnya secara tepat waktu,
    1.2 Tujuan
    1. Untuk mengetahui apakah pemberian beasiswa efektif dalam mempercepat masa studi mahasiswa, terlepas dari latar belakang dan karakteristik mereka.
    2. Untuk mengetahui apakah ada faktor lain yang membantu seorang mahasiswa dapat menyelesaikan studinya secara relatif lebih cepat, selain fasilitas beasiswa yang diperoleh.
    3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pemberian beasiswa dalam memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studinya secara lebih cepat.

    1.3 Rumusan Masalah
    1. Apakah pemberian beasiswa, efektif dalam mempercepat masa studi mahasiswa, terlepas dari latar belakang dan karakteristik mereka.
    2. Adakah faktor lain yang membantu seorang mahasiswa dapat menyelesaikan studinya secara relatif lebih cepat, selain fasilitas beasiswa yang diperoleh.
    3. Seberapa besar kontribusi pemberian beasiswa dalam memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studinya secara lebih cepat.

    Dina, dengan judul ini diharapkan tim akan menyelesaikannya melalui data primer, dengan kuesioner misalnya. Tapi kalau dibatasi dengan data sekunder saja boleh, hanya saja kajiannya tetap bidang manajemen. Efektifitas memang istilah manajemen, dan silahkan dimulai menulis. Gunakan data sekunder semaksimal mungkin.

    Komentar oleh Dina Noviyanti & Eni Oktaviani | April 11, 2015 | Balas

  18. Selamat Siang Pak Joe…
    Berikut kami sampaikan Rencana Penulisan Makalah Mata Kuliah “Topik Bidang Manajemen.”

    Nama Anggota : 1. Laila Farhat (P2C214029)
    2. Dina Sianosari (P2C214049)

    1. Topik/Tema : “Perilaku Konsumen”

    2. Judul : “Pengaruh Kepercayaan Dan Loyalitas Konsumen Pada
    OnlineShop”

    3. Latar Belakang
    Transaksi online merupakan salah satu aplikasi kemajuan teknologi informasi yang penggunaannya sangat intens di manfaatkan oleh masyarakat luas dimana online shopping sendiri khususnya muncul sebagai aplikasi populer dalam ecommerce yang digunakan oleh beberapa jenis bisnis dengan tujuan yang berbeda yang dijadikan sebagai alat pertukaran informasi. Sekarang ini seiring dengan berkembangnya zaman permintaaan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan manusia semakin beragam, kemunculan saluran belanja baru, yaitu melalui media internet, membuat banyak perusahaan mulai mendirikan toko-toko secara online.
    Menurut Pavlou dan Geffen (2002) faktor yang sangat penting yang bisa mempengaruhi minat pembelian online adalah faktor kepercayaan dimana faktor kepercayaan menjadi faktor kunci dalam setiap jual beli secara online, hanya pelanggan yang memiliki kepercayaan yang berani melakukan transaksi melalui media internet. Karena itu jika tidak ada landasan kepercayaan antara penjual dan pembeli maka tidak akan terjadi transaksi dalam dunia ecommerce, apalagi mengetahui jika produk yang di jual dan di tawarkan oleh penjual merupakan produk yang semu, dalam artian produk yang dijual masih berupa bayangan penjual saja. Dimensi kepercayaan dalam kaitannya dengan online shop adalah berkaitan erat dengan keyakinan konsumen pada perantara dan online vendor (Chen dan Dhillon, 2003), hal ini dikarenakan belanja online berkaitan erat dengan keyakinan bahwa informasi dan transaksi internet terpercaya (George, 2004). Dimensi kepercayaan telah diidentifikasi sebagai pendorong utama kesetiaan pengguna (Horppu, et al., 2008). Kepercayaan tingkat tinggi terhadap merek dapat mengubah pelanggan yang puas menjadi pelanggan yang loyal (Ha dan Perks 2005; Ha 2004).
    Tingkat kepuasan yang tinggi akan menumbuhkan loyalitas dalam diri konsumen. Oliver dalam Hurriyati (2010:129) menyatakan bahwa loyalitas adalah komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali sebuah produk atau jasa. Konsumen yang sudah pada fase loyal akan sangat menguntungkan bagi perusahaan dan menjadi investasi yang berkesinambungan bagi perusahaan apabila terus dipelihara. Berdasarkan uraian tersebut, kondisi inilah yang menarik minat penulis mengangkat makalah dengan Judul “Pengaruh Kepercayaan dan Loyalitas Konsumen Pada Onlineshop.”

    4. Rumusan Masalah
    Permasalahan yang diangkat berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :
    1. Apakah terdapat Pengaruh Kepercayaan pada Onlineshop ?
    2. Apakah terdapat Pengaruh Loyalitas Konsumen pada Onlineshop?
    3. Apakah secara stimultan terdapat Pengaruh Kepercayaan dan Loyalitas Konsumen pada Onlineshop?
    4. Variable mana diantara Kepercayaan dan Loyalitas Konsumen yang dominan mempengaruhi pada Onlineshop?

    5. Tujuan
    Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
    1. Untuk mengetahui Pengaruh nyata dan positif Kepercayaan pada Onlineshop ?
    2. Untuk mengetahui Pengaruh nyata dan positif Loyalitas Konsumen pada Onlineshop ?
    3. Untuk mengetahui faktor mana diantara kepercayaan dan loyalitas konsumen secara stimultan mempengaruhi
    pada onlineshop?
    4. Untuk Mengetahui pengaruh yang dominan antara kepercayaan dan loyalitas konsumen pada onlineshop?

    Demikian di sampaikan, mohon koreksi dan bimbingannya ya pak..
    Terima kasih..

    Hindari dulu penggunaankata pengaruh, tapi gantikanlah dengan kata peran. Misalnya PERAN KEPERCAAAN DALAM MELAKUKAN PEMASARAN SECRAA ONLINE prinispnya menulis makalah, hindari menggunakan data primer. Silahkan dilanjuti.

    Komentar oleh Laila Farhat | April 14, 2015 | Balas

    • Terima kasih pak joe buat masukannya… Siaaapp di laksanakan..

      Komentar oleh Laila Farhat | April 20, 2015 | Balas

      • terima kasih pak jo akan kami lanjutkan untuk menulisnya..terima kasih

        Komentar oleh Dina Sianosari | April 22, 2015

  19. Selamat siang Pak Jo.
    Berikut ini kami sampaikan tugas mata kuliah “Topik Bidang Manajemen”.
    Nama : 1. Fidhyos Vera Fidhin, SE
    NIM : P2C214055
    2. Priskilla Mutiara Sembiring, SE
    NIM : P2C214058
    Topik : Pengawasan Penanaman Modal
    Judul : IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN
    BATANG HARI OLEH BADAN PENANAMAN MODAL DAN
    PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

    Latar Belakang :
    Pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu aspek yang menjadi pusat perhatian karena dengan meningkatnya perekonomian akan mendorong percepatan pembangunan. Penanaman modal merupakan salah satu factor yang cukup penting bagi pertumbuhan dan percepatan pembangunan perekonomian disuatu daerah.
    Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari dibentuk pada tahun 2008 dengan nama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai unsur pelaksana administrasi publik dibidang perizinan dan non perizinan yang berperan untuk mewujudkan Kabupaten Batang Hari sebagai kabupaten tujuan investasi. Salah satu misi yang diemban oleh BPMPPT Kabupaten Batang Hari adalah meningkatkan peran serta masyarakat dan investor di dalam membangun perekonomian daerah.
    Rumusan Masalah :
    1. Pengertian pengawasan dan penanaman modal
    2. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan penanaman modal di Kabupaten Batang Hari
    3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal
    Tujuan Penulisan :
    1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terhadap penanaman modal di Kabupaten Batang Hari.
    2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam pengawasan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Batang Hari.
    Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.
    Untuk selanjutnya, kami mohon bimbingan dan arahan dari Bapak.
    Wassalam.

    Komentar oleh fidhyos vera fidhin | April 17, 2015 | Balas

  20. TUGAS TOPIK MANAJEMEN
    Nama : Winda Pratiwi (P2C214057)
    Arian Saputra (P2C2140 )
    Judul : ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAMBI

    BAB I

    PENGANTAR
    1.1 Latar Belakang
    Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja.
    Munandar (1999: 10) menyatakan bahwa anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat pengawasan kerja. Dengan melihat kegunaan pokok dari anggaran tersebut maka pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berfungsi sebagai : pertama fungsi perencanaan, dalam perencanaan APBD adalah penentuan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi yang akan ditambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai. Kedua, fungsi koordinasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan. Ketiga, fungsi komunikasi jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efisien maka saluran komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, pelaksanaan dan penyimpangan yang timbul dapat teratasi. Keempat, fungsi motivasi anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan. Kelima, fungsi pengendalian dan evaluasi, anggaran dapat berfungsi sebagai alat-alat pengendalian yang pada dasarnya dapat membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul dan penyimpangan tersebut sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan sekaligus merupakan umpan balik pada masa yang akan datang.
    Perkembangan APBD terutama di sisi pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang akan terjadi pada satu tahun ke depan relatif sama. Pendapatan asli daerah merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan apabila pemerintah pusat menjadikan PAD sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi kepada daerah.
    Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga peran pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.
    Anggaran belanja rutin merupakan salah satu alternatif yang dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan di daerah secara keseluruhan menuju tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, kegiatan rutin yang akan dilaksanakan merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pembangunan di daerah.
    Bertitik tolak dari hasil pembangunan yang akan dicapai dengan tetap memperhatikan fasilitas keterbatasan sumber daya yang ada maka dalam rangka untuk memenuhi tujuan pembangunan baik secara nasional atau regional perlu mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna dengan disertai pengawasan dan pengendalian yang ketat baik yang dilakukan oleh aparat tingkat atas maupun tingkat daerah serta jajarannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    Jaya (1999: 11) menyatakan bahwa sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri, karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah mengandung beberapa kepengurusan di mana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan.
    Pengurusan umum erat hubungannya dengan penyelenggaraan tugas daerah di segala bidang yang membawa akibat pada pengeluaran dan yang mendatangkan penerimaan guna menutup pengeluaran rutin itu sendiri. Oleh karena itu, semakin banyak dan beratnya tugas daerah dengan kemungkinan keadaan keuangan yang terbatas, maka perlu adanya efisiensi terhadap rencana-rencana yang akan dijalankan pada masa yang akan datang.
    Sampai saat ini berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan daerah di bidang keuangan daerah, karena aspek keuangan daerah menjadi sesuatu yang penting, sebab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dibutuhkan dana atau biaya yang cukup besar sehingga kepada daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri dalam arti menggali dan mengelola pendapatan asli daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Mardiasmo (1999:11) menyatakan bahwa perubahan pola pengawasan yang mendasar adalah dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka diperlukan peningkatan peran DPRD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak lain pada unit-unit kerja di pemerintah daerah seperti tuntutan kepada pegawai/ aparatur pemerintah untuk lebih terbuka, transparan dan bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat.
    Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah sistem pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi ini sangat luas maka dalam penelitian ini akan dibatasi khusus pada analisis sistem pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Rutin Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi dengan tidak mengurangi obyek penelitian yang lainnya.
    1.2 Rumusan Masalah
    1. Bagaimana Analisis Sistim Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Provinsi Jambi
    2. Apakah telah sesuai dengan Peraturan yang ada?
    1.3 Keaslian Penelitian
    Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah telah sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya antara lain seperti Insukindro, dkk, (1994: 27) melakukan penelitian di beberapa daerah kabupaten/kota yaitu : Padang, Lampung Tengah, Banyumas, Semarang, Yogyakarta, Kediri, Sumenep, Bandung, Barito Kuala dan Sidrap, untuk mengkaji peranan dan pengelolaan keuangan daerah dan usaha peningkatan PAD. Miller, Stephen M. dan Frank S. Russek (1997: 213-237) menganalisis struktur fiskal dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat negara bagian dan pemerintah lokal dengan mengembangkan serta membandingkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Odedokun, MO (1996: 269-297) dalam penelitiannya mengenai kebijakan finansial dan efisiensi pemanfaatan sumber daya di negara-negara berkembang, mencoba menghitung belanja pemerintahan, tingkat inflasi, suku bunga dan lain-lain. Kuncoro (1995: 17) memfokuskan pengamatannya pada kenyataan rendahnya PAD sehingga ketergantungan keuangan pemerintah daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Untuk mengurangi subdisi pemerintah pusat Kuncoro mengajurkan diberikan otonomi keuangan daerah yang relatif luas sehingga daerah mampu menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dan memanfaatkannya secara optimal.
    Benyamin (1995: 83) faktor-faktor lain yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah adalah tersedianya keuangan yang memadai baik yang bersumber dari subsidi pusat atau daerah tingkat I maupun yang digali dari Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) seperti pajak daerah, perusahaan daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Medi (1995: 25) berkaitan dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah bahwa untuk mencapai efektivitas perlu menggali sumber-sumber pendapatan baru untuk mencapai efisiensi pengelolaan keuangan agar pengeluaran-pengeluaran yang tidak bermanfaat sedapat mungkin dikurangi, sedangkan penelitian ini menfokuskan pada analisis sistem pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan anggaran rutin.
    1.4 Tujuan Penelitian
    Tujuan penelitian ini adalah :
    a. untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah;
    b. untuk mengetahui keeratan hubungan Realisasi Pendapatan Daerah dan Realisasi Pengeluaran Rutin dari Triwulan I Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2015.

    Harap dipertimbangkan pakai isitilah Analisis atau Implementasi.

    Komentar oleh Winda Pratiwi, SE | April 17, 2015 | Balas

  21. Nama : Jimmi Hariyanto (P2C214035)
    Maya Rofikasari Widodo (P2C214059)
    BAB I
    PENDAHULUAN
    1.1 . Latar Belakang Masalah
    Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelanggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan nasional tesebut, diperlukan adanya pegawai yang kreatif dan inovatif, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini para pegawai berkedudukan sebagai aparatur negara sekaligus abdi masyarakat yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat.
    Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit dikemukakan perlunya aparat atau birokrasi yang kuat, dan dapat memainkan peranan penting sebagai pemikir, perencana, pelaksana, sekaligus sebagai pengawas jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Pegawai negeri sebagai unsur aparatur pemerintah mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagaimana terdapat dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa: “Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturang perundang – undangan yang berlaku”.
    Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok Kepegawaian pada Penjelasan Umum secara tegas mengungkapkan pentingnya peranan Pegawai Negeri selaku aparat pemerintahan, sebagai berikut “Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diper;ukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggraakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatann Pancasila dan Undang – undang dasar 1945”.
    Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukannya sebagai aparatur negara yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk mempunyai sikap yang profesional dan etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Agar tidak terjadi penyelewengan dan ketimpangan-ketimpangan yang dilakukan oleh pegawai, maka diperlukan adanya pengawasan sebagai tindakan preventif pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
    Untuk hal tersebut dibutuhkan pegawai yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam pasal 1 menyatakan bahwa : “Penyelenggaraan negara yang bersih adalah penyelenggaraan negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya”.
    Untuk itu, dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja perlu dilakukan dan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena ruang lingkup pengawasan meliputi keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
    Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, yaitu mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah tanggung jawab dari pimpinan.
    Definisi pengawasan menurut Siagian (1981:135) merupakan “proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Dalam kaitannya dengan organisasi kecamatan, camat sebagai pimpinan organisasi kecamatan memiliki kewajiban untuk mengawasi jalannya pelaksanaan tugas di lingkungan kerjanya agar visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.
    Lebih jauh, dalam konteks pengawasan melekat, Salindeho (1995:124) mengemukakan bahwa :
    Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang terus menerus dilakuakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represifagar pelaksanaan tugas bawahan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    Pengawasan melekat diperlukan karena pegawai pemerintah kecamatan merupakan bagian yang sangat menentukan dalam pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 adalah “wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota”. Sebagai ujung tombak dalam pemberian pelayanan publik perlu didukung dengan kinerja yang baik dari pegawai/aparat kecamatan..Sedangkan kinerja itu sendiri menurut Whitmore (1997:104), “Kinerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang”.
    Sementara itu, menurut Lembaga Administrasi Negara RI (1992:3) kinerja adalah “prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja”. Lebih lanjut dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah “perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik”.
    Untuk itu, camat sebagai pimpinan tertinggi (top manager) sangat berperan dalam melaksanakan pengawasan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyelewengan-penyelewengan pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai, seperti kurangnya pemahaman terhadap peraturan, minimnya tingkat kedisiplinan, dan kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi, dan lain sebagainya, sehingga kinerja pegawai kecamatan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, yakni menunjukkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta didukung oleh aparat pemerintah yang berperan sebagai pelayan masyarakat.
    Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini difokuskan pada bagaimana : “KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN TELANAI PURA KOTA JAMBI”.
    1.2 . Permasalahan Penelitian
    1.2.1. Identifikasi Masalah
    Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :
    a. Masih kurangnya pengawasan terhadap kinerja pegawai yang dilakukan oleh Camat Telanai Pura Kota Jambi.
    b. Adanya hambatan – hambatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas.
    c. Adanya hambatan – hambatan camat dalam melakukan pengawasan di Kantor Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.
    d. Bagaimana upaya-upaya camat dalam melakukan pengawasan di Kantor Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.

    1.2.2. Pembatasan Masalah
    Karena Keterbatasan peneliti dalam hal waktu, tenaga dan biaya, serta untuk menjaga agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Dengan pertimbangan tersebut, maka penelitian ini dibatasi pada masalah pengawasan camat terhadap kinerja pegawai di kantor kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.
    1.2.3. Rumusan Masalah
    Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
    1. Bagaimana cara camat memberikan pengawasannya terhadap kinerja pegawai di kantor kecamatan Telanai Pura Kota Jambi .
    2. Hambatan – hambatan kinerja pegawai dalam pelaksaaan tugas di Kantor Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.
    3. Hambatan – hambatan camat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai di kantor kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.
    4. Upaya – upaya camat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai di kantor Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.

    1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian
    1.3.1. Maksud Penelitian
    Merujuk pada rumusan masalah diatas, penelitian ini bermaksud mengkaji masalah pengawasan camat terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.
    1.3.2 Tujuan Penelitian
    Penelitian ini bertujuan untuk :
    a. Memahami dan menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Camat terhadap kinerja pegawai di kecamatan Telanai Pura Kota Jambi,
    b. Memahami dan menganalisis kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas di Kantor Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.
    c. Memahami dan menganalisis hambatan-hambatan camat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.
    d. Memahami dan menganalisis upaya-upaya camat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.

    Komentar oleh Maya Rofikasari Widodo, SE | April 17, 2015 | Balas

    • Maap Pak Jo Judul nya IMPLEMENTASI PENGAWASAN CAMAT TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN TELANAI PURA KOTA JAMBI

      Komentar oleh Maya Rofikasari Widodo, SE | April 17, 2015 | Balas

  22. Nama : Alvin Oktafiansyah
    Abdul Gapur
    BAB I
    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang Masalah
    Implementasi kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa banyak perubahan, baik secara struktural, fungsional, maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
    Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa konsekuensi yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Maka setiap Pemerintah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian kabupaten atau kota memperoleh hak otonomi daerah yang seluas-luasnya untuk meningkatkan dan memajukan daerah masing-masing berdasarkan potensi yang ada di daerah tersebut.
    Berbeda dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang menggunakan sistem sentralistis, keseragaman, dan hierarkhis, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut sistem desentralistis, keanekaragaman, dan hiterarkhis.
    Salah satu konsekuensi logis dari diterapkannya desentralisasi adalah bergesernya peran kecamatan yang semula merupakan perangkat dekonsentrasi (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974) menjadi perangkat desentralisasi (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999) yang merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah Kecamatan yang disebut Camat sebagai penguasa tunggal di bidang administrator pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Berbeda dengan kecamatan menurut pasal 66 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat. Camat menerima pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota yang bersangkutan. Dengan demikian peranan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan kecamatan akan lebih komplek dan tidak terlepas dari penerapan prinsip-prinsip manajemen dan kepemimpinan. Selain itu dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 juga merubah paradigma pemerintah yang semula pemerintah menjadi pelopor pembangunan menjadi pelayan masyarakat.
    Sebagai perangkat daerah otonom, maka kecamatan harus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang semakin kompleks sebagai akibat meningkatnya perkembangan teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi, akan menumbuhkan suiatu konsekuensi logis yakni masyarakat menjadi semakin terdidik, terbuka dan terinformasi. Hal ini akan menimbulka kepekaan masyarakat terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Kenyataan itulah yang mendasari masyarakat pasa saat ini mapu menyampaikan aspirasinya yang berwujud rasa keprihatinan dan kritik terhadap pemerintah, karena masyarakat telah mampu untuk menilai hal-hal yang dianggap menyimpang dari ketentuan berdasarkan wawasan dan pengetahuan yang diperolehnya berkat adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.
    Penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistis ini membawa perubahan paradigma yang meliputi adanya demokratisasi yang diwarnai sikap dewasa, sportif dan egaliter, adanya kedaulatan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan. Paradigma baru pelayanan menyebabkan budaya birokrasi tidak bisa lagi mengandalkan kewenangan dan budaya minta dilayani. Sebaliknya paradigma baru yang lebih memberikan tempat terhormat kepada masyarakat sebagai konsumen sudah saatnya dikembangkan secara meluas. Dalam kenyataannya belum semua aparat pemerintah menyadari arti pentingnya pelayanan dan posisinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
    Masyarakat semakin kritis dalam menyikapi berbagai fenomena panyelenggaraan pemerintahan khususnya menyangkut kinerja aparat pemerintah dan semakin sadar akan tugasnya sebagai kontrol sosial terutama mengenai pelayanan publik. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya peningkatan dinamika masyarakat.
    Pemerintah senantiasa dituntut memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan demikian keberadaan aparat yang berkualitas sangat dibutuhkan, artinya aparat birokrasi harus memperbaiki kinerjanya, memotong jalur birokrasi yang rumit dan meluruskan jalur birokrasi yang identik dengan inefisiensi, berbelit-belit, dan seolah-olah mempersulit suatu urusan.
    Ukuran kinerja organisasi pelayanan publik seharusnya merefleksikan tujuan dan misi pelayanan publik tersebut. Organisasi publik memiliki tujuan dan misi yang berbeda dengan perusahaan swasta, kendatipun keduanya sama-sama terlibat dalam pelayanan publik. Misi dan tujuan perusahaan swasta adalah menciptakan keuntungan (profit), sedangkan instansi pemerintah bermotif sosial dan politik. Mangkunegara (2002:67), mengatakan “pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”
    Setiap instansi pemerintah, termasuk kecamatan dituntut untuk diukur kinerjanya. Selama ini penilaian kinerja pemerintah kecamatan lebih banyak ditentukan oleh camat, sehingga sangat subyektif. Masyarakat sebagai pemilik saham dan sekaligus konsumen dari produk yang dihasilkan oleh organisasi pemerintah tidak pernah dilibatkan dalam menilai.
    Pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Melalui pengukuran dan evaluasi kinerja dapat ditentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai misinya. Efektivitas pengukuran kinerja hanya dapat menjadi kenyataan, jika dapat dirumuskan dan ditetapkan indikator kinerja yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.
    Kinerja aparat pemerintah merupakan pencapaian hasil kerja yang diperoleh aparat tersebut dalam suatu instansi. Dalam kaitannya dengan pelayanan, aparat dituntut untuk menunjukkan kinerja yang terbaik sehingga pelayanan yang diberikan dapat memuaskan konsumen/masyarakat.
    Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai pelayan masyarakat (public service). Dalam kenyataannya, belum semua aparat pemerintah menyadari arti pentingnya pelayanan.
    Kemampuan aparat yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan kantor kecamatan dalam hal sumber daya aparatur, keterbatasan alokasi dana, sarana prasarana yang layak sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan lainnya.
    Pelayanan yang merupakan tugas hakiki dari pada sosok aparat pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi masyarakat mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berusaha melayani kepentingan masyarakat dan memperlancar urusan anggota masyarakat.
    Prinsip Reinventing Government menurut David Osborn dan Ted Geabler, dalam hubungannya dengan pelayanan yang terpenting adalah Customer Oriented Government. Dimana pemerintah harus meletakkan kepentingan pelanggan sebagai hal yang terdepan. Oleh karena itu kepuasan pelanggan merupakan sasaran utama dari pelayanan.
    Perangkat kecamatan belum menunjukkan kinerja yang dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ada anggapan negatif terhadap perilaku birokrasi yang dapat diamati dari seringnya terjadi penyimpangan seperti praktek KKN dalam kualitas hasil pekerjaan, penggunaan waktu yang sering molor, rendahnya kemampuan pegawai dan sering terjadinya miss koordinasi antar pegawai dan masyarakat. Sedangkan dalam hal pelayanan, apakah perangkat kecamatan sudah mampu memberikan pelayanan yang sederhana, tidak berbelit-belit, terbuka, terjangkau, adil, tepat waktu (pelayanan prima) dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat ?
    Apabila faktor-faktor ini tidak di atasi dengan strategi yang baik maka hal ini akan menjadi penghambat dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi kecamatan.
    Menyangkut tentang pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di berbagai bidang, seperti yang dikemukakan oleh Endang Tri Wiryatmi (1996:7), meliputi:
    Pelayanan yang diberikan pemerintah secara umum dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pelatanan fisik, pelayanan nonfisik, dan pelayanan administrasi. Pelayanan fisik dapat berupa pembuatan jalan, jembatan, pemdirian gedung sekolah dan sebagainya. Pelayanan nonfisik merupakan pelayaan yang diberikan kepada masyarakat dan pemanfaatannya dapat dinikmati secara pribadi, seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Pelayanan administratif berupa legalitas, misalnya pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta tanah, akta kelahiran, akta perkawinan, dan sebagainya.

    Pemerintah kecamatan merupakan perangkat yang memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Untuk itu aparat pemerintah kecamatan sebagai pemberi pelayanan dituntut mengoptimalisasikan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta memiliki sumber daya aparat yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial, professionalisme dan komitmen yang tinggi agar dapat menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan otonomi daerah secara efektif yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan demokratisasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
    Pelayanan KTP merupakan salah satu jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Mengingat begitu pentingnya kartu ini dalam berbagai macam kegiatan masyarakat sebagai identitas diri dan merupakan suatu usaha penciptaan tertib administrasi kependudukan maka kualitas pelayanan yang diberikan perlu mendapat perhatian khusus. Pemerintah kecamatan yang paling bertanggung jawab terhadap pelayanan ini harus mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dan beraneka ragam dengan berbagai sumber daya yang tersedia.
    Pelayanan yang baik dan dibarengi dengan mutu pelayanan yang baik pula dengan sendirinya akan meningkatkan kepuasan yang diterima masyarakat sehingga akan meningkatkan pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
    Kebutuhan akan pelayanan pembuatan KTP di Kecamatan Kota Baru dari tahun ke tahun semakin meningkat, seiring dengan perkembangan dan peningkatan jumlah penduduk serta kesadaran masyarakat pentingnya memiliki tanda pengenal. Sebenarnya pembuatan KTP adalah hal biasa bagi aparat pelayanan, namun seiring dengan globalisasi dan privatisasi yang semakin besar yang menimbulkan kesan semakin besarnya kehendak masyarakat dan semakin sadarnya masyarakat dalam menerima dan menilai pelayanan tersebut, maka ada semacam tuntutan dari masyarakat agar perangkat kecamatan dalam memberikan pelayanan lebih memperhatikan kualitas layanan yang diberikan.
    Melihat kenyataan yang demikian maka sudah saatnya perangkat kecamatan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu mengoptimalkan perannya sebagai pelayan masyarakat.

    Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul penelitian : “Kinerja Perangkat Kecamatan Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)”.

    1.2. Permasalahan Penelitian
    1.2.1. Identifikasi Masalah
    Permasalahan yang penulis temukan selama mengadakan penelitian di Kecamatan Kota Baru adalah yang berkaitan dengan kinerja perangkat kecamatan dalam pelayanan KTP. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perangkat belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Masyarakat banyak yang mengeluhkan waktu yang digunakan dalam memberikan pelayanan sering mengalami keterlambatan. Selain itu perangkat sering melakukan penyimpangan dalam memberikan pelayanan seperti praktek KKN, terutama menyangkut biaya pelayanan. Kurang maksimalnya kinerja perangkat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor intern maupun ekstern.

    1.2.2. Pembatasan Masalah
    Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis mempersempit ruang lingkup masalah. Adapun pembatasan masalah penelitian difokuskan pada kinerja yang menyangkut pelayanan pembuatan KTP kepada masyarakat di Kecamatan Kotabaru.

    1.2.3. Perumusan Masalah
    Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut :
    1. Bagaimana kinerja perangkat Kecamatan Kota Baru dalam memberikan pelayanan KTP ?
    2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat kinerja perangkat Kecamatan Kota Baru dalam memberikan pelayanan KTP ?
    3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ?

    1.3. Tujuan dan Kegunaan
    1.3.1. Tujuan Penelitian
    Tujuan yang ingin diperoleh dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :
    1. Untuk mengetahui kinerja perangkat Kecamatan Rambah dalam memberikan pelayanan KTP.
    2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja perangkat Kecamatan Rambah dalam memberikan pelayanan KTP.
    3. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan Perangkat Kecamatan Kota Baru dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

    1.3.2. Kegunaan Penelitian

    Manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :
    1. Kegunaan teoritis
    Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian serta studi lebih lanjut terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dalam pengembangan konsep-konsep pelayanan kepada masyarakat dan kinerja pemerintah kecamatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
    2. Kegunaan Praktis
    Memberikan sumbangan saran dan pikiran yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan cara-cara yang praktis dan efektif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan pembuatan KTP agar dapat meningkatkan kinerja yang lebih berkualitas di Kecamatan Rambah Kabupaten Kota Baru.

    Komentar oleh Alvin Oktafiansyah, S.STP | April 17, 2015 | Balas

    • KINERJA PERANGKAT KECAMATAN
      DALAM PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
      Judulnya Pak Jo

      Komentar oleh Alvin Oktafiansyah, S.STP | April 17, 2015 | Balas

  23. Nama : Muhammad Ichsan Taufik
    Ariya Kamandanu
    BAB I
    PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang Masalah
    Perubahan paradigma seiring bergulirnya reformasi disegala bidang mengakibatkan perubahan pula pada pemerintahan Indonesia. Pemerintahan yang dulunya bersifat sentralisasi kini berubah menjadi desentralisasi. Tentunya dalam hal ini pemerintah daerah dapat berperan lebih lagi dalam pelayanan kepada masyarakatnya sehingga hal ini harus segera disikapi secara menyeluruh oleh pemerintah daerah itu sendiri seiring perubahan paradigma pemerintahan dari Good Government menjadi Good Governance.
    Kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah membawa banyak perubahan yang mendasar, baik secara struktural, fungsional, maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimana daerah diberi hak otonomi daerah yakni hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hak ini pada dasarnya mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan yang merata, pemeliharaan hubungan yang sesuai antara pusat dan daerah dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    Hak otonom yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah merupakan wujud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya tuntutan dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Banyaknya keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit organisasi pelayanan menandakan bahwa organisasi pelayanan belum mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Keluhan masyarakat merupakan suatu tantangan bagi organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ke masa depan.
    Menurut Awang Anwaruddin (2004:67) bahwa “Suatu organisasi pemerintah lebih berkecipung pada oriented public, yang mana lebih mementingkan masyarakat umum daripada keuntungan yang diperoleh. Organisasi pelayanan kedepan lebih banyak membutuhkan fleksibilitas dalam menghadapi permasalahan yang semakin kompleks dan keadaan yang berubah cepat. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka organisasi pelayanan harus lebih memfokuskan terutama pada peningkatan kemampuan profesional dan kemandirian”.

    Kehadiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 merupakan tonggak baru dalam hubungan pusat dan daerah. Disebut demikian karena Undang-undang tersebut memiliki filosofi dan paradigma yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya. Apabila Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menggunakan Filosofi “Keseragaman dalam Kesatuan”, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggunakan Filosofi “Keanekaragaman dalam Kesatuan”.
    Perubahan filosofi di atas menjadi konsekuensi logis, daerah memiliki kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah, termasuk dalam pengaturan kelembagaan. Pola otonomi yang digunakan juga berubah dari pola asimetris, artinya, isi dan bentuk otonomi daerah yang satu dengan yang lainnya dapat berbeda-beda.
    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menawarkan perubahan fungsi utama pemerintah daerah yang semula sebagai promotor pembangunan menjadi pelayan masyarakat. Perubahan tersebut dengan sendirinya akan mengubah bentuk, susunan, kedudukan, fungsi kelembagaan pemerintah daerah baik unsur staf, unsur lini teknis, unsur lembaga teknis maupun unsur lini ke wilayah. Selain perubahan pada tatanan filosofi, pola dan fungsi utama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menawarkan beberapa paradigma baru antara lain kedaulatan rakyat, demokrasi, pemberdayaan masyarakat serta pemerataan dan keadilan.
    Paradigma baru pembangunan menurut Salim (2000 : 109-110), yaitu :
    1. Dari desentralisasi dengan pemerintahan di tingkat Pemerintah Pusat kepada desentralisasi dengan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat;
    2. Dari pola pengambilan keputusan dari atas (top) menjadi dari bawah (down);
    3. Dari pendekatan pembangunan sektoral ke pembangunan regional holistik;
    4. Dari pembangunan wilayah negara (public sphere) yang dominan ke wilayah masyarakat madani (civil society sphere) yang dominan;
    5. Dari pola pembangunan berorientasi ekonomi ke pola pembangunan total ekonomi-politik-budaya-agama.

    Kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting bagi daerah Kabupaten/Kota, dalam menunjang terlaksananya suatu pelayanan kepada masyarakat dalam suatu pemerintahan daerah, apalagi sekarang merupakan era otonomi yang luas bagi daerah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
    Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat tidak memiliki kewenangan atributif. Hal ini secara jelas dapat dilihat dari bunyi pasal 126 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
    Kalau dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan pada suatu instansi/pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari Institusi/pejabat yang lebih tinggi tingkatannya.
    Tanpa adanya kewenangan dari bupati/walikota, camat tidak dapat menjalankan kewewenangan atributifnya secara sah. Kewenangan yang diberikan Bupati/Walikota kepada Camat berbeda-beda pada setiap daerah sesuai dengan kondisi daerah dan kecamatan tersebut. Namun untuk kewenangan tertentu yang bersifat umum setiap daerah seragam. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hingga saat laporan ini diturunkan belum bisa semuanya diimplementasikan sepenuhnya di berbagai daerah dikarenakan masih dalam tahap pembahasan di Pemerintah Daerah dan peru adanya penyesuaian, walaupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 15 Oktober 2004 dan sesuai dengan pasal 239 UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. Sehingga dari kutipan diatas jelaslah bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak berlaku lagi.
    Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu untuk melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk meningkatkan sumber daya aparaturnya yang didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan. Perubahan tersebut secara nyata mempengaruhi kedudukan kecamatan yang ada di seluruh wilayah tanah air.
    Dalam hal ini Jachjasupratna dalam Sadu Wasistiono (2002 : 19) menerangkan bahwa :Status Pemerintah Kecamatan yang sebelumnya diberi posisi sebagai perangkat wilayah dalam rangka dekosentrasi, menjadi bagian dari perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensi logis dari perubahan tersebut diperlakukan berbagai peraturan, terutama menyangkut kewenangan, pengorganisasian, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, kepegawaian, anggaran, logistik, serta pengukuran kinerja organisasi Kecamatan.
    Ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa ” Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah”. Dengan demikian jelaslah bahwa semua Pemerintah Daerah, diperbolehkan melaksanakan pembentukan atau pemekaran kecamatan, akan tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Sehubungan dengan itu, dalam beberapa tahun terakhir ini Pemerintah Kota Dumai telah memekarkan beberapa kecamatan, sehingga dari sebelumnya dari 3 (tiga) kecamatan, kini telah dimekarkan dua kecamatan baru, sehingga menjadi 5 (lima) kecamatan. Adapun kecamatan baru tersebut adalah Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan.Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan peluang kepada daerahnya dengan berbagai cara termasuk dengan memekarkan kecamatan-kecamatan yang besar yang ada di daerah itu, agar pembangunan dapat dijalankan secara lebih baik, efektif dan efisien serta dapat menampung berbagai aspirasi masyarakat suatu kawasan yang ingin mengembangkan diri dalam bentuk sebuah kecamatan baru.
    Menurut Dodi Riadmadji (2002:76) Kecamatan adalah “Salah satu unit pelayanan yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Baik-buruknya pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah tergantung pada unit pelayanan terkecil di daerah tersebut. Oleh karena itu posisi Kecamatan sebagai unit pelayanan mempunyai peranan yang sangat penting”
    Sedangkan pengertian kecamatan menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 126 ayat (1) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Jadi camat tidak memiliki wilayah secara riil, tapi hanya berupa hubungan koordinasi dengan kelurahan/desa yang ada di wilayah kerja nya saja.
    Tetapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menyiratkan bahwa camat juga memiliki kewenangan delegatif dari bupati/walikota untuk menyelenggarakan sebagian kewenanangan pemerintahan umum yang bertujuan agar pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya, baik berupa pelayanan publik (public service) maupun pelayanan sipil (civil service) dapat tercapai secara keseluruhannya
    Seiring dengan adanya kesempatan bagi Kota Dumai untuk memekarkan wilayahnya, tentu ada dampaknya bagi pelayanan terhadap masyarakat di wilayah kecamatan pemekaran tersebut. Dalam kenyataannya walaupun beberapa kecamatan telah dimekarkan, namum belum diketahui secara pasti efektivitas dari pemekaran kecamatan tersebut, apakah pemekaran kecamatan itu memang merupakan aspirasi dari bawah atau secara nyata merupakan kebutuhan masyarakat dari Kecamatan yang dimekarkan tersebut, ataupun ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mendasarinya. Oleh karena itu penulis mengambil judul “STUDI TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN DAN EFEKNYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN JELUTUNG”
    1.2 Permasalahan
    1.2.1. Identifikasi Masalah
    Memperhatikan uraian di atas, masalah-masalah penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
    1. Masih seringya terjadi kesalahartian dalam pemberian kebebasan daerah dalam hal pemekaran wilayahnya.
    2. Masih rendahnya mutu pelayanan yang diberikan aparat pelayanan masyarakat.
    3. Masih rendahnya tingkat pendidikan aparat .
    4. Masih terdapatnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pegawai dalam pelaksanaan tugasnya.
    5. Masih adanya kesenjangan pemerataan sarana dan prasarana pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada kecamatan-kecamatan yang letaknya jauh dari ibukota kabupaten/kota.
    1.2.2. Pembatasan Masalah
    Berdasarkan identifikasi penelitian di atas, maka pembatasan masalah penelitian difokuskan kepada ketentuan pemekaran kecamatan dan apakah ada akibatnya terhadap peningkatan pelayanan publik.
    1.2.3. Perumusan Masalah
    Berdasarkan pembatasan masalah maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :
    1. Apakah pemekaran Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai sudah sesuai dan layak dengan ketentuan yang ada ?
    2. Apakah ada peningkatan kualitas pelayanan publik setelah pemekaran Kecamatan Jelutung?
    3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemberian pelayanan publik di Kecamatan Jelutung ?
    4. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut ?
    1.3 . Tujuan dan Kegunaan penelitian
    1.3.1. Tujuan Penelitian

    Tujuan yang akan dicapai dari diadakannya penelitian ini adalah :
    1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemekaran Kecamatan Jelutung.
    2. Untuk mengetahui dan menganalisis penilaian masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sungai Sembilan pasca pemekaran.
    3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemberian pelayanan publik di Kecamatan Jelutung.
    4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

    Komentar oleh Alvin Oktafiansyah, S.STP | April 17, 2015 | Balas

  24. judulnya pak jo STUDI TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN DAN EFEKNYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

    Kalau ada data sekunder silahkan ditulis, misalnya menggunakan Indeks Kepuasan Pelanggan setelah adanya pemekaran wilayah. Silahkan menulis.

    Komentar oleh Alvin Oktafiansyah, S.STP | April 17, 2015 | Balas

  25. Selamat Malam Pak Joe…
    Berikut kami sampaikan Rencana Penulisan Makalah Mata Kuliah “Topik Bidang Manajemen.”
    Nama Anggota : 1. Agesha Marsyaf (P2C214053)
    2. Imam Satria Angga Perdana (P2C214046)
    1. Topik/Tema : “manfaat pelatihan kewirausahaan untuk mengurangi pengagguran ”
    2. Judul : “PERAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DALAM UPAYA MENGURANGI PENGANGGURAN DI INDONESIA”
    3. Latar Belakang
    Pada era globalisasi ini, sudah menjadi hal yang tidak asing ketika kita mendengar kata “pengangguran”, sering kita mendengar keluhan dari orang yang tidak mendapat atau mempunyai pekerjaan.
    Sehingga dibutuhkan suatu kreatifitas dari masyarakat saat ini agar terhindar dari pengangguran, hal yang pasti bisa dilakukan adalah berwirausaha. Jika dahulu kewirausahaan merupakan bakat bawaan sejak lahir dan diasah melalui pengalaman langsung di lapangan, maka sekarang ini paradigma tersebut telah bergeser karena masyarakat yang tidak berbakat dan semua orang bisa melakukannya. Kewirausahaan telah menjadi suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan (ability) dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya.
    Setiap tahun jumlah pengangguran kian menumpuk. Sebenarnya mereka termasuk kelompok usia yang konsumtif dan belum produktif. Hal itu tentu akan menghambat pertumbuhan karena pertambahan pendapatan sebagian besar akan habis dikonsumsi oleh orang yang masih menganggur atau belum bekerja. Jika hal itu dibiarkan terus menerus jumlah pengagguran semakin besar dan pada suatu saat dapat menjadi bumerang dalam pembangunan. Hal semacam itu tentu tidak kita inginkan. Di dalam mengurangi jumlah pengangguran terlepas dari kualitasnya yang rendah, minimal para pengangguran tersebut harus diberi lapangan pekerjaan sesuai dengan masing-masing bidang. Dengan demikian, status pengangguran yang tadinya merupakan manusia yang konsumtif, akan bergeser menjadi manusia yang produktif. Hal itu akan mempunyai dampak yang sangat positif bagi pembangunan yaitu:

    1. Akan mengurangi beban ketergantungan (dependency ratio);
    2. Meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat.

    Penganggur tersebut pada umumnya bukan tidak mau bekerja, melainkan sulit mendapatkan pekerjaan. Mengingat pentingnya masalah tersebut kiranya perlu diadakan cara penanggulangan terutama dalam mengurangi jumlah pengangguran.
    Pemecahan masalah ini cukup mudah yaitu asal diberikan pekerjaan selesailah masalah pengangguran
    tersebut. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya tidaklah semudah itu. Untuk membuka lapangan pekerjaan baru memerlukan dana yang cukup besar, selain dana perlu diberikan pelatihan kewirausahaan pada pengangguran agar para pengangguran mempunyai modal keterampilan dalam dunia kerja yang akan digeluti. Sebagai suatu disiplin ilmu, maka ilmu kewirausahaan dapat dipelajari dan diajarkan, sehingga setiap individu memiliki peluang untuk tampil sebagai seorang wirausahawan (entrepreneur). Bahkan untuk menjadi wirausahawan sukses, memiliki bakat saja tidak cukup, tetapi juga harus memiliki pengetahuan segala aspek usaha yang akan ditekuninya. Tugas dari wirausaha sangat banyak, antara lain tugas mengambil keputusan, kepemimpinan teknis, dan kepemimpinan, oleh karena itu dibutuhkan sarana dan prasarana, salah satunya pendidikan
    Rumusan Masalah
    1. Apa saja faktor-faktor penyebab pengangguran?
    2. Bagaimanakah pentingnya pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat?
    3. Apa saja solusi alternatif untuk menanggulangi pengangguran?
    4. Apa saja yang bisa dilakukan untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan orientasi
    kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat?
    Tujuan Masalah
    1. Memaparkan mengenai faktor-faktor penyebab pengangguran.
    2. Menjelaskan pentingnya pelatihan kewirausaan bagi masyarakat
    3. Menjelaskan solusi alternatif terhadap kasus pengangguran
    4. Menumbuhkembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat
    terhadap masyarakat.

    Lingkupnya jangan di Indonesia, ambil lingkup yang lebih sederhana (kecil) sehingga makalah bisa langsung ditulis.

    Komentar oleh Agesha Marsyaf S.I.kom | Mei 10, 2015 | Balas

    • terimakasih pak jo atas sarannya , kami akan merevisi judul makalah nya menjadi “PERAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DALAM UPAYA MENGURANGI PENGANGGURAN DI KOTA JAMBI” demikian judul yang kami ganti, mohon bimbingannya pak jo trimakasih

      Komentar oleh Agesha Marsyaf S.I.kom | Mei 11, 2015 | Balas

  26. Selamat sore pak. Berikut kami sampaikan rencana dari makalah kami.

    Nama : a. DEWI ASNIRA PUTRI​​(P2C214024)
    ​ b. ADRIA DWI LASTARI​​(P2C2140025)

    Topik​ : PENINGKATAN KUALITAS SDM PEREMPUAN
    Judul​ : MEMBANGUN KUALITAS SDM PEREMPUAN MELALUI PENERAPAN IPTEK DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI

    . Latar Belakang
    Perubahan pesat yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan saat ini merupakan dampak globalisasi yang ditandai dengan adanya revolusi dalam informasi, teknologi, komunikasi dan transportasi. Hal tersebut menuntut dilakukannya peningkatan kinerja sumber daya manusia yang profesional, kreatif, dan inovatif. Oleh sebab itu perlu disadari bahwa upaya peningkatan sumber daya manusia berkualitas unggul merupakan syarat utama bagi tercapainya suatu tujuan.Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG),
    Seiring dengan berjalannya arus globalisasi saat ini pada perkembangannya bukan hanya memandang SDM sebagai sumber daya manusia saja melainkan memandang SDM sebagai sebuah aset bagi suatu organisasi. Dengan pengaruh arus globalisasi yang semakin hari semakin berkembang diharapkan perempuan dapat lebih berpacu agar dapat bersaing dengan sumber daya lainnya agar hidup dapat lebih maju seiring dengan perkembangan zaman. Untuk itu dibutuhkan percepatan pemberdayaan perempuan yang mampu meningkatkan posisi perempuan, dimana salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan pemberdayaan perempuan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    . Rumusan Masalah
    Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
    a. Apa pengertian sumber daya perempuan ?
    b. Apa saja isu gender yang dihadapi oleh perempuan dalam era globalisasi?
    c. Bagaimana peranan IPTEK dalam peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam menghadapi era globalisasi?
    . Tujuan
    Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
    a. Untuk mengetahui pengertian sumber daya perempuan
    b. Untuk mengetahui isu-isu gender yang dihadapi oleh perempuan dalam era globalisasi
    c. Untuk mengetahui peran IPTEK dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya perempuan

    . Manfaat
    Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan makalah ini adalah :
    a. Bagi Umum
    Sebagai masukan dan rekomendasi kepada semua pihak khususnya pemerintah mengenai kebijakan yang akan diambil dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia khususnya bagi perempuan
    b. Bagi akademik
    Menambah wawasan dalam hal penerapan IPTEK demi meningkatkan kualitas sumber daya perempuan

    Mohon bimbingannya pak.
    Terimakasih

    Komentar oleh Adria wuri lastari, dewi asnira putri | Mei 14, 2015 | Balas

  27. Selamat Pagi Pak Jo,

    Berikut kami sampaikan rencana penulisan makalah mata kuliah Topik Bidang Manajemen.

    Nama : Nova Angelia, SE (P2C214037)
    Metia Rosyananda, SSTP (P2C214019)
    Judul : MANAJEMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG EFEKTIF: BERORIENTASI PADA KUALITAS KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI JAMBI

    BAB I
    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang
    Dalam memberikan pelayanan kepada publik, Sumber Daya Manusia (SDM) / aparatur memiliki peran yang sangat penting dalam suatu organisasi atau pemerintahan (Baedhowi, 2007). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah menetapkan beberapa perubahan dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai upaya untuk mewujudkan tuntutan profesionalitas PNS. Hal ini dikarenakan, pembinaan dan pengembangan profesionalitas SDM menjadi salah satu upaya yang tepat untuk menghadapi dan merespon segala tantangan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan strategis. Perubahan dalam manajeman PNS tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa setiap organisasi pemerintahan di pusat maupun di daerah harus mempunyai Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (untuk selajutnya digunakan istilah pegawai) yang memenuhi persyaratan baik secara kuantitas dan juga kualitas sehingga pegawai tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara professional.
    Pada penelitian empirisnya, Yullyanti (2009) menyatakan bahwa pegawai merupakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi yang dipekerjakan dalam rangka menggerakkan atau mengelola sumber daya lainnya sehingga harus betul-betul dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan riil organisasi tersebut. Lebih lanjut Yullyanti mengungkapkan bahwa secara umum, salah satu yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan manajemen pegawai adalah bentuk atau struktur organisasi konvensional yang mengarah kepada bureaucratic atau hierarchical organization, yang cenderung memperlakukan pegawainya sebagai faktor produksi yang sama dengan faktor sumber daya lainnya.
    Effendi (2005) dalam diskusinya mengungkapkan bahwa dewasa ini PNS di Indonesia sering berkisar pada diskursus rendahnya profesionalisme, tingkat kesejahteraan yang belum memadai, distribusi dan komposisi yang belum ideal, penempatan dalam jabatan yang belum didasarkan pada kompetensi, penilaian kinerja yang belum objektif, kenaikan pangkat yang belum didasarkan pada prestasi kerja, budaya kerja dan ethos kerja yang masih rendah, penerapan peraturan disiplin yang tidak dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen serta persoalan-persoalan internal PNS lainnya. Permasalahan-permasalahan di atas saling berkaitan dan cenderung belum menemukan solusi yang komprehensif. Secara garis besar, persoalan PNS ini dapat ditinjau dari tiga perspektif yaitu perspektif sistem (aturan hukum dan kebijakan), kelembagaan dan sumber daya manusia.
    Keban (2004) meguraikan mengenai sejumlah kelemahan mendasar dalam sistem manajemen PNS yaitu antara lain: (1) sisi administratif lebih menonjol dari pada sisi manajemen terutama manajemen sumber modern; (2) lebih bersifat sentralistis sehingga dalam pencapaian tujuan organisasi dari masing-masing instansi baik itu dipusat maupun didaerah masih kurang mengakomodasikan nilai efisiensi dan efektifitas; (3) dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian tidak terdapat prinsip check and balance sehingga mendorong terjadinya duplikasi baik di tingkat pusat maupun di daerah yang akhirnya menghambat prinsip akuntabilitas; (4) memiliki pengaruh negatif terhadap proses pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian dikarenakan kurang didukung oleh sistem informasi kepegawaian yang memadai; (5) tidak mampu mengontrol dan mengaplikasikan secara tegas prinsip sistem merit; (6) tidak memberi ruang atau dasar hukum untuk pengangkatan pejabat non karir; (7) tidak mengakomodasikan dengan baik klasifikasi jabatan dan standar kompetensi sehingga memberi pengaruh negatif terhadap pencapaian kinerja organisasi dan individu; (8) Komisi Kepegawaian Negara yang keberadaannya kurang independen serta tidak jelas kedudukannya.
    Berbagai persoalan yang telah dikemukakan oleh Keban (2004) diatas berbanding lurus dengan studi empiris yang dilakukan Effendi dkk (2005) dimana persoalan ini tercermin pada sistem penilaian kinerja pegawai yang masih kuat dengan pendekatan-pendekatan formalitas yang kurang menunjukkan kondisi objektif yang ada. Sama halnya dengan pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan yang kurang didasarkan pada kompetensi nyata para kandidat yang akan diangkat. Ditambah lagi masih terdapat banyak kelemahan pada sistem pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian dari sistem pengembangan karier PNS. Serta pemberian penghargaan (reward and punishment) yang belum terlaksana sesuai dengan harapan dan keadilan.
    Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi bahwa kedudukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian. BKD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam pelaksaan tugasnya.
    Berdasarkan dari latar belakang yang diurai diatas serta pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka makalah ini akan mengambil judul tentang: “MANAJEMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG EFEKTIF: BERORIENTASI PADA KUALITAS KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI JAMBI”
    1.2 Perumusan Masalah
    Lembaga Administrasi Negara yang merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam peningkatan dan pengembangan administrasi Negara termasuk juga didalamnya pengembangan sistem manajemen kepegawaian telah melakukan kajian-kajian dalam upaya untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang berkaitan sebagaimana diuraikan diatas melalui serangkaian kajian.
    Berdasarkan gambaran seperti yang telah diuraikan pada latar belakang, maka makalah ini akan membahas tentang sebuah sistem dalam bidang manajemen SDM yang diyakini akan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan prestasi kerjanya dimana perumusan permasalahan dalam tulisan ini yaitu “Bagaimana rumusan dan disain manajemen pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi yang dapat berjalan secara efektif dalam mewujudkan pegawai negeri sipil yang profesional, berkinerja tinggi dan memiliki ethos kerja yang baik?”

    1.3 Tujuan Penelitian
    Tujuan yang ingin dicapai dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
    1. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pada sistem manajemen pegawai negeri sipil selama ini.
    2. Mengidentifikasi rasionalitas dan keterkaitan antara perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pola karier, penilaian prestasi kerja, hak dan kewajiban, reward and punishment, code of conduct, dan pemberhentian sebagai sebuah sistem dalam manajemen PNS.

    1.4 Manfaat Penelitian
    Diharapkan hasil kajian dalam makalah ini dapat berguna dan bermanfaat :
    1. Secara praktis bahwa manfaat hasil tulisan ini adalah memberikan kontribusi pemikiran kepada instansi dan semua pihak yang terkait tentang upaya pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menerapkan manajemen PNS yang efektif, yang berorientasi pada kualitas kinerja pegawai di Provinsi Jambi.
    2. Secara akademik bahwa manfaat hasil tulisan ini adalah memberikan masukan dan gambaran kepada para pembaca guna untuk mengetahui tentang manajemen pegawai negeri sipil yang dapat berjalan secara efektif dalam mewujudkan pegawai negeri sipil yang profesional, berkinerja tinggi dan memiliki ethos kerja yang baik di Provinsi Jambi.

    Komentar oleh Nova Angelia, SE | Mei 25, 2015 | Balas

  28. Selamat Malam Pak Jo..
    Berikut saya kirimkan materi penulisan makalah yang kami rencanakan
    sebelumnya mohon maaf dan mohon bimbingan

    Nama : Marsaulina N N (P2C214003)
    Hanifah (P2C214010)

    Judul : Peningkatan Pelayanan Santunan dan eksistensi perusahaan melalui Prime Service PT Jasa Raharja (Persero)

    Bab I
    Pendahuluan
    1.1 Latar belakang
    Pengangkutan mempunyai peranan yang sangat luas dan penting untuk pembangunan ekonomi bangsa. Dapat dilakukan melalui udara, laut dan darat untuk mengangkut orang dan barang. Perkembangan peradaban manusia, khususnya dalam bidang teknologi telah membawa peradaban manusia ke dalam suatu sistem transportasi yang lebih maju dibandingkan dengan era sebelumnya.Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam menjalankan kegiatan – kegiatannya. Kekhawatiran terhadap ketidakpastian (uncertainty) menimbulkan kebutuhan terhadap perlindungan asuransi,kini banyak sekali jenis asuransi yang berkembang dalam masyarakat, secara umum asuransi memang suatu cara untuk menangani atau mengantisipasi risiko-risiko di dalam hidup. Pada dasarnya, asuransi terdiri dari asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi sosial, dan asuransi varia yang diatur dalam berbagai undang-undang.
    PT. Jasa Raharja (Persero) sangatlah penting kedudukan dan eksistensinya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun ringan akan tetap mendapatkan santunan jasa raharja. kenyataanya banyak masyarakat yang berharap atau / menggantungkan terhadap eksistensi PT. Jasa Raharja sebagai pemberi hak santunan terhadap masyarakat yang diambil dari pajak perorangan, misal adanya pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ). Dipilihnya kantor Jasa Raharja ini sebagai bahasan karena masih banyak ditemukannya masyarakat yang sulit mendapatkan haknya atas santunan jasa raharja. Belum semua korban/ahli waris korban kecelakaan di jalan raya dapat menerima haknya berupa santunan jasa raharja. Jasa Raharja sebagai pelayanan taransparansi serta penyaji persyaratan administrasi santunan jasa raharja juga masih ditemukan masyarakat yang tidak mengerti prosedur pelayanan dana santunan dan terkesan mempersulit korban atau ahli waris korban.
    Demikian juga PT Jasa Raharja (Persero) sangat kurang dalam memberikan sosialisasi tentang santunan jasa raharja terhadap masyarakat, sehingga banyak ditemukannya kendala yang dapat menyulitan bagi para korban/ahli waris korban dalam mengurus haknya yaitu santunan jasa raharja. Hal demikian semestinya tidak perlu terjadi bila para penyelenggara pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan santunan, mulai dari pihak Kepolisian Lalu Lintas Resor hingga PT Jasa Raharja (Persero) melaksanakan transparansi pelayanan publik khususnya hal-hal yang berhubungan dengan santunan jasa raharja. Dalam kenyataan, sering terjadi kekecewaan para korban kecelakaan terhadap perusahaan asuransi yang dianggap tidak profesional dalam menangani klaim. Perusahaan asuransi hanya dianggap mengumbar janji saja tetapi belum dapat mewujudkannya. Pengajuan klaim oleh korban kecelakaan sering dipersulit oleh pihak asuransi, pihak asuransi meminta berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para korban. Setelah persyaratan dipenuhi, pihak asuransi masih meminta persyaratan lain lagi. Hal ini dirasa sangat mempersulit para korban karena harus memenuhi persyaratan yang lain dari pihak asuransi. Walaupun semua persyaratan yang diajukan sudah dipenuhi, pemegang polis tetap saja masih harus menunggu klaim yang dibayarkan. Masyarakat juga merasa bahwa
    besarnya jumlah santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas jalan. terutama di daerah pedesaan tidak paham akan adanya dana santunan kecelakaan dari PT. Jasa Raharja (Persero). Mereka menganggap bahwa dalam pengurusan santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) memerlukan waktu yang sangat lama, dan mereka menganggap percuma untukmengurus dana santunan tersebut. Padahal dana santunan ini adalah hak seluruh masyarakat.

    Belum lama ini PT Jasa Raharja (Persero) meluncurkan Prime Service sebagai pelayanan santunan PT Jasa Raharja (Persero) untuk meningkatkan pelayanan para klaimen PT Jasa Raharja (Persero) sebagai salah satu eksistensi PT Jasa Raharja. Bentuk Prime Service PT Jasa Raharja (Persero). Sebuah konsep yang semakin menegaskan pelayanan, yaitu dengan diluncurkannya PRIME yang artinya Proaktif, Ramah, Ikhlas, Mudah dan Empati. Konsep tersebut sudah dimulai sejak awal tahun 2012 ini. Dari 6 lokasi kejadian dapat diselesaikan oleh Pihak Jasa Raharja dalam waktu hanya 4 hari untuk korban meninggal dunia. Ini merupakan salah satu indikator dalam pemberian pelayanan excellent terhadap masyarakat. dan diharapkan ini sebagai salah satu strategi eksistensi PT Jasa Raharja dan Menjadi Asuransi Sosial yang terus berorientasi pada pelayanan di masyarakat.

    1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah
    1.2.1 Identifikasi Masalah
    Pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas merupakan bagian pelayanan PT Jasa Raharja (Persero). Eksistensi Perusahaan BUMN ini menuntut pelayanan yang tidak mengalami hambatan di masyarakat Namun dalam pelaksanaanya tersebut terkadang masih ada hambatan – hambatanya. Masalah seperti ini dirasa sangat penting harus
    diselesaikan karena kebutuhan dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi
    masalah ini antara lain :
    1. Identifikasi Tanggung Jawab PT Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan
    yang dianggap kurang memberikan pelayanan terbaik dalam menangani klaim.
    2. Banyaknya persyaratan yang diminta oleh perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja
    (Persero) sehingga memperlambat pemberian santunan yang diberikan.
    3. Identifikasi strategi untuk meningkatkan pelayanan dan eksistensi perusahaan BUMN PT Jasa Raharja (Persero).

    1.2.2 Pembatasan Masalah
    Untuk membuat arah penelitian ini lebih fokus, maka permasalahan dibatasi pada bidang pelayanan santunan dan eksistensi PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecela kaan lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan – Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
    1.3 Rumusan Masalah
    Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
    1. Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Pelayanan Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan ?
    2. Bagaimana upaya PT. Jasa Raharja (Persero) dalam peningkatan pelayanan santunan dengan konsep Prime Service ?
    3. Apakah strategi eksistensi PT Jasa Raharja (Persero) sebagai Asuransinya masyarakat Indonesia ?
    1.4 Tujuan Penelitian
    Berdasarkan permasalahan diatas, penulisan ini dimaksudkan adalah sebagai berikut:
    1. Untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawabPT. Jasa Raharja(Persero) erhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.
    2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya peningkatan pelayanan santunan melalui konsep prime service.
    3. Untuk Menganalisis Strategi eksistensi PT Jasa Raharja (Persero)
    1.5 Manfaat Penelitian
    Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:
    1.5.1 Manfaat Teoritis
    Pengembangan ilmu hukum khususnya hukum asuransi. terutama asuransi sosial dan penyelenggaraanya.
    1.5.2 Manfaat Praktis
    Bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan dan mengedepankan perusahaan BUMN yang memberikan layanan kepada masyarakat dan mempertahankan penyelenggraan sebagai salah satu bagian peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Terimakasih Pak Jo,, mohon Bimbingannya

    Nilai jasa santunan dan pelayanan prima itu satu arah. Artinya, kalau ditingkatkan nilai jasa santunan itu dilakukan melalui pelayanan prima. Kekuatiran saya justru masyarakan belum mengetahui persis apa peran PT. JASA RAHARJA dalam hal memberikan kenyamanan, jadi yang masalah adalah model komunikasinya. Kita diskusikan lagi ini dikelas. Tapi silahkan mulai menulis bebas dulu tentang ide awalnya, revisi bisa saja dilakukan sambil jalan.

    Komentar oleh Hanifa : Marsaulina N N | Mei 26, 2015 | Balas

  29. Dwi Putri Lastari P2C214018
    Gebi Riana Sari P2C214014

    BAB I
    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang
    Setiap warna negera memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan telah terbuka lebar pada era reformasi. Terpilihnya seorang perempuan sebagai Presiden yang juga selaku Kepala Negara telah membuktikan adanya pembaharuan hukum dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dibidang politik.
    Dengan adanya Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif menunjukkan situasi regulasi politik perempuan pada saat sebelum Pemilu 2009 cukup kondusif. Lahirnya Undang-Undang tersebut telah mengakomodir pasal-pasal yang mendukung peningkatan keterwakilan perempuan dalam berpolitik. Keterwakilan perempuan ini sangatlah penting mengingat bahwa faktanya jumlah populasi perempuan relatif sama dengan jumlah populasi laki-laki.
    Dalam persyaratan pendirian partai politik dan kepengurusan di tingkat pusat, serta pasal tentang sistem zipper pada daftar calon anggota legislatif (caleg) terdapat ketentuan mengenai kuota 30 persen untuk perempuan. Menurut Martiany (2014), Penerapan sistem zipper mewajibkan di antara ketiga orang caleg, sekurang-kurangnya ada satu caleg perempuan diletakkan di salah satu nomor urut. Ini merupakan sebuah strategi agar caleg perempuan ditempatkan pada nomor urut kecil sehingga dapat meningkatkan peluang keterpilihan. Namun, ketika dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22-24/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian UU Pemilu Legislatif terhadap UUD 1945 yang menggugurkan sistem zipper telah mematahkan keberhasilan perjuangan perempuan. Penentuan caleg terpilih didasarkan pada suara terbanyak sehingga strategi untuk meningkatkan peluang terpilihnya perempuan melalui sistem ini menjadi sia-sia dan nomor urut tidak memiliki pengaruh dalam tingkat keterpilihan.
    Pada awalnya keputusan MK tersebut sempat dikhawatirkan akan menyebabkan representasi perempuan di legislatif gagal untuk ditingkatkan. Namun, kekhawatiran ini terbantahkan dengan penemuan dari penelitian yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI,2010) yang pada kenyataannya justru menunjukkan bahwa di beberapa kabupaten/kota representasi perempuan mengalami peningkatan. Hal yang sama terjadi di DPR-RI dimana jumlah anggota perempuan di DPR-RI periode tahun 2009-2014 juga mengalami peningkatan, dari 11,8 persen pada periode sebelumnya menjadi 18 persen dengan kata lain, dari 65 orang menjadi 110 orang dari 560 anggota DPR-RI. Bilangan ini menunjukkan pencapaian tertinggi dari representasi perempuan di parlemen sejak DPR Sementara (Konstituamte) pada periode tahun 1950-1951 (Herdiyani, 2009). Meskipun demikian, persentase perwakilan perempuan di parlemen memiliki jumlah yang bervariasi dari berbagai partai politik.
    Meningkatnya representasi perempuan di dalam parlemen merupakan isu yang seringkali diperdebatkan. Mayoritas para aktivis politik, tokoh-tokoh perempuan dalam partai politik, kalangan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (SDM) sejak tahun 2002 telah menyetujui akan perlunya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia.
    Andriana dkk (2012) menguraikan bahwa terdapat beberapa alasan yang menjadikan isu ini topik perdebatan yang makin hangat di Indonesia. Pertama, masih sangat rendahnya keterwakilan perempuan di panggung politik baik di tingkat nasional maupun lokal. Bila menilik sejarahnya, keterwakilan perempuan di dalam parlemen tidak pernah melebihi angka 18 persen. Jumlah ini pun baru berhasil diperoleh pada Pemilu 2009 lalu tapi hanya di DPR-RI, sedangkan di DPRD Provinsi keterwakilan perempuan pada Pemilu 2009 rata-rata hanya mencapai 16 persen dan DRD Kabupaten/Kota adalah sebesar 12 persen. Kedua, ini berkaitan dengan alot-nya proses transisi demokrasi di Indonesia. Transisi ini dipercaya memberikan peluang untuk meningkatan jumlah representasi perempuan di dalam parlemen. Oleh karena itu, telah banyak LSM perempuan yang bergerak di bidang politik dan juga perempuan yang saat ini telah mulai meningkatkan kesadaran politik kaumnya. Hal ini menyebabkan beberapa lembaga politik di Indonesia mendapatkan tekanan yang kuat untuk menjadikan isu kepentingan perempuan (gender) sebagai unsur yang sangat penting dalam proses demokrasi.
    Peran dan partisipasi perempuan di ranah publik (politik) merupakan prasyarat mutlak bagi proses demokrasi yang pada prinsipnya perempuan merupakan pelaku politik yang memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri. Sudut pandang perempuan yang berbeda dalam memandang isu kemanusiaan, kesejahteraan masyarakat, serta isu gender diharapkan dapat memberikan pengaruh dalam proses penyusunan undang-undang. Secara khusus anggota legislatif perempuan akan mengartikulasikan isu perempuan dan gender, sehingga undang-undang yang dikeluarkan lebih sensitif gender. Oleh karenanya, sudah semestinya perempuan ikut terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan publik, khususnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan perempuan.
    Berdasarkan pada uraian diatas maka perlu dilakukan pengkajian terhadap kualitas kinerja perempuan dalam politik dan parlemen. Untuk membahasnya makalah ini akan mengangkat judul tentang; “STUDI KUALITAS KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN SERTA PARTISIPASINYA DALAM POLITIK DAN PARLEMEN DI INDONESIA”
    1.2 Perumusan Masalah
    Pemberlakuan sistem kuota bagi perempuan merupakan suatu Tindakan Khusus Sementara (Affirmative Action). Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan representasi perempuan secara kuantitas dan Tindakan Khusus Sementara bukan tindakan diskriminatif, tetapi hanya bersifat sementara sampai batas minimum kuota 30% representasi perempuan di parlemen terpenuhi.
    Hal yang menjadi catatan atas diterapkannya Tindakan Khusus Sementara ini adalah masih terdapat beberapa partai politik yang tidak patuh dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan di tingkat DRPD Provinsi dan DRPD Kabupaten/Kota. Beberapa partai politik beralasan masih rendahnya ketersediaan kader perempuan berkualitas untuk menjadi calon legislatif (Budiatri, 2009).
    Seharusnya hal ini tidak lagi menjadi persoalan yang berarti karena umunya partai politik telah memiliki departemen, divisi dan organisasi sayap perempuan dalam struktur partai. Melalui departemen tersebut, sudah pasti parpol memiliki peluang untuk memperluas jaringan dan mengoptimalisasikan kader parempuan untuk kegiatan partai termasuk pemilu. Alasan mengenai rendahnya ketersedian kader perempuan yang berkualitas selayaknya menjadi persoalan partai yang perlu dicermati, khususnya apabila ingin meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.
    Namun demikian, persoalan keterlibatan perempuan pada pemilu tidak hanya karena masalah internal parpol tetapi juga persoalan di luar parpol meliputi situasi dan nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Kalyanamitra (2008) dalam penelitiannya bahwa pada kenyataanya perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif tidak sesuai dengan harapan pemilihnya, terutama kaum perempuan. Para perempuan di legislatif tidak melakukan fungsi sosial-politik sebagai wakil bagi kaum perempuan dan peran mereka di legislatif tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
    Berdasarkan situasi dan keadaan tersebut, maka dirumuskan permasalahan yang ingin dibahas melalui tulisan ini, yaitu “Bagaimana kualitas kinerja perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif dan partisipasi mereka dalam berpolitik?”

    1.3 Tujuan Penelitian
    Tujuan yang ingin dicapai dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
    1. Mengidentifikasi kualitas kinerja perempuan sebagai pengemban amanat rakyat.
    2. Mengidentifikasi partisipasi perempuan dalam kancah politik .

    1.4 Manfaat Penelitian
    Diharapkan hasil kajian dalam makalah ini dapat berguna dan bermanfaat :
    1. Secara praktis bahwa manfaat hasil tulisan ini adalah memberikan kontribusi pemikiran kepada instansi dan semua pihak yang terkait tentang upaya pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menilai kualitas kinerja perempuan sebagai anggota legislatif serta partisipasi mereka dalam berpolitik.
    2. Secara akademik bahwa manfaat hasil tulisan ini adalah memberikan masukan dan gambaran kepada para pembaca guna untuk mengetahui tentang kualitas kinerja perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif dan partisipasi politik perempuan.

    Demikian, Mohon Bimbingannya Pak
    Terimakasih

    Komentar oleh Dwi Putri Lastari, Gebi Riana Sari | Juni 4, 2015 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: